keudukan - susunan - organisasi - tugas - dan -- fungsi - serta - tata - kerja - inspektorat - daerah - kabupaten - bandung - barat
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, LD Kab. Bandung Barat Tahun 2016 No. 48
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkar Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2016.
Peratuean Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 47 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, perlu menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi, bahwa dalam rangka memenuhi kualitas hidup perlu dilakukan upaya untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peratuan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014
peraturan ini mengatur tentang pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Perbup Bandung Barat No. 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016
peraturan ini mengatur tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
54 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010
peraturan ini mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah kabupaten bandung barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2016
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2016/No.41 E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perlindungan bagi warga negara atas terjadinya bencana di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan perlindungan bagi segenap warga negara, penanggulangan bencana yang dilakukan belum didasarkan pada langkah yang sistematis dan terencana, sehingga terjadi tumpang tindih dan tidak tertangani secara optimal sehingga diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan penangganan bencana diperlukan pengaturan mengenai prosedur penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 69 Tahun 2012, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015
peraturan ini mengatur tentang prosedur tetap pelaksanaan penanganan bencana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pagu Indikatif Kewilayahan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan amanat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program kewilayahan dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan besaran pagu anggaran yang bersifat indikatif, perencanaan program kewilayahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan partisipatif dalam Musyawarah perencanaan pembangunan, untuk menjamin terlaksananya program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan pendanaannya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013
peraturan ini mengatur tentang pagu indikatif kewilayahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja Dan Bina Keluarga Lanjut Usia
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lanjut Usia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013
peraturan ini mengatur tentang pengelolaan program bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lanjut usia
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2016
tata - cara - penanganan - pengaduan - masyarakat - di - bidang - penanaman - modal - dan - pelayanan - perizinan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2016 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 25 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penangangan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Penyampaian Pengaduan Masyarakat, Penyelenggara Layanan Pengaduan, Sarana Pengaduan Pelayanan Publik, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
16 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
