Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana serta untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, sebagai bentuk tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah dalam melindungi warga masyarakat, maka perlu mengatur Mekanisme Pengelolaan Dana Penganggulangan Bencana dengan Perauran Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
8. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018;
24. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 1/HUK/1995;
25. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 56/HUK/1995;
26. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1054/.K/12/MPE/2000;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011;
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012;
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2009;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan ini berisi tentang;
Ketentuan umum;
Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana;
Pemantauan dan Evaluasi;
Pengawasan;
Sanksi;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2022
Kesehatan - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN PERSALINAN GRATIS
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang, perlu menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pelayanan persalinan gratis; c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan persalinan gratis perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. Pasal 28h ayat (1) UUD 1945;
3. UU Nomor 12 Tahun 1950;
4. UU Nomor 17 Tahun 2003;
5. UU Nomor 1 Tahun 2004;
6. UU Nomor 40 Tahun 2004;
7. UU Nomor 36 Tahun 2009;
8. UU Nomor 12 Tahun 2011;
9. UU Nomor 13 Tahun 2011;
10. UU Nomor 23 Tahun 2014;
11. PP Nomor 23 Tahun 2005;
12. PP Nomor 39 Tahun 2012;
13. PP Nomor 12 Tahun 2019;
14. PP Nomor 64 Tahun 2020;
15. Permenkes Nomor 6 Tahun 2018;
16. Permenkes Nomor 7 Tahun 2021;
17. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018;
18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
19. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2000;
20. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dengan sasaran meliputi : a. masyarakat miskin yang dibuktikan dengan SKTM; b. masyarakat dengan kasus khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah/Lembaga terkait
dengan kriteria sebagai berikut : a. masyarakat Kabupaten Lumajang; dan/atau b. masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lumajang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risiko Bencana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana maka perlu mengatur Kajian Risiko Bencana dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahunm 2012;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2007;
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2012.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Resiko Kajian Bencana Kabupaten Lumajang;
3. Kondisi Kebencanaan;
4. Pengkajian Risiko Bencana;
5. Rekomendasi;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta kompleksitas dan potensi bencana yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, maka perlu mengatur Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2012.
Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 2019 -2023;
Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana wajib melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Lumajang Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003;
4. UU Nomor 1 Tahun 2004;
5. UU Nomor 12 Tahun 2011;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
7. PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;
8. PP Nomor 55 Tahun 2005;
9. PP Nomor 71 Tahun 2010;
10. PP Nomor 12 Tahun 2017;
11. PP Nomor 18 Tahun 2017;
12. PP Nomor 12 Tahun 2019;
13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018;
14. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017;
15. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019;
16. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
17. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
18. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021;
19. Permenkeu Nomor 134/PMK.07/2022;
20. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2021;
21. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016;
22. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017;
23. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018;
24. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018;
25. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022;
26. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020;
27. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021;
28. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2022.
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.103.583.565.926,00
b. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.420.278.069.567,00
c. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 316.694.503.641,00
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I yang mengalami perubahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
b. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu mengatur Analisis Standar Belanja Tahun Angaran 2020 dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan Analisis Standar Belanja;
3. Penyetaraan kegaiatan, tata cara penerapan, dan perhitungan analisis standar belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Lumajang Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN LUMAJANG TAHUN 2021-2041
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dan untuk mengoptimalkan peningkatan penanaman modal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Lumajang Tahun 2021-2041 perlu diubah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Lumajang Tahun 2021-2041.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;
3. UU Nomor 5 Tahun 1960;
4. UU Nomor 26 Tahun 2007;
5. UU Nomor 11 Tahun 2020;
6. PP Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017;
7. PP Nomor 5 Tahun 2021;
8. PP Nomor 21 Tahun 2021;
9. Perpres Nomor 3 Tahun 2016;
10. Perpres Nomor 80 Tahun 2019;
11. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012;
12. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013;
13. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 diubah, sehingga Lampiran VI dan Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lumajang No 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang TA 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak pada Tahun 2019 perlu mengatur satuan biaya honorarium panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa serta honorarium penyelenggaran ujian Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa untuk meningkatkan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran serta rasionalitas ketentuan standar perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2019 perlu diubah dan disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu mengatur Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 24) diubah sebagai berikut :
1. Setelah angka 9 ditambah angka 9A;
2. Ketentuan pada angka 11. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN ditambah satu baris lagi;
3. Ketentuan pada angka 30 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Kabupaten Lumajang Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003;
4. UU Nomor 1 Tahun 2004;
5. UU Nomor 12 Tahun 2011;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
7. PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;
8. PP Nomor 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2022;
9. Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007;
10. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
12 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021;
13. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2021;
14. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020.
Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. pelaksana Perencanaan Kebutuhan; b. prinsip Perencanaan Kebutuhan; c. objek Perencanaan Kebutuhan; d. tata cara penyusunan dan penelaahan RKBMD; e. tata cara penyusunan perubahan dan penelaahan RKBMD; dan f. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
6. PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;
7. PP Nomor 12 Tahun 2017;
8. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
10. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016;
11. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2021.
Ruang lingkup pengaturan tata cara penggunaan BMD dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. kewenangan dan tanggung jawab; dan b. Penggunaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
