Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu
pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2018. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Katingan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan
terhadap Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun
2017.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 364) diubah dan ditambah 2 ayat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 364) diubah dan ditambah 2 ayat
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 40 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan
pengelolaan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perhubungan sehingga dirasa perlu untuk
merevisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan TAhun 2016 Nomor 327) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan TAhun 2016 Nomor 327) diubah;
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 39 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu sehingga dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Berisi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 38 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/435
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tambahan Pengahasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk lebih meningkatkan disiplin, kinerja dan
produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan, serta untuk
menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan
kemampuan keuangan daerah, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
b. Bahwa seiring dengan perkembangan dan dinamika
pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Keija Perangkat Daerah
saat ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 51
Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2017 Nomor 396).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2017 Nomor 396) diubah dan ditambah.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 37 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019
ABSTRAK:
a. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan tahunan yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, agar
memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang
merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan
untuk memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Katingan Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD;
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pencegahan Stunting Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di
Kabupaten Katingan, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah
Optimalisasi Pencegahan Stunting;
b. Bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Katingan masih tinggi,
sehingga akan menghambat pembangunan kualitas sumber daya
manusia;
c. Bahwa tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Katingan
disebabkan oleh kurang optimalnya upaya pencegahan terutama pada
1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Optimalisasi Pencegahan Stunting
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2018;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
SASARAN;
BAB V
STRATEGI;
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DAN MANFAAT;
BAB VII
Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 35 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan
Mengubah
Peraturan Bupati Katingan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu sehingga dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Hutan adat di wilayah masyarakat hukum
adat di Kabupaten Katingan selama ini belum
dilakukan pengusulan oleh masyarakat dan
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
KehutananNomor P.34 / Menlhk/ Setjen/ Kum.l/
5/2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
KRITERIA HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT;
BAB V
PENGUSULAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT;
BAB III
PENETAPAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT;
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT;
BAB V
PEMBIAYAAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 33 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara
negara harus melaporkan dan mengumumkan harta
kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan
terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi
penyelenggara negara pada Pemerintah Kabupaten
Katingan untuk melaporkan kekayaannya;
c. Bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam
pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme
diperlukan keijasama sinergis dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan
penyampaian laporan harta kekayaan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan
Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan;
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9
Tahun 2016 ; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2011;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
WAJIB LAPOR;
BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN;
BAB IV
PENGELOLA LHKPN;
BAB V
PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP);
BAB VI
SANKSI;
BAB VII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 32 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Katingan No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol Di Kabupaten Katingan
Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2018/429
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
diselenggarakan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan
memperhatikan potensi daerah ;
b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2012 dan
perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 74 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Di Kabupaten Katingan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan usaha masyarakat saat ini sehingga perlu untuk
dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 06/MDag/Per/1/2015;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBJEK dan SUBJEK;
BAB III
IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN MASA BERLAKUNYA;
BAB IV
PENGGOLONGAN MINUMAN;
BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN;
BAB VI
LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN;
BAB VII
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
BAB VIII
IZIN KHUSUS MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL;
BAB IX
PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI;
BAB XII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN;
BAB XIII
SANKSI;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
