PERBUP Kab. Katingan No. 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2022/No.719
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pajak Daerah;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan
3. Kedudukan;
4. Susunan Organisasi;
5. Tugas dan Fungsi;
6. Kelompok Jabatan;
7. Tata Kerja;
8. Kepegawaian, Eselon;
9. Pendanaan; dan
10. Ketentuan Penutupan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati Katingan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2022/No.720
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan urusan Perhubungan pada Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan dan Perikanan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Perikanan;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan
3. Kedudukan;
4. Susunan Organisasi;
5. Tugas dan Fungsi;
6. Kelompok Jabatan;
7. Tata Kerja;
8. Kepegawaian dan Eselon;
9. Pendanaan;
10. Ketentuan Peralihan; dan
11. Ketentuan Penutupan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 71 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah desa serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 386 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
a. Pelaksanaan inventarisasi data informasi aparatur pemerintah desa;
b. Pemberian NIPD bagi aparatur pemerintah desa;
c. Meningkatkan pembinaan dan ketertiban administrasi pemerintah desa;
d. Meningkatkan kualitas dan sistem administrasi pemerintah desa; dan
e. Mengembangkan basis data pemerintah desa dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dari Bupati Kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Katingan, perlu adanya kerja sama antara aparatur di perangkat daerah pengelolaan pajak sarang burung walet dengan aparatur yang berada di tingkat kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pelimpahan Kewenangan;
4. Tugas dan Fungsi;
5. Petugas Pemungut dan Pendataan;
6. Insentif Pemunghut;
7. Tempat Pembayaran;
8. Pembinaan dan Pengawasan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Katingan perlu melibatkan dan adanya kerjasama dengan kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan sebagai bagian dari instansi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
a. Kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan, kelurahan dan desa;
b. Pendataan Objek PBB-P2;
c. Pendistribusian SPPT;
d. Monitoring pembayaran PBB-P2; dan
e. Insentif pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
