Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 34 Tahun 2018

Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV KRITERIA HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT; BAB V PENGUSULAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT; BAB III PENETAPAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT; BAB V PEMBIAYAAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

21 Mei 2018

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2018

Tanggal Berlaku

22 Mei 2018

Sumber

BD.2018/431

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 893 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan Nomor 34 Tahun 2018 ttg Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan adat.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kehutanan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/431

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan adat di wilayah masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selama ini belum dilakukan pengusulan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.34 / Menlhk/ Setjen/ Kum.l/ 5/2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV KRITERIA HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT; BAB V PENGUSULAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT; BAB III PENETAPAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT; BAB V PEMBIAYAAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521