Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERHUBUNGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAH RAGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip subtantif dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 1979; Kepres No. 105 Tahun 2004; Perka arnas No. 17 Tahun 2009; Perka arnas No.2 Tahun 2013; Perka arnas No. 3 Tahun 2013; Perka arnas No. 9 Tahun 2014; Perka arnas No. 11 Tahun 2014; Perka arnas No.13 Tahun 2014; Perka arnas No. 19 Tahun 2014; Perka arnas No. 1 Tahun 2015; Perka arnas No.10 Tahun 2015; Perka arnas No.20 Tahun 2015; Perka arnas No. 9 Tahun 2016; Perka arnas No. 22 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman dan 91 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa petunjuk teknis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah diatur dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983; UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1983; PP No. 31 Tahun 1986; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No.55 Tahun 2008; Perda Kab.Sambas No. 8 Tahun 2010; Perda Kab.Sambas No.4 Tahun 2016; Perbup Sambas No. 29 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Yang diubah adalah Pasal 21 ayat (1) angka 1.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pada jabatan pelaksana.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Permenpan rb No. 38 Tahun 2017; Permenpan rb No.41 Tahun 2018; Menpan rb No.1 Tahun 2020; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Nomenklatur Jabatan Pelaksana; Pengangkatan dan Pemindahan; Perubahan dan/atau Penambahan Jabatan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6 Halaman dan 43 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, perlu diberikan Tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Perumahan; Besaran Tunjangan Perumahan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Perda Kab.Sambas No. 1 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LIKU-TEMAJUK-ARUK-SEMPADAN PANTAI SEBUBUS-TEMAJUK
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang perlu diatur di Kawasan Liku - Temajuk - Aruk - Sempadan Pantai Sebubus - Temajuk untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, dan mewujudkan tertib tata ruang; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas belum dapat berfungsi secara operasional dalam Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Liku - Temajuk - Aruk - Sempadan Pantai Sebubus - Temajuk.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.41 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2012; Perpres No.3 Tahun 2012; Perpres No. 31 Tahun 2015; Permen ATR BPN No.14 Tahun 2018; Perda Kab.Sambas No. 7 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 17 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Zona Pengendalian; Ketentuan Intensif dan Disinsentif; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Perizinan; Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
44 Halaman dan 41 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA SARILABA A KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Perda Kab.Sambas No. 1 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
15 Halaman dan 5 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA PANCUR KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2016, UU No.23 Tahun 2016, PP No.79 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Peremdagri No.137 Tahun 2017, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda Kabupaten Sambas No.1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA SARI MAKMUR KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Perda Kab.Sambas No. 1 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
11 Halaman dan 4 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA SUAH API KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2016, UU No.23 Tahun 2016, PP No.79 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Peremdagri No.137 Tahun 2017, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda Kabupaten Sambas No.1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
18 HAL
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
