a. Kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan, kelurahan dan desa; b. Pendataan Objek PBB-P2; c. Pendistribusian SPPT; d. Monitoring pembayaran PBB-P2; dan e. Insentif pemungutan.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat