Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat Dan Tata Cara Pelaksaan Izin Usaha Mikro Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa
ketentuan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun
2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata
CaraPelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten
Katingan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan
perkembangan dan kebutuhan Daerah;
b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara
Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan
berdasarakan keadaan di lapangan mengenai IUMK agar tidak
teijadi tumpang tindih perizinan yang dikeluarkan oleh
Kecamatan dengan DPMPTSP terutama Izin yang memerlukan
dan berhubungan dengan Izin Lingkungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu diganti Peraturan Bupati
Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin
Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN;
BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT;
BAB IV
JENIS BIDANG USAHA MIKRO;
BAB V
KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL;
BAB VI
TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN;
BAB VII
KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN;
BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO (PUM);
BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XI
PENDANAAN;
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada
Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten katingan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a.Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua Atsa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
Dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang
Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten
Tahun Anggaran 2018, dan Surat PMK Nomor Sl/ MK.7/2018 hal Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan
Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi TA. 2018
Sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati
Katingan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2017 ; Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017; Surat Menteri Keuangan Nomor S-l/ MK.7/2017
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2018 Nomor 422), pada Lampiran di ubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 8 pada Penetapan rincian dana desa untuk
setiap desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018
diubah, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pasal 8
pada Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penggudangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kating
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusui Dan Air Susu Ibu Ekslusif
ABSTRAK:
a. Bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan
paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi
paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan
bayi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan
peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG DAN KLINIK LAKTASI;
BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN ASI EKSKLUSIF;
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Tata Kelola Serta Kewajiban Penerapan Standardisasi Layanan Pengadaaan Secara Elektronik Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara
elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, tranparansi,
persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah perlu dilengkapi sarana dan
prasarana yang memadai serta upaya untuk menjamin
dan menigkatkan kualitas layanan pengadaan secara
elektronik;
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, menjaga
kelangsungan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Katingan tentang Pembentukan dan Tata Kelola serta
Kewajiban Penerapam Standardisasi Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 ; Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2017;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPSE;
BAB III
ORGANISASI;
BAB IV
PEGAWAI LPSE;
BAB V
KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN;
BAB VI
TATA KERJA;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL;
BAB X
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Kepada Camat
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang efektif dan efisian dan sebagai
tindak lanjut dari Pasal 23 ayat (1) Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang
Bupati dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan
rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) kepada Camat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dedam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Dan Rancangan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Kepada
Camat;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI;
BAB III
PEMBIAYAAN;
BAB IV
PEMBINAAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu untuk
mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
b. Bhwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian Alokasi Dana
Desa ditetapkan dengan Paraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/ 2017; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 ; Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA;
BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA;
BAB IV
PELAKSANAAN;
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Katingan ini,
maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017
Nomor 346) dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 39
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Katingan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembagian Dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 384) di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 25 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengeloaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018.
a. penetapan rincian dana desa;
b. penyaluran dana desa;
c. penggunaan dana desa;
d. pelaporan dana desa; dan
e. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah TK/RA,SD/MI,SMP/MA,SMK Dan SLB Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan
ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
b. Bahwa untuk memberikan pedoman dan mekanisme yang
jelas terhadap penggunaan anggaran untuk masing-masing
satuan pendidikan dan ruang lingkup pembiayaan
pendamping dana bantuan operasional sekolah berdasarkan
sumber dana alokasi umum dan dana daerah lain yang
terbagi menjadi 3 (tiga) objek belanja yaitu honorarium
pengelola dana bos, belanja barang dana bos sehingga perlu
untuk dilakukan pembahan Peraturan Bupati;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun
2007 ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun
2007 ;
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK dan SLB Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 147) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Bab II Bagian Kedua Ruang Lingkup pasal 3 ayat (4) diubah,
sehingga keseluruhan pasal 3 ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan
Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendamping Dana Bantuan
Operasional Sekolah TK/RA, SD/ MI, SMP/MTs, SMA/ MA, SMK dan SLB
Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
adalah bentuk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan,
Alat kesehatan, bahan habis pakai dan bantuan uang saku
untuk petugas pendampingan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu yang tidak termasuk Kuota kepersertaan BPJS,
dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang
menyeluruh bagi masyarakat miskin, orang terlantar (sakit
jiwa), Tenaga Kontrak dan penghuni lapas. Petunjuk Teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan
Daerah (JAMKESDA) antara RS. Mas Amsyar Kasongan dan
Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan yang semula menjadi
satu, selanjutnya dilakukan secara terpisah, sehingga perlu
mencabut Petunjuk Teknis yang lama. Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Program Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas beserta
Jaringannya di Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 19
Tahun 2014
Ruang lingkup pengaturan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan
Kesehatan Daerah ini adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Katingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 251) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 22 Tahun 2018
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Katingan No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Katingan No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Pelaporan Dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan
dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, maka
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara
Penganggaran,
Pelaksanaan
dan
Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi dan
Bantuan Sosial perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tata C ara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggunjawaban Pelaporan dan Monitoring Serta
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2018 Nomor 406) dan Lampirannya, diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tata C ara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggunjawaban Pelaporan dan Monitoring Serta
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2018 Nomor 406) dan Lampirannya, diubah
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
