Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pemanfatan dana pendapatan BLUD UPT Puskesmas, perlu aturan pemanfatan dana pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Nornor 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan No76/PMK.05 /2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011, Peraturan Menteri kesehatan Nornor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2016, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 75 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2008
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS
4. CLUSTER PENDAPATAN CLUSTER BLUD PT PUSKESMAS
5. CLUSTER CLUSTER BLUD PT PUSKESMAS
6. PEMANFAATAN DANA CLUSTER I
7. PEMANFAATAN DANA CLUSTER II
8. JASA PELAYANAN
9. KETENTUAN PERALIHAN
10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemkab. Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebab terjadinya KKN karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 55 Tahun 2012, PermenPANRB No. 37 Tahun 2012, PermenPANRB No. 52 Tahun 2014, Permendagri No. 61 Tahun 2019, Perda kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perbup Pasbar No. 91 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Benturan Kepentingan
3. Penanganan Benturan Kepentingan
4. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.5/2019Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
3. MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
4. PENDANAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa tindakan korupsi terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau abuse of power, sehingga dibutuhkan adanya panduan dan system pencegahan yang terpadu;
b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktik-praktik korupsi maka diperlukan adanya panduan umum berupa kebijakan anti korupsi sebagai pedoman oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
1. UU No. 38 Tahun 2003
2. UU No. 31 Tahun 1999
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 60 Tahun 2008
5. PP No. 12 Tahun 2017
6. Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021
7. PerMenpanRB No. 90 Tahun 2021
Kebijakan Antikorupsi ini digunakan sebagai panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan pihak eksternal dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dengan sistematika:
1. Jenis-Jenis Korupsi
2. Komitmen Kepala Organisasi Perangkat Daerah
3. Kebijakan Anti Korupsi
4. Implementasi Kebijakan Anti Korupsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintab Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, di Lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019, Peraturan Daerah KabupatenPasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KE TIGA BELAS
3. MEKANISME PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KE TIGA BELAS
4. PENDANAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2019
Pendidikan - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya dengan peraturan akademik ;
bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pad a huruf a, salah satunya dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa kurang mampu ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
3. PENERIMA BANTUAN
4. PEMBIAYAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. Bahwa tindakan korupsi dapat diminimalisir dengan adaptasi nilai-nilai semangat anti korupsi dalam lingkungan kerja Birokrasi Pemerintahan dengan penerapan asas transparansi dan akuntabilitas berdasar prinsip-prinsip pemerintahan bersih dan tata kelola yang baik;
b. Bahwa dalam rangka upaya adaptasi dan penerapan nilai-nilai semangat anti korupsi diperlukan adanya pedoman yang mengatur terkait dengan etika, moral dan integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
1. UU No. 38 Tahun 2003
2. UU No. 31 Tahun 1999
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 60 Tahun 2008
5. PP No. 12 Tahun 2017
6. P_BPKP No. 5 Tahun 2021
7. PerMenPanRB No. 9 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Perilaku Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, serta mengatur mengenai Majelis Pertimbangan Perilaku serta Sanksi terhadap pelanggaran standar perilaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati pasaman barat nomor 10 tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer dan dana Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.07/2017
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Risiko Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk meminimalisir risiko terjadinya tindakan korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat, dibutuhkan adanya panduan dan system pengendalian yang terpadu;
b. Bahwa untuk mencipatakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern, perlu diwujudkan dalam bentuk penerapan efektivitas manajemen risiko yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
1. UU No. 38 Tahun 2003
2. UU No. 31 Tahun 1999
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 60 Tahun 2008
5. PP No. 12 Tahun 2017
6. PerMenPanRB No. 10 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Pedoman Manajemen Risiko Korupsi dengan sistematika:
1. Ketentuan Umum
2. Proses Manajemen Risiko Korupsi
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 - 2021
ABSTRAK:
bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari Pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kepariwisataan perlu adanya suatu perencanaan yang akan menjadi tolak ukur dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pasaman Barat;
bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada dalam Pasa19 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan maka perlu dibuat pengaturan mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Tahun 2019-2021;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 - 2021, DENGAN SISTEMTIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
3. PRINSIP PENGEMBANGAN VISI DAN MISI
4. TUJUAN DAN SASARAN
5. STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
6. RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
7. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
8. PENDANAAN
9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
