Pencarian Peraturan

TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 02, BD.2016/No.02

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Kota Dalam Wilayah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2K/ 12/MEM/2016 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus, Pemerintah Kota Palopo memandang perlu melakukan penyesuaian tarif Angkutan Kota dalam wilayah Kota Palopo, b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, serta dengan memperhatikan Berita Acara tentang kesepakatan Penyesuaian tarif angkutan kota Dalam Wilayah Kota Palopo nomor: 551/047 /DHKI/I/2016 antara pemerintah Kota Palopo dengan pihak Organda dan ketua angkutan kota Perpanas Kota Palopo, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Tarif Angkutan Kota dalam wilayah Kota Palopo
I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737}; 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2K/ 12/MEM/2016 tahun 2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus.
Menetapkan : PERATURAlf WALIKOTA PALOPO TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UltUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; 2. walikota adalah W alikota Palopo; 3. Pemerintah Kota Palopo adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelolah bidang Perhubungan; 5. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan; 6. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kota dengan menggunakan mobil Bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek; 7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan ornag dengan mobil penumpang, mobil Bis dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal; 8. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal; 9. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-taryek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. BABII MAKSUD DAR TUJUAN pasal 2 1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum . bagi masyarakat pengguna jasa angkutan kota dan pengelola angkutan kota serta aparat pemerintah dengan menetapkan tarif resmi bagi angkutan kota dalam wilayah kota palopo; (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan kesesuaian antara penurunan harga BBM dengan tarif angkutan kota dalam wilayah kota Palopo sehingga baik masyarakat pengguna jasa angkutan maupun pengelola jasa angkutan dapat mengembangkan jasa secara wajar dan layak. BAB lll ruang lingkup pasal 3 Peraturan Walikota ini mengatur dan menetapkan tarif angkutan kota dalam wilayah kota Palopo. BABIV TARIF pasal 4 (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif tetap bagi angkutan kota dalam wilayah kota Palopo sebesar Rp. 3.800,00,- ( Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah ) per penumpang. (2) Tari[ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelajar dan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut: a. tarif untuk pelajar dan mahasiswa sebesar Rp. 2.850,00,- ( Dua Ribu Dela pan Ratus Lima Puluh Rupiah ) ; b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri yang dapat berupa kartu pelajar, atau mahasiswa, atau berseragam sekolah atau almamater. pasal 5 Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berlaku pada seluruh jaringan trayek angkutan kota dalam wilayah kota Palopo. BABV PENUTUP pasal 6 Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 121/1/2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Dalam Wilayah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pasal 7 Perturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2016.
4

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BUKAN BENDAHARA, PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2016/No.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait dengan tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sadan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 2 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN BENDAHARA, PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pernerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah Otonorn. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lernbaga Perwakilan Rakyat Daerah Kata Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 5. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kota yang rneliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah. 3 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kota Palopo dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral. 8. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saharn, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis. 9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah. 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan 13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 14. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Palopo. 15. Pejabat Lainnya adalah Pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo 16. Yang bersangkutan adalah Pegawai ASN bukan Bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya yang telah melakukan kerugian Daerah. 17. Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. 18. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 19. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara, Pejabat Negara dan pejabat lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah. 4 20. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian daerah. 21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pemyataan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. 22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Daerah atau Walikota atau Presiden tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 23. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat (SKP) dikeluarkan oleh Kepala Instansi Daerah atau W alikota atau Presiden yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya. 24. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepalaa lnstansi Daerah atau Walikota atau Presiden tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 25. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Daerah adalah Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat Lainnya untuk mengganti Kerugian Daerah karena terbukti adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum baik disengaja atau tidak sengaja atau lalai yang terdapat Kerugian Daerah. 26. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Presiden tentang pembebasan pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai berdasarkan Keputusan MP-TGR. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah. 27. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali. 28. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang 5 berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara di tangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya. 30. Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa Pemidanaanatau bebas atau lepas dan segala tuntutan Hukum dalam ha! serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 31. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penuntutan dan Peradilan tentang suatu Perkara yang Ia dengar, Ia lihat Sendiri dan Ia alami Sendiri. 32. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. 33. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/ daerah. 34. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Setiap pejabat negara, pejabat lainnya dan Pegawai ASN bukan bendahara karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wajib mengganti kerugian Daerah. (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi. Pasal 3 Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi : a. setiap Pegawai ASN bukan bendahara dilingkungan Pemerintah Kota; b. Walikota atau Wakil Walikota; c. pimpinan dan anggota DPRD; d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah; BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI 6 Pasal 4 (1) Walikota dalam menyelesaikan kerugian daerah, dibantu oleh MP-TGR. (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota. (3) MP-TGR terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Inspektur/kepala badan pengawasan; c. Kepala Dinas yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. Personil lain seperti Asisten Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Hukum, dan/ a tau unit kerja terkait. (4) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil. (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Pasal 5 (1) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi atau laporan mengenai kerugian daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPTGR menyelenggarakan fungsi: a. mengambil keterangan tertuntut, saksi-saksi, dan memeriksa bukti-bukti serta mengkaji ada atau tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian daerah; b. memberikan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; c. membuat keputusan atas pembebanan penggantian kerugian daerah atau pembebasan ganti kerugian daerah; d. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan atau Pembebanan Ganti Kerugian Daerah atau Pembebasan Ganti Kerugian Daerah kepada Walikota sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Walikota atas pengenaan atau Pembebanan Ganti Kerugian Daerah atau Pembebasan Ganti Kerugian Daerah. (3) Keputusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat Final dan mengikat. Pasal 6 (1) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh sekretariat. 7 (2) Sekretariat MP-TGR berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. (3) MP-TGR dalarn melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota sekretariat majelis, yang terdiri dari unsur Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Sekretariat MP-TGR bertugas: a. menghitung jumlah kerugian daerah; b. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa Pegawai ASN bukan bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah; c. menilai harta kekayaan milik Pegawai ASN, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk dijadikan sebagai jarninan penyelesaian kerugian daerah; d. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM; e. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; Pasal 7 Tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi maupun pembebasan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BABIV INFORMASIDANPENGUNGKAPAN Bagian Kesatu Informasi Pasal 8 Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber atau informasi atau laporan, meliputi: a. hasil pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Instansi Daerah ; b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; c. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; d. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Bagian Kedua Pengawasan dan/ atau Pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala Instansi Daerah 8 Pasal 9 (1) Setiap Kepala Instansi Daerah wajib meneliti setiap informasi yang diterima berhubungan dengan kerugian daerah yang diurus atau menjadi tanggung jawabnya. (2) Apabila informasi tersebut mengenai atau berhubungan dengan kerugian daerah yang diurus atau menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR Daerah. Pasal 10 Setiap Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat lainnya yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan merugikan daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib segera melaporkan kepada atasannya secara tertulis. Pasal 11 (1) Kepala Instansi Daerah setelah memperoleh informasi atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, segera melakukan penelitian,pemeriksaan dan pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan: a. peristiwa terjadinya kerugian daerah; b. jumlah kerugian daerah; c. pegawai ASN bukan Bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya yang tersangkut; d. unsur kesalahan dari masing-masing pihak; e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. (2) Apabila dipandang perlu Kepala Instansi Daerah dapat membentuk tim ad hoc dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian daerah. (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur Inspektorat. (4) Hasil penelitian, pemeriksaan, atau pembuktian mengenai kerugian daerah dilaporkan kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui. (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian daerah. (6) Kepala Instansi Daerah wajib menyimpan bukti-bukti atau berkasberkas yang berkaitan dengan kerugian daerah. 9 (7) Kepala Instansi Daerah dalam melakukan tindakan upaya pengembalian kerugian daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Bagiao Ketiga Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan Pasal 12 (1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan pembuktian; (2) Pembuktian besarnya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sidang MP-TGR. (3) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pemeriksaao oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional Pasal 13 (1) Setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan pembuktian. (2) Pembuktian besarnya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sidang MP-TGR. (3) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan . Bagian Kelima Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum Pasal 14 Putusan hakim yang menjatuhkan atau memutuskan hukuman pengembalian kerugian daerah terhadap setiap pejabat negara, pejabat lainnya atau Pegawai ASN bukan bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaiannya dalam proses tuntutan ganti rugi. BABV PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN 10 Bagian Kesatu Pembuktian Pasal 15 (1) Walikota menugaskan MP-TGR untuk menindak lanjuti setiap kasus kerugian daerah melalui sidang MP-TGR paling Jama 7 (tujuh] hart kerja sejak menerima laporan a tau informasi basil pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala Instansi Daerah, basil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, basil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intem/fungsional, dan/atau basil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, (2) Penugasan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas. Pasal 16 (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), MP-TGR melakukan sidang TGR sesuai tugas dan fungsinya untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian daerah. (2) Togas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Bagian Kedua Putusan Pasal 17 (1) Apabila basil sidang MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terbukti adanya kerugian daerah dan keberatan atau pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima, MP-TGR memutuskan pembebanan penggantian kerugian daerah. (2) Apabila basil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak cukup bukti merugikan keuangan daerah , MP-TGR memutuskan pembebasan atas Tuntutan Ganti Rugi. Pasal 18 (1) Sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga pulub) hari sejak MP-TGR mernperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (2) Pegawai ASN bukan bendahara dapat dibebas tugaskan sementara dari jabatannya, selama dalam proses sidang MP-TGR. (3) Pembebasan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 11 Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 19 MP-TGR melaporkan hasil sidang dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Walikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil sidang. BAB VI KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN DAERAH Pasal 20 (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil persidangan, menetapkan keputusan walikota tentang pembebasan TGR atau keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah. (2) Pembebasan TGR atau pengenaan ganti kerugian daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari diperoleh bukti baru yang cukup. Pasal 21 (1) Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian daerah. (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah, MP-TGR wajib mencatat kerugian daerah tersebut dalam daftar kerugian daerah. Pasal 22 Setiap putusan pidana terhadap adanya kerugian Daerah tidak menghapus penggantian kerugian Daerah. Pasal 23 Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah, menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian daerah kepada Sadan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau Keputusan 12 Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan Iainnya. BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Pasal 24 Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) dilaksanakan dengan cara: a. penyelesaian secara damai; b. penyelesaian secara paksa; c. penyelesaian secara perdata atau pidana. Bagian Kesatu Penyelesaian Secara Damai Pasal 25 (1) Penyelesaian TGR diupayakan dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dengan mengganti kerugian daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran. (2) Penggantian atau pelunasan kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pemyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Kepada Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan, (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. Pemyataan kesanggupan dan/ a tau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti; b. Jumlah kerugian daerah yang hams dibayar; c. Cara penggantian secara tunai dan seketika; d. Jangka waktu pembayaran; e. Pemyataan penyerahan barangjaminan (jika ada); f. Tempat dan tanggal surat; g. Tanda tangan yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris. (5) Pada saat Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyerahkan dokumen antara lain: 13 a. daftar barang jaminan; b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggungjawab; c. surat kuasa menjual. Pasal 26 (1) Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kekurangan tersebut menjadi kewajiban yang bersangkutan. (3) Apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka kelebihan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. (4) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, maka keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan/atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai dengan kerugian daerah disertai dengan surat kuasa menjual. (5) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretariat MP-TGR berdasarkan standar harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (6) Keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan MP-TGR. Bagian Kedua Penyelesaian Secara Paksa Paragraf 1 Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerughm Sementara Pasal 27 (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah. (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Kepala Instansi Daerah mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan. 14 Pasal 28 (1) Berdasarkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Walikota melalui MP-TGR melaksanakan kewajiban: a. Memerintahkan pegawai ASN bukan bendahara, pejabat Negara atau pejabat lainnya atau pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika; b. memerintahkan pegawai ASN bukan bendahara, pejabat Negara atau pejabat lainnya atau pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual. c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik yang pegawai ASN bukan bendahara, pejabat Negara atau pejabat lainnya atau pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris. d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi. (2) Keputusan pembebanan ganti kerugian daerah pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika. (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi, dapat dilakukan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya yang bersangkutan. (4) Pemotongan gaji dan/atau penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penagihan paksa. Pasal 29 (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sitajaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah kota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKP2KS. (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului. (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh MP-TGR atau Kepala Instansi Daerah terkait. (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan / conservatoir beslag. 15 (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh MP-TGR atau Instansi Daerah terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang. Paragraf2 Surat Keputusan Pembebanan Pasal 31 Walikota atau Kepala Instansi Daerah mengeluarkan SKP, apabila SKTJM telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian daerah belum diganti sepenuhnya. Pasal 32 (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. (2) SKP disampaikan kepada Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya melalui atasan langsung atau kepala Instansi Daerah terkait dengan tanda terima dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya. Pasal 33 (1) Berdasarkan SKP dari Walikota atau Kepala Instansi Daerah, Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima SKP. (2) Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya yang telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. (3) Pengambilan Harta Kekayaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penggantian Kerugian Daerah. Pasal 34 SKP memiliki hak mendahului. Pasal 35 SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1) telah terlampaui dan Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, maka Pemerintah Kota mengajukan 16 permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan yang bersangkutan. Pasal 36 Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/ a tau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 37 (1) Apabila Pegawai ASN bukan bendahara atau Pejabat Negara atau Pejabat lainnya tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka atasan langsung atau Kepala Instansi Daerah yang bersangkutan melakukan pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lainnya paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Pegawai ASN bukan bendahara atau Pejabat negara atau pejabat lainnya memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak pegawai yang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah. Paragraf3 Keputusan Pencatatan Pasal 38 Surat keputusan pencatatan ditetapkan, apabila: a. Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; b. Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Pasal 39 Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya. 17 Paragraf 4 Wewenang Penerbitan SKP2KS, SKP clan Surat Keputusan Pencatatan Pasal 40 (1) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Instansi Daerah yang bersangkutan apabila kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai ASN bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota. (2) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Walikota apabila kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Instansi Daerah atau pejabat lainnya. (3) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Presiden dalam ha! kerugian daerah yang terjadi dilakukan oleh Pejabat Negara. Bagian Ketiga Penyelesaian Secara Perdata atau Pidana Pasal 41 ( 1) Penyelesaian kerugian daerah yang telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian Daerah dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata. (2) Apabila penyelesaian kerugian Daerah terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. BAB VIII KERUGIAN BARANG DAERAH Pasal 42 (1) Kerugian daerah atas uang atau barang daerah oleh karena force majeure atau keadaan diluar kemampuan manusia karena bencana alam seperti gempa bumi, tanah Jongsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair,menyusut, mengurai, menguap, dibebaskan dari ganti kerugian daerah. (2) Kerugian daerah atas uang atau barang daerah oleh karena hilang, pencurian, penodongan, perampokan, penggarongan, dan lain-lain merupakan kelalaian yang harus dikenakan ganti kerugian daerah. 18 Pasal 43 Penyelesaian kerugian daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. BAB IX KADALUWARSA Pasal44 Kewajiban Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Pasal 45 Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat lainnya, sejak Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. BABX PENGHAPUSAN Pasal 46 (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP. (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP. (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusan buku piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian Daerah yang telah dibayarkan ke Rekening Kas Daerah ternyata lebih besar daripada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan Daerah dan/ atau yang telah dibayarkan sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 BAB XI PENYETORAN Pasal 47 (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian daerah atau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas daerah. (2) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata atau pidana, walikota melakukan upaya agar putusan pengadilan atas aset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke kas daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas daerah Kota Palopo. BAB XII PENAGIHAN Pasal 48 Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian daerah. Pasal 49 (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/ atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian daerah terdiri atas: a. SKTJM disertaijaminan yang sepadan; b. SKP2KS; atau c. SKP. (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan. Pasal 50 Apabila penagihan kerugian daerah mengalami hambatan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penagihan secara paksa. BAB XIII PELAPORAN PENYELESAIAN TGR Pasal 51 20 (1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak lain yang terkait. BAB XIV AKUNTANSI DAN PELAPORAN Paaal 52 Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. BAB.XV SANKS I Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 53 Pegawai ASN bukan bendahara atau Pejabat Negara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi Pidana. Bagian Kedua Sanksi Perdata atau Pidana Pasal 54 (1) Apabila putusan Pengadilan memutuskan sanksi pidana atau perdata dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap yang bersangkutan, maka putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR. (2) Apabila putusan Pengadilan memutuskan pembebasan atau tidak bersalah kepada yang bersangkutan, maka putusan Pengadilan dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan dari sanksi TGR. BAB XVI KETENTUANPENUTUP 21 ,,,,,. .. \ Pasal 55 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 56 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 17 / V / Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
Nomor 17 / V / Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah;
26

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 03, LK.2016/NO.03

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1/0506/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud p�c_!� huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mama� dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pememeriksaan Pengelolan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 1 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T�� 004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor !?Q4�); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang R�@ Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tent.ang Badan Penyelenggara -Jaminan �qsfatl, [Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ��' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia N9111e>r �€>07); 14. Peraturan Pemerinta.han Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 2 15. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015); 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan lnfrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/11/2011 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PI' ASKES (PERSERO); 24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pi Lingkungan Kementerian Kesehatan; 25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilita.s Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan; 27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/ 1988 tentang Rumah Sakit; 28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/11/200� tentang Standar Pelayanan Mµiin.1aj Rumah Sakit; 3 29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/1/0506/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota. Palopo Provinsi Sulawesi ��I��; 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sak.it Daerah; 31. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; 32. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 0002/P2T• BKPMD/6.7.P/VII/04/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo.
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTARG TARIF PELAYANAN KESEBATAN BLUD RSUD SAWERIGADING KOTAPALOPO BABI KETENTUAR UMUM Pasal 1 � Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Walikota adalah Walikota Palopo. 3. Pemerintah Kota Palopo adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Rumah Sakit Umum adalah institusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 5. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, yang selanjutnya disebut RSUD Sawerigading. 6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka. promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 4 7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yang selanjutnya clisingkat BLUD RSUD Sawerigacling adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo. 8. Pelayanan meclik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga meclik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik. 9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya tanpa tinggal di rawat inap. 10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan daruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian dan � atau cacat. 11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi meclik dan atau pelayanan lainnya dengan menginap di rumah sakit. 12. Pelayanan rawat sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari. 13. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya. 14. Pelayanan penunjang logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya. 15. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi. 16. Tindakan medik non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi. 17. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain administrasi, laudry dan lain-lain. 18. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya. 5 19. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut, serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit. 20. Pelayanan farmasi (asuhan kefarmasian) adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan pakai habis. 21. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan. � 22. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lalnnya. 23. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara. 24. Pelayanan ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan. 25. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan. 26. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan/hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis. 27. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilalrukan .. oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan. 28. Cito adalah keadaan yang memerlukan pelayanan dan atau tindakan segera dan didahulukan. 29. Tarif adalah sebagaian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima. 30. Jasa adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada seseorang dalarn rangka pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya. 31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, 6 pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 32. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan. 33. Jasa medik ci.to adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien, diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 34. Jasa medik tak langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi yang diberikan melalui telepon. 35. Instalasi Gawat Darurat (IGO) adalah bagian dari pelayanan medik di rumah � sakit yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medik. 36. Intensive Care Unit (ICU) adalah perawatan intensif di rumah sakit yang melaksanakan pelayanan dan perawatan medik intensif. 37. Pelayanan ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif. 38. Pelayanan ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) khusus adalah pelayanan ICCU standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernapasan khusus (Ventilator). 39. Neonatal intensive care unit (NICU) adalah suatu unit di rumah sakit yang melaksanakan pelayanan dan perawatan bayi dibawah 28 hari intensif. 40. Pelayanan HCU (High Care Unit) adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada diantara ICU dan ru.ang rawat inap (tidak perlu perawatan ICU namun belum dapat dirawat di ruang rawat biasa karena memerlukan observasi yang ketat). 41. PICU (Pediatric lntensif Care Unit) adalah Unit Perawatan Intensif untuk anak-anak. 42. Kamar lsolasi adalah ruang yang di gunakan untuk merawat pasien dengan penyakit infeksi yang dianggap berbahaya disuatu ruangan tersendiri terpisah dari pasien lain, dan memiliki aturan khusus dalam prosedur pelayanannya dalam rangka pencegahan penularan/penyebaran kuman pathogen dari sumber infeksi [pasien, Petugas, pengunjung) ke orang lain. 7 43. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 44. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya makan. 45. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit. 46. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di rumah sakit. 47. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat cliidentifikasi untuk data administrasi. 48. Pihak berwajib adalah pihak kepolisian Republik Indonesia ataw pihak keputusan BABU KEBIJAKAN TARIF Pasal 2 (1) RSUD Sawerigading dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan RSUD Sawerigading. (2) Imbalan atas jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh RSUD Sawerigading berdasarkan tarif yang ditetapkan. (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperti.mbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta komposisi yang sehat. (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, harus melalui suatu ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan. (5) Tarif BPJS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABW KAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN 8 Pasal 3 Setiap Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo dipungut tarif dengan nEJJn� T� Pelayanan Kesehatan. Pasal 4 Objek Tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang diberikan RSlJP Sawerigading, Pasal 5 Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Sawerigading. BAB IV CARA MERGUKUR TIRGKAT PERGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan. BABV PRINSIP DA.LAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, prasarana, operasional, dan pemeliharaan. BABVI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelasj'tempat perawatan. 9 (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. BABVII JENIS PELAYANAN YANG DIKERAKA.R TARIF Pasal 9 (1) Jenis pelayanan kesehatan pada RSUD Sawerigading yang dikenakan tarif adalah : a. Pelayanan rawat jalan b. Pelayanan rawat inap c. Pelayanan rawat darurat d. Pelayanan rawat sehari ( One Day Care) e. Pelayanan tindakan medik f. Pelayanan penunjang medik g. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitas mental h. Pelayanan penunjang non medik i. Pelayanan pemulasaran jenazah j. Pelayanan medikolegal k. Pelayanan Ambulance 1. Pelayanan Pendidikan m.Pelayanan Kesehatan lainnya (2) Komponen tarif pelayanan kesehatan RSUD Sawerigading sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan. (3) Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Peraturan ini, Bagian Kesatu Kelas Perawatan Pasal 10 (1) Pembagian kelas perawatan di RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikenakan tarif sebagai berikut a. paviliun; b. VIP; c. kelas I; d. kelas II; 10 e. kelas III; f. non kelas: ICU, HCU, ICCU, PICU, NICU, IGD, dan kamar isolasi. Pasal 10 (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas yang diinginkan pasien atau keluarganya dirawat, sesuai dengan ketersediaan kamar di RSUD Sawerigading. (2) Bagi pasien yang menderita penyakit menular tertentu, di rawat di tempat khusus/ruang isolasi. (3) Pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan wajib membawa surat keterangan dari pihak berwajib, (4) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirawat di kelas 3, dan apabila keluarganya meminta dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi dengan ketentuan membayar tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas perawatannya. (5) Keatasamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Sawerigading tidak bertanggung jawab. (6) Pasien terlantar di rawat di kelas III dan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kota Palopo. Pasal 11 (1) Pelayanan kesehatan peserta asuransi kesehatan berpedoman kepada keputusan bersama antara pihak RSl!D Sawerigading dengan pihak Asuransi Kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. (2) Peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. (3) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka selisih biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan. Pasal 12 (1) Perhitungan biaya rawat inap di RSUD Sawerigading ditetapkan sebagai berikut: a. hari sejak masuknya pasien terhitung satu hari. b. pasien yang pulang diatas pukul 14.00 terhitung satu hari. 11 (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/izin dari dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD Sawerigading ditagih kepada pasien atau keluarga dan penjaminnya. Bagian Kedua TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN Pasal 13 Komponen tarif rawat jalan umum meliputi : a. administrasi; b. jasa pelayanan; c. jasa sarana; d. pemeriksaan penunjang dan diagnostik; e. tindakan medik; f. farmasi; g. rehabilitasi medik; dan h. barang habis pakai alat kesehatan. Bagian Ketiga TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE Pasal 14 ( 1) Komponen tarif pelayanan gawat darurat meliputi : a. jasa pelayanan; b. jasa sarana; c. pemeriksaan penunjang dan diagnostik; d. tindakan medik; e. rehabilitasi medik; f. farmasi; dan g. administrasi. (2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jasa konsultasi dengan dokter spesialis. (3) Apabila ada konsultasi antar dokter spesialis maka pembayarannya dibayar terpisah oleh pasien,meliputi: a. Jasa konsultasi medik spesialis/subspesialis b. Jasa konsultasi dokter umum 12 c. Jasa konsultasi dokter gigi Pasal 15 (1) Pelayanan ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedis dan ambulance medik umum. (2) Komponen tarif pelayanan ambulance meliputi : a. jasa sarana b. jasa pelayanan (3) Besamya tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari abondemen dan panjangnya biaya jarak tempuh. Bagtan Keempat TARIF PELAYANAN RAWAT INAP Pasal 16 (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari: a, administrasi; b. jasa sarana; dan c. jasa pelayanan. (2) Biaya administrasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sekali selama dirawat. t-'\ (3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tennasuk obat- obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar dokter spesialis. (4) Jasa medik (visite) dokter spesialis/subspesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis dokter spesialis. (5) Jasa medik (visite) dokter spesialis/ subspesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) ditambah 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis dokter spesialis dengan ketentuan maksimal visite yang di bayar hanya dua kali per hari. (6) Jasa medik (visite) cito yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang di bayar hanya satu kali per hari. (7) Besarnya tarif rawat tabung bagi bayi yang lahir di RSUD Sawerigading meliputi: 13 a. Akomodasinya dikenakan 50% ( limapuluh persen) dari tarif akomodasi ibunya. b. Jasa visite dokter spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya. Bagian Kelhna TARIF TINDAKAN MEDIK Pasal 17 (1) Komponen dan besarnya tarif tindakan medik meliputi : a. Jasa sarana b. Jasa pelayanan � (2) Tarif tindakan medik sebagamana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, dan jasa konsultasi antar dokter spesialis. (3) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besamya ditambah 25% ( dua puluh lima persen) dari tarif pada jam kerja. (4) Macam dan jenis tindakan medik serta tindakan medik khusus yang belum di atur dalam Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. Bagian Keenam TARIF PELAYAN'AN PERSALINAN' Pasal 18 (1) Besamya tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan: a. jenis tindakan; b. kelas perawatan; dan c. kategori penolong persalinan. (2) Pelayanan persalinan meliputi: a. pelayanan persalinan normal; b. persalinan patologi dengan tindakan pervaginam; dan c. persalinan patologi dengan tindakan bedah (Sectio Caesarj. (3) Komponen dan besamya tarif pelayanan persalinan meliputi : a. jasa sarana; b. jasa pelayanan. 14 (4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk obat-obatan narkose dan obat-obatan lainnya, biaya penunjang meclik, dan jasa konsultasi dengan doktor spesialis. (5) Jasa medik operator (spesialis) di luar jam kerja (cito) ditambah 25% ( dua puluh lima persen) dari jasa medik pada jam kerja. Bagian Ketujuh TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK Pasal 19 Komponen tarif pelayanan rehabilitasi meclik meliputi : a. jasa sarana b. jasa pelayanan Bagian Kedelapan TARIF PELAYANAN GIGI Pasal20 ( 1) Tarif pelayanan gigi terdiri atas: a. pelayanan konsultasi; dan b. tindakan medik. (2) Tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf � b tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi med.ik dan jasa konsultasi antar spesialis. (3) Tarif pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif Rawat Jalan. Bagian Kesembilan TARIF KONSULTASI KIIUSUS DAN TINDAKAN KIIUSUS Pasal 21 (1) Tarif pelayanan khusus dan / atau tindakan khusus terdiri atas: a. pelayanan konsultasi khusus; dan b. tindakan khusus. (2) Tar-if pelayanan khusus dan / atau tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis. 15 (3) Tarif pelayanan khusus dan / atau tindakan khusus di poliklinik sesuai dengan tarif Rawat Jalan. Bagian Kesepuluh TARIF PELAYANAN MEDIKOLEGAL Pasal 22 (1) Pelayanan medikolegal meliputi pemeriksaan Vzsum et Repertum dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum, (2) Visum et repertum dari pasien yang hidup atau meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. !"""\ (3) Besamya tarif pelayanan medikolegal disesuaikan dengan besarnya tarif pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan. (4) Komponen tarif pelayanan medikolegal tercliri dari : a. Jasa sarana b. Jasa pelayanan Bagiaa Kesebelas TARIF PELAYANAN JENAZAH Pasal 23 I"', (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah, (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi: a.penyiinpananjenazah; b. pengawetan (konservasi) jenazah; dan c. pembedahan jenazah dan lain-lainnya. (3) Komponen tarif pelayanan jenazah meliputi : a. Jasa sarana; b. Jasa pelayanan. (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan Pihak yang berwajib dibebaskan dari biaya. Pasal 24 Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. 16 Bagian Duabelas TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGROSTIK Pasal 25 (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi: a. pelayanan patologi klinik; b. pelayanan patologi anatomi; c. pelayanan radiodiagnostik; dan d. elektromeclik dan lain-lain. (2) Besarnya tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah sama untuk semua kelas. (3) Komponen biaya pemeriksan penunjang diagnostik meliputi : a. Jasa sarana b. Jasa pelayanan (4) Tarif penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. Bagian Tigabelas TARIF PELAYARAR PENUNJANG LOGISTIK Pasal 26 (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri atas: a. pelayanan instalasi farmasi; d.EJJ1 b. pelayanan instalasi gizi. (2) Komponen tarif pelayanan penunjang logistik terdiri atas: a. bahan dan jasa sarana b. jasa pelayanan (3) Tarif pelayanan penunjang logistik yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. BABVDI KETENTUAR PELAYARAR JENAZAR Pasal 27 (1) Pasien yang meninggal di RSUD Sawerigading dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan selambat- 17 lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat jam) sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas. (2) Apabila dalam jangka waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam) jenazah belum atau tidak diambil atau tidak diurus keluarganya, maka RSUD Sawerigading berhak melakukan penguburan dan biaya penguburannya dibebankan kepada pihak keluarga / penjamin. (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan kepada instansi lain yang membutuhkan untuk digunakan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. (4) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain fakultas kedokteran, serta lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX KERJASAMA Pasal 28 (1) Direktur Utama RSUD Sawerigading dapat melakukan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar R�VP Sawerigading untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur Utama RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) � dapat juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX WILAYAH PEIIUNGUTAN Pasal 29 Tarifyang terutang dipungut di wilayah Kota Palopo. BAB XI PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN PENERDIAAN RUMAB SAKIT UM1JM PEMERINTAH 18 Pasal 30 Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan uang yang diperoleh dari pelayanan kesehatan di RSlJD Sawerigading dilaksanakan secara terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 Penggunaan pendapatan RSUD Sawerigading diperuntukkan untuk : a. Biaya operasional yang meliputi : 1. Biaya pelayanan; dan 2. Biaya umum dan administr-asi; b. Biaya non operasional; dan c. Biaya pengeluaran investasi. Pasal 32 (1) Seluruh pendapatan dari tarif pelayanan disetor ke Bank yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, (2) Pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk: a. Jasa sarana 56% ( Lima Puluh Enam Persen ) ; b. Jasa Pelayanan 44% (Empat Puluh Empat Persen ). (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur � lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama RSUD Sawerigading. BABXII MASA TARIF DAN SAAT TARIF TERUTANG Pasal 33 (1) Masa tarif ditentukan dalam satu ka1i pelayanan. (2) Saat tarif terutang ditetapkan pada saat terbitnya �\U13.t tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan. BABXID TATA CARA PEMUNGUTAN 19 Pasal34 (1) Tarif dipungut dengan menggunakan surat penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pemungutan tarif tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan. BABXIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 35 (1) Pembayaran Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Setiap pembayaran Tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah, <, BAB XV TATA CARA PENAGDIAR Pasal 36 (1) Penagihan tarif terutang dilakukan setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran, (2) Dalam waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, subjek tarif harus melunasi tarif yang terutang. � (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Direktur Utama. BABXVI KEBERATAN Pasal37 (1) Subjek Tarif dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Utama atas ketetapan tarif yang ditetapkan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Subjek tar-if dalam mengajukan keberatan atas ketetapan tarif harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan tarif tersebut. (4) Keberatan diajukan paling lama dua bulan sejak tanggal ketetapan tarif pembayaran pelayanan kesehatan diterbitkan. 20 (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif terutang dan pelaksanaan penagihan. Pasal 38 (1) Direktur Utama dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. {2) Keputusan Direktur Utama atas keberatan / dapat menerima atau menolak besamya Tarif yang terutang. (3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Direktur Utama tidak memberikan keputusan, maka keberatan diterima. BABXVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 39 (1) Apabila terdapat kelebihan pembayaran tarif, subjek tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Direktur Uta.ma. {2) Pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 {tiga puluh) hari. � (3) Direktur Utama mengembalikan kelebihan pembayaran tarif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (4) Apabila subjek tarif mempunyai utang tarif lainnya, maka kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tarif tersebut. Pasal 40 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif diajukan secara tertulis kepada Direktur Utama dengan menyebutkan : a. nama dan alamat subjek tarif; b. masa tarif; c. besamya kelebihan pembayaran; dan d. alasan singkat dan jelas. 21 (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 41 Dalam hal subjek tarif tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang. BAB XIX KETENTUANPENUTUP Pasal 42 Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2016.
85

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 04, LK.2016/NO.04

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN WALIKOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terkait pengawasan terhadap Rumah Sakit dan sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) RSUD Sawerigading Kota Palopo;
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/Per/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 772/Menkes/SK/Vl/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sa.kit (Hospital Bylaws); 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sa.kit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo.
MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS} RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo. 5. Pemilik adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yaitu Pemerintah Daerah Kota Palopo. 6. Rumah Sa.kit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yang selanjutnya disingkat RSUD Sawerigading. /"""\. 7. Direktur Utarna adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading. 8. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis. 9. Peraturan internal korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit. 10. Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. 11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam .• • # melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik• praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 13. Dewan Pengawas adalah organ rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit yang bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit. 14. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan ta.ta kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. 15. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 16. Satuan Pemeriksaan Internal adalah organ di rumah sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit. 17. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja puma waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit. 18. Mitra Bestari adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis. 19. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointment). 20. Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan bagi staf medis yang bersangkutan. 21. Tata Kelola Klinis yang Baik (Good Clinical Governance) adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor basil -pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit. 22. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege). 23. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. 24. Tarif adalah imbalan atas barang dan / atau jasa yang diberikan oleh RSUD Sawerigading termasuk imbal basil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. 25. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesebatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading. 26. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Sawerigading kepada masyarakat. BAB II IDENTITAS bagian Kesatu Kedudukan Rum.ah Sakit Pasal 2 (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang selanjutnya disebut RSUD Sawerigacling. (2) Alamat rumah sakit di Jalan Dr. Ratulangi Km 7 Rampoang Kota Palopo. Pasal 3 RSUD Sawerigacling adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 RSUD Sawerigacling merupakan Rumah Sakit Kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. bagian kedua Visi, Misi, Motto dan Nilai - Nilai Dasar Pasal 5 (1) Visi RSUD Sawerigading adalah sebagai rumah sakit pusat rujukan terbaik di Jasirah Timur Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Misi Rumah Sakit RSUD Sawerigading adalah: a. Memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, bermutu dan terjangkau pada masyarakat, b. Meningkatkan sumber daya manusia agar lebih profesional dalam bidang pelayanan kesehatan dan menejemen Rumah Sakit demi tercapainya pelayanan prima. c. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Rumah Sakit. d. Menerapkan konsep Manajemen Mutu Paripuma dalam pengelolaan Rumah Sakit. e. Melaksanakan Prinsip-prinsip Pelayanan Prima dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. f. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan Rumah Sakit. (3) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan evaluasi berkala setiap 5 (lima) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (4) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disosialisasikan oleh pengelola kepada seluruh pegawai dan masyarakat. Pasal 6 (1) Motto RSUD Sawerigading adalah "SIPAKATAU", singkatan dari: Simpatik Patuh Beretika Tahu Diri (2) Nilai-nilai dasar RSUD Sawerigading berlandaskan pada: a. Kejujuran; b. Keterbukaan; c. Kesabaran; d. Kerja Keras; dan e. Religius. bagian ketiga Logo Rumah Sakit dan Tujuan (1) Logo Rumah Sak.it: Pasal 7 RSUD SAWERIGADING (2) Deskripsi dari Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Warna yang ada dalam logo tersebut berarti: 1. Hijau: - dikaitkan dengan dunia alam; - warna yang menenangkan dan santai; - warna yang menyeimbangkan em-osi; - menciptakan keterbukaan antara Anda dan orang lain; Peraturan Internal (Hospital Bylaws) BLVD RSUD Sawerigoding - warna yang terkait dengan cakrajantung sehingga dipercaya membantu masalah emosional; - warna kesan segar. 2. Biru: - warna yang bisa meningkatkan nafsu makan "kekuatan"; - warna yang menenangkan dan diyakini mengatasi insomnia; - warna yang meningkatkan ekspresi verbal, komunikasi, ekspresi artistik dan kekuatan. - merangsang pemikiran yang jernih dan menenangkan pikiran. - warna yang dingin. - warna yang tenang dan bersifat profesional. - warna yang melambangkan kepercayaan dan trustfulness. b. Bentuk setengah lingkaran "Pajung ri Luwu" dengan wama hijau berarti: 1. Kemuliaan dari Luwu yang menenangkan, membuka keterbukaan dalam pelayanan kesehatan, memberikan kesegaran dan kenyamanan pada pengunjung rumah sakit. 2. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang tenang dan nyaman menciptakan emosi yang segar, mempercepat proses pemulihan pasien. c. Bentuk Lingkaran bulat berwarna Biru menandakan bahwa "Bumi Sawerigading": 1. Kekuatan masyarakat Luwu Raya dengan pemikiran yang jernih; 2. Pelayanan rumah sakit yang tentang dalam mengatasi pemulihan pasien; 3. Rumah Sakit Sawerigading memberikan pelayanan kesehatan profesional, dengan memberikan citra kepercayaan yang tinggi dan trustftlness menjadi jaminan akan proses pemulihan pasien yang lebih cepat dan baik. d. Bentuk bulatan kecil dan palang hijau berarti: 1. Rumah Sakit Sawerigading cerminan citra kemuliaan Pemerintah Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyentuh cakra jantung Masyarakat Luwu Raya, pelayanan yang profesional dan terpercaya dalam proses pemulihan pasien, menciptakan keterbukaan dalam pelayanan kesehatan; 2. Untuk Luwu raya yang sehat dan kuat; 3. Rumah Sakit Sawerigading hadir nielayani masyarakat tanpa pilih kasih. Peraturan Internal (Hospital Bylaws} BLUD RSUD Sawerlgading Pasal 8 Tujuan RSUD Sawerigacling adalah : a. Tujuan umum adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya pengobatan, pemulihan, pencegahan, promosi kesehatan rumah sakit, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. b. Tujuan khusus adalah meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dan menjadikan RSUD Sawerigading sebagai pusat rujukan yang paripuma dan mengupayakan RSUD Sawerigading untuk mampu menjadi pengelolah pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan pendidikan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pasien bagian keempat Tugas Pokok clan Rincian Tugas Jabatan Pasal 9 (1) RSUD Sawerigading mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang• undangan. � (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Sawerigading mempunyai fungsi: a. Penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit; b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit; c. Pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien; d. Pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; e. Pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; f. Pelaksanaan penatausahaan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. BABDI DEWAN PENGAWAS bagian kesatu Kedudukan, Wewenang, Tugas clan Kewajlban Pasal 10 (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit. (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur Utama. (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai wakil pemilik (governing body) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara � internal di Rumah Sakit. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang: a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Utama Rumah Sakit; b. menerima laporan basil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit dengan diketahui oleh Direktur Utama Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut; c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan diketahui oleh Direktur Utama Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) atau Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola (corporate governance); d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) atau Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola (corporate governance); e. berkoordinasi dengan Direktur Utama Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) atau Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola (corporate governance}, untuk ditetapkan oleh Walikota; dan f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit. Pasal 12 (1) Dalam· melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3, Dewan Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit; b. mengarahkan kebijakan Rumah Sakit; c. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis bisnis; d. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran; e. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; ,-..,. f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; h. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengawas juga menyetujui program upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Sawerigading. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim Ad-hoc. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dewan Pengawas berkewajiban: a. Memberikan pendapat, saran, nasihat dan arahan kepada Direksi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit; b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit; c. Mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit, memberikan pendapat dan saran kepada Direktur Utama mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Rumah Sakit; d. Melaporkan dengan segera kepada Direktur Utama apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Rumah Sakit; e. Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws); f. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws). Pasa114 Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Walikota, dalam bentuk laporan Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan (persemester). baglan kedua Pengangkatan, Pemberhentian clan Penggantian Antar Waktu Dewan Pengawas Pasal 15 (1) Dewan Pengawas RSUD Sawerigading diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. (3) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan berikutnya. Pasal 16 (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Walikota. (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti: a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Sawerigading; d. mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan RSUD Sawerigading; e. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan RSUD Sawerigading; atau f. berhalangan tetap. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan diberhentikan sementara darijabatannya oleh Walikota. Peraturan Internal (Hospital Bylaws) BLUD RSUD Sawerlgad/ng I ' Pasal 17 (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masajabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti. Bagian Ketiga Keanggotaan Dewan Pengawas Pasal 18 (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari: a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan kegiatan BLUD; r-. b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. d. organisasi profesi, e. asosiasi perumahsakitan, dan f. tokoh masyarakat. Pasal 19 Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit; dan f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota. Pasal 20 Ketua Dewan Pengawas bertugas: a. Memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas; b. Mengarahkan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal Rumah ScUOt melalui Rapat Dewan Pengawas; c. Bekerja sama dengan Pengelola untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas dan bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur Utama untuk mengambil segala � tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; d. Melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf c, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil. Pasal 21 (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium atau jasa sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit. r-. (2) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada RSUD Sawerigading, dan dimuat dalam Rencana Strategi Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Sawerigading. bagian keempat Sekretaris Dewan Pengawas Pasal 22 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur Utama Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas. (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas, antara lain: a. mengatur dan menyiapkan rapat Dewan Pengawas; b. membuat risalah rapat Dewan Pengawas; c. menyebarkan risalah rapat Dewan Pengawas kepada peserta rapat; dan d. menyiapkan bahan laporan kegiatan Dewan Pengawas. (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas. (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan. bagian kelima Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Pasa123 (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas RSUD Sawerigading wajib menyampaikan � laporan pengawasan kepada Walikota. (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari: a. Laporan semester pertama paling lambat 30 hari setelah periode semester terakhir. b. Laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 hari setelah tahun angggaran berakhir. Pasa124 (1) Laporan Dewan Pengawas RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian terhadap Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaannya; b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan lain-lainnya; c. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan RSUD Sawerigading dan solusinya; e. Penilaian terhadap program upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien; dan f. Saran dan rekomendasi. (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas. Pasal 25 Selain laporan sebagaimana climaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas RSUD Sawerigading sewaktu-waktu wajib menyampaikan laporan apabila terjacli hal• hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan rumah sakit antara lain terkait dengan: a. penurunan kinerja rumah sakit; b. pemberhentian pimpinan rumah sakit sebelum berakhirnya masajabatan. c. pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas. d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas. bagian keenam Rapat Dewan Pengawas Pasal 26 (1) Rapat Dewan Pengawas merupakan rapat yang cliselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas hal-hal yang dinilai perlu dalam melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. (2) Rapat Dewan Pengawas tercliri dari : a. Rapat Rutin; b. Rapat Khusus;dan c. Rapat Tahunan. Pasal 27 (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan rapat yang cliselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal. (2) Tidak termasuk dalam rapat rutin sebagaimana climaksud pada ayat (1) rapat tahunan dan rapat khusus. (3) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas, Direksi, Komite Medik, dan/atau pejabat lain yang dianggap perlu untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau altematif solusi terhadap berbagai masalah di RSUD Sawerigading. (4) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan interval tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; I ' (5) Sekretaris Dewan Pengawas wajib menyampaikan undangan rapat rutin kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan. (6) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Dewan Pengawas, Direksi, Komite Medik, dan/ atau pihak lain terkait baik berasal dari dalam maupun dari luar RSUD Sawerigading. (7) Penyampaian undangan rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan: a. 1 (satu) salinan agenda; b. 1 (satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu; � c. 1 (satu) salinan risalah rapat khusus yang lalu (bila ada). Pasal 28 (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus. (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam hal: a. adanya permasalahan penting yang harus segera diputuskan; b. adanya permintaan yang harus ditandatangani oleh paling sedikit tiga orang anggota Dewan Pengawas; (3) Dalam hal rapat khusus diselenggarakan karena adanya pennintaan yang harus ditandatangani oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rapat khusus harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut. (4) Sekretaris Dewan Pengawas wajib menyampaikan undangan rapat khusus kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat khusus diselenggarakan. (5) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau pihak lain terkait baik berasal dari dalam maupun dari luar RSUD Sawerigading. (6) Undangan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik, Pasal 29 (1) Rapat Tahunan sebagaimana climaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit. (2) Rapat Tahunan sebagaimana climaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam l(satu) tahun kalender. (3) Rapat Tahunan sebagaimana climaksud pada ayat (2) diselenggarakan diantara tanggal 1 Juli dan 31 Desember tahun berjalan. (4) Sekretaris Dewan Pengawas wajib menyampaikan undangan rapat khusus kepada peserta rapat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat tahunan diselenggarakan. (5) Dalam rapat tahunan Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan RSUD Sawerigading. termasuk laporan keuangan yang telah diaudit. Pasal 30 Setiap rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota Dewan Pengawas yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut. '--, Pasal 31 (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai. (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tercapai apabila dihadiri oleh 3 / 5 (tiga per lima) dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas. Pasa132 (1) Dalam hal kuorum telah tercapai dan Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua untuk memimpin rapat. (2) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan basil keputusan rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya. .. Pasal 33 (1) Sekretaris Dewan Pengawas berta.nggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembuatan risalah rapat Dewan Pengawas. (2) Risalah rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah setelah tandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir. (3) Penandatanganan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan. (4) Segala putusan dalam risalah rapat tidak dapat dilaksanakan sebelum Risalah rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah. Pasal 34 (1) Pengambilan keputusan rapat d.ilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai rnufakat, maka putusan diambil melalui pemungutan suara yang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota Dewan Pengawas, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup; b. Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara; � c. Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua ,_. berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara yang kedua kalinya; d. Suara yang dihitungkan hanyalah berasal dari Anggota Dewan Pengawas yang hadir pada rapat tersebut. (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial. Pasal 35 (1) Anggota Dewan Pengawas dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya. (2) Usulan perubahan atau pembatalan keputusan pada rapat rutin atau rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat khusus. (3) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima dalam rapat khusus yang diselenggarakan, usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak saat ditolaknya usulan tersebut. BAB IV PENGELOLA DAN PEJABAT PENGELOLA bagian kesatu Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungal, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelola Pasal 36 Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Pengelola Rumah Sakit .� ditetapkan oleh Walikota dan diperinci dalam suatu uraian tugas secara tertulis dalam Peraturan Walikota Palopo tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada RSUD Sawerigading Palopo. Pasal 37 (1) Pengelolaan, pengurusan dan pelaksanaan kegiatan RSUD Sawerigading secara keseluruhan menjadi tanggungjawab Direktur Utama. (2) Direktur Utama diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (3) Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh Walikota. Bagian Kedua Pasal 38 ( 1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas : a. Pemimpin yang terdiri dari satu orang Direktur Utama, dan dua orang direktur yakni Direktur Pelayanan dan Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program; b. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan; dan c. Pejabat Teknis yaitu Pejabat yang secara teknis fungsional melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan. (2) Sebutan untuk pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Rumah Sakit. , . Pasal 39 (1) Komposisi Pejabat Pengelola RSUD Sawerigading dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan. (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Walikota. Pasal40 (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban : a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit; b. Menyusun Renstra Bisnis Rumah Sakit; c. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran; d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala daerah sesuai ketentuan; e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit kepada Kepala Daerah. (2) Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai �. penanggungjawab umum operasional dan keuangan Rumah Sakit. Pasal41 (1) Pejabat Keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban : a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; b. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; d. Menyelenggarakan pengelolaan kas; e. Melakukan pengelolaan utang-piutang; f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; g. Menyelenggarakan system informasi manajemenkeuangan; dan h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. . I (2) Pejabat Keuangan Rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaiman dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan Rumah Sakit. Paaal 42 (1) Pejabat teknis sebagaiman dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban : a. Menyusun perencanaan teknis di bidangnya; b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran; dan c. Memperta.nggungjawabkan kinerja operasional di bidang masing-masing. (2) Pejabat teknis Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing. (3) Tanggung Jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, dan peningkatan sumber daya lainnya. Pasal 43 (1) Pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/ atau Non PNS yang professional sesuai dengan kebutuhan. (2) Pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari non PNS sebagaimana dimaskud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau f1"", �, ... (3) berdasarka kontrak. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pasal 44 (1) Direktur Rumah Sakit merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah. (2) Direktur RSUD Sawerigading Palopo merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Rumah Sakit. (3) Dalam hal ini Direktur Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS dan Non PNS, pejabat keuangan Rumah Sakit wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/l;>arang daerah. (4) Dalam hal pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non PNS, pejabat keuangan Rumah sakit wajib berasal dari PNS yang mendapat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Rumah Sakit. bagian ketiga Pengangkatan clan Pemberhentian Pasal 45 (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Sawerigading ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan. (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD Sawerigading. (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. bagian keempat Direktur Utama Pasal 46 Untuk dapat diangkat menjadi Direktur Uta.ma RSUD Sawerigading wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan; b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD Sawerigading; c. berstatus PNS; dan d. bersedia membuat Surat Pemyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di RSUD Sawerigading. e. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. bagian kelima Direktur Pelayanan Pasal47 Untuk dapat diangkat menjadi Direktur Pelayanan di RSUD Sawerigading wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. seorang tenaga med.is yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan; b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional; c. mampu melaksanakan koordinasi; d. berstatus sebagai PNS; e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang profesional; dan f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. bagian keenam. Direktur Administrasi Keuangan clan Bina Program Pasal 48 Untuk dapat diangkat menjadi Direktur Administrasi Keuangan dan Bina Program di RSUD Sawerigading wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. seorang tenaga medis atau sarjana lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dan/ atau akutansi; � b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan; c. mampu melaksanakan koordinasi; d. berstatus sebagai PNS; e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat; dan f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. bagian tetujuh Rapat Direksi Pasal49 (1) Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan antara Direktur Utama dan Direktur untuk membahas hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit. (2) Rapat Direksi terdiri dari : a. Rapat Rutin; b. RapatTahunan;dan c. Rapat Khusus. (3) Dalam rapat tertentu yang bersifat khusus, Direksi dapat mengundang � Dewan Pengawas, yang disampaikan secara tertulis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebelum rapat diselenggarakan. (4) Untuk setiap rapat Direksi dibuat daftar hadir dan risalah rapat oleh Bagian Umum selaku Notulis. Pasal 50 (1) Rapat Rutin diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Dalam rapat rutin sebagaimana yang climaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal yang berhubungan dengan kegiatan RSUD Sawerigading sesuai tugas, kewenangan dan kewajibannya. Pasal 51 (1) Rapat khusus diselenggarakan dalam hal yang bersifat khusus dan/atau hal yang memerlukan koordinasi dan tindak lanjut segera yang tidak tennasuk dalam rapat rutin dan rapat tahunan. (2) Direktur Utama mengundang untuk rapat khusus dalam hal ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan. Pasal 52 (1) Keputusan Rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai kata sepakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. BABV KOMITE DAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL bagian kesatu Umum Pasal 53 (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. (2) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah pengkajian menurut kebutuhan rumah sakit. (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (4) Komite clipimpin oleh seorang ketua yang cliangkat dan cliberhentikan oleh Direktur Utama untuk masajabatan 3 (tiga) tahun. Pasal 54 (1) Komite pada RSUD Sawerigading, terdiri dari: a. Komite Medik; b. Komite Keperawatan; c. Komite Etik dan Hukum; � d. Komite Farmasi dan Terapi; e. Komite Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi (PPI); f. Komite Mutu, keselamatan pasien dan manajemen resiko; dan g. Komite lainnya sesuai kebutuhan Rumah sakit. (2) Tiap-tiap Komite pada RSUD Sawerigading mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang clitetapkan oleh Direktur Uta.ma. (3) Ketua dan Anggota Komite dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila terbukti: a. tidak melaksanakan tugas dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Sawerigading; d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan RSUD Sawerigading; atau e. adanya kebijakan dari Walikota Palopo. (4) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Utama kepada yang bersangkutan; Pasal 55 (1) Setiap Komite akan dijabarkan dalam Bagian tersendiri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya pada Buku I Peraturan Internal Korporasi. (2) Pengaturan mengenai Komite Medik akan diatur secara khusus dalam bab tersendiri pada Buku II Peraturan Internal Staf Medis. (3) Komite Keperawatan akan diatur secara khusus dalam Buku Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing StafByLaws). bagian kedua Komite Etik clan Rukum Pasa156 (1) Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Komite Etik dan Hukum harus mewakili berbagai profesi di dalam rumah sakit. (3) Keanggotaan Komite Etik dan Hukum dipilih, diangkat, dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur Utama. (4) Masa jabatan Komite Etik dan Hukum ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Pasa157 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik dan Hukum berfungsi: a. Menyelenggarakan dan meningkatkan komunikasi medikoetikolegal dalam aspek hukum, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan organisasi rumah sakit baik internal maupun eksternal; b. Menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan terkait aspek hukum, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan organisasi rumah sakit. c. Menyelenggarakan dan meningkatkan kemampuan risk management terhadap masalah-masalah etika dan hukum. (2) Komite Etik dan Hukum bertugas: a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Direksi dalam hal menyusun dan merumuskan kebijakan medikoetikolegal dalam aspek hukum, etika pelayanan dan etik.a penyelenggaraan organisasi; b. Membantu Direksi dalam penyelesaian masalah yang terkait dalam aspek hukum, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan organisasi rumah sakit; c. Membantu Direksi melakukan pembinaan dan pemeliharaan dalam aspek hukum, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan organisasi rumah sakit dalam penyelenggaraan fungsi rumah sakit yang terkait dengan Hospital By Laws; dan d. Merupakan gugus bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di RSUD Sawerigading apabila diperlukan. (3) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan dan rekomendasi. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan penugasan dari Direktur Utama. bagian ketiga Komite Farmasi clan Terapi Pasal 58 ( 1) Komite Farmasi dan Terapi paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan masajabatan 3 (tiga) tahun. Pasal 59 (1) Komite Farmasi dan Terapi berfungsi melaksanakan pengawasan mutu penggunaan obat dan alat kesehatan habis pakai dan menetapkan indikator pencapaian kinerja dan pelaksanaan evaluasi serta tindak lanjut terkait dengan penggunaan obat rasional. (2) Hasil pelaksanaan fungsi Komite Farmasi dan Terapi disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan dan rekomendasi. Pasal60 Tugas dari Komite Farmasi dan Terapi adalah: a. Mengetnbangkan kebijakan tentang penggunaan Obat di Rumah Sakit; b. Melalrukan seleksi dan evaluasi Obat yang akan masuk dalam formularium Rumah Sakit; c. Mengembangkan standar terapi; d. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan Obat; e. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan Obat yang rasional; f. Mengkoordinir penatalaksanaan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki; g. Mengkoordinir penatalaksanaan medication error; h. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan Obat di Rumah Sakit. bagian keempat Komite Pencegahan clan PengendaHan lnfeksi (Komite PPI) Pasal 61 (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Komite PPI) paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun. Pasal 62 (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi berfungsi melaksanakan kegiatan lintas sektoral dan lintas fungsi dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit. (2) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan dan rekomendasi. Pasal63 Tugas dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah: a. Melakukan kajian mengenai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan pengelolaan manajemen risiko; b. Memberikan saran/pertimbangan strategis kepada Direktur Utama mengenai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit berdasarkan risiko terhadap pasien, petugas, pengunjung dan Rumah Sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit; c. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta upaya perbaikan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi, baik secara periodik maupun insidentil sesuai kebutuhan; d. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit dengan manajemen dan satuan kerja di rumah sakit; e. Mengusulkan upaya peningkatan kompetensi dan pemberdayaan SOM di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi; f. Merekomendasikan sarana, prasarana dan fasilitas terkait pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai perkembangan iptek terkini; g. Mengkoordinasikan dalam rangka lntegrasi program pencegahan dan pengendalian infeksi dengan perbaikan mutu dan keselamatan dalam rangka menurunkan risiko infeksi pada pasien, staf, dan lain-lain. bagian kelima Komite Mutu, Keselamatan Pasien clan Manajemen Risiko Pasal 64 (1) Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari: a. Ketua; b.Sekretaris;dan c. Sub Komite (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. Sub Komite Mutu; b. Sub Komite Keselamatan Pasien; dan c. Sub Komite Manajemen Resiko. (3) Keanggotaan Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan masa 3 (tiga) tahun. Pasal 65 (1) Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Managemen Resiko berfungsi melakukan kajian khusus mengenai upaya peningkatan mutu Rumah Sakit, pengelolaan manajemen risiko dan penilaian kinerja satuan kerja. (2) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan dan rekomendasi. Pasal 66 Tugas Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko adalah : a. Memberikan saran/ pertimbangan strategis mengenai upaya peningkatan mutu Rumah Sakit dan keselamatan pasien, pengelolaan manajemen risiko dan upaya meningkatan kinerja satuan kerja di Rumah Sakit. b. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta upaya perbaikan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan mutu Rumah Sakit dan pengelolaan manajemen risiko dan penilaian kinerja satuan kerja, baik secara periodik maupun insidentil sesuai kebutuhan. c. Mengusulkan upaya peningkatan kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang mutu dan manajeman risiko serta penilaian kinerja satuan kerja. d. Mengkoordinasikan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien dalam pencapaian akreditasi Rumah Sakit. e. Merekomendasikan sarana, prasarana dan fasilitas terkait mutu, manajemen risiko dan penilaian kinerja satauan kerja sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. bagian keenam Satuan Pemeriksaan Internal Pasal 67 Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi: a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko di RSUD Sawerigading; b. melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan; c. melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama; d. memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan basil audit; dan e. memberikan konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Sawerigading. Pasal 68 (1) Satuan Pemeriksaan Internal adalah wadah non-struktural pada RSUD Sawerigading yang bertugas melakukan audit kinerja internal RSUD Sawerigading. (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab r-"\. kepada Direktur Utama. (3) Audit kinerja internal RSUD Sawerigading dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, keekonomian, dan kepatutan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam penyelenggaraan RSUD Sawerigading. (4) Audit kinerja internal RSUD Sawerigading meliputi: a. audit kinerja pelayanan/ operasional; dan b. audit kinerja keuangan. (5) Audit kinerja pelayanan/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi audit atas kinerja pengelolaan administrasi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, pelayanan penunjang, dan pengelolaan sarana prasarana, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pelayanan umum lainnya. (6) Audit kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi audit atas kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan sistem pengamanan aset RSUD Sawerigading. (7) Selain bertugas melaksanakan audit kinerja internal RSUD Sawerigading, Satuan Pemeriksaan Internal dapat melakukan Audit dengan tujuan tertentu atas permintaan Direktur Utama. (8) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk menindaklanjuti basil audit oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit, instansi pemeriksa ekternal lainnya, dan pendalaman basil audit sebelumnya, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pemeriksaan Internal berwenang: a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan pemeriksaan internal; b. Mendapatkan akses terhadap semua dokumen, sarana dan prasarana, informasi atas obyek audit yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas; c. Mendapatkan keterangan atau informasi dari semua pihak yang terkait dengan obyek audit yang dilaksanakan; d. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh; dan e. Melibatkan ahli atau auditor lain dalam melaksanakan audit. Pasal 70 (1) Kepala Satuan Pemeriksaan Internal diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Utama. (2) Masa jabatan Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) selama 3 (tiga) tahun. (3) Susunan organisasi Satuan Pemeriksaan Internal terdiri dari: a. Kepala SPI; b. Kepala Sub Satuan merangkap anggota/auditor; dan c. Anggota/auditor. � (5) Struktur organisasi dan jumlah keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Sawerigading. (6) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal tidak dapat merangkap dalam jabatan lain. (7) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal pada RSUD Sawerigading merupakan jabatan fungsional auditor yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa171 (1) Persyaratan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal: a. berpendidikan paling rendah Sarjana (S 1); b. lulus sertifikasi pendidikan dan pelatihan profesi auditor internal; c. berpengalaman di bidang manajemen rumah sakit dan/atau pemeriksaan internal minimal 1 tahun; d. dapat bekerja puma waktu. (2) Persyaratan anggota/auditor Satuan Pemeriksaan Internal: a. berpendidikan paling rendah Sarjana (Sl); b. lulus sertifikasi pendidikan dan pelatihan profesi auditor internal; c. dapat bekerja puma waktu. Pasal 72 (1) Setiap auditor Satuan Pemeriksaan Internal berkewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan professional yang berkelanjutan. (2) Direksi Rumah Sakit bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Satuan Pemeriksaan Internal wajib menyusun laporan hasil audit dan disampaikan kepada Direktur Utama. (4) Laporan basil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat clisampaikan kepada Dewan Pengawas RSUD Sawerigading atau instansi yang berwenang atas persetujuan Direktur Utama. Pasal 73 (1) Direktur wajib menindaklanjuti rekomendasi sesuai laporan basil audit yang disampaikan oleh Satuan Pemeriksaan Internal. (2) Satuan Pemeriksaan Internal harus memantau pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi oleh unit kerja terkait di rumah sakit. bagian ketujuh Prosedur Kerja Pasal 74 Direktur Utama menetapkan prosedur kerja di bidang administrasi, pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan yang dibuat oleh unit kerja di lingkungan RSUD Sawerigading. bagian kedelapan Pengelolaaa Samber Daya Manusia Pasal 75 Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan perencanaan dan program kerja serta pelaksanaan program kerja serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian, pelatihan dan pendidikan. bagian kesembilan Remunerasi Pasal 76 (1) Pejabat pengelola RSUD Sawerigacling ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai RSUD Sawerigading dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun. (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium. Pasal 77 Penetapan remunerasi pimpinan RSUD Sawerigading, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan : a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola RSUD Sawerigading, tingkat pelayanan serta produktivitas, b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenisnya, c. Kemampuan pendapatan RSUD Sawerigading bersangkutan, dan d. Kinerja operasional RSUD Sawerigading yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. Pasal 78 (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian: a. Pengalaman dan masa kerja (basic index), b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index), c. Resiko kerja (risk index), d. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index). e. Jabatan yang disandang (position index); dan f. Hasil/ capaian kerja (performance index). (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sawerigading yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 79 (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/ honorariun bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentangjabatan yang bersangkutan. (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD Sawerigading sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan Surat Keputusan pangkat terakhir. bagiaa kesepuluh Stanclar Pelayanan Minimal Pasal 80 (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Sawerigading, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal RSUD Sawerigacling dengan peraturan kepala daerah. (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pimpinan RSUD Sawerigading. (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Pasal 81 (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana pasal 35 memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Fokus pada jenis pelayanan b. Terukur c. Dapat dicapai d. Relevan dan dapat diandalkan e. Tepat waktu (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Sawerigading. (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit. (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan � kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. bagjan kesebelas Tarif Layanan Pasal 82 (1) RSUD Sawerigading dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk didalamnya imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/ atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit. Pasal 83 (1) Tarif layanan RSUD Sawerigading diusulkan oleh Direktur Utama RSUD Sawerigading kepada kepala daerah sesuai prosedur yang berlaku. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD. (3) Dapat membentuk tim yang menerima usulan tarif layanan. (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya bell masyarakat, serta kompetisi yang sehat. (5) Keanggotaannya dapat berasal dari : Peraturan Internal (Hospital Bylaws} BLUD RSUD Sawerlgading a. Unsur teknis b. Keuangan c. Perguruan tinggi d. Lembaga Profesi (6) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menetapkan tarif, maim dapat dibantu oleh tim tehnis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pasal 84 (1) Peraturan Kepala Daerah mengenai tarif layanan RSUD Sawerigading dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan,dengan Peraturan Kepala Daerah. (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan. (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan pasal 33. bagian keduabelas Pengelolaan Keuangan Pasal 85 (1) Pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading berdasarkan pada prinsip-prinsip efektifitas, efesiensi, dan produktivitas. (3) Pengelolaan administrasi keuangan berbasis pada akuntabilitas dan transparansi. bagian ketigabelas Pembebasan Biaya Bagi Pasien Tidak Mampu Pa-186 RSUD Sawerigading dapat membebaskan biaya jasa pelayanan dan jasa sarana bagi pasien tidak mampu, yang dibukti.kan dengan surat keterangan dari dinas kesehatan dan clinas tenaga kerja dan sosial setempat. bagian keempatbelas Kerjasama Pasal 87 (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Sawerigading dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilalrukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan. Peraturan Internal (Hospital Bylaws} BLUD RSUD Sowerigading Pasal 88 (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) antara lain: a. Kerjasama operasi; b. Sewa menyewa; dan c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Sawerigading. (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Sawerigading dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan /pemakaian barang RSUD Sawerigading kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untukjangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Sawerigading dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Sawerigading. Pasal 89 (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 merupakan pendapatan RSUD Sawerigading. (2) Pendapatan RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. BABVI TUJUAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS Pasal 90 Tujuan dari Peraturan Internal Staf Medis (medical staff bylaws) diantaranya adalah: a. Memberikan landasan hukum bagi Komite Medik dan Staf Medis guna melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) di RSUD Sawerigading. b. Pengorganisasian Kelompok Staf Medik agar Staf Medis di RSUD Sawerigading dapat lebih menata diri dengan fokus terhadap kebutuhan pasien, sehingga menghasilkan pelayanan medis yang berkualitas dan bertanggung jawab. BABVII PENGORGANISASIAN STAJi' MEDIIC bagian kesatu Umum Pasal 91 (1) Staf Medik dalam menjalankan tugas profesi/praktik kedokteran dilingkungan RSUD Sawerigading bertanggung jawab profesi secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional. (2) Persyaratan menjadi Staf Medik : a. Mempunyai ljasah dari Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi yang diakui pemerintah; b. Mempunyai surat tanda registrasi (STR); c. Mempunyai surat penugasan bagi pegawai negeri sipil; d. Memiliki Surat ljin Praktek (SIP) di RSUD Sawerigading; e. Telah melalui proses yang dilakukan oleh Komite Medik; f. Memiliki surat penugasan klinis dari Direktur Utama; g. Mengikuti program pengenalan tugas/program orientasi bagi staf medik fungsional baru; h. Sesuai dengan ketentuan kepegawaian. bagbmkedua Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 92 (1) Staf Medik pada RSUD Sawerigading mempunyai tugas: a. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan; b. Memberikan pelayanan medik yang bermutu kepada pasien sesuai dengan Standar Pelayanan Medik dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku di RSUD Sawerigading; c. Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; d. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medik dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan; e. Menyusun, mengumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis. (2) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medik pada RSUD Sawerigading menjalankan fungsi sebagai pelaksana pelayanan meclik, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis. (3) Wewenang Staf Medik pada RSUD Sawerigading disusun oleh Ketua Kelompok Staf Medik dan dibuatkan rekomendasi untuk diajukan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan dalam Surat Penugasan Klinis (Clinical Appointmenis. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, staf medik pada RSUD Sawerigading bertanggung jawab untuk: a. Mematuhi seluruh ketentuan kepegawaian; b. Komitmen untuk mewujudkan visi dan misi RSUD Sawerigading; c. Menyelesaikan dan melengkapi rekam medis pasien rawat inap yang menjadi tanggung jawabnya dalam waktu 2 x 24 jam; d. Menyelesaikan dan melengkapi rekam medis pasien rawat jalan yang menjadi tanggung jawabnya saat pelayanan; e. Memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya; � f. Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan baik pertemuan untuk membahas masalah medis, perencanaan atau pertemuan lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Sawerigading. bagian ketiga Penerimaan, Penerimaan Kemball clan Pemberhentian Anggota Staf Medik Pasal 93 (1) Penerimaan calon Staf Medik pada RSUD Sawerigading dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Penerimaan Staf Medik yang disusun oleh Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program bersama-sama dengan Komite Medik; (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Secara administratif, disusun oleh Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program. b. Secara profesi, disusun oleh Komite Medik. (3) Penerimaan dan penempatan Staf Medik pada RSUD Sawerigading ditetapkan oleh Direktur Utama dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Komite Medik. Paaal94 (1) Staf Medik yang dengan alasan tertentu pindah atau cuti di luar tanggungan negara sehingga tidak bisa menjalankan tugas untuk kurun waktu tertentu, dapat diterima kembali sebagai Staf Medik dengan mengikuti prosedur yang berlaku. (2) Bagi Staf Medik yang telah pensiun dan ingin bekerja kembali pada RSUD Sawerigading maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa pensiun yang bersangkutan diharuskan untuk. mengajukan permohonan untuk. bekerja kembali di RSUD Sawerigading sebagai dokter tidak tetap. (3) Penempatan kembali Staf Meclik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Utama dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Komite Medik. Pa8al 95 Staf Medik RSUD Sawerigading diberhentikan baik secara tetap atau sementara apabila: a. Meninggal dunia; b. Pensiun; c. Mengundurkan diri; d. Pindah tugas dari lingkungan RSUD Sawerigading; dan/atau e. Tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di RSUD Sawerigading. bagian keempat Pembinaan clan Pengawasan Staf Media Pa8al 96 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap staf medis yang dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi Direktur Pelayanan dan/atau Komite Medik. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap staf medis meliputi pembinaan dan pengawasan kewenangan klinis, kendali mutu, disiplin profesi, etika profesi. (3) Pembinaan dan pengawasan kewenangan klinis, mutu profesi, disiplin profesi, etika profesi dilakukan oleh Komite Medik. (4) Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan dilakukan oleh Direktur Pelayanan. Pasal 97 Tata cara pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap staf medis ditetapkan oleh Direktur Utama. bagian kelima Kelompok Staf Medik Pasal 98 (1) Staf Medik pada RSUD Sawerigacling terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. (2) Setiap Staf Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clikelompokkan ke dalam Kelompok Staf Medik sesuai dengan profesi dan keahliannya. (3) Secara admin.istratif manajerial, Kelompok Staf Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pelayanan. (4) Kelompok Staf Meclik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang Staf Medis. (5) Dalam hal tidak terdapat Staf Medik dengan profesi dan keahlian yang sama pada RSUD Sawerigacling dapat dilakukan penggabungan Sta.f Medik dengan profesi dan keahlian yang berbeda dalam satu Kelompok Staf Medik. (6) Kelompok Sta.f Medik terdiri dari: a. KSM Penyakit Dalam ( Kardiologi, pulmonologi); b. KSM Anak; c. KSM Obstetri dan Ginekologi; d. KSM Bedah (Bedah Umum, Ortopedi, bedah Saraf, Bedah Onkologi); e. KSMTHT f. KSM Mata g. KSM Anestesi (Anestesi dan Radiologi) h. KSM Saraf (Saraf dan Jiwa) 1. KSM Kulit & Kelamin j. KSM Patologi Klinik (Patologi Klinik dan Patologi anatomi) k. KSM Dokter Umum. 1. KSM Dokter Gigi m. KSM lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit. Pasal 99 (1) Kelompok Staf Meclis clipimpin oleh Ketua KSM. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua KSM dilakukan oleh Direktur Utama untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Staf Medis. (3) Ketua KSM bertanggung jawab kepada Direktur Uta.ma melalui Direktur Pelayanan. (4) Tugas Ketua KSM adalah mengkoordinasikan semua kegiatan anggota kelompok staf medik, menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja anggota kelompok staf medik. Pasal 100 � (1) Pemilihan Calon Ketua KSM dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama. (2) Ketua KSM diangkat oleh Direktur Utama dari calon yang diajukan. (3) Dalam menentukan pilihan Ketua KSM, Direktur Utama dapat meminta pendapat dari Komite Medik. (4) Anggota KSM yang mendapat tugas dalam jabatan struktural atau non struktual dalam Rumah Sakit tetap menjadi anggota KSM dengan mengutamakan tugas dalam jabatan tersebut. Pasal 101 (1) Kelompok Staf Medik RSUD Sawerigading mempunyai kewajiban: a. menyusun Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medik bidang keilmuan di bawah koordinasi Komite Meclik; b. menyusun pengaturan tugas rawat jalan, rawat inap, tugas jaga, rawat intensif, tugas di kamar operasi, pengaturan visite/ronde, pertemuan klinis, presenta.si kasus (kasus kematian, kasus langka, kasus sulit, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi dan lain-lain di bawah koordinasi Direktur Pelayanan; c. menyusun inclikator kinerja mutu klinis/mutu pelayanan medik yang meliputi inclikator output atau outcome; d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan program pelayanan. Pasal 102 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kelompok Staf Medik RSUD Sawerigading berwenang untuk: a. memberikan rekomendasi tentang penempatan anggota Staf Medik baru dan penempatan ulang anggota Staf Medik kepada Direktur Utama setelah anggota Staf Medik tersebut melalui proses kredensial/rekredensial oleh Komite Medik; b. melakukan evaluasi kinerja anggota Staf Medik di dalam kelompoknya; c. melakukan evaluasi dan mengusulkan revisi terhadap Standar Pelayanan Medik dan Standar Prosedur Operasional (SPO). bagian keenam Mitra Bestari Pasal 103 (1) Mitra Bestari (peer group) merupakan sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis termasuk evaluasi kewenangan klinis. (2) Mitra Bestari tidak terbatas dari staf medis yang ada di RSUD Sawerigading, tetapi dapat juga berasal dari Rumah Sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/ dokter gigi spesialis, dan/ atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi. (3) Mitra Bestari yang berasal dari luar RSUD Sawerigading dapat ditunjuk sebagai Panitia Adhoc untuk membantu Komite Medik melakukan kredensial, penjagaan mutu profesi, maupun penegakkan disiplin dan etika profesi di RSUD Sawerigading. (4) Penetapan Mitra Bestari sebagai Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama atas usulan Ketua Komite Medik. bagiaa ketujuh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pasal 104 (1) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan merupakan staf medis yang diberikan tugas khusus sebagai penanggung jawab dalam pelayanan kepada pasien di RSUD Sawerigading. (2) DPJP terdiri dari DPJP pada pelayanan gawat darurat, DPJP pada pelayanan rawat jalan dan DPJP pada pelayanan rawat inap. (3) DPJP pada pelayanan gawat darurat adalah staf medis yang bertugas pada lnstalasi Gawat Darurat saat itu. (4) DPJP pada pelayanan rawat jalan adalah staf medis yang bertugas pada pelayanan rawat jalan dan berdasarkan ketentuan. (5) DPJP pada pelayanan rawat inap adalah staf medis yang bertugas pada pelayanan rawat inap dan berdasarkan ketentuan. (6) DPJP pada pelayanan rawat inap sudah harus ditentukan sebelum pasien masuk rawat inap. Pasal 105 (1) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan wajib membuat rencana asuhan pelayanan terhadap pasien paling lambat 24 jam sesudah pasien masuk rawat inap dengan memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya. (2) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan bertugas: a. Melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik, diagnosa penyakit dan pemberian terapi dan melakukan evaluasi keberhasilan terapi; b. Memberikan informasi dan masukan tentang perkembangan kondisi pasien kepada tim pelayanan; c. Melakukan presentasi kasus medis dihadapan komite medis apabila � diperlukan; d. Membantu dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa kedokteran dalam pendidikan klinis di RSUD Sawerigading; dan/atau e. Menjalankan tugas sebagai koordinator Medis. (3) Dalam hal kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di luar kompetensi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, maka Dokter Penanggung Jawab Pelayanan pertama dapat mengalihkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan kepada Staf Medik lain yang berkompeten melalui mekanisme konsul. (4) Dalam hal kondisi pasien memerlukan rawat bersama beberapa disiplin ilmu kedokteran, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan tetap menjadi penanggung jawab pasien. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan ditetapkan oleh Direktur Utama. Peraturan Internal (Hosp/ta/ Bylaws} BLUD RSUD Sawerlgadlng BABVID KEWENANGAN KLINIS (CUNICAL PRIVILBGB} Pasal 106 (1) Kewenangan Klinis merupakan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan medik sesuai dengan kompetensi profesi dan keahliannya. (2) Tanpa Kewenangan Klinis maka seorang dokter/ dokter gigi tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan medis. (3) Dalam hal terdapat kewenangan klinis yang dapat dilakukan oleh lebih dari satu Kelompok Staf Medik, maka keputusan penentuan kewenangan ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi dari Komite Medik. (4) Kewenangan Klinis diberikan oleh Direktur Utama atas Rekomendasi Komite Medik melalui Sub Komite Kredensial. �· (5) Rekomendasi Kewenangan klinis akan dievaluasi secara berkala untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut oleh Direktur Utama. Pasal 107 (1) Dalam hal kewenangan klinisnya diperluas maka Staf Medik harus mengajukan permohonan kepada Direktur Utama dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan yang diakui oleh organisasi profesi dan/atau pendidikan yang dapat mendukung pennohonannya. (2) Direktur Utama berwenang mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Staf Medik terkait; (3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang clikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam Keputusan Direktur Utama dan disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Komite Medik dan Kelompok Staf Medik terkait. Pasal 108 (1) Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical govermence) yang baik, Komite Medik dapat memberi rekomendasi kepada Direktur Uta.ma untuk melakukan Pencabutan, Pencabutan Sementara atau Pembatasan Kewenangan Klinis Staf Medik. (2) Pencabutan, Pencabutan Sementara atau Pembatasan Kewenangan Klinis ini dapat dilakukan apabila Staf Medik dalam pelaksanaan tugasnya di nilai tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Medik yang berlaku dan/atau tidak sesuai dari sudut kinerja klinis, sudut etik profesi dan sudut hukum. (3) Untuk menjaga mutu pelayanan rumah sakit, Direktur Utama dapat melakukan Pencabutan, Pencabutan Sementara atau Pembatasan Kewenangan Klinis seorang Staf Medik tanpa adanya rekomendasi Komite Medik. Pasal 109 (1) Kewenangan Klinis yang telah dicabut dapat diberikan kembali dengan ketentuan apabila Staf Medik dinilai telah pulih kompetensinya. (2) Dalam hal kewenangan klinis tertentu seorang staf medis diakhiri, komite medik akan meminta subkomite mutu profesi untuk melakukan pembinaan agar kompetensi yang bersangkutan pulih kembali. (3) Komite medik dapat merekomendasikan kepada Direktur Utama untuk memberikan kembali kewenangan klinis tertentu kepada Staf Medik setelah melalui proses pembinaan. Pasal 110 Kewenangan klinis akan berakhir apabila surat penugasan klinis (clinical appointment) habis masa berlakunya atau dicabut oleh Direktur Utama. Pasal 111 Dalam keadaan bencana alam, kegawat daruratan akibat bencana massal, kerusuhan yang menimbulkan banyak korban maka semua staf medis rumah sakit dapat diberikan kewenangan klinis untuk dapat melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan klinis yang dimiliki, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya. BAB IX PENUGASAlf KLllllS (CUNICAL APPOINl'lJIIBNT} Pasal 112 (1) Setelah melalui proses kredensial Direktur Utama akan menerbitkan Surat Penugasan Klinis yang menghimpun seluruh Kewenangan Klinis yang dimiliki oleh seorang Staf Medis. (2) Surat Penugasan Klinis pada seorang Staf Medis hanya dapat ditetapkan apabila yang bersangkutan menyetujui syarat-syarat sebagai berikut : a. Memenuhi syarat sebagai Staf Medis berdasarkan peraturan perundang• undangan dan ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Internal. b. Menangani pasien dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mempertimbangkan daya dukung fasilitas Rumah Sakit. c. Mencatat seluruh pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, untuk menjamin agar rekam medis tiap pasien yang ditanganinya diisi dengan lengkap, benar dan tuntas dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan. d. Memperhatikan segala permintaan Rumah Sakit yang dianggap wajar sehubungan dengan pelayanan dan tindakan medis di RSUD Sawerigading dengan mengacu pada Panduan Praktik Klinik (PPK), Clinical Pathway dan prosedur operasional/ manajerial/administrasi yang berlaku. e. Mematuhi etika kedokteran yang berlalru di Indonesia, baik yang berkaitan dengan kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap pasien, teman sejawat dan diri sendiri. f. Memperhatikan syarat-syarat umum praktik klinis yang berlaku di RSUD Sawerigading. (3) Staf Medis yang mendapat Penugasan Klinis di RSUD Sawerigading dapat berstatus sebagai dokter puma waktu atau dokter paruh waktu. (4) Dokter ta.mu / Dokter Konsultan dapat memberikan pelayanan dalam rangka a1ih ketrampilan dan keilmuan (trans/er of knowledge/skill) tanpa dilakukan kredensial. ·(5) Surat Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) ta.bun. (6) Surat Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berakhir sebelum jangka waktu 3 (tiga) ta.bun apabila: a. ljin praktik yang bersangkutan sudah tidak berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau b. Kondisi fisik atau mental Staf Medis yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan pelayanan medis secara menetap; atau c. Staf Medis telah berusia 60 tahun namun yang bersangkutan masih dapat diangkat berdasarkan kebijakan/ pertimbangan Direktur Utama; atau d. Staf Medis tidak memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kewenangan klinis (Clinical Privilege) atau kontrak; atau e. Staf Medis ditetapkan telah melakukan tindakan yang tidak profesional, kelainan, atau perilaku menyimpang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Komite Medik; atau f. Staf Medis diberhentikan oleh Direktur Utama karena melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian; g. Staf Medis diberhentikan oleh Direktur Utama karena yang bersangkutan mengakhiri kontrak dengan RSUD Sawerigading setelah mengajukan pemberitahuan satu bulan sebelumnya. (7) Jangka waktu penugasan Staf Medis akan berakhir sesuai dengan ketetapan dan/atau kontrak kerja yang berlaku bagi tenaga kontrak. BABX KOMITE MEDIK baglan kesatu Umum Pasal 113 (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Pembentukan Komite Medik bertujuan untuk menyelenggarakan tatakelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien dapat lebih terjamin dan terlindungi. (3) Komite Medik melaksanakan pengawasan dan review terhadap pelayanan pasien, mutu pelayanan meclik, rekomendasi penetapan Staf Medik, Audit Medik, Pengawasan Etika dan Disiplin Profesi Medik. (4) Pengawasan dan review sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Sub-Sub Komite. Pasal 114 (1) Susunan organisasi Komite Medik pada RSUD Sawerigading terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; Peraturan Internal {Hospital Bylaws} BLUO RSUO Sawerlgadlng c. Sekretaris; dan d. Sub Komite. (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. Sub Komite Kredensial; b. Sub Komite Mutu Profesi; dan c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi. (3) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku. (4) Masa jabatan Komite Medik pada RSUD Sawerigading selama 3 (tiga) tahun. (5) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan usulan anggota Komite Medik. (6) Sekretaris komite medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur Utama sakit berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD Sawerigading; bagian kedua Tuga.s, Fungal clan Kewenangan Komite Meclik Pasal 115 (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD Sawerigading dengan cara: a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis; b. memelihara mutu profesi staf medis pada; dan c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang: a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment); c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu; d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; • f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan; g. memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin. bagian ketiga Panitia Adhoc Pasal 116 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia adhoc.5 (2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama RSUD Sawerigading berdasarkan usulan ketua Komite Medik. (3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra besta.ri. (4) Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi. ba.glan k.eempat Rapat Komite Medik Pasal 117 (1) Rapat komite medik dan sub komite medik dilaksanakan untuk mengambil Keputusan Komite Medik. (2) Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based). (3) Rapat dan tata cara pelaksanaan rapat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Rapat Pengambilan Keputusan Komite Medik. BABXI PERGORGAIOSASIAN SUB KOMITE bagian kesatu Sub Komite Kredensial Pasal 118 (1) Sub Komite Kredensial terdiri atas 3 orang Staf Medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment) pada RSUD Sawerigading dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda; (2) Pengorganisasian Sub Komite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik. Pasal 119 Tugas dan Wewenang Sub Komite Kredensial antara lain: a. Menyusun dan mengkompilasi daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok Staf Medis. b. Melakukan pemeriksaan dan pengkajian: 1. Kompetensi; 2. Kesehatan fisik dan mental; 3. Perilaku; 4. Etika profesi. c. Mengevaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan (P2KB/ P3KGB) tenaga medis; d. Mewawancarai pemohon kewenangan klinis; e. Melaporkan hasil penilaian Kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik; f. Melakukan proses re-Kredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik. Pasal 120 Proses Kredensial yang dilakukan oleh Sub Komite Kredensial meliputi elemen: a. Kompetensi: 1. Berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu; 2. Kognitif; 3. Afektif; 4. Psikomotor. b. Kompetensi fisik; 1. Kompetensi mental/perilaku; 2. Perilaku etis (ethical standing). Pasal 121 (1) Proses Kredensial dilaksanaka.n dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan prosedur, dan terdokumentasi. (2) Proses Kredensial dilakukan oleh Tim Mitra Bestari yang merupaka.n bentukan dari Sub Komite Kredensial dengan persetujuan Direktur Utama. (3) Setelah dilakukannya proses Kredensial, Komite Medik aka.n menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Utama tentang lingkup kewenangan klinis seorang Staf Medis. (4) Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan derajat kompetensi dan cakupan praktik. Pasal 122 (1) Sub Komite Kredensial melakukan Rekredensial bagi setiap Staf Medis dalam hal: a. Masa berlaku surat penugasan klinis (Clinical Appointment) yang dimiliki oleh Staf Medis telah habis masa berlakunya; b. Staf Medis yang bersangkutan diduga melakukan kelalain terkait tugas dan kewenangannya; c. Staf Medis yang bersangkutan diduga terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental. (2) Dalam proses Rekredensial Sub Komite Kredensial dapat memberikan rekomendasi: � a. b. c. d. e. f. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan; Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi; Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri. (3) Sub Komite Kredensial wajib melakukan pembinaan profesi melalui mekanisme pendampingan (proctoring) bagi Staf Medis yang kewenangan klinisnya ditambah atau dikurangi. bagian kedua Sub Kom.ite Mutu Profesl Pasal 123 (1) Sub Komite Mutu Profesi terdiri atas 3 orang Staf Medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment] pada RSUD Sawerigading dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda; (2) Pengorganisasian Sub Komite Mutu Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik. Pasal 124 Tugas dan wewenang Sub Komite Mutu Profesi antara lain: a. Menjaga Mutu Profesi medis dengan memastikan kualitas Pelayanan Medik yang diberikan oleh Staf Medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (on-going professional practice evaluation), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused professional practiceevaluation), yang dilakukan dengan mengusulkan penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). b. Melakukan audit medis; c. Mengadakan pertemuan ilmiah internal Program Pendiclikan Kedokteran Berkelanjutan/Program Pendiclikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P2KB/ P2KGB) bagi tenaga medis; d. Mengadakan kegiatan ekstemal Program Pendiclikan Kedokteran Berkelanjutan/Program. Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P2KB/ P2KGB) bagi tenaga medis; e. Memfasilitasi proses pendampingan (proctoring) bagi tenaga medis yang membutuhkan; f. Memberikan usulan untuk melengkapi kebutuhan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu Pelayanan Medik. Pasal 125 (1) Sub Komite Mutu Profesi dalam menjaga Mutu Profesi medis dilakukan dengan pemantauan dan pengendalian Mutu Profesi melalui: a. Memantau kualitas, melalui morning report, kasus sulit, ronde ruangan, kasus kematian (death case), audit medis, journal reading. b. Tindak lanjut terhadap temuan kualitas, melalui pelatihan singkat (short course), aktivitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan. (2) Audit medis yang dilakukan oleh Subkomite Mutu Profesi pada RSUD Sawerigading adalah kegiatan evaluasi profesi secara sistemik yang melibatkan mitra bestari (peer group) yang terdiri dari kegiatan peer-review, surveillance dan assessment terhadap pelayanan medis. (3) Hasil dari Audit medis dapat digunakan sebagai : a. Sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-masing staf medis pemberi pelayanan; b. Dasar untuk pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) sesuai kompetensi yang dimiliki; c. Dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis (clinical privilege); d. Dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan perubahan/ modiftkasi rincian kewenangan klinis seorang staf medis. Pasal 126 (1) Subkomite Mutu Profesi pada RSUD Sawerigading menentukan pertemuan• pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok staf medis dengan pengaturan-pengaturan waktu yang disesuaikan. (2) Selain pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkomite Mutu Profesi dapat pula mengadakan pertemuan berupa pembahasan kasus yang meliputi kasus kematian (death case), kasus sulit, maupun kasus langka. (3) Subkomite Mutu Profesi bersama-sama dengan kelompok staf medis menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh subkomite mutu profesi yang melibatkan staf medis rumah sakit sebagai narasumber dan peserta aktif. (4) Bagian Pendiclikan dan Penelitian dan Instalasi Pendiclikan dan Pelatihan memfasilitasi kegiatan-kegiatan ilmiah yang dibuat oleh subkomite mutu profesi serta mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi. (5) Subkomite Mutu Profesi menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing staf medis setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya. (6) Setiap pertemuan ilmiah yang dilakukan harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi. bagian ketlga Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi Pasal 127 (1) Subkomite etika dan disiplin profesi terdiri atas 3 orang Staf Medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical appointment) pada RSUD Sawerigading dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda; (2) Pengorganisasian Subkomite etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik. Pasal 128 Subkomite Etika dan Disiplin Profesi mempuntai tugas antara lain: a. Melakukan pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; b. Melakukan upaya pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; c. Memberikan nasehat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada Pelayanan Meclik pasien. Pasal 129 Tolok ukur yang menjadi dasar dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional Staf Medis, antara lain: a. Pedoman pelayanan kedokteran; b. Prosedur kerja pelayanan; c. Daftar kewenangan klinis; d. Standar kompetensi kedokteran; e. Kode etik kedokteran Indonesia; f. Pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik); g. Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia; h. Pedoman Pelayanan Medik/klinik; i. Standar prosedur operasional pelayanan medik. Pasal 130 (1) Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh ketua Subkomite etika dan disiplin profesi. (2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 3 (tiga) orang Staf Medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang dari Sub Komite etik dan disiplin profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa; b. 2 (dua) orang atau lebih Staf Medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar RS, baik atas permintaan Komite Medik dengan persetujuan clirektur rumah sakit atau kepala/clirektur rumah sakit terlapor. (3) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan mitra bestari yang berasal dari luar RS. (4) Pengilrutsertaan Mitra Bestari yang berasal dari luar rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengilruti ketentuan yang ditetapkan oleh rumah sakit berdasarkan rekomendasi Komite Medik. Pasal 131 (1) Staf Medis dapat meminta pertimbangan pengambilan keputusan etis pada suatu kasus pengobatan di rumah sakit melalui kelompok profesinya kepada komite medik. (2) Subkomite Etika dan Disiplin Profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengilrut serta.kan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etik. BABXII PERATURAN PELAKSAN.AAR TATA KELOLA KLIRIS (CUNICAL GOVER.NANCE} Pasal 132 Guna melaksanakan tata kelola klinis (clinical governance) di RSUD Sawerigading maka setiap Staf Medis berkewajiban untuk : a. Melaksanakan keprofesian medis sesuai dengan Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis masing-masing dalam Tata Kelola Klinis (Clinical Governance) Rumah Sakit dan Kelompok Staf Medis (KSM). b. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien. c. Melakukan konsultasi kepada dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter spesialis lain dengan disiplin yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Peraturan Internal (Hospital Bylaws) BLUD RSUD Sawerigading d. Merujuk pasien apabila ditemukan keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana pada RSUD Sawerigading dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. BABXIII KERARASIAAN DAN IIO'ORMASI MEDIS Pasal 133 (1) Setiap staf medis fungsional wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien. (2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan Direktur Utama atau Direktur Pelayanan. Paaal 134 (1) Pengawasan terhadap pelanggaran etika profesi menjadi tanggung jawab � Komite Medis, pengawasan terhadap pelanggaran etika non profesi diawasi oleh Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program. (2) Pengawasan mutu pelayanan medis menjadi tanggung jawab bersama Komite Medis dan Direktur Pelayanan. Pasal 135 (1) Komite medis wajib membuat laporan pengawasan etika dan mutu pelayanan secara berkala kepada Direktur Utama. (2) Direktur Utama dan atau Direktur Pelayanan bertanggung jawab menindaklanjuti laporan yang terkait dengan fasilitas dan tenaga yang bukan staf medis. (3) Direktur Utama memerintahkan Komite Medis untuk menindaklanjuti laporan yang terkait dengan profesi. BABXIV PERUBAIIA.lf PERATURAlf INTERNAL RUMAR SAKIT Pasal 136 (1) Perubahan Peraturan Internal Rumah sakit (Hoptital Bylaws) RSUD Sawerigading dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas pennohonan secara tertulis dari salah satu pihak yang terkait dengan Peraturan Internal Rumah Sakit, yaitu Direksi, Staf Medis, dan Komite Medik pada RSUD Sawerigading BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 137 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Staf Medis BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan sejak ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. TELAH n:PE;;,�0_.J�- /Jc_! TANGGAL I

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2016.
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Staf Medis BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo
61

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTAPALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 05, LK.2016/NO.05

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo serta sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/0506/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta.ng Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tenta.ng Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota. Palopo di Provinsi Sulawesi Selata.n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta.ng Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta.ng Pememeriksaan Pengelolan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarhun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan lnfrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 /Menk.es/SK/ Per/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Merik.es/ SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; 22. Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo.
MEIIUTUSKAN: -/ Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN 1JMUM DAERAB RUMAII SAIOT UIIUII DAERAH SAWERIGADDIG KOTA. PALOPO BABI KETENTUAN UIIUII Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 6. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 7. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yang selanjutnya disebut RSUD Sawerigading adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo. 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar. 9. Peraturan Pola Tata Kelola adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Kota Palopo sebagai Pemilik dengan Pengelola. 10. Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan operasional clibentuk dengan keputusan Kepala Daerah atas usulan Direktur sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. 11. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan structural. 12. Kelompok jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang cliberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendulrung kelancaran tugas pokok RSUD. 13. Direktur Utama adalah Direktur pada RSUD Sawerigading Kota Palopo. 14. Direktur adalah Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo. 15. Star Medik adalah Dokter, dokter gigi, dokter spesiaijs dan dokter gigi c spesialis yang bekerja puma waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD Sawerigading Kota Palopo yang bekerja puma waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD Sawerigading Kota Palopo. 16. Tokoh masyarakat adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya dapat dijadikan contoh/tauladan bagi masyarakat. 17. Instalasi adalah Unit Penyelenggara Pelayanan Fungsional pada RSUD Sawerigading Kata Palopo. 18. Pelayanan medik spesialistik dasar adalah pelayanan medik spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak. 19. Pelayanan medik spesialistis luas adalah pelayanan medik spesialis dasar clitambah dengan pelayanan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin,Ortopedi, paru, radiologi, anestesi, patologi klinis, dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan. 20. Pelayanan medik sub spesialistik luas adalah pelayanan sub spesialisasi yang ada di pelayanan medik spesialis bedah, kesehatan anak, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit dalam, telinga, hidung dan tenggorokan, paru dan pelayanan sub spesialis lain sesuai dengan kebutuhan. 21. Unit Kerja adalah tempat staf medik menjalankan profesinya, yang dapat berbentuk Instalasi, Bagian atau Bidang. 22. Komite adalah wadah non struktural yang tercliri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu. 23. Komite Medik adalah wadah profesional medik yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional dan atau yang mewakili. 24. Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya tercliri dari staf medik dan tenaga profesi lainnya secara ex officio. 25. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pemeriksa Internal RSUD Sawerigading yang bertugas membantu Direktur Rumah Sakit untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal pada bidang pelayanan, administrasi umum, penatausahaan keuangan, dan kegiatan sosial sekitarnya (social responsibility). 26. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medik, komite medik, dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medik. BABU KEDUDUKAN, TUJUAN DAN MBKANISME KERJA Bagtan Kesatu Kedudukan Paaal 2 Jenis dan Kelas RSUD Sawerigading adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan berkedudukan di jalan Dr. Ratulangi Km 7 Rampoang. Bagian Kedua TUJUAN, VISI, MISI, MOTTO, DAN NILAI-NILAI DASAR Pasa13 (1) Tujuan RSUD Sawerigading adalah: a. tujuan umum adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya pengobatan, pemulihan, pencegahan, promosi kesehatan rumah sakit, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. b. tujuan khusus : 1. Meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. 2. Menjadikan RSUD Sawerigading Kota Palopo sebagai pusat rujukan yang paripuma. 3. Mengupayakan RSUD Sawerigading Kota. Palopo untuk mampu menjadi pengelolah pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan pendidikan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pasien. (2) Visi RSUD Sawerigading adalah menjadikan RSUD Sawerigading sebagai pusat rujukan regional terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. (3) Misi RSUD Sawerigading adalah : a. memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, bermutu dan terjangkau pada masyarakat. b. meningkatkan sumber daya manusia agar lebih profesional dalam bidang pelayanan kesehatan dan menejemen Rumah Sakit demi tercapainya pelayanan prima. c. tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar pelayanan kesehatan. d. melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan prima dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. e. menerapkan konsep Manajemen Mutu Rumah Sakit. f. meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Rumah Sakit. g. meningkatkan kerja sama dengan Stake Holder dalam pengelolaan Rumah Sakit. (4) Motto RSUD Sawerigading adalah SIPAKATAU yang berarti Simpati, Patuh, Beretika dan Tahu Diri. (5) Nilai-nilai dasar: RSUD Sawerigading memfokuskan kegiatannya untuk menghasilkan pelayanan yang bemilai tinggi bagi kemanusiaan dan senantiasa menigkatkan mutu pelayanan yang terus menerus yang berlandaskan pada: a. Kejujuran b. Keterbukaan c. Kesabaran d. Kerja Keras e. Religius Bagian Ketiga Tugas Dan Fungal Pasal 4 RSUD Sawerigacling mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya meningkatkan serta mencegah dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Sawerigacling mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit; b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit; c. pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien; d. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; e. pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; f. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Bagian Keempat Dewan Pengawas Paragraf 1 Umum Pasal 6 (1) RSUD Sawerigacling memiliki realisasi omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas. (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas. (3) Tata cara penghentian Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan per Undang-Undangan. (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur Utama RSUD Sawerigading. Paragraf2 Tugas Dan KewaJiban Dewan Pengawas Pasal 7 (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Sawerigading yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (2) Dewan Pengawas berkewajiban : a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola; b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD; c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD; d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Paragraf 3 Keanggotaan Dewan Pengawas Pasal 8 (1) Anggota Dewan Pengawas dapat tercliri dari unsur-unsur: a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD; b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD. (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu : a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah dinyatakan pailit atau tidak pemah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pemah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; c. Mempunyai kompetensi dalam bidang menajemen keuangan Peraturan Kesehatan dan Rumah Sakit, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Paragraf4 Masa Baktl Dewan Pengawas Pasal 9 (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota. (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana climaksud pada ayat (2) apabila: � a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanaan ketentuan Perundang-undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau d. ditetapkan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD. Paragraf 5 Rapat Dewan Pengawas Pasal 10 (1) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari: a. rapat rutin; b. rapat khusus; dan c. rapat tahunan. (2) Rapat dipimpin oleh ketua atau yang mewakili berdasarkan kesepakatan para anggota. (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua per tiga anggota yang haclir. (4) Keputusan rapat didasarkan pada azas musyawarah mufakat. Pasal 11 (1) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun. (2) Ketua menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas dan pihak lain untuk menghadiri rapat rutin paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat rutin dilaksanakan. Pual 12 (1) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan apabila : a. adanya permintaan yang ditanda tangani oleh paling sedikit 3 {tiga) Anggota Dewan Pengawas dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebelumnya; b. adanya keadaan atau situasi tertentu yang mendesak untuk segera dilaksanakan rapat Dewan Pengawas. (2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh ketua kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat dilaksanakan; (3) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik; (4) Rapat khusus yang diminta oleh Anggota Dewan Pengawas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut. Pual 13 (1) Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diselenggarakan sekali dalam setahun. (2) Direktur selaku pemimpin BLUD sebagai penanggung jawab teknis operasional menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan BLUD termasuk laporan keuangan yang telah diudit untuk clisampaikan ke Dewan Pengawas. (3) Ketua menyampaikan undangan tertulis kepada Anggota Dewan Pengawas dan laporan lain paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan. Pual 14 Setiap rapat khusus, rapat tahunan wajib dihadiri oleh anggota Dewan pengawas kecuali rapat rutin yang juga dihadiri oleh pengelola BLUD dan pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas. Paragraf6 Sekretaris Dewan Pengawas Pasal 16 (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan insentif sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Paragraf7 Pembiayaan Pasal 17 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibeban.kan pada Anggaran BLUD RSUD Sawerigading yang dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran. BABIV STRUKTUR ORGANISASI Bagiaa Kesatu Struktur Organisasi Pasal 18 (1) Struktur Organisasi RSUD Sawerigacling didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading Kota Palopo. (2) Susunan Organisasi RSUD Sawerigading, terdiri atas : a. Direktur Utama b. Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program, membawahi : 1. Bagian Administrasi dan Kepegawaian, terdiri atas: a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan b) Sub Bagian Kepegawaian, Diklat, dan Pengembangan SOM. 2. Bagian Keuangan, terdiri atas : a) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; dan b) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan. 3. Bagian Bina Program, Humas dan Hukum., terdiri atas: a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama; dan b) Sub Bagian Humas dan Hukum.. c. Direktur Pelayanan, membawahi : 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas : a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus; dan b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap. 2. Bidang Penunjang Pelayanan, terdiri atas : a) Seksi Penunjang Medik; dan b) Seksi Penunjang Non Medik. 3. Bidang Keperawatan, terdiri atas : a) Seksi Asuhan Keperawatan; dan b) Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan. d. Instalasi-instalasi; e. Komite-komite; f. Satuan Pemeriksaan Internal; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 19 (1) Pengelolaan Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan yang berjumlah 3 (tiga) orang; (2) Perubahan jenis maupun jumlah komposisi Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Kedua Persyaratan Mesqacli Direktur Utama, Direktur Admtatstrasi, Keuangan, clan Bina Program clan Direktur Pelayanan Pasal 20 Persyaratan menjadi Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan dapat memenuhi kriteria seperti pendidikan, keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan, berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan organisasi rumah sakit. Bagian Ketiga Pengangkatan Pasa121 � Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan diangkat oleh Walikota dengan Keputusan Walikota. Bagiao Keempat Tugas Pokok Direktur Utama Pasa122 Tugas Pokok Direktur Utama adalah : a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang medik dan non medik; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan dan kerjasama di bidang medik dan non medik; c. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang medik dan non medik, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan; d. melakukan pembinaan tenaga struktural dan fungsional di lingkungan RSUD Sawerigading; dan e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota. f. Bagiao Kelbna Tugas Pokok Direktur Aclministrasi, Keuangan, clan Bina Program Pasa123 Tugas Pokok Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program adalah : a. membantu Direktur Utama dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan bina program RSUD; b. menyusun rencana kegiatan administrasi, keuangan dan bina program RSUD; c. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; d. mengkoorclinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan bina program dengan Direktur Pelayanan, Instalasi, Komite, SPI dan Kelompok Jabatan Fungsional di RSUD, serta mengkonsultasikan kepada Direktur Utama; e. memberikan saran kepada Direktur Utama tent.ang langkah-langkah � yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. mengkoordinasikan, menginventarisasi dan merencanakan pengadaan barang/jasa kebutuhan RSUD; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari altematif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Direktur Utama; h. mengkoorclinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkait.an dengan Direktorat Administrasi dan Keuangan; i. mengkoorclinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan RSUD secara berkala kepada Direktur Utama; dan j. melaksanakan tugas lain yang diperinta.hkan oleh Direktur Utama, Baglan KeeDaJD Tugas Pokok Direktur Pelayanan Pasal 24 Tugas Pokok Direktur Pelayanan adalah : a. menyusun rencana ketatalaksanaan pelayanan medik, keperawat.an serta penunjang medik dan non medik; b. melaksanakan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik dan penunjang non medik; c. mengkoorclinasikan keperawat.an, pelaksanaan kegiat.an pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik dengan Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program serta kelompok jabatan fungsional; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penunjang non medik; dan e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur Utama. Bagtaa Ketujuh Syarat-Syarat Pemberhentian Dlrektur Utama, Dlrektur Admtatstrasi, Keuangan, clan Bina Program clan Dlrektur Pelayanan Pasa125 (1) Direktur Uta.ma, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut: a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan Perundang-undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; d. menjadi terdakwa karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugas; e. mencapai batas usia pensiun sesuai Peraturan Perundang-undangan; f. adanya kepentingan Organisasi; dan g. karena alasan lainnya. (3) Pemberhentian Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Bagtaa Kedelapan Bubungan Dlrektur Utama, Dlrektur Administrasi, Keuangan, clan Bina Program clan Dlrektur Pelayanan Pasa126 (1) Direktur Utam.a, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dengan Walikota maupun secara Horisontal dengan pihak terkait. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan menyampaikan rencana kerja dan atau rencana bisnis untuk mendapatkan persetujuan dan melaporkan pelasanaannya secara tertulis kepada Walikota. Bagian Kesembilan Penga.turan Rapat Pasal 27 (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan dapat diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Rapat Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan dapat diadakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali, atau sesuai dengan kebutuhan. Bagiau Kesepuluh Kebijakan Telmis Operasional Pasa128 Kebijakan telmis operasional disusun dan ditetapkan oleh Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan dengan mengacu pada Peraturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit. Bagiau Kesebelas Pengelompokan Fun.gsi Pelayanan Dan Fun.gsi Pendukang Pasal29 RSUD Sawerigading dalam operasional kegiatannya mengemban fungsi pelayanan dan fungsi pendukung, berupa : a. fungsi pelayanan di Rumah Sakit meliputi pelayanan di bidang pelayanan medik dan dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya masing- masing, pelayanan keperawatan, pelayanan administrasi, dan pelayanan medik. b. fungsi pendukung meliputi pelayanan penunjang di bidang pelayanan medik antara lain pelayanan penunjang gizi, laboratorium, farmasi, radiologi, sanitasi dan lain-lain. Baglan Keduabelas Prosedur Kerja Pasal30 Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan menetapkan prosedur kerja di bidang administrasi, pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan yang dibuat oleh unit kerja di lingkungan RSUD Sawerigading. Baglan Ketigabelas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pasal 31 Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan perencanaan dan program kerja serta pelaksanaan program kerja serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian, pelatihan dan pendidikan. Remunerasi Pasal 32 (1) Pejabat pengelola RSUD Sawerigading, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai RSUD Sawerigading dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang• undangan. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun. (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium/jasa pelayanan. Pasal 33 Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan oleh Pimpinan RSUD Sawerigading dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan : � a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola RSUD Sawerigading, tingkat pelayanan serta. produktivitas, b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenisnya, c. Kemampuan pendapatan RSUD Sawerigading, dan d. Kinerja operasional RSUD Sawerigading dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. Pasal 34 (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud � dalam Pasal 32 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian: a. Pengalaman dan masa kerja (basic index), b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index), c. Resiko kerja (risk index), d. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index). e. Jabatan yang disandang (position index); dan f. Hasil/ capaian kerja {performance index). (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sawerigading yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/ honorariun bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan. (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir. Bagian Kelimabelas Standar Pelayanan Minimal Pasal 36 (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Sawerigading, Walikota menetapkan standar pelayanan minimal RSUD Sawerigading dengan Peraturan Walikota. (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pimpinan RSUD Sawerigading. (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Pasal 37 (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. fokus pada jenis pelayanan; b. terukur; c. dapat dicapai; d. relevan dan dapat diandalkan; e. tepat waktu. (2) Fokus padajenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Sawerigading. (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD Sawerigading. (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. Bagian Keenambelas Tarif Layanan Pasal 38 (1) RSUD Sawerigading dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan. (2) lmbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau basil per investasi dana. (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk didalamnya imbal basil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/ atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD Sawerigading. Pasal 39 (1) Tarif layanan RSUD Sawerigading diusulkan oleh Direktur Utama RSUD Sawerigading kepada Walikota sesuai prosedur yang berlaku. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD. (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat. (4) Dalam menetapkan tarif layanan, Direktur Utama RSUD Sawerigading dapat membentuk tim pengkaji tarif layanan. (5) Tim pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berasal dari: a. unsur teknis; b. keuangan; c. perguruan tinggi; dan/atau; d. lembaga profesi. (6) Untuk membantu tim pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh tim tekhnis yang ditunjuk oleh Direktur Utama RSUD Sawerigading. Paaal40 (1) Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah mengenai tarif layanan RSUD Sawerigading dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan. (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan. .� (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 33. Bagian KetuJuhbelas Pengelolaan Ke1UU1pD Paaal 41 (1) Pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading berdasarkan pada prinsip• prinsip efektifitas, efesiensi, dan produktivitas. (3) Pengelolaan administrasi keuangan berbasis pada akuntabilitas dan transparansi. Bagian Kedelapanbelas Pengelolaan Samber Daya Lain Pasal 42 (1) Pengelolaan Sumber daya lhfain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, jalan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Sawerigading. Bagian Kesembilanbelas Pengelolaan - Ramah Saldt Pasal43 (1) Pengelolaan lingkungan RSUD Sawerigading yang terdiri dari halaman, taman, limbah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada ,� keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan serta bisnis yang sehat. Bagian Kedua puluh Prinsip Tata Kelola Pasal44 {l) RSUD Sawerigading beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain : a. struktur organisasi; b. prosedur kerja; c. pengelompokan fungsi yang logis; d. pengelolaan sumber daya manusia. (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip, antara lain : a. transparansi; b. akuntabilitas; c. resposibilitas; dan d. independensi. Pasal 45 (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading Kota Palopo. (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. Pasal46 (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaanya dapat dipertanggungjawabkan. (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan. (4) lndependensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. Pa88147 (1) Pejabat pengelola RSUD Sawerigading terdiri dari: a. Pimpinan yaitu Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan; b. Pejabat keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan; dan c. Pejabat teknis yaitu pejabat yang secara teknis fungsional melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan. (2) Sebutan pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD Sawerigading. Pa88148 (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diteta.pkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. � (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola RSUD sawerigading berupa pengeta.huan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik. Pa88149 (1) Pejabat pengelola RSUD Sawerigading diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.. (2) Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Walikota. melalui Sekretaris Daerah. (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan. Pasal 50 (1) Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban : a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit; b. menyusun Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit; c. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang• undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit kepada Kepala Daerah. (2) Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD Sawerigading. Pasal 51 (1) Pejabat keuangan RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban : a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; b. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; c. melalrukan pengelolaan pendapatan dan biaya; d. menyelenggarakan pengelolaan kas; e. melalrukan pengelolaan utang-piutang; f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD Sawerigading. Pasal 52 (1) Pejabat telmis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban : a. menyusun perencanaan teknis di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran; c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang masing• masing. (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing. (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, adminstrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya. Pasal 53 (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sawerigading dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/ atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan. (2) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sawerigading dapat berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sawerigading yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai RSUD Sawerigading yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pasal 54 (1) Direktur Utama RSUD Sawerigading merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah. (2) Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan RSUD Sawerigading merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/ barang daerah. (3) Dalam hal Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS, pejabat keuangan wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah. (4) Dalam hal Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, pejabat keuangan wajib berasal dari PNS yang mendapat kuasa pengguna anggaran/ barang daerah pada RSUD Sawerigading. Pasal 55 Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sawerigading yang berasal dari Non PNS, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota. Pasal 56 (1) Dalam hal RSUD Sawerigading akan mengubah status kelembagaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;dan b. perubahan organisasi, antara lain penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja. Bagian Kedua puluh satu Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 57 (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas atau yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Perundang• undangan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Sawerigading sesuai dengan rencana yang bersifat strategis, rencana operasional dan standar-standar pokok lainnya. Bagian Kedua puluh dua Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pasal 58 (1) Monitoring dan evaluasi dila.kukan secara berkelanjutan dan bertahap. (2) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan operasional berjalan sesuai dengan tujuan, program dan pencapaian target. Bagian Kedua puluh tiga Pola Tata Kelola Staf Medik Pasal 59 Kelompok Staf Medik wajib membuat tata cara dan persyaratan terkait administrasi dan kompetensi untuk penempatan staf medik. Pasal60 Tata cara dan persyaratan pengangkatan staf medik mengikuti tata cara yang berlaku pada standar profesi dan standar kompetensi masing-masing kelompok staf medik. Bagtau Kedua puluh empat Kategori Staf Medik Pasal 61 Kategori staf medik adalah Dolder tetap, paruh waktu, tamu, spesialis konsultan, staf pengajar, Dokter umum di unit gawat darurat, Dolder umum di pelayanan intensif dan Dokter peserta pendidikan Dokter spesialis. Pasal 62 Dolder Tetap adalah dokter yang direkrut oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota untuk RSUD Sawerigading sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai sub ordinat; yaitu bekerja untuk dan atas nama RSUD Sawerigading serta bertanggung jawab kepada RSUD Sawerigading sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 63 Dokter Paruh Waktu adalah Dokter yang bekerja tidak penuh waktu dalam seminggu dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 64 Dokter Tamu adalah dokter yang karena reputasi atau keahliannya diundang secara khusus oleh RSUD Sawerigading untuk menangani atau membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh Staf � Medik Fungsional lain yang ada atau untuk mendemontrasikan suatu teknologi baru dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 65 Dokter Spesialis Konsultan adalah Dokter yang karena keahliannya direkrut oleh RSUD Sawerigacling untuk memberikan konsultasi yang tidak bersifat mengikat kepada Staf Medik Fungsional lain yang memerlukannya dan tidak secara langsung menangani pasien dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 66 Dokter Staf Pengajar adalah Dokter yang mempunyai status tenaga pengajar, baik dari status kepegawaian departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional atau departemen lain yang dipekerjakan dan / atau diperbantukan untuk menjadi pendidik dan atau pengajar bagi peserta didik di bidang kesehatan dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 67 Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat adalah Dokter Umum yang memberikan pelayanan di lnstalasi Gawat Darurat sesuai dengan penempatan dan/atau tugas yang diberikan oleh RSUD Sawerigading dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang• undangan. Pasal 68 Dokter Umum di Insta.lasi Perawatan Intensif adalah Dokter Umum yang memberikan pelayanan di lnstalasi Perawatan Intensif sesuai tugas yang diberikan oleh RSUD Sawerigading dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 69 Dokter peserta pendidikan Dokter spesialis adalah Dokter yang secara sah diterima sebagai peserta pendidikan Dokter spesialis, serta memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka. pendidikan dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Raglan Kedua puluh lima Kewenangan Klinis Pasal 70 Ketentuan tentang kewenangan klinis bagi masing-masing Dokter, Dokter gigi termasuk prosedur pemberian dan pengakhiran Kewenangan Klinis (Clinical Previleges) diatur lebih lanjut oleh masing-masing kelompok staf medik di bawah koordinasi Komite Medik, setelah dikonsultasikan kepada Direktur Utama RSUD Sawerigading. Bagian Kedua puluh enam Pembtnaan Pasal 71 Proses penyelesaian kasus yang terjadi dan muncul dalam kegiatan pelayanan medik secara berjenjang terdiri dari : a. laporan kejadian harus menjadi perhatian staf medik di lingkungan itu, untuk selanjutnya disampaikan ke ketua kelompok, komite medik dan Direktur Uta.ma dan Direktur Pelayanan. b. ketua kelompok berkepentingan untuk menjaga martabat kelompoknya di kalangan sesama staf medik maupun di kalangan staf lain di RSUD Sawerigading, perlu menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh informasi pembanding. c. komite Medik memperhatikan mekanisme audit medik melalui kerjasama baik dengan Direktur Utama dan Direktur Pelayanan, untuk mendorong pengumpulan data dari unsur staf keperawatan, staf laboratorium, staf radiologi, atau regu jaga. d. apabila keadaan sudah clinilai lengka.p data yang diperlukan, harus dilaksanakan secepatnya rapat klinik multi-disiplin dengan atau tanpa mengundang unsur pers. e. rapat Klinik sedemikian mempertajam kajian diagnosis, prosedur pelayanan, ketepatan tindakan/pengobatan. f. basil rapat klinik menjadi pelajaran untuk perbaikan mutu. g. sanksi profesi dan atau administrastif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Kedua puluh tujuh Organlsasi Staf Medik Fungsional Paragraf 1 Organtsasi Pasal 72 Yang dimaksud dengan Organisasi Staf Medik Rumah Sakit adalah Kelompok Staf Medik, Komite Medik dan Komite Keperawatan. Paragraf2 Tujaan Pasal 73 (1) Tujuan umum pengorganisasian Sta.f Medik adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan di RSUD Sawerigading. (2) Tujuan khusus adalah : a. tercapainya kerjasama yang baik antara sta.f medik, pemilik RSUD Sawerigading atau yang mewakili dan Direktur Utama; b. tercapainya sinergi antara manajemen dan staf medik untuk kepentingan pasien; dan c. terciptanya tanggung jawab sta.f medik terhadap mutu pelayanan medik dan pendidikan di RSUD Sawerigading. Paragraf 3 Hub11Dg&D Direktur Dengan Staf Medik Pasal 74 (1) Secara telmis administratif Staf Meclik di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Uta.ma, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan. (2) Secara teknis fungsional Staf Medik bertanggung jawab secara profesional sesuai dengan kompetensi. Paragraf4 Tanggang Jawab Pasal 75 Kelompok Staf Medik mempunyai tanggung jawab terkait dengan mutu, etik pelayanan dan pengembangan pendidikan staf medik, sebagai berikut : a. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Direktur Pelayanan RSUD Sawerigading melalui Ketua Komite Medik/ Sub Komite Kredensial terhadap permohonan penempatan dokter baru dan penempatan ulang Dokter di RSUD Sawerigading. b. penempatan Dolder baru di RSUD Sawerigading berdasarkan Keputusan Direktur Utama. c. keputusan Direktur Utama perlu meminta masukan dari Kelompok Staf Medik/ Sub Komite Kredensial dan rekomendasi Direktur Pelayanan. d. melakukan evaluasi kinerja praktik Dolder berdasarkan data yang komprehensif. e. memberikan kesempatan pengembangan profesi development). bagi para dokter untuk mengikuti berkelanjutan (continuing professional f. memberikan rekomendasi dan masukan kepada Direktur Pelayanan melalui Ketua Komite Medik hal-hal yang terkait dengan praktik kedokteran. g. memberikan laporan tentang basil pemantauan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf medik dan lain-lain kepada Direktur Pelayanan melalui Ketua Komite Medik. h. melakukan perbaikan (up-dating) standar prosedur operasional dan dokumen terkaitnya. Paragraf 5 Pengorgaalsasian Staf Meclis Dan Komite Medik Pasal 76 Pengorganisasian staf medik dan komite medik, dilakukan dengan prinsip• prinsip sebagai berikut: a. dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis (puma waktu dan paruh waktu) yang bekerja di unit pelayanan wajib menjadi anggota Staf Medik. b. dalam melaksanakan tugas Staf Medik dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan khusus. c. setiap Kelompok Staf Medik minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter. d. pengelompokan Staf Medik berdasarkan spesialisasi/keahlian adalah tenaga dokter dengan spesialisasi/keahlian yang sama dikelompokkan ke dalam 1 (satu) Kelompok Staf Medik. e. pengelompokkan Staf Medis dengan cara lain dengan pertimbangan khusus dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Penggabungan tenaga Dokter Spesialis dengan spesialisasi/keahlian yang berbeda. 2. Penggabungan dilakukan karena jumlah dokter spesialis tersebut kurang dari 2 (dua) orang sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk Staf Medik sendiri. 3. Penggabungan harus memperhatikan kemiripan disiplin ilmu dan wajib diikuti dengan pembagian dan tugas dan wewenang yang jelas yang dituangkan di dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis RSUD Sawerigading. 4. Penggabungan tenaga Dokter Spesialis dengan memperhatikan tugas dan kewenangan dokter spesialis, dilakukan karena jumlah Dokter spesialis yang sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan masing• masing jenis spesialisasi keahlian membentuk Kelompok Staf Medik tersendiri. Karena itu RSUD Sawerigading hanya membentuk 2 (dua) Kelompok Staf Medis yaitu Kelompok Staf Medik Bedah dan Kelompok Staf Medik Non Bedah. 5. Dokter Spesialis yang melaksanakan tindakan medik operatif (misalnya dokter bedah, Dokter obsgyn, dokter mata, dokter THT dan lain sebagainya) dikelompokkan ke dalam Kelompok Staf Medis Bedah, sedangkan tenaga Dokter yang hanya melaksanakan tindakan meclikl non operatif dikelompokkan ke dalam Kelompok Staf Medik Non Bedah. 6. Pembentukan Staf Medik untuk Dokter Umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok Staf Medik Dokter Umum sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medik dimana Dokter Umum tersebut memberikan pelayanan. 7. Penggabungan Dokter umum dengan Dokter Spesialis dapat dilakukan apabila jumlah Dokter Spesialis masih kurang sehingga tidak memungkinkan membentuk kelompok staf medik sendiri. 8. Penggabungan Dokter Umum dan Dokter Spesialis harus diikuti dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medik. 9. Dokter gigi dapat menjadi Kelompok Staf Medik sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medik bedah atau kelompok staf medik dokter umum-gigi. 10. Penggabungan dilakukan apabila jumlah Dokter gigi masih kurang dari 2 (dua) orang. 11. Penggabungan Dokter gigi dengan bidang spesialis lainnya wajib diikuti dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas yang dituangkan di dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medik RSUD Sawerigading. Paragraf6 Penempatan Dalam Kelompok Staf Meclik Pasal 77 (1) Penempatan Dokter ke dalam Kelompok Staf Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Uta.ma atas usulan Komite Medik. (2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perjanjian kerja masing-masing Dokter agar terdapat kejelasan tugas, fungsi dan kewenangan. Paragraf7 PemtJtban Ketua Kelompok Staf Medik Pasal 78 (1) Kelompok Staf Medik dipimpin seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya. (2) Ketua Kelompok Staf Medik dapat berasal dari Dokter puma waktu atau Dokter paruh waktu. (3) Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medik diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medik. Pasal 79 (1) Pemilihan ketua kelompok staf medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), melibatkan Komite Medik dan Direktur Uta.ma, Dikrektur Administrasi Keuangan dan Bina Program dan Direktur Pelayanan. (2) Setelah proses pemilihan Ketua Kelompok Staf Medik selesai maka penetapan sebagai Ketua Kelompok Staf Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. (3) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medik paling singkat 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya. Paragraf8 Tugas Dan Fungal Ketua Kelompok Staf Meclik Pasal 80 (1) Tugas Ketua Kelompok Staf Medik adalah menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja staf medik yang dipimpinnya. (2) Uraian tugas dan wewenang ditetapkan secara individu untuk masing• masing Dokter. Paragraf9 Hubungan Kerja Pasal 81 Kelompok Sta.f Medik secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Pelayanan sedangkan secara fungsional sebagai profesi bertanggung jawab kepada Komite Medik melalui Ketua Kelompok Staf Medik. Paragraf 10 Pentlaian clan Evaluasi Pasal 82 ( 1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif, kepegawaian, motivasi kerja d.ilakukan oleh Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program. (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian, seperti audit medik, peer review, disiplin profesi, etika profesi dan dilakukan oleh Komite Medik. (3) Berdasarkan penilaian dan evaluasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) dan ayat (2), staf medis yang memberikan pelayanan medik yang ada di unit kerja tertentu secara fungsional profesi menjadi tanggung jawab Komite Medik khususnya dalam pembinaan masalah etik, mutu dan pengembangan ilmu, dan secara administratif di bawah kepala lnsta.lasi. Paragraf 11 Tagas Dan Fungal Staf Medik Pasal 83 (1) Staf Meclik mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medik, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medik. (2) Staf Medik bertugas : a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan; b. meningkatkan kemampuan profesinya melalui program pendidikan/ pendidikan berkelanjutan; c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medik dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan; dan d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemanta.uan indikator mutu klinik. Baglan Kedua puluh delapan Komite Medik Paragraf 1 Umum Pasal 84 (1) Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medik ata.u yang mewakili. (2) Komite Medik mempunyai otoritas tertinggi di dalam pengorganisasian Staf Medik. (3) Komite Medik berada di bawah dan berta.nggung jawab pada Direktur Utama. (4) Komite Medik menjamin dan mendorong keberlangsungan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan standar rumah sakit dan standar profesi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. (5) Unsur Komite Medik terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. (6) Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite Medik sebagai berikut : a. mempunyai kreclibilitas yang tinggi dalam profesinya; b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas; c. peka terhadap perkembangan kerumah-sald.tan; d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur; e. mempunyai kepribadian yang dapat cliterima dan disegani di lingkungan profesinya; dan/atau f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi. (7) Anggota Komite Medik terdiri dari semua Ketua Kelompok Staf Medik dan atau yang mewakili. Paragraf2 Pembentukan Komite Meclik Paaal 85 (1) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. (2) Pemb�ntukan Komite Medik untuk pertama kali Direktur Utama dapat menunjuk Ketua Komite Meclik. (3) Mekanisme pengangkatan dan pembentukan Ketua dan Wakil Ketua Komite Medik cliatur dalam Pola Tata Kelola Staf Medik (Medical Staff Bylaws) di RSUD Sawerigading. Paragraf 3 Tugas Dan Fungal Komite Medik Paaal 86 (1) Komite Medik bertugas : a. menyusun dan mengumpulkan daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis fungsional berdasarkan norma profesi yang berlaku; b. menyusun clinical pathway dan standar pelayanan meclik serta melakukan audit medik; c. menyelenggarakan kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku dan etika dan profesi; d. mengevaluasi data pendidikan kedokteran/pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan; e. melaksanakan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; f. menilai dan memutuskan kewenangan kilinis yang adekuat; g. melaporkan basil penilaian kredensial dan rekredensial serta memberikan rekomendasi kewenangan klinis; h. melaksanakan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan kilinis; i. memberikan rekomendasi kewenangan kilinis dan penerbitan surat penugasan klinis; dan j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. (2) Fungsi Komite Medik : a. melakukan kredensial dan rekredensial bagi seluruh sta.f medis yang melakukan pelayanan medis RSUD; b. memelihara mutu profesi staf medis di RSUD; c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis; dan d. pengarah dalam pemberian pelayanan medic. Paragraf4 Kewenangan Komite Medik Pasal 87 Kewenangan Komite Medik sebagai berikut : a. memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis. b. memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis. c. monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam tugas Komite Medis. d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di Rumah Sakit. e. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur profesi kewenangan antar kelompok staf medik. f. membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi, misalnya penanggulangan kanker terpadu, penanggulangan nyeri, pelayanan jantung terpadu, pelayanan geriatri dan lain sebagainya. g. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antar RSUD Sawerigading dan lembaga lain. Paragraf 5 Tanggung Jawab Komite Meclik Pasal 88 Tanggung jawab Komite Medik kepada Direktur Uta.ma terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etik kedokteran dan pengembangan profesi medis Paragraf6 Kewajiban Komite Medik Pasal 89 � Komite Medik mempunyai kewajiban : a. menyusun Peraturan Pola Tata Kelola Staf Medik (Medical Staff Bylaws). b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional di bidang manajerial/administrasi dan bidang keilmuan/profesi, standar profesi dan standar kompetensi. c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik. d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis. Paragraf7 Masa Kerja Komite Medik Paaal 90 Masa kerja Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komite Medik selama 3 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Paragraf 8 Tata Kerja Komite Medik Paaal 91 (1) Tata Kerja Komite Medik secara Administratif: a. rapat rutin Komite Medik dilakukan minimal 1 (satu) kali 1 (satu) bulan· ' b. rapat Komite Medik dengan semua kelompok staf medis dan atau dengan semua tenaga dokter dilakukan minimal 1 (satu) kali 1 (satu) bulan; c. rapat Komite Medik dengan Direktur Utama dan Dirketur Pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali 1 (satu) bulan; d. rapat darurat, diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan e. menetapkan tugas dan kewajiban sub komite, termasuk pertanggungjawabannya terhadap suatu program; (2) Tata Kerja Komite Medik secara Teknis : a. mengkaitkan perjanjian kerja dokter di Rumah Sakit dengan kewenangan Komite Medik sebagai peer profesi medik di Rumah Sakit; b. menjabarkan hubungan antara Komite Medik sebagai penilai kompetensi dan etika profesi dengan manajemen Rumah Sakit sebagai pemegang kewenangan pengelolaan Rumah Sakit; c. koordinasi antara Komite Medik dengan Direksi RSUD Sawerigading dalam menangani masalah tenaga Dokter serta pengaturan penyampaian informasi. Kepada pihak luar seperti perkumpulan profesi dan pihak lain non profesi seperti Kepolisian dan jajaran Hukum. Paragraf9 Sekretariat Komite Medik Pasal 92 Untuk memperlancar tugas perlu disediakan ruangan pertemuan dan komunikasi bagi Komite Medik dan Kelompok Staf Medik serta dibentuk sekretariat Komite Medik untuk dapat membantu Komite Medik dan Kelompok Staf Medik. Paragraf 10 Sub Komite Medik Pasal 93 � (1) Dalam melaksanakan tugas Komite Medik dibantu oleh Sub Komite. (2) Sub Komite Medik dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSUD Sawerigading. Paragraf 11 Straktur Orgaaisasi Pasal 94 (1) Susunan Sub Komite Medik terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota. (2) Ketua Sub Komite Medik terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Medik. Paragraf 12 Tata Kerja Pasal 95 (1) Sub Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama atas usul Ketua Komite Medik setelah mendapat kesepakatan dalam rapat pleno Komite Medik. (2) Dalam melaksanakan kegiatannya sub komite agar menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja. (3) Sub Komite Medik membuat laporan berkala dan laporan akhir tahun kepada Komite Medik, laporan akhir tahun antara lain berisi evaluasi kerja selama setahun dan rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya. (4) Sub Komite mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun. (5) Biaya operasional Sub Komite Medik dibebankan pada anggaran RSUD Sawerigading. Paragraf 13 Sub Komite Kredensial Pasa196 (1) Unsur Sub Komite Kredensial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. yang terdiri dari wakil dari kelompok staf medik. (2) Sub Komite Kredensial melaksanakan kebijakan Komite Medis di bidang Kredensial Profesi Medik. (3) Sub Komite Kredensial, bertugas : a. melalrukan review permohonan untuk menjadi anggota staf medik rumah sakit secara total obyektif, adil, jujur dan terbuka; b. membuat rekomendasi basil review berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan staf medis di RSUD � Sawerigading; c. membuat laporan kepada Komite Medik apabila permohonan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pola Tata Kelola Staf Medik di RSUD Sawerigading; d. melalrukan review kompetensi staf medik dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Komite Medik dalam rangka pemberian clinical privileges, reapointments dan penugasan staf medis pada unit kerja; e. membuat rencana kerja Sub Komite Kredensial; f. melaksanakan rencana kerja Sub Komite Kredensial; g. menyusun tata laksana dari Instrumen kredensial; h. melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan;dan i. membuat laporan berkala kepada Komite Medik. (4) Sub Komite Kredensial melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan. (5) Sub Komite Kredensial bertanggungjawab kepada Komite Medik. Paragraf 14 Sub Kom.ite Peningkatan Mutu Profesi Media Pasal 97 (1) Susunan Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. (2) Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis berfungsi di Bidang Mutu Profesi Medik. (3) Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis, bertugas: a. membuat rencana/program kerja; b. melaksanakan rencana kerja/jadwal kegiatan; c. membuat panduan mutu pelayanan medis; d. melakukan pemantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis; e. enyusun indikator mutu klinik dengan melakukan koordinasi dengan kelompok staf medik dan unit kerja. Indikator yang disusun adalah indikator output atau outcome; f. melakukan koordinasi dengan Komite Peningkatan Mutu; dan g. melakukan pencatatan dan pelaporaan secara berkala. (4) Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis berwenang melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medik secara lintas sektoral dan lintas fungis sesuai kebutuhan. (5) Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis bertanggung jawab kepada Komite Medik. Paragraf 15 Sub Komite Etika Dan Disiplln Profesi Pasal 98 (1) Komposisi Sub Etika dan Disiplin Profesi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang dipilih dari anggota Kelompok Staf Medik. (2) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi berfungsi melaksanakan kebijakan Komite Medik di Bidang Etika dan Disiplin Profesi Medik. (3) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi, bertugas : a. membuat rencana kerja; b. melaksanakan rencana kerja; c. menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi; d. melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi; e. mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika; f. melakukan koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum; g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. (4) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi berwenang melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan. (5) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi bertanggung jawab kepada Komite Medik. Paragraf 16 Rapat Pasal 99 (1) Rapat Kelompok Staf Medik dan atau Komite Medik terdiri dari rapat rutin, rapat khusus dan rapat tahunan. (2) Rapat dipimpin oleh Ketua atau yang mewakili berdasarkan kesepakatan para anggota. (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota hadir. Paragraf 17 RapatRutin Pasal 100 (1) Rapat rutin Komite Medik dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Rapat Komite Meclik dengan semua Kelompok Staf Meclik dan/ atau dengan semua tenaga dokter dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (3) Rapat Komite Meclik dengan Direktur Utama, Direktur Pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (4) Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan Ketua harus melampirkan salinan risalah rapat yang lalu. Paragraf 18 Rapat Khusus Pasal 101 (1) Rapat khusus diadakan dalam hal : a. adanya permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota Staf Medik dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebelumya; dan b. adanya keadaan/ situasi tertentu yang mendesak untuk segera dilaksanakan rapat Komite Medik. (2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan. (3) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan spesifik. (4) Rapat khusus yang diminta untuk anggota staf medis sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut. Paragraf 19 Rapat Tahunan Pasal 102 (1) Rapat tahunan Kelompok Staf Meclis dan/atau Komite Meclik diselenggarakan sekali dalam setahun. (2) Ketua Kelompok Stanf Medis dan/atau Ketua Komite Medik menyampaikan undangan tertulis kepada anggota dan laporan lain paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum rapat diselenggarakan. Pasal 103 Setiap Rapat dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan, kecuali seluruh anggota yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut. Paragraf20 Peserta Rapat Pasal 104 Setiap rapat khusus atau rapat ta.hunan wajib dihadiri oleh Direktur Uta.ma, Direktur Administrasi, Keuangan, dan Bina Program dan Dikrektur Pelayanan, Kepala Bagian, serta Kepala Bidang dan pihak lain yang ditentukan oleh Komite Medik. Pasal 105 Dalam hal Ketua Komite Medik dan Wakil Ketua Komite Medik berhalangan hadir dalam suatu rapat dan kuorum telah tercapai maka anggota Staf Medik dan atau Komite Medik dapat memilih pejabat ketua untuk memimpin rapat. Paragraf21 Kuorum Pasal 106 (1) Rapat Kelompok Staf Medik dan atau Komite Medik dapat dilaksanakan apabila kuorum tercapai. (2) Kuorum dianggap tercapai apabila dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah anggota Kelompok Staf Medik. (3) Dalam hal kuorum tidak tercapai, dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat, waktu dan hari yang sama minggu berikutnya. (4) Dalam hal kuorum, tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu yang telah ditentukan pada minggu berikutnya maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat pada risalah rapat disahkan dalam rapat anggota Kelompok Staf Medik dan atau Komite Medik berikutnya. Paragraf22 Pemmigutan Suara Pasal 107 (1) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Kelompok Staf Medik dan atau Komite Medik yang ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota Kelompok Staf Medik dan atau Komite Medik, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup. (2) Keputusan rapat Kelompok Staf Medik dan atau Komite Medik didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara. (3) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua atau Wakil Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ke dua kalinya. (4) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Kelompok Staf Medik dan atau Komite Medik yang hadir pada rapat tersebut. Paragraf23 Pembatalaa Keputusan Rapat Pasal 108 (1) Direktur Utama dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan ini. (2) Dalam hal khusus perubahan atau pembatalan keputusan Direktur Utama tidak diterima dalam rapat tersebut maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut. Bagfan Kedua puluh sembllan Kerahasiaan Dan lnformasi Meclis Pasal 109 (1) Hak dan kewajiban rumah sakit menyangkut kerahasiaan dan informasi medis: a. berhak membuat peraturan yang berlaku di Rumah Sakit sesuai dengan kondisi/ keadaan yang ada di RSUD Sawerigading; b. wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. isi dokumen rekam medik dapat diberikan kepada pasien ataupun pihak lain atas ijin pasien; dan d. isi dokumen rekam medik dapat diberikan untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang• undangan. (2) Hak dan kewajiban dokter menyangkut kerahasiaan dan informasi medis : a. mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya; b. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia,sesuai ketentuan yang berlaku; c. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan etika profesi. (3) Hak dan kewajiban pasien menyangkut kerahasiaan dan informasi medis : a. berhak mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang mengatur sikap tindakan sebagai pasien. b. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. c. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis antara lain: 1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis; 2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan; 3. Alternatif tindakan lain dan resikonya; 4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. d. meminta konsultasi kepada dokter lain (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya. e. mendapatkan isi rekam medik. f. membuka isi rekam medik untuk kepentingan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Ketiga puluh Pengawasan Pasal 110 (1) Evaluasi kinerja praktek Dokter dilakukan melalui peer review, audit medik atau program quality improvement. (2) Kelompok Staf Medis mempunyai tanggung jawab memberikan masukan kepada Direktur Utama dan Direktur Pelayanan mengenai hal-hal yang terkait dengan praktik kedokteran. Misalnya mengenai perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, temuan terapi yang baru dan lain-lain. BABV Komite Keperawatan Baglaa Kesatu Umum. Pasal 111 (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan. · (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya. (4) Komite Keperawatan tugas membantu Direktur Pelayananmenyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama. Baglan Kedua Peran clan Fungal Pasal 112 (1) Peran Komite Keperawatan: a. meningka.tkan kemungkinan kolaborasi kolegial yang terbaik dan mutually respectful relationship antara keperawatan, administrasi, dokter, fun kesehatan lain dan semua departemen/unit; b. mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab dari profesi keperawatan secara keseluruhan; c. mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan keperawatan; d. fasilitator pertumbuhan dan perkembangan profesi keperawatan yang ada di pelayanan melalui kegiatan yang terkoordinasi; e. memberdayakan perawat agar dapat mempengaruhi lingkungan kerjanya dengan menyediakan keperluan sesuai isu keperawatan; f. fun kendali mutu untuk mempertahankan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan aman; g. problem solver dalam mengatasi masalah keperawatan terkait dengan etik dan sikap moral perawat; h. implementator yang menjamin diterapkannya standar asuhan dan prosedur; i. human Realtion Team, menjamin hubungan kerja dengan staf; j. designer/implementator/pemantau dan evaluator ide baru; dan k. komunikator, edukator, negosiator dan pemberi rekomendasdi terhadap hasil kinerja staf. (2) Fungsi Komite Keperawatan : a. Terhadap Rumah Sakit : 1. Menjamin tersedia dan terlaksananya standar asuhan keperawatan serta standar operasional prosedur sesuai lingkup asuhan dan pelayanan serta aspek penting asuhan di seluruh area keperawatan dan kebidanan. 2. Menjaga kualitas asuhan melalui perumusan rencana peningkatan mutu keperawatan dan kebidanan. 3. Mengkoordinasi semua kegiatan pemantuan mutu dan evaluasi. 4. keperawatan dan kebidanan : Jenis kegiatan, jadwalkan pemantau dan evaluasi, penanggung jawab pelaksana. . au·. mutu keperawatan dengan - _,..c.tk¢1 proses penU\ kecen ·rungan dan pola gt� . .. ntuk mene<nU: .,e1l t1zlll salO bih an sa departemen JtBU 1'' t. ak psd ie . 5 ·:\ � l)erd ? ,.11\erja �� e\s.":/ ika=" � �� yang terka' · elaah m u keperawatan 6· "'�' . kepad manajemen ata I isalah yang \(.er ulkan so1usi dengan keprofesion...t.1an tenaga dan asuh . .ilam system � '7 . oerian asuhan system pelaporan pasien/sys . penugasan J. Aemprakarsai perubahan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Berpartisipasi dalarn �omite mutu tingkat rumah sakit. Terhadap Perawat : 1. Menetapkan kompetensi dan kewenangan fungsional tenar keperawatan. 2. Merumuskan norma-norma: harapan dan pedoman perilaku. 3. Menyediakan alat ukur pantau kinerja tenaga keperawatan. 4. Memelihara dan meningkatkan kompetensi untuk menir kinjera anggota 5. Membina dan menangani hal-hal yang berkaitan d profesi keperawatan. 6. Merumuskan sytem rekruitmen. Bagian Ketiga Kedudukan dan Keanggotaan Pasal 113 (1) Kedudukan Komite Keperawatan sebagai beri' a. Komite Keperawatan adalah wadah non dari struktur organisasi formal yang dalam bidang fungsional/profesional b. Dalam melaksanakan tugasnya ber c. Komite Keperawatan dipilih <' ditetapkan oleh keputusan dire' Polo Tato Keio/a RSUD Sawerigading Kota Palopo d. Dalam melaksanakan tugas Komite Keperawatan dibantu oleh Sub Komite dan Supervisor. (2) Keanggotaan Komite Keperawatan : Keanggotaan Komite Keperawatan terdiri dari kelompok tenaga fungsional keperawatan yang berkompeten di dalam bidangnya dan dipilh oleh anggota. Susunan keanggotaan terdiri dari : 1. Ketua 2. Sekretaris Komite 3. Sub Komite - Sub Komite 4. Supervisor - Supervisor Bagtan Keempat Mekanisme PemiJihan Paaal 114 (1) Bidang pelayanan keperawatan membentuk kepanitiaan (Tim Formatur) untuk menentukan mekanisme pemilihan Ketua komite Keperawatan. (2) Panitia mengedarkan kepada masing-masing ruangan untuk mengajukan satu nama calon sesuai kriteria, dan dimasukkan dalam amplop tertutup. I-\ (3) Dalam rapat pleno semua amplop dibuka dan didapatkan beberapa nama. Selanjutnya dilakukan penghitungan. (4) Suara terbanyak satu sebagai ketua, suara terbanyak kedua sebagai sekretaris Komite Keperawatan. BAB VD KETERTUAN PERUBAIIAlf Paaal 115 (1) Perubahan Peraturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit dilakukan melalui rapat khusus yang diselenggarakan. (2) Perubahan Peraturan Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota atas usul Direktur Utama. BAB VI KETENTUANPENUTUP Pasal 116 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sawerigading Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 117 Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2016.
56

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.