Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 626 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perda katingan Nomor 8 Ta... Pengelolaan BMD.pdf

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/79

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Katingan sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; BAB IV PENGADAAN; BAB IV PENGADAAN; BAB VI PEMANFAATAN; BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB VIII PENILAIAN; BAB IX PEMINDAHTANGANAN; BAB X PEMUSNAHAN; BAB XI PENGHAPUSAN; BAB XII PENATAUSAHAAN; BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN,DAN PENGENDALIAN; BAB XIV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; XVI GANTI RUGI DAN SANKSI; BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
75 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Katingan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Katingan Nomor 7 Ta...ang Burung Walet.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik

2018

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2018/78

Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

a. Bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang menghasilkan sarang dan dapat dijual sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. Bahwa dalam rangka mengatur agar lokasi bangunan sarang burung walet menjadi lebih tertib dan berwawasan lingkungan, perlu untuk diatur persyaratan dan cara memperoleh izin usaha yang mudah, efektif dan efisien; c. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terdapat beberapa persyaratan yang perlu disederhanakan sehingga perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBYEK DAN SUBYEK; BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA; BAB IV PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN; BAB V MASA BERLAKU IZIN; BAB VI PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN; BAB VII PENCABUTAN IZIN; BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XI SAKSI ADMINISTRATE; BAB XII KETENTUAN PIDANA; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Eksploitasi Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum, Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dan Putus Atau Sejenisnya

Abstrak

Sumber Daya Alam

Download file:

Perda Katingan Nomor 6 Ta...sumber daya ikan.pdf

Sumber Daya Alam

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/77

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Eksploitasi Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum, Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dan Putus Atau Sejenisnya

ABSTRAK:

a. Bahwa sumber daya ikan merupakan anugerah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfaatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ; b. Bahwa dalam rangka melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Eksploitasi Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum, Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Putas atau Sejenisnya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2006; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/ PERMEN-KP/ 2013 ; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.49/ PERMEN-KP/ 2014;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN; BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IV KETENTUAN LARANGAN; BAB V PENYIDIKAN; BAB VI KETENTUAN PIDANA; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Katingan Nomor 5 Ta... pemerintah desa.pdf

desa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/76

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa

ABSTRAK:

a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Keija Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III KEDUDUKAN DAN PENATAAN DESA; BAB IV PEMBENTUKAN DESA; BAB V KEWENANGAN DESA; BAB VI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN; BAB VIII PENGANGKATAN KEPALA DESA; BAB IX PERANGKAT DESA; BAB X JENIS DESA; BAB XI PERATURAN DI DESA; BAB XII PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN; BAB XIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT ; BAB XIV KERJASAMA DESA; BABXV KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA; BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVII SANKSI; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
54 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Katingan Nomor 4 Ta... no 1 tahun 2016.pdf

desa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/75

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 33 Huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dipandang bertentangan dengan pasal 28C ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) diubah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) diubah,
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Katingan

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perda Katingan Nomor 3 Ta...mor 8 Tahun 2013.pdf

Kebijakan pemerintah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/74

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah Kabupaten Katingan perlu dilakukan kegiatan dengan Tahun Jamak; b. Bahwa dalam rangka penataan terhadap beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan sehingga perlu dilakukan perubahan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 8) diubah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 8) diubah;
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perda Katingan Nomor 2 Ta...Tahun Tahun 2008.pdf

Kebijakan pemerintah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan Pasal 9 memuat Klasifikasi Urusan Pemerintahan dan dalam ketentuan Pasal 13 memuat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta daerah kabupaten/kota, sehingga Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai perlu untuk dicabut; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945; 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Katingan Nomor 1 Ta...mor 9 Tahun 2011.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil bertentangan dengan Undang-Undang tersebut, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu untuk dicabut; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
Pasal 18 ayat 1945; (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No.5 Tahun 2017 APBD.PDF

APBD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/71

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Bahwa sebagai Pelaksnaan Ketentuan Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II APBD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No.4 Tahun 2017 Perubahan APBD.PDF

APBD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/70

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2017
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.07/2016 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2016; Peraturan Derah Kabupaten Katingan Nomor 55 tahun 2016;
Bab I Ketentuan Umum; Bab II APBD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
10 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT