Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 15 Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2015

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2015

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

19 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

19 Mei 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2014 /No. 15, LL 9 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 441 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 15 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RENCANA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2014 /No. 15, LL 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2015
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Tahun 2015 maka perlu dilakukan perencanaan yang sistematik melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 disusun dengan tujuan untuk menjawab tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana teiah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1994Nomor62,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3569); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851); 4.Undang-UndangNomor25Tahun2000tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3952); 5.Undang- undangNomor17Tahun2003tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun.2004 tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor53,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355); 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor66,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor 12tahun2008tentang PerubahanKeduaatasUndang-undangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPus\|itdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438); 10.Undang-undangNomor28Tahun2009tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor130,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5049); 11.Undang- undangNomor12Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 12.PeraturanPemerintahNomor21Tahun1997tentang BahanBakarKendaraanBermotor(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1997Nomor 56,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3693); 13.PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2000Nomor201,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4028); 14.PeraturanPemerintahNomor21Tahun2001tentang PengamanandanPengalihanBarangMilik/Kekayaan NegaradanPemerintahPusatKepadaPemerintah DaerahdalamrangkaPelaksanaanOtonomiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4070); 15.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004tentang KedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandan AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor37Tahun2005tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentang-Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinandanAnggotaDewanPenwakilan RakyatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia NomorTahun2005Nomor94,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4540); 16.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005 Nomor48, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4502); 17.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentang StandarAkutansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor 49,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4503); 18.PeraturanPemerintahNomor54Tahun2005tentang Pinjaman Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4574); 19.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4575); 20.PeraturanPemerintahNomor57Tahun2005tentang HibahKepadaDaerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4577); 21.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor140,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578); 22.PeraturanPemerintahNomor65Tahun2005tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4585); 23.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 24.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentang PelaporanKeuangandanKinerjaIhstansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor165,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4593); 25.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2006tentang TataCaraPengendaliandanEvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan; 26.PeraturanPemerintahNomor40Tahun2006tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 27.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 4737); 28.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4741); 29.PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 30.PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008tentang TahapanTataCaraPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah; 31.PeraturanPemerintahNomor 26Tahun2008tentang RencanaTataRuangWilayahNasional; 32.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturanMenteri Dalam Negeri No 21Tahun 2011tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerah; 33.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009 tentangTataNaskahDinasDilingkunganPemerintah Daerah; 34.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian,danEvaluasi Rencana KerjaPemerintahDaerah(RKPD)Tahun2015. 35.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiTenggaraNomor7 Tahun2013tentangRencanaPembangunanJangka MenengahProvinsiSulawesiTenggara2014-2019; 36.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor12Tahun 2007tentangPenetapanUrusanPemerintahDaerah KabupatenMuna(LembaranDaerahNomor12Tahun 2007,tambahanLembaranDaerahT&hun2007); 37.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor14Tahun 2007tentang PembentukanOrganisasi Sekretariat DaerahdanSekretariatDewanPerwakilanRakyat DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor14 Tahun2007,tambahanLembaranDaerahTahun2007); 38.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor17Tahun 2007tentangPembentukanSekretariatKecamatandan Kelurahan(LembaranDaerahNomor17Tahun2007, TambahanLembaranDaerahTahun2007); 39.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun 2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor06 Tahun2008,tambahanLembaranDaerahTahun2008); 40.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor02Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah(RPJMD)KabupatenMunaTahun 2010-2015; 41.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor04Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15Tahun 2007 t^tang PembentukanDinas-DinasDaerahKabupatenMuna (LembaranDaerahNomor15Tahun2007,tambahan LembaranDaerahTahun2007); 42.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor05Tahun 2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembagaTehnis DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor 05 Tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012); 43.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521