Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 510 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 36 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Muna No. 36 Tahun 2014.pdf

kebutuhan

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 36

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahxin Anggaran 2015, maka perlu menetapkan kembaH kebutxihan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 12).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI, BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI, BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI, BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
44

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 27 Tahun 2014

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 27 Tahun 2014.pdf

peraturan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD. 2014 /No. 27, LL 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit UmumDaerahKabupatenMunadapatbeijalanefektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasaryang mengaturtentang tata cara hubungan antaraPemilik, DireksidanKomiteMedikdan StafMedis; b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhurufa perlumenetapkanPeraturanBupatitentang PeraturanInternalRumahSakitUmumDaerahKabupaten Muna
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-UndangNomor29Tahun2004tentangPraktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2004Nomor116,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4431 ); 3. Undang-UndangNomor36Tahun2009tentangKesehatan (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2009Nomor 144;Tambahan Lembaran Negara Republik,Indonesia I Nomor5063); 4. Undang-UndangNomor44Tahun2009tentangRumah Sakit(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009 Nomor L53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5072); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun2014(LembaranNegara RepubUkIndonesiaTahun2014Nomor246,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan(UmbaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3637; 7. PeraturanMenteridalamNegeriNomor971Tahun2009 tentangStandarKompetensiPejabatStrukturalKesehatan (Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 971); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ; 755 / Menkes/PER/IV/2011tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor:755); 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / Menkes/SK/VI2002tentangPedomanPeraturanInternal RumahSakit(HospitalByLaws)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMILIK BAB III PENYELENGGARAAN RSUD BAB IV PENGAWASAN INTERNAL BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 26 Tahun 2014

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Surat-Surat Keputusan/ Ketetapan Pajak Daerah

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 26 Tahun 2014.pdf

PENDELEGASIAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. 2014 /No. 29, LL 14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Surat-Surat Keputusan/ Ketetapan Pajak Daerah

ABSTRAK:

a.bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana mulai tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa berhubung padatnya tugas-tugas yang diemban Bupati dalam melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat maka perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen surat-surat Keputusan/ketetapan pajak daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna
1.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4287). 4. Undang-undangNomor 1 Tahun2004tentangPerbedaharaanNegara (LembaranNegaraRepublikhidonesiaTahun2004Nomor5,tambahan lembaranNegaraRepublikhidonesiaNomor4355). 5.Undang-undangNomor 15Tahun2004PemeriksaanPengelolaandan TanggungjawabKeuanganNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4400). 6. Undang-undangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor125,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437)sebagaimanatelah diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-undangNomor12Tahun2008 tentangPerubahanKeduaatasUndang-undangNomor32Tahun2004 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2008Nomor59,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4844). 7. Undang-undangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganKeuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4438). 8.Undang-undangNomor28 Tahun 2009tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor130, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437). 9.Undang-undangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234). 10.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedomanPembinaan danPengawasanPenyelenggaraanPemerintahDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor165,TambahanLembaranNegera RepublikIndonesiaNomor4593). 11.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737). 12.PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasiPerangkat Daerah. 13.PeraturanPemerintahNomor 38Tahun2008tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4578). 14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor59tahun2007danterakhirdiubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21Tahun2011. 15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor53Tahun2007tentangPengawasan Peraturan-peraturan Kepala Daerah. 16.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor55Tahun2008tentangTataCara PenatausahaandanPenyusunanLaporanPertanggungjawabanBendahara serta Penyampaiaimya. 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangPedoman Tata Naskah Dinas diLingkunganPemerintahDaerah. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang PembentukanProdukHukumDaerah. 19.PeraturanDaerahNomor06Tahun2008tentangPokok-pokokPengelolaan KeuanganDaerah. 20.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor3Tahun2013tentangPajakBumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 21.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor01Tahun2014tentangPenetapan AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)KabupatenMunaTahun Anggaran2014.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDELEGASIAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 23 Tahun 2014

Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 23 Tahun 2014.pdf

INDIKATOR

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD. 2014 /No. 23, LL 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berkenaan dengan adanya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna oleh, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka dipandang perlu melakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Muna tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerahtingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan lembaran tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor-12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 20Ul Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4503); \'l.Peraturan F^emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimai(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor150,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4585); i4 I'^eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4593); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesia T^un 2005Nomor 165,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4593); 16.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2006tentangTata Cara Pengendalian dan .Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Propinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4737); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublik indonesia Tai'iun 2007 Noinor 89, laniDahan Lembai'an NegaraRepublikIndonesiaNomor4741); Mcntcri iJalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan PeraturanMenteriDalamNegeriNo21Tahun2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 20.PeraturanMenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentangPedomanUmumPenetapanIndikatorKinerjaUtama diLingkunganInstansiPemerintah; 21.PeraturanMenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentangPedomanPenyusunanIndikatorKinerjaUtama; 22.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor54Tahun2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 TentangPembentukanProdukHukumDaerah; 24.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomoj12Tahun2007 tentangPenetapanUrusanPemerintahTDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahTahun2007Nomor12,tambahan Lembfcu'an DaerahNomor12), 25PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenMuna(LembaranDaerahTahun2008Nomor06, tambahanLembaranDaerahNomor06); 26.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor02Tahun2011 tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten MunaTahun 2010-2015 (Lembaran DaerahTahun2011Nomor02,tambahanLembaranDaerah Nornor02);
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 18 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 18 Tahun 2014.pdf

PERUBAHAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2014 /No. 18, LL 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa Pupuk memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai sarana dalam meningkatkan Produktivitas dan Produksi Konfliksitas Pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. b. bahwa dalam rangka untuk menyedlakan Pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat Petani maka dipandang periu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Permentan/SR.130/082014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor122/Permentan/SR.130/11/2013tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TahunAnggaran2014makakebutuhandanHargaEceranTertinggi(HET)Pupuk BersubsidiuntukSektorPertanianTahunAnggaran2014yangtelahditetapkandengan PeraturanBupatiMunaNomor02Tahun2014periudllakukanpenyesuaian; bahwaberdasarionpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa,bdanhuruf c diatas. makaperiumenetapkanPeraturanBupatiMunatentangPerubahanAtasPeraturan BupatiMunaNomor02Tahun2014tentangKebutuhandanHargaEceranTertinggi (HET)PupukBersubsidiuntukSektorPertanianTahunAnggaran2014;
Undang-undangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah - DaerahTk II di Sulawesi(LembaranNegaraRepublikIndonesiatahun1959Nomor74,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor1822); Undang-undangNomor 8 Tahun1999tentangPerlindunganKonsumen(Lembaran NegaraRepublikIndonesialahun1999Nomor42,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3821); 3. Undang-undangNomor12Tahun1992tentangSisitimBudidayaTanaman(Lembaran NegaraRepublikIndonesiatahun1992Nomor46,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3478); 4. Undang-undangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor47TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4286); 5. Undang-UndangNomor18Tahun2004tentangPerkebunan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor85,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4411); 6. Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRlTahun2004Nomor125,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4437)sebagaimanatelahdiubahbeberpakali,terakhirdenganUndang - UndangNomor12Tahun2008(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor108TamabahanLembaranNegara RlNomor4548)tentangperubahankedua atasUndang-Undang32Tahun2004tentangPemerintahDaerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemrintah, PemerintahDaerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor 82 TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 8. PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPembinaandanPengawasan PenyelengaraPemerintahDaerah; 9. PeraturanPreskjenNomor77tahun2005tentangPenetapanPupukBersubsidisebagai Barangdalampengawasan; 10 KeputusanMenteriPerindustriandanPerdaganganNomor634/MPP/Kep/9/2002 tentangKetentuandanTataCaraPengawasanBarang danJasaatau yangberedardi Pasar; 11. PeraturanMenteriPertanianNomor122/Pennentan/SR.130/11/2013tentangKebutuhan danHargaEceranTertinggi(HET)PupukBersubsidiuntukSektorPertanianTahun Anggaran2014; 12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangTataNaskahDinasdi lingkunganPemerintahDaerah; PeraturanMenteriDalamNegeriNomor53Tahun2011tentangPembentukProduk HukumDaerah; 13. KeputusanMenteriPertanian Nomor237/Kpts/OT.210/4/2003,jisKeputusanMenteri PendustriandanPerdaganganNomor356/MPP/Kep/4/2003,tentangPengadaandan PenyaluranPupukBersubskJiuntukSektorPertanian; 14. KeputusanMenteriPerindustriandanPerdaganganNomor634/MPP/Kep/9/2002 tentangKetentuandanTataCaraPengawasanBarangdanJasaatauyangberedar di Pasar; 15. KeputusanMenteriPertanian Nomor237/Kpts/OT.210/4/2003tentangPedoman Pengawasan.Pengadaan.PeredarandanPenggunaanPupukAnorganik; 16. KeputusanMenteriPertanianNomor09/kpts/rR.26-/1/2003tentangSyaratdanTata CaraPendaftaranPupukOrganik; 17. KeputusanMenteriPertanianNomor329/Kpts/OT.210/4/2003tentangPengawasan PupukFomiulaPupukAnorganik; 18. KeputusanMenteriPertanianNomor01/Kpts/SR.130./1/2006tentangRekomendasi PemupukanN,P,Kpadisawahspesifiktokasi; 19. KeputusanMenteriPertanianNomor456/Kpts/OT.160./7/2006tentangPemberrtukan Tim PengawasPupukBersubskjidiTingkatPusat; 20. KeputusanMenteriPertanianNomor456/Kpts/SR.130./7/2008tentangPembentukan KelompokKerjaKhususPengkajianKebijakanPupukdalammendukungKetahanan Pangan; 21. KeputusanMenteriPertanianNomor02/Pert/HK/o60/2/2006tentangPupukOrganikdan PembedahTanah; 22. PeraturanMenteriPerdagangan Nomor21/M-DAG/PER/6/2008tentangPengadaan danPenyaluranPupukBersubsidiuntukSektorPertanian; 23. PeraturanMenteriPertanianNomor103/Permentan/SR.130/8/2014tentangPerubahan atasPeraturanMenteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentangKebutuhandanHargaEceranTertinggi(HET)PupukBersubsidiuntukSektor PertanianTaliunAnggaran2014. Mengingat: PeraturanGubemurTentangPerubahanAtasPeraturanGubemurSulawesiTenggara Nomor91Tahun2013TentangKebutuhandanHargaEceranTertinggi(HET)PUPUK BersubsidiUntukSektorPertanianTahunAnggaran2014;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 16 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 16 Tahun 2014.pdf

PEDOMAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2014 /No. 16, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Muna untuk menuju masyarakat yang maju dan sehat perlu pelaksanaan kebijakan pedesaan sehat, serta pedoman bagi penyelenggaraan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan.
1. Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah- DaerahTingkat It di Sulawesi(LembaranNegaraRepubHkIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor1822); 2. Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 3. Undang-UndangNomor29Tahun2004tentangPraktekKedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4431)- 4. Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali,terakhirdenganUndang- Undang Nomor 12Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844)- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438)* 6. Undang-UndangNomor40Tahun2004tentangSistemJaminanSosial Nasional(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 150,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4456); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor153, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5063); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangkaPanjangNasionalTahun2005sampai2025; 9. Undang-UndangNomor 36Tahun2009tentangKesehatan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor144,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5063); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011>tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 11.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 12.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005Nonrrar165,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4593); 13.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,danPemerintahanDaerahKabupaten/Kota(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 14.PeraturanPemerintahNomor41 Tahun2007tentangOrganlsasi PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 15.PeraturanMenteriPembangunanDaerahTertinggalNomor1Tahun 2003tentangPedomanPembangunanPerdesaanSehatdiDaerah Tertinggal; 16.PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor13Tahun2006tentang PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun2007danterakhir denganUndang-UndangNomor21Tahun2011; 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangTata NaskahDinasdiLingkunganPemerintahanDaerah; 18.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor1Tahun2014tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 19.PemerintahDaerahKabupatenMuna Nomor 04Tahun2012tentang PerubahanatasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah KabupatenMuna; 20.PeraturanDaerahKabupatenMuna Nomor 01Tahun2014tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenMunaTahunAnggaran2014.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT BAB III MONITORING DAN EVALUASI BAB IV PEMBIAYAAN BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 15 Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2015

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 15 Tahun 2014.pdf

RENCANA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2014 /No. 15, LL 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Tahun 2015 maka perlu dilakukan perencanaan yang sistematik melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 disusun dengan tujuan untuk menjawab tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015.
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana teiah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1994Nomor62,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3569); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851); 4.Undang-UndangNomor25Tahun2000tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3952); 5.Undang- undangNomor17Tahun2003tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun.2004 tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor53,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355); 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor66,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor 12tahun2008tentang PerubahanKeduaatasUndang-undangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPus|itdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438); 10.Undang-undangNomor28Tahun2009tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor130,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5049); 11.Undang- undangNomor12Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 12.PeraturanPemerintahNomor21Tahun1997tentang BahanBakarKendaraanBermotor(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1997Nomor 56,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3693); 13.PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2000Nomor201,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4028); 14.PeraturanPemerintahNomor21Tahun2001tentang PengamanandanPengalihanBarangMilik/Kekayaan NegaradanPemerintahPusatKepadaPemerintah DaerahdalamrangkaPelaksanaanOtonomiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4070); 15.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004tentang KedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandan AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor37Tahun2005tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentang-Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinandanAnggotaDewanPenwakilan RakyatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia NomorTahun2005Nomor94,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4540); 16.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005 Nomor48, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4502); 17.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentang StandarAkutansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor 49,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4503); 18.PeraturanPemerintahNomor54Tahun2005tentang Pinjaman Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4574); 19.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4575); 20.PeraturanPemerintahNomor57Tahun2005tentang HibahKepadaDaerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4577); 21.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor140,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578); 22.PeraturanPemerintahNomor65Tahun2005tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4585); 23.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 24.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentang PelaporanKeuangandanKinerjaIhstansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor165,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4593); 25.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2006tentang TataCaraPengendaliandanEvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan; 26.PeraturanPemerintahNomor40Tahun2006tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 27.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 4737); 28.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4741); 29.PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 30.PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008tentang TahapanTataCaraPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah; 31.PeraturanPemerintahNomor 26Tahun2008tentang RencanaTataRuangWilayahNasional; 32.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturanMenteri Dalam Negeri No 21Tahun 2011tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerah; 33.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009 tentangTataNaskahDinasDilingkunganPemerintah Daerah; 34.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian,danEvaluasi Rencana KerjaPemerintahDaerah(RKPD)Tahun2015. 35.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiTenggaraNomor7 Tahun2013tentangRencanaPembangunanJangka MenengahProvinsiSulawesiTenggara2014-2019; 36.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor12Tahun 2007tentangPenetapanUrusanPemerintahDaerah KabupatenMuna(LembaranDaerahNomor12Tahun 2007,tambahanLembaranDaerahT&hun2007); 37.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor14Tahun 2007tentang PembentukanOrganisasi Sekretariat DaerahdanSekretariatDewanPerwakilanRakyat DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor14 Tahun2007,tambahanLembaranDaerahTahun2007); 38.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor17Tahun 2007tentangPembentukanSekretariatKecamatandan Kelurahan(LembaranDaerahNomor17Tahun2007, TambahanLembaranDaerahTahun2007); 39.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun 2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor06 Tahun2008,tambahanLembaranDaerahTahun2008); 40.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor02Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah(RPJMD)KabupatenMunaTahun 2010-2015; 41.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor04Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15Tahun 2007 t^tang PembentukanDinas-DinasDaerahKabupatenMuna (LembaranDaerahNomor15Tahun2007,tambahan LembaranDaerahTahun2007); 42.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor05Tahun 2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembagaTehnis DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor 05 Tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012); 43.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 13 Tahun 2014

Ketetapan Pajak Minimal Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 13 Tahun 2014.pdf

KETETAPAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2014 /No. 13, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketetapan Pajak Minimal Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah, dimana mulai tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Ketetapan Pajak Minimal Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republ i k Indonesia Nomor 1822 ) ; 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 1 · Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indones i a Nomor 4355 ) ; 4 . Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ); 5 . Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6 . Undang-Undang No . 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lemba 1 an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Negara Republik Indones i a Nomor 4438) ; 7 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 10 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179 ); 12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun-, 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; , 15 . Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ; 17 . Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2014 tentang · Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETETAPAN PAJAK MINIMAL BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 9 Tahun 2014

Pedoman Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 09 Tahun 2014.pdf

PEDOMAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD. 2014 /No. 9, LL 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 214 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Namor 11 Tahun 2013 tentang Desa yang berkenan dengan Tehnis Alokasi Dana Desa dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna; b. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4 . Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan clan tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400 ); 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang .:.... undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbanagan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 'Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan dan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 21 Tahun 2011 15 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa: 16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Muna. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2013 tentang Desa.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BAB IV ASAS PENENTUAN BESARAN ADD BAB V PERUNTUKAN BAB VI ORGANISASI, STRUKTUR DAN TUGAS PENGELOLA ADD BAB VII MEKANISME BAB VIII INDIKATOR KEBERHASILAN BAB IX PELAPORAN BAB X PERTANGGUNGJAWABAN BAB XI PENGAWASAN BAB XII PEMERIKSAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 8 Tahun 2014

Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Abstrak

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Muna No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Muna No. 08 Tahun 2014.pdf

PERUBAHAN

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD. 2014 /No. 8, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut, sebagaimana t elah ditetapkan dengan Per a turan Bupati Muna Nomor 11 tahun 2012 Ten tang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; b . bahwa berdasark.an Peraturan M enteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Ten tang Pengguna an Dana K api tasi Jaminan Ke sehatan N asional Untuk Ja sa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Ope rasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat {2) clisebutkan alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan keseha tan untuk tiap Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama di t etapkan sekurang- kurangnya 60 % dari penerimaan dana kapitasi ; c. bahwa sehubungan dengan m a.ksud huruf b , ma.ka Per a turan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana dima.ksud huruf a, perlu clitinjau kembali ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a , b dan c , maka perlu diatur dengan Pe raturan Bupati Muna
1. Undang-undang Nomor 29 T ahun 1959 Tentang Pembentukan D aerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lemb ar an Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 822); 2. Undang -Undang No m or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4286) ; 3. U ndang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb aran Negara Republik Indo n esia Tahun 2004 , Nomor 1 25 , tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 4437) seba gaimana t elah diubah bebe rapa kali , t erakhir dengan U ndang - Undang N omor 1 2 Tahun 2008 t entang Perubahan Kedua A tas U ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 te ntan g Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg ar a Re publik Indo nesia T ahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lem l-aran Neg ar a Republik Indonesia Nomor 4844 ); , 4 . U ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t entang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1 - 6 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5161); 13 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079iMenkes /SK/2008 tentang Perubahan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 /Menkes / SK/ll/2008 tentang Pedoman Pepyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 178/Menkes/PB/Il/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota Keluarganya di Puskesmas , Balai KesehatanMasyarakat dan Rumah Sakit Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI / 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 18 . Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JASA PELAYANAN KESEHATAN BAB III PEROLEHAN JASA PELAYANAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT