Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 21
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten menyusun
kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan UU No 35 Tahun 2014;UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011;
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Hak dan kewajiban anak,Penyelegaraan kabupaten layak anak,kelembagaaan kabupaten layak anak,Pemenuhan hak anak,Lingkungan layak anak,Kewajiban dan tanggung jawab,Peran serta media masa dan masyarakat,evaluasi dan pelaporan ,Ketentuan pidana,Ketentuan peralihan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
24 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
Berdasarkan hak-hak konstitusional Perempuan
dan Anak serta peningkatan kualitas hidup Perempuan
dan Anak, merupakan salah satu urusan wajib yang
menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten
Dasar hukum dalam peraturan ini:Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 39 Tahun 1999;UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 17 Tahun 2016;UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 4 Tahun 2006;PP No 59 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No 1
Tahun 2010;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak No 15 Tahun 2010;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak No 19 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur menegenai : Ketentuan umum, hak perempuan dan hak anak,kewajiban dan tanggung jawab,pencegahan,penyelengaraan perlindungan perempuan dan anak,partisipasi anak,kabupaten layak anak,pembinaan dan pengawasan,pembiayaan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
32 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Berdasrkan ketentuan Pasal 18
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta
untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan
operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 5 tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik perlu disempurnakan
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 37 Tahun 2003;UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan UU No 2 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018;Permendagri No 36 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diautr mengenai :Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bantuan keuangan kepada partai politik
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
16 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2020
PERDA Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas kecuali ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
PENCABUTAN - PERATURAN DAERAH - KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu
mencabut Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, beberapa Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
saat ini dan perlu dilakukan pencabutan
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 11 Tahun 2019;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pencabutan beberapa peraturan daerah kabupaten ogan kkomering ulu selatan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
4 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014;UU No 37 Tahun 2003;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 41 Tahun 1999;PP No 109 Tahun 2012;Perpres No 72 Tahun 2012;Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan No 34 Tahun 205;Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri No 188/Menkes/PB/I/2011;
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan Umum,Penyelenggaraan KTR,Tanggung jawab PD,Peran serta masyarakat,Pembiayaan ,Pembinaan dan pengawasan ,Sanksi Administratif,Penyidikan,Ketentuan pidana,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
27 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014;Permendagri No 19 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur mengenai ; Ketentuan umum,Pejabat pengeloala barang milik daerah,Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ,Pengadaan,penggunaan,pemanfaatan,Pengamanan dan pemeliharaan,Pemindahtanganan,pemusnahan,penghapusan,Penatasahaan,Pengawasan dan pengendalian ,Pengelolaan BMD pada PD yang menggunakan pola pengeloaan keuangan badan layaan umum daerah,barang milik daerah berupa rumah Negara,Ganti rugi dan sanksi,ketentuan lain-lain,ketentuan peralihan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Mencabut Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
65 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 52 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
TAMBAHAN PENGHASILAN - APARATUR SIPIL NEGARA - KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Dasar hukum dalam peraturan ini: UU No 28 Tahun 1999:UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 53 Tahun 2010;PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah, dengan PP No 17 Tahun 2020;PP No 12 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;PP No 13 Tahun 2019;Perpres No 95 Tahun 2018;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No 33 Tahun 2011;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No 34 Tahun 2011;Permendagri No 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No 40 Tahun 2018;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No 41 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21
Tahun 2010;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Perda No 8 Tahun 2019;Perbup No 12 Tahun 2014;Perbup No 43 Tahun 2017;Perbup No 48 Tahun 2019
Dalam peraturan ini di atur mengenai : Ketentuan umum,Kriteria pemberian TPP,Penghitungan kriteria TPP,Pembayaran dan Pengurangan TPP,Penundaan pembayaran TPP,Tata cara pembayaran,Pendanaan ,pembinaan dan pengawasan,ketentuan lain-lain,ketentuan peralihan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja pada Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan
24 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 41 Tahun 2020
PENERAPAN - DISIPLIN - PENEGAKAN HUKUM - PROTOKOL KESEHATAN - PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN - CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum
Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam
Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019
Dasar hukum dalam peraturan ini :UU No 4 Tahun 1984;UU No 37 Tahun 2003;UU No 24 Tahun 2007;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahu 2014 sebagaimana yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 6 Tahun 2018;Pepres No 17 Tahun 2018;Keppres No 7 Tahun 2020;Keppres No 11 Tahun 2020;Permenkes No 82 Tahun 2014;Permendagri No 20 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Ruang lingkup,Pelaksanaan ,Koordinasi dan pengawasan,sosialisasi dan partisipasi,Sanksi Administratif,Pendanaan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disiase 2019
ABSTRAK:
Untuk memutus mata rantai penularan corona virus disease 2019, dilakukan upaya diberbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dalam rangka penanganan corona virus disease 2019, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi corona virus disease 2019 dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan corona virus disease 2019. Untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum: UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2018; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Kepres RI Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Kepres RI Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, Pemeriksaan Covid-19; Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Pembiayan dalam Pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu dibentuk suatu pedoman keprotokolan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan resmi maupun kenegaraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan suatu Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sehingga berjalan tertib dan lancar, maka perlu pengaturan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Dasar Hukum: UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 24 Tahun 2009; UU Nomor 9 Tahun 2010; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 39 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2019; Perda Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati OKUS Nomor 23 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup keprotokolan. Diatur juga mengenai Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan serta Pendanaan Keprotokolan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
