Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III KEDUDUKAN DAN PENATAAN DESA; BAB IV PEMBENTUKAN DESA; BAB V KEWENANGAN DESA; BAB VI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN; BAB VIII PENGANGKATAN KEPALA DESA; BAB IX PERANGKAT DESA; BAB X JENIS DESA; BAB XI PERATURAN DI DESA; BAB XII PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN; BAB XIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT ; BAB XIV KERJASAMA DESA; BABXV KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA; BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVII SANKSI; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

22 Juni 2018

Tanggal Pengundangan

25 Juni 2018

Tanggal Berlaku

25 Juni 2018

Sumber

LD.2018/76

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2489 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Katingan Nomor 5 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan pemerintah desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/76
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa
ABSTRAK:	a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Keija Perangkat Desa; Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III KEDUDUKAN DAN PENATAAN DESA; BAB IV PEMBENTUKAN DESA; BAB V KEWENANGAN DESA; BAB VI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN; BAB VIII PENGANGKATAN KEPALA DESA; BAB IX PERANGKAT DESA; BAB X JENIS DESA; BAB XI PERATURAN DI DESA; BAB XII PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN; BAB XIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT ; BAB XIV KERJASAMA DESA; BABXV KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA; BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVII SANKSI; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018. 54 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521