BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 139, BD.2005/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang menciptakan keserasian dan keterkaitan dengan Pangkat serta Pendidikan dan Pelatihan Struktural , dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a tersebut di atas dipahami perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
I . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Tahun I 999Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3826 );
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun I 974 ten tang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang - Undang Nomor JO Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang- undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor IO I Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Pegagai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : I 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193 );
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
Peraturan
Pegawai Pemerintah Nomor I 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran
Negara Tahun 2002 Nornor 33, Tambahan Lembaran Negara Nornor
4 I 94);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Pemerintah Nomor I I Tahun 2002 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBEN TUKAN BADAN PERTilvIBANGAN JABATAN DAN KEPANG KATAN ,(BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN LUWUUTARA.
B A B I KETENTUAN UMUM
Pasal I
·. .,..
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara
b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara
d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota ABRI yang dikaryawankan. e. Jabatan adaiah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
, f. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan sebagai dasar penggajian.
g. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah
Kab.Luwu Utara.
BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN ORGANISASI Pasal 2
BAPERJAKAT adalah suatu Badan Yang Membantu Bupati atau Pejabatlain yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan, pemindahan, dan · pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural/Fungsional, pengangkatan dalam pangkat, serta penunjukan Pegawai Negeri Si pil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Pasal 3
BAPERJAKAT bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam :
· 1 ). Pengangkatart, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari
Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV.
2) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. · '
Organisasi BAPERJAKAT terdiri dari:
Pasal 4
1. Pengarah : Bupati Luwu Utara
2. Ketua/merangkap : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
Anggota.'
4. Anggota
5. Staf Sekretariat
: a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah b. Asisten Administrasi
c. Asisten Tata Pemerintahan d. Kepala BAWASDA
: I. Para Kepala Bidang BKD
2. Para Kepala Sub.Bagian/Bidang BKD
Pasal 5
.. ,
I). Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT bertanggungjawab kepada Bupati Luwu
Utara.
2). Masa keanggotaan BAPERJAKAT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah 3 Tahun. ·
3 ). Apabila terdapat anggota yang dimutasi, pensiun atau berhenti segera diganti dalam masa keanggotaan BAPERJAKAT;
BAB Ill
TATA KERJA
(1 ). Tugas Ketua
Pasal 6
. , Pembagian Tugas
a). Memimpin sidang-sidang Baperjakat.
b). Memberikan basil pertimbangan kepada Bupati mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta penunjukan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
c). Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris. (2). Tugas Anggota :
a). Menghadiri sidang-sidang Baperjakat.
b). Turut serta secara aktifmemberikan pertimbangan dan saran. c). Melakukan tugas Jain yang ditentukan oleh Ketua.
(3). Tugas Sekretaris :
a). Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya. b). Memimpin Sekretariat. ·
c). Menerima tembusan surat usu! tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dalam dan dari Jabatan Struktural, dan Kenaikan Pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun.
d). Menyiapkan bahan sidang;
e). Mengundang pejabat Iain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam
sidang sesuai rapat Baperjakat.
t). Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
g). Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
h). Membuat Berita Acara Rapat.
(4). Tugas StafSekretariat:
a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi persidangan.
b. Melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya yang diberikan oleh sekretaris Baperjakat.
-4-
Pasal 7
Persidangan
(I). Sidang BAPERJAKAT diadakan sekurang - kurangnya 'sekall dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
(2). Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang
kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.
',
Pasal 8
Hasil Persidangan
(l ). Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu :
a. Pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural b. Pertimbangan pemberhentian dari jabatan Struktural.
c. Pertimbangan pemberian Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki jabatan strulctural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan
{ . baru yang bermanfaat bagi Negara.
d. Pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IL
(2) Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan strutkural sekaligus menetapkan urutan atau rangking dad 3 (tiga) orang calon yang terpilih .
(3) Pertimbangan · Baperjakat dalam pemindahan dari jabatan strulctural harus dijelaskan
alasan atau pertimbangan obyektif baik dari aspek juridis dan/atau aspek lainnya.
(4). Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, Baperjakat harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan.
(5). Hasil pertimbangan Baperjakat bersifat rahasia.
BAB IV
PROSEDUR
Pasal 9
Usu! Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural
(!). Pejabat yang membidangi kepegawalanrnenginventarisir lowonganjabatan strukturaI
yang ada disertai persyaratan jabatan.
(2). Loworigan formasi jabatan struktural tersebut, diinformasikan kepada seluruh
pimpinan satuan organisasi Eselon II atau Eselon III dilingkungan masing-masing,
(3). Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat strulctural Eselon II atau Eselon III,secara hirarkhi mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mcngisi lowongan jabatan kepada Pejabat yang berwenang, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat Up. Sekretaris.
(4). Sekretaris Baperjakat. menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam
sidang dengan dilampiri :
a. Daftar Riwayat Hidup Calon.
b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(5) Apabila yang diajukan hanya I (satni nron" ,..._. _
mP.n,,1an1,-.- J _ •
- 5 -
Pasal JO
Usu! Pemindahan Dalam Jabatan Struktural
(I ) Pimpinan Unit Organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan Jabatan harus mengajukan usu! kepada pejabat yang berwenang, tembusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat Up. Sekretaris.
(2) Pelaksanaan Sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan Baperjakat kepada pejabat yang berwenang, Prosedumya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktrural.
Pasal 11
Usu! Pemberhentian Dari Jabatan Struktural
(1). Pemberhertian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalah pemberhentian dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, Karena alasan :
a). Tidak sehat jasmani dan/atau rohani.
b). Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, professional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan.
(2). Tata caramengusulan :
a). Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktura, secara hierarkhi mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan ahsan-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat Up. Sekretris.
b). Dalam mempertimbangkan usu! pemberhentian tersebut di atas, Baperjakat dapat mendengarjenjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, Pejabat lain yang dipmdang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
c). Baperjakat stgera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang
berwenang ·disetai alasan-alasannya.
d). Pertimbangan t�sebut dapat berupa :
(1 ). Membenarkai alasan-alasan usu! pemberhentian; atau
(2). Tidak memb0arkan alasan - alasan usu! pemberhentian pejabat yang bersangkutan. 1
\
Pasal 12
, Usu! Kenaikan Pangkat
\
(1 ). Kenaikan Pangkat meliputi : \
a). Untuk menjamin obyektiv�s pemberian kenaikan pangkat tertentu bagi Pegawai
Negeri Sipil perlu mendapat).ertimbangan Baperjakat.
b). Kenaikan Pangkat tersebut mehmti :
(1) Kenaikan Pangkat yang m�duduki jabatan struktural, baikyang dipercepat
maupun tidak dipercepat; \
(2) Kenaikan pangkat karena berpres-asi kerja luar biasa baiknya.
(3) Kenaikan pangkat karena mene1<1ukan penemuan baru yang berrnanfaat bagi
Negara. ·
- 6 - '
(2). Tata Cara Pengusulan :
a). Kepala Sub. Bidang I Bagian Kepegawaian atau pejabat yang membidangi kepegawaian, menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya kepada Bupati Up. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luwu Utara dan tembusannya kepada Ketua Baperjakat Up. Sekretaris.
b). Atas usul kenaikan pangkat tersebut pada huruf a di atas, Baperjakat mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat Iain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c). Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati disertai alasan-a!asannya.
( ·
d). Petimbangan tersebut dapat berupa :
(1) membenarkan alasan-alasan usu! kenaikan pangkat.·
(2) tidak membenarkan alasan-a!asan usu! kenaikan pangkat.
e). Sidang Baperjakat dalam mempetimbangkan Kenaikan Pangkat sekurang kurangnya diadakan 2 (dua) ka!i dalam satu tahun yang pelaksanaanya disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipi!.
f). Disamping tugas - tugas tersebut Baperjakat juga berkedudukan sebagai Tim Penilai bagi Pegawai Negeri Sipi! yang menunjukkan prestasi kerja yang !uar biasa baiknya.
Pasal 13
Perpanjangan Batas Usian Pensiun
(l ). Pada Prinsipnya, batas usia pensiun Pegawai negeri Sipil adalah 56 (!ima puluh enam) tahun, dan bagi yang menduduki jabatan struktural . ese!on II dapat diperpanjang sampai dengan 6.0 (enam pu!uh) tahun. ·
(2). Perpanjangan usia Pensiun \1agi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan struktural eselon II harus dilakukan secara selektif, antara Iain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kadernisasi 9a11 aspek kesehatan.
(3). Pejabat yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian, dapat menyampaikan daftar pejabat struktural eselon II yang telah berusia 55 (lima puluh !ima) tahun atau lebih kepada pejabat Pembina kepegawaian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun, dengan tembusan Ketua Baperjakat,
(4). Berdasarkan tembusan tersebut, Tim Baperjakat memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di!ingkungannya.
(5). Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati bagi Pejabat Eselon II untuk jangka waktu paling Jama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang Iagi untuk masa oaling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari Tim
- 7 -
Pasal 14
Usu! Untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
(I). Pendidikan dan Pelatihan struktural rneliputi :
a. DIKLAT PIM IV
b. DIKLAT PIM III
c. DIKLAT PIM II
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atau menduduki jabatan struktural eselon IV yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV & III yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus. '
: Bagi Pegawai Negeri Sipil , yang, menduduki jabatan struktural eselon ill dan II yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
(2). Tata Cara Pengusulan :
a. Pimpinan Unit organisasi, menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yangakan dipertimbangkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural kepada Bupati Up Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luv.,11
Utara dan tembusannya kepada Ketua Baperjakat Up. Sekretaris;
b. Atas usu! untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tersebut pada huruf a tersebut di etas, Baperjakat mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalarn peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati disertai alasan
alasannya.
Pasal 15
Ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pembagian dan pelaksana tugas BAPERJAKAT
diatur oleh Ketua Badan Pertimbangan.
Pasal 16
Berita Acara Pertimbangan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris BAPERJAKAT.
BAB V
P E N U T U P Pasal 17
Biaya yang diperlukan akibaf ditetapkan Peraturan mi dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Luwu Utara.
- 8 - -,
Pasal 18
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalarnnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2005.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 132 Tahun 2005
PEMBENTUKAN 26 DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 132, BD.2005/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan 26 Desa Persiapan Menjadi Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pembentukan Desa Persiapan
sebagai langkah dan upaya dalam meningkatkan kemampuan
Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil
guna sebagai manifestasi peningkatan Pelayanan terhadap
masyarakat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya
Partisifasi masyarakat dalam mewujudkan Pembangunan Desa
disegala bidang dan dengan mencermati kondisi riil 26 Desa
Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara tersebut ,maka
ipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut di alas, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.;
I. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat ll
Luwu Utara (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3826);
•
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara I' merintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tabun 2004
126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
Nornor
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangau Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 200 I tentang Pedoman
umurn Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pernbentukan
Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lernbaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 20);
8. SK Gubernur Sulawesi Selatan Nornor 131 Tahun 1999 Tentang
Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2005
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 02);
I0. Peraturan Bupari Luwu Utara Nornor 32 Tahun 2005 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun Anggaran 2005 (Serita Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 02);
Mernperhatikan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Utara Nornor 13 tahtm 2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang
persetujuan Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG
PEMBE TUKAN 26 DESA PERSlAPAN MENJADl DESA
DALAM \.VILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA.
BABI
KETENTUA UMUM
Pasal I
I. Desa atau sebutan lain adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah
Carnal, dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan
Lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa ;
3. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar
Wilayah Desa ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru didalam Wilayah Desa sebagai
hasil Pemekaran yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdin
sendiri.
BAB II
TUJlJAN PEMBENTUKAN
Pasal 2
I. Tujuan Pembentukan Desa adalah dalam meningkatkan kemammpuan
2. Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukandengan Peraturan
Bupati setelah mendapatkan Persetujuan dari Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
'
'
BAB III
JUMLAH DESA, LUAS WILAYAH, NAMA
DUSUN DAN BATAS
BATAS WILAYAH DESA
Pasal 3
Mengukuhkan Desa - desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara
sebagaimana tercantum dalam Iampiran Peraturan ini.
Pasai 4
Nama Desa, Luas Wilayah dan Nama Dusun serta batas - batas Wilayah
Desa yang dibentuk, ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam
Iampiran Peraturan ini.
BAB IV
PENUTUP
Pasal 5
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannyaakan ditetapkan kemudian.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2005.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 116 Tahun 2005
SUMBANGAN PIHAK KETIGA BIAYA PENGGANTI DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2005
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, BD.2005/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sumbangan Pihak Ketiga Biaya Pengganti Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
a. bohwa untuk menunjang pelaksanaan Pengadaan barang
don Jaso Pemerintah Kabupaten Luwu Utara don sebagai
wujud partisipasi dalam kegiatan Pembangunan maka di
pandang perlu mengatur I
mengadakan Biaya Pengganti
Dakumen Pengadaan kepada Perusahaan atau Pihak
Ketiga.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas
dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu
Utara.
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Doeroh Tingkat II Luwu Utara
( Lembaran Nomor Tahun 1999 Nomor 47. Tambahan
Lembaran Negara Nqmor 3826 );
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lem'baroh Negara RI Tahun 2004
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 );
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintoh Pusat don
Pemerintah Daerah ( Lembaron Negara RI Tahun 2004 Nomor
126. Tambahan Lemaran Negara RI Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor l 08 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan don Pertanggung Jawaban Kepala Daeroh
( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan don Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
( Lembaran Negara RI tohun 2000 Nomor 202. Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4022 );
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
7. Peroturon Doeroh kobupoten Luwu Utoro Nomor 08 Tohun
2000 tentong Sumbongon Pihok Ketigo; (Lemboron Doeroh
Kobupaten Luwu Utoro Tohun 2000 Nornor
)
8. Peraturon Doeroh Kobupoten Luwu Utoro Nomor 02 Tohun
2005 tentong Anggoron Pendopcton don Belonjo Doeroh
Kobupoten Luwu Utoro Tohun Anggoron 2005 ( Lemboron
Doerah Kobupaten Luwu Utoro Tahun 2005 Nomor 02 );
9. Peroturon Bupoti Luwu Utoro No 32 Tahun 2005 tentanq
Penjaboron Anggoron Pendopoton don Belanja daerch
Kobupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2005 (Berito Daerah
kabupaten Luwu Utara.Tohun 2005 Nomor 03);
Memperhotikon
Peroturon Menteri Dolom Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentong
Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepoda Doeroh;
SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS BIA YA PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2005.
P a s a I
Biayo penggonti ates pengodoan di bebonkon
( Pihok Ketigo )
Paso! 2
bioya penggandaan dokumen kepoda penyedio Barang / Jaso
Besarnya biaya penggonti dokumen pengadaan berdasarkon nilai kegiatan yang besornya sebagai berikut :
1 . Nilai Pekerjaan Pengadaan sampai dengan Rp. 50 Juta
= Rp. 50.000,-
2. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta
� Rp. 1_00.000,-
3. Nilai Pekerjoon Pengadaan diatas Rp. l 00 Juta s/d Rp. 200 Juta
= Rp. 125.000,-
4. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 400 Juta
= Rp. 200.000,-
5. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 400 Juta s/d Rp. 1 Milyar
= Rp. 500.000,-
6. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 1 M s/d Rp. 2 M
= Rp. 1.000.000,-
7. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 2 M s/d Rp. 3M
= Rp. 1.500.000,-
8. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 3M s/d Rp. 5 M
= Rp. 2.500.000,-
9. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 5 M s/d Rp. 10 M
= Rp. 3.000.000,-
P a s a l 3
Mekanisme pengganti biaya dokumen pengadon disusun oleh
Dipenda dengan lnstansi terkait.
P a s o ! 4
Biaya dokumen pengadaan disetor secara brute ke Kos Daerah
Kab. Luwu Ulara.
Pasal 5
35 % dari Total sumbangan Pihak Ketiga yang disetor secara brute ke Kos Daerah Kabupaten Luwu Utara seperti dimaksud Posa! 4 digunakan untuk biaya :
a. Biaya insentif upah pungut pengelola sebesar 5 %
b. Biaya Pengembangan SOM asosiasi Penyedia Barang/Jaso yang dikelola oleh Asosiasi yang mewakili penyedia barang/jasa sebesar 30 %
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2005.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 115 Tahun 2005
PENJABARAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN BUDIDAYA TERNAK
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak, maka perlu segera dijabarkan dalam bentuk teknis pelaksanaan;
b, bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
1 . Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 teritang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826) .
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125,.Tambahan Lembaran Negara Nomor4437).
4. Peraturan Pernerlntah Nomor 16 Tahun 1997 tentanq
Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977
Nornor-z t, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103).
5. Peraturan Daerah Nq,nor 53 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis
Besar Haluan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 tentang Usaha
Peternakan dan Budidaya Ternak.
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas · Daerah
Kabupaten Luwu Utara. '•
Memperhatikan
Keputusan rapat koordlnasi instansi terkait tentang penertiban ternak pada tanggal 7 Maret 2004 di ruang rapat Asisten Bina Wlayah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN BUDIDAYA TERNAK
Pasal 1
Melaksanakan perizinan perusahaan peternakan dan pencabutan izin usaha peternakan sebagaimana pada pasal 5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor. 3
Tahun 2003 tentang usaha Peternakan dan Budidaya Ternak.
Pasal2
Pejabat berwenang yang dimasksud dalam pasal 6 ayat (3), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang usaha Peternakan dan Budidaya Ternak adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara.
Pasal3
Melaksanakan proses perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan sebag&imana pada pasal 14, 15 dan 16 dalam Pefaturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak.
Pasal 3
Melaksanakan penertiban ternak rakyat sebagaimana pada pasal
19,20,21,22,23,dan 24 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan
Budidaya Ternak.
Pasal 4
Ternak rakyat yang berkeliaran pada ternpat-ternpat umum dianggap sebagai ternak liar ( pasal 21 dan 22) harus ditertibkan dan diserahkan kepada pihak yang berwenang (pasal 23).
Pasal5
Pihak berwenang yang dimaksud dalam pasal 4 diatas adalah
Pasal6
Penangkapan ternak liar pada tempat-tempat urnum dilakukan oleh tim penertiban terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
Pasal7
Ternak yang ditangkap dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) Pemilik ternak membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya dan wajib mengandangkan ternaknya sesuai petunjuk teknis Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara.
(2) Pemilik ternak membayar denda sebesar 10 % dari harga jual ternak yang dihitung perhari.
(3) Nilai atau harga jual ternak berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara.
Pasal 8
Ternak yang ditahan setelah 10 hari lamanya terhitung sejak tanggal penangkapan akan dilelang.
Pasal9
Hasil pelelangan ternak yang bersangkutan akan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Pendapatan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan apabila terdapat Kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2005.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2006/No.03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11
Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi :
b. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 38
Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara, memerintahkan untuk menyusun Tata Cara Pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
. .
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139 );
13. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 ) sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 61 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun
2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran
- - · - - - - ·
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun
2005 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara
( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor
10) ;
17. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:
a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ;
c. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
d. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Iayanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
e. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan /atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata Iingkungan, masing - masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik Iain;
f. Badan Usaha /perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha /Perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi;
g. Klasifikasi adalah penggolongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya ;
h. Kualifikasi adalah penggolongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan
kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ;
i. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk
Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang;
j. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah -
rendahnya Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan bidang teknik
m. Surat Permohonan Izin adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK, selanjutnya disingkat SPI ;
n. Hasil Penilaian selanjutnya disingkat HP adalah penilaian yang diberikan oleh
Tim Peneliti IUJK sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi, teknik, dan perlengkapan penunjang lainnya yang dimiliki oleh pemohon IUJK ;
o. Pemohon IUJK adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari
Pengadilan Negeri setempat;
p. Tim adalah Tim yang dibentuk untuk membuat Kajian Teknis atas SPI.
BAB II
MEKANISME PEMBERIAN IZIN Pasal 2
Pemberian IUJK melalui proses:
(1). Kajian Teknis oleh Tim yang menangani urusan IUJK sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku.
(2). Penyelesaian administrasi ( pengurusan dan pemberian ) perizinan dilaksanakan oleh Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
(3): Tim yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Luwu Utara.
Pasa13
Dalam rangka penerbitan IUJK, Pemohon mengisi biodata perusahaan yang disediakan oleh Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan dimaksud pasal 2 ayat (2) dengan tata cara sebagai berikut :
(1) Pendaftaran
Pada saat mendaftar, pemohon mengajukan surat permohonan ( Format Permohonan pada Lampiran I dan atau II Peraturan Bupati ini ) untuk mendapatkan Surat Izin Usaha [asa Konstruksi (SIUJK) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan dicap stempel perusahaan serta diserahkan kepada petugas pendaftaran.
- Surat permohonan tersebut dibukukan, diberi nomor dan tanggal
penerimaan/pendaftaran oleh petugas pendaftaran.
(3) Pengembalian Formulir
Pengembalian formulir isian harus dilengkapi persyaratan tersebut dibawah ini:
a. Permohonan Izin Baru
- Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) dari LPJKD Propinsi Sulawesi
Selatan ( Memperlihatkan Asli ) ;
- Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha ;
- Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ;
- Foto Copy KTP Direktur/Direktris yang masih berlaku;
- Foto Copy NPWP;
- Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan ).
b. Perubahan Badan Usaha dan Perpanjangan Izin usaha
- Rekomendasi dari LPJKD ;
- Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) perubahan ( Memperlihatkan asli ) ;
- Foto Copy Akta Perubahan Badan Usaha :
- IUJK (asli) ;
- Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku;
- Foto Copy KTP Direktur/Direktris;
- Foto Copy NPWP;
- Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan ) .
Setiap formulir beserta lampirannya dimasukkan dalam Map Plastik yang warnanya berdasarkan Kualifikasi /Golongan antara lain:
a. Kualifikasi K3 Warna Map Hijau b. Kualifikasi K2 Warna Map Putih
c. Kualifikasi Kl Warna Map Kuning
d. Kualifikasi M2 Warna Map Merah Muda
e. Kualifikasi Ml Warna Map Merah Tua f. Kualifikasi B Warna Map Biru
Pada sudut kanan atas ditulis dengan huruf balok kata Pelaksana ( bila pelaksana
Jasa Konstruksi ) dan Perencana/Pengawas (bila perencana/Pengawas Jasa
o 1 • 'I. 1 ,. '
- - ' '. ' _ 1 1 _ , _ - - 1 • ,.., - •• -
(4) Penelitian Kelengkapan Berkas
Berkas yang diterima akan diteliti oleh Tim Peneliti IUJK menyangkut kelengkapan administrasi, teknis dan kelengkapan penunjang lainnya sesuai yang dipersyaratkan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian ( Format Laporan Hasil Penilaian pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini ).
a. Berkas Lengkap
Berkas yang dinyatakan lengkap akan diberikan Form Penyetoran Pembayaran Retribusi sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) yang besarnya ditetapkan sesuai kualifikasi/ golongan perusahaan untuk diterbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi selambat-lambatnya 14 ( Empat Belas) hari kerja sejak pendaftaran.
b. Berkas Tidak Lengkap
- Berkas yang tidak / belum lengkap oleh Tim Peneliti IUJK dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi selambat - lambatnya 7 ( Tujuh ) hari kerja.
- Pemohon yang tidak melengkapi berkasnya selama waktu yang ditentukan diatas, maka berkas permohonan dinyatakan ditolak yang disampaikan secara tertulis memuat alasan dasar penolakan oleh ketua Tim.
(5) Pembayaran Retribusi
Bagi perusahaan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, kemudian melakukan pembayaran pada petugas yang telah ditunjuk untuk diberikan tanda bukti pembayaran retribusi. Selanjutnya petugas penerima
. retribusi menyetor hasil penerimaan secara bruto ke rekening Kas Daerah. Adapun besarnya retribusi IUJK sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2005 berdasarkan kualifikasi / Golongan yakni :
a. Pendaftaran Baru
- Kualifikasi K3
Sebesar
Rp.
150.000,-
- Kualifikasi K2
Sebesar
Rp.
200.000,-
- Kualifikasi Kl
Sebesar
Rp.
250.000,-
- Kualifikasi M2
Sebesar
Rp.
600.000,-
- Kualifikasi Ml
Sebesar
Rp.
750.000,-
- Kualifikasi B
Sebesar
Rp.
1.150.000,-
b. Besaran Tarif retribusi untuk legalisasi pada saat Pendaftaran Ulang ( Her -
Registrasi ) sebagai berikut :
NO GOLONGAN/ NILAI LEGALISASI DENGAN LEGES KUALIFIKASI TAHUNKEDUA TAHUN KETIGA
1.
K3
100.000
125000
2.
K2
125.000
150.000
3.
Kl
150.000
175.000
4.
M2
250.000
300.000
5.
Ml
300.000
400.000
6.
B
550.000
650.000
(6) Penyetoran Bukti Pembayaran
Bukti Pembayaran disetor kepada Petugas yang melayani untuk diberikan rekomendasi.
(7) Pengambilan Sertifkat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK)
Pemberian Sertifikat IUJK pada Pemohon diberikan dengan memperlihatkan Bukti Penerimaan Berkas dan Bukti Penyetoran / Tanda Pelunasan Retribusi IUJK;
Sertifikat IUJK diberikan kepada pemohon setelah menandatangani Bukti
Penerimaan
Izin yang telah terbit berlaku 3 ( tiga ) tahun sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku dan harus didaftar ulang ( Her - Registrasi ) setiap tahun;
Pemberian tanda legalisasi dilakukan selambat-lambatnya 7 ( Tujuh ) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Her - Registrasi dari Pemilik IUJK yang ditandatangani oleh Pimpina.n / Penanggung jawab Perusahaan IUJK yang diterbitkan oleh Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan dibuat dalam rangkap 5 ( Lima ) dengan ketentuan Sa.linan Asli diberikan kepada Pemohon dan tembusa.nnya disampaikan kepada :
1. Ketua LPJKD Propinsi Sulawesi Selata.n
2. Kepa.la Bagian Hukum setda.kab. Luwu Utara
(8) Bentuk Sertifikat IUJK ( Format Sertifikat pada Lampiran V Peraturan
Bupati ini ).
- Isi
- Ukuran
- Warna Blanko
: Sebagaimana terlarnpir
: Folio ( 14 x 8,5 " )
: Dasar Putih dengan Logo Kabupaten Luwu Utara dan latar belakang tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2006.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2005
PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2005/No.02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa sebubunga.n pemberla.kuan harga Baha.n Bakar Minyak Tanah dalarn Negeri yang baru tei:hitung tanggal 1 Oktober 2005, rnaka dipanclang pedu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HE1) Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
b. Bahwa untuk rnaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan besamya Barga Eceran Tertinggi (HE1) Minyak Tanah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
1. Unclang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Aco.ra Piclana (Lembo.ran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nego.ra Nomor 3274);
2. Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli clan Persainga.n Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tshun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2102);
3. Unclang- Unclang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pedindungan Konsumen (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, To.rnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
4. Unclang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3826 );
5. Unclang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak clan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
6. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembo.ran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenanga.n Propinsi sebagai Daersh Otonom (Lembo.ran Nego.ra RI Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Harga Jual Eceran Bahan Ba.kru: Minyak Dalam Negeri;
Memperhatikan
1. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah (HE1) di Sulawesi Selatan;
2. Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor 541/3198/SJ tanggal 15
Desember 2005 perihal Pengakhiran Komponen Biaya Pengawasan dalam Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HE1) Minya.k Tanah Tahun 2005.
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
Pasal 1
1) Komponen bisya yang diperhitungkan untuk rnenetapkan Harga Eceran Tertinggi Minya.k Tanah per liter dari titik O km Depot Pertarnina Karang - Karangan sampai dengan radius 40 km adalah
sebagai berikut:
a. b. Harga Ex lnstalasi/Depot Pertarnina
Margin Agen Rp. 2.000, Rp. 70,
c. Ongkos Angkutan Rp. 190,
d. e. Harga jual dari agen ke pangkalan
Margin pangkalan Rp. 2.260,-
Rp. 120- (+)
f. HET di pangkalan Rp. 2.380,-
2) Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HE1) Minya.k Tanah bagi Kecarnatan di ams Radius 40 km dari Depot Pertarnina Karang karangan adalah HET 40 km = Rp, 2.380,- ditambah dengan ongkos Angkut untuk masing-masing kecamatan, disesuaikan dengan tingkat kesulitan sarana clan prasarana transportasi,
Pasal 2
Nilai riil Harga Eceran Tertinggi (HE1) minya.k Tanah dari pangkalan ke konsumen clan harga jual per tangki Minyak Tanah dari agen ke pangkalan di masing-masing kecarnatan (dalam radius 40 km) dari Depot Pertarnina Karang-karangan adalah sebagai berikut:
a) Harga jual minya.k tanah per tangki dari agen ke pangkalan di masing
masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut :
a. Kecamatan Masamba . Rp. 11.300.000,
b. Kecamatan Sabbang . Rp. 11.300.000,
c. Kecarnatan Baebunta . Rp. 11.300.000,
d. Kecarnatan Bonebone . Rp. 11.800.000,
e. Kecarnatan Mappedeceng . Rp. 11.550.000,
f. Kecamatan Sukarnaju . Rp. 11.675.000,
g. Kecarnatsn Malangke . Rp. 11.800.000,
h. Kecsrnatan Malangke Barat . Rp. 12.050.000,
1. Malangke. T (Cappasolo) . Rp. 12.175.000,-
b) Harga Eceran Tertinggi (HE1) minya.k tanah per liter dari pangkalan
ke masyarakat (konsumen a.khir) di masing-masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut:
a. Kecarnatan Masamba .
b. Kecamatan Sabbanz
Rp. 2.380, Ro. 2.380.-
,...� ('... ,' \
g. Kecarnatan Mafangke . h. Kecamatan Mala.ngke Barnt .
1. Mala.ngke. T (Cappa.solo) .
Pasal 3
Rp. 2.480, Rp. 2.530, Rp. 2.555,-
1) Agen minya.k tanah ticla.k diperkena.nka.n menjual minya.k ta.na.h kepada pa.ngkala.n melebihi harga. jual sebagaima.na ditetapka.n pada pasal 2 huruf a. clan ha.nya menjual minya.k tanah kepa.da. pa.ngkala.nnya ya.ng terdaftar di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara,
2) Pa.ngkala.n minyak tanah ticla.k diperkena.nka.n menjual minya.k tanah kepada pengecer diatas Harga. Jual sebagaimana ditetapka.n pa.da. Passl
2 hurufb.
Pasal 4
1) Pa.ngkala.n minyak ta.nah tidak diperkenankan menjual minya.k ta.nah dilua.r wilayah Kabupaten Luwu Utara.
2) Pa.ngkala.n minya.k ta.nah tidak berta.nggung jawab atas kela.ncara.n penyalura.n minya.k ta.na.h kepada masyaraka.t clan harus mengutamakan masyaraka.t (konsumen akhir) ya.ng berdomisili pada radius O -0,5 km dari lokasi pa.ngkala.n ya.ng bersa.ngkuta.n.
3) Pa.ngkala.n minya.k ta.nah harus memasa.ng Papan Pengenal clan Papan
Ha.rga Eceran Tertinggi (HE1).
Pasal 5
1) Depot Pertamina Karsng - Ka.ra.nga.n dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minya.k clan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Kabupaten Luwu Utara berkewajiba.n melakuka.n pembinaan secara berkesina.mbungan kepa.da. para agen minya.k ta.na.h clan menjamin kela.ncaran penyaluran minya.k ta.nah kepada masyaraka.t.
2) Agen minya.k ta.na.h diwajibka.n melakuka.n pembinaan clan penga.wasa.n secara berkesina.mbungan serta bertanggung jawa.b atas kelancaran penyaluran minya.k ta.nah kepada pa.ngkalan binaannya...
3) Penentuan besarnya jatsh minya.k ta.nah oleh a.gen ke pangkala.n minya.k tanah binaannya harus didasarka.n pada jumlah penduduk di sekita.r pangkalan yang bersa.ngkutan.
Pasal 6
1) Pela.ngga.ran oleh Agen minya.k tanah terhadap ketentua.n sebagimana dimaksud pasal 3 ayat (1), maka seluruh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Agen ya.ng bersangkutan dinyataka.n dicabut atau pemutusan hubungan usaha oleh Pertamina.
2) Pela.ngga.ran oleh pangkalan minya.k tanah terhadap ketentuan sebagima.na dinta.ksud pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), ayat (2) clan ayat (3), maka. seluruh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada pangkalan ya.ng bersangkutan dinyataka.n dicabut a.tau pemutusan hubungan usaha oleh Agen.
Pasal 7
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nornor 372 Tiliun 2005 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 9
Segala biaya y,rng timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini dibebankan
pada APED Kabupaten Luwu Utara dan Pendapatan yang sah,
Pasal 10
Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya rnemerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2006.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
