RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuik melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.
UU No. 25 Tahun 2004; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 43 Tahun 2019
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat desa, maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapak Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. KM 89 Tahun 2002; Permenhub No. PM 15 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Tarif d.Tarif Tambahan dan Pungutan Lain e.Sanksi f.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian g.Ketentuan Peralihan h.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 22 Tahun 2019
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di LIngkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017, penyelenggara tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c di lingkungan pemerintah daerah bidang kearsipan; untuk Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perlu dilakukan Penataan Kearsipan secara menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi; guna terwujudnya satu kesatuan dan bahasa keragaman tata kearsipan tersebut, diperlukan adanya Pedoman Tata Kearsipan untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kearsipan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 43 Tahun 2009; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 78 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Penyelenggaraan Tata Kearsipan c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
7 Halaman; Lampiran: 13 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 51 Tahun 2019
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG DISPOSISI PENCAIRAN ANGGARAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Disposisi Pencairan Anggaran
ABSTRAK:
untuk kepentingan perangkat daerah dan manajerial dalam rangka memperpendek rentang kendali dalam pelayanan bidang keungan, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Disposisi Pencairan Anggaran
UU No. 17 Tahun 2003; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan kecamatan Pulau Rao dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pembentukan kecamatan c.Wilayah Desa dan Batas Wilayah Administratif d.Kedudukan, Tugas, dan Wewenang e.Pembagian Aset f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 41 Tahun 2019
TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib administrasi pelaksanaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dipandang perlu mengatur tentang tata cara pemusnahan dan penghapusan atas barang milik daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 27 Tahun 2014; PP No.84 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Ruang Lingkup c.Pemusnahan d.Penghapusan e.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
22 Halaman; Lampiran: 18 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2019
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; PP No. 65 tahun 2005; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 30 Tahun 2014; Permenkes No. 75 tahun 2014; Permenkes No. 4 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang PPemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Tujuan dan Ruang Lingkup c.Izin Operasional Puskesmas d.Pembinaan dan Pengawasan e.Ketentuan Peralihan f.Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
9 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
dalam rangka penyesuaian struktur organisasi sesuai arahan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai perlu diubah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 tahun 2016; Permendagri No.163 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
6 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 57 Tahun 2019
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah; agar pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 17 Tahun 2003; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 64 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuk mempercepat peningkatan pelayanan peranan dan beban kerja Bagian Humas, Protokoler, Komunikasi dan Informatika, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PErda No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
11 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN WARGA MISKIN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
masih banyaknya kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan bagi keluarga miskin yang tersebar pada 88 Desa di Kabupaten Pulau Morotai; untuk mempercepat penanganan perumahan masyarakat sebagaimana dimaksud, perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai.
UU NO. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup; d.Kriteria Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin dan Persyaratan Penerima Bantuan e.Prosedur Penerima Bantuan f.Besaran Biaya Pembangunan dan Pemanfaatannya g.Sanksi-sanksi h.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat