Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009; undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001; peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001; peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004; peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2005; peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 2011; peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2005; peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2005; peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2011; peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005; peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2005; peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006; peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; .Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa adanya perubahan Nomenklatur sesuai peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan sehingga terjadi perubahan perangkat Daerah yang melakukan pemungutan atas retribusi; b. Bahwa pemungutan tarif retribusi penjualan poduksi usaha daerah pada peraturan Bupati nomor 44 tahun 2015 tentang retribusi penjualan produksi usaha Daerah perlu dilakukan perubahan
undang-undang Nomor 5 tahun 2002; Undang-undang Nomor 28 tahun 2009; undang-undang Nomor 12 tahun 2011; undang-undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Harga Komoditi Produksi Usaha Pemerintah Daerah; Bab III Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaaan Retribusi; Bab IV Tata Cara Pemungutan; Bab V Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran; Bab VI Tata Cara Penyaluran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit maka Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan fasilitas, koordinasi, pemantauan,dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten Katingan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 36 tahun 2009;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Presiden Republik Indonesia;intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 tahun 2016;Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Memkes/PBNII/2005;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan dan Sasaran; Bab III Ruang Lingkup: Bab VII Peran Serta Masyarakat; Bab VIII Pelaporan; Bab IX Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi/ Monitoring; Bab X Pembiayaan; Bab XI Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Katingan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah; b. bahwa dengan mempertimbangkan beban tugas serta melaksanakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan Daerah Bab II, Maka Kepala Daerah dapat Melimpahkan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan kuangan Daerah;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-undang Nomor 17 tahun 2013; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Kewenangan Bupati Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab IV Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 Pembangunan Kawsasan Perdesaan, Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Kabupaten Katingan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 14/DPKP/SK/07/2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Perencanaan; Bab IV Sistematika Rencana Pembangunan kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu; Bab V Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Kajian Daya Tampung Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Lingkup Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa Kabupaten Katingan masih belum memiliki kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang digunakan untuk penataan ruang wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam yang sesusai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup; b. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 12 Menyebutkan apabila rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup; c. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 25 manyebutkan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 tahun 1990; Undang-undang Nomor 41 tahun 1999; Undang-undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-undang Nomor 32 tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-undang Nomor 18 tahun 2013; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup; Bab IV Pelaksana Penyusun Kajian; Bab V Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 40 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta untuk memenuhi peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 dan dilakukan perubahan sebagian melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan peraturan Bupati Katingan
Undang-undang Nomor 5 tahun 2002; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Daerah kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016
Berisi tentang Ketentuan dalam peraturan Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksansakan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (6) bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan
Undang-undang Nomor 5 tahun 2002; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 tahun 2016; Surat Bupati Katingan Nomor 950/1514/BPKAD-I/X/2017
Berisi tentang Ketentuan dan Peraturan pada Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 38 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 69 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan aset daerah pada pemerintah Kabupaten Katingan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan; b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,menyatakan bahwa pada Dinas Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; c. Bahwa sebagai Pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Katingan, Perlu ditetapkan pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 79 tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pembentukan; Bab III Kedudukan; Bab IV Susunan Organisasi; Bab V Tugas dan Fungsi; Bab VI Kelompok Jabatan; Bab VII Tata Kerja; Bab VIII Kepegawaian, Eselon; Bab IX Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan secara transparan dan akuntabel diperlukan pegawai Unit Layanan Pengadaan yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik
UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 5 Tahun 2012
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA;
BAB III KODE ETIK;
BAB IV TIM ETIK;
BAB VI PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN;
BAB VII SANKSI;
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB ix KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
