Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

Menemukan 46 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Konut

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No. 19 Tahun 2020.pdf

PENGELOLAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 335

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Konut

ABSTRAK:

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan menim bulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa telah dinyatakan Corona Virus Disease 2019 sebagai Pandemi oleh World Health Organization sehingga dipandang perlu dilakukan langkahlangkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019. c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007, Ten tang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 26, tambahan Lembaran Negara RI No. 4723); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 249); 9. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
PENGELOLAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup No. 18 Tahun 2020.pdf

lembaga

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 334

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014t entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerin tah Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; 10. Peraturan Mentri 2015/PMK.07 /Tahun Pengelolaan Dana Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72).
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
25 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pencegahan Stunting di Kabupaten Konut

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup No. 17 Tahun 2020.pdf

pencegahan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Konut

ABSTRAK:

a. bahwa prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Konawe Utara masih tinggi, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan sunting melalui intervensi paling menentukan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait; c. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utara secara efektif, efisien, dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait perlu dibuat peraturan mengenai pencegahan stanting di Kabupaten Konawe Utara:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomoe 7, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495;3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Upaya Perbaikan Gizi; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 ten tang Upaya Kesehatan Anak; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan lbu Nifas; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 ten tang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi. 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan lntervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 Nomor 57).
PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN KONAWE UT ARA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Desa Siaga Bencana Covid-19 di Kabupaten Konut

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup No. 16 Tahun 2020.pdf

desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Siaga Bencana Covid-19 di Kabupaten Konut

ABSTRAK:

a. bahwa setelah ditetapkannya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 135 Tahun 2020 ten tang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Siaga Bencana Corona Vi r u s Disease 2 0 1 9 ( C O VI D - 1 9 ) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020, telah terjadi penurunan jumlah kasus Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Kabupaten Konawe Utara; b. bahwa masih terdapat sejumlah data persebaran ODP dan PDP di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memungkinkan persebarannya dapat sampai ke wilayah Kabupaten Konawe Utara; c. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masuk di Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu menetapkan peraturan terkait Desa Siaga Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai salah satu langkah pencegahan dan antisipasi ditingkat Desa;d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Desa Siaga Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas BAB III Maksud dan Tujuan BAB IV Ruang Lingkup BAB V Kegiatan BAB VI Strategi BAB VII Peran Serta Masyarakat BAB VIII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BAB IX Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perbup Bupati Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Konut TA 2020

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Konut TA 2020

Download file:

Perbup No. 15 Tahun 2020.pdf

perubahan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 331

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Bupati Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Konut TA 2020

ABSTRAK:

: a. bahwa sebagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan serta guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu memperhatikan peningkatan serta pendapatan penghasilan guru (pendidik) Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 79 Tahun 2~20; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Ates Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 79, Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nemer 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355J; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 443); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020; 9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020; 10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.
BAB I Ketentuan Umum BAB II Perubahan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perbup Konut Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konut TA 2020

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konut TA 2020

Download file:

Perbup No. 14 Tahun 2020.pdf

perubahan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Konut Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konut TA 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutn ya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kona we Utara ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685)~ 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permus yawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 22.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 nomor 08); 24. Peraturan Daerah Ka bu paten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 109);
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2020.pdf

kedudukan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 329

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasa l 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utar a Nomor 9 Tahu n 2016 tentang Pembentukan dan Susuna n Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susuna n Organisasi, Tugas dan Fungs i Serta Tat a Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan Sura t Edara n Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 / 14240 / S J tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahu n 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang bertujuan untu k memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih Independen dan Obyektif dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dar i Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Meningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susuna n Organisasi, Tugas dan Fungs i serta Tat a Kerja Inspektorat Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utar a di Provinsi Sulawes i Tenggara; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahu n 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utar a Nomor 1 Tahu n 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utar a Nomor 9 Tahu n 2016 tentang Pembentukan dan Susuna n Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utar a (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
BAB I Ketentuan Umum BAB II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah BAB III Kedudukan dan Susunan Organisasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pelaporan Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konut

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup No. 12 Tahun 2020.pdf

pelaporan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 328

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaporan Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konut

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tercapainya transparansi akuntabiitas, efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara serta sebagai pedoman dalam Pelaporan Realisasi Keuangan Dan Fisik Satuan Kerja Perangka Daerah, maka perlu mengatur Pelaporan Realisas Keuangan Dan Fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pelaporan Realisasi Keuangan dan Fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 110); 11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 313).
BAB I Ketentuan Umum BAB II Pengendalian Pelaporan BAB III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan RPJMD

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2020_compressed.pdf

pedoman

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 327

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan RPJMD

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang PedomanTeknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 1 l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72).
Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
33 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Konut TA 2020

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup No. 10 Tahun 2020.pdf

pedoman

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 326

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Konut TA 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014t entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta. Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 14. PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72).
BAB I Ketentuan Umum BAB II Pedoman Penyusunan APBDesa BAB III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT