Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 510 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 47 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Muna No. 47 Tahun 2016.pdf

petunjuk

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2016/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayegunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Urnum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 • Tahun 2012- .tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawe s i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndones i a Nomor 1 822 ); 2 . U ndang -U ndang N ornor 17 Tahun 2003 t entang Keuangan Negara {Le rnbaran N egara Republik Indonesia Tahun 2003 N omor 47 , T ambaha n Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 4268); 3 . Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peerintah Daerah (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi T ahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 \ entang Tahapan , Tata Cara Peny usunan , Pengendalian dan Ev aluasi .' Pe laksanaan Rencana \!. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lemb aran Negara Republik Indon e sia Nomor 4689) ; 9 . Pera turan M enteri Negara Pe nday agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras i Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penyusunan Peneta p a n Kinerja dan Pelaporan Akuntabilita s Kinerja Instansi Peme rintah ; 10. Per aturan M e nteri Ne gar a Pe ndaya gunaan Ap aratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pet unJuk Pe laksanaan Evalua si Akuntabilitas Kinerja Iriat.ariai Peme rintah ; 11. Peraturan Menteri Pe ndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi B irokras i Nomor 20 T ahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan M e nt eri N egara Pe nda yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evalua si . Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah ; 12. P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 13. Ke putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP- 135/M . PAN/2004 tentang Pedoman Umum . Akuntabilitas Kinerja · Instansi Pemerintah; ' 1 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah Kabupaten . Muna (Lembaran Daerah K abupaten Muna Ta:hun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah K abupaten Muna Nomor 5 Tahun 2012 t entang Perubahan Kedua atas Peraturan D aerah K abupaten Muna N omor 1 6 Tahun 2007 tentang Pembe ntukan Organisas i Le mbaga-Lembaga Teknis D aerah K abupa t en Muna ( Le rnbaran Dae rah K abupat en Muna Tahun 2012 Nomor 5 , T arnbahan Lembaran Dae rah Kabupaten Muna N omor 5). 1. lnstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 2. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Koru psi.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 11 Tahun 2016

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Keputusan Bupati No 11 Ta...n Perda Kab Muna.pdf

pemberlakuan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa guna tertibnya pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara,cfJperlukan landasan hukum dalam peJaksanaannya ; b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Kabupaten Muna tetap berlaku di Kabupaten Buton Utara sepanjang belum diubah, diganti dan/atau dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 ; c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu · ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Utara.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Asas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan , Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia-Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4139).
Memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
2

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 8 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 08 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2016 /No. 8, LL 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

ABSTRAK:

a.bahwa sumber-sumber keuangan desa dari Alokasi Dana Desa perlu dikelola berdasarkan asas-asas tata pemerintahan yang baik serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; b. bahwa agar sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat dikelola dengan baik diperlukan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkatn di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor 82,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 4.Undang-UndangNomor 6Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5495); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567),' sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliteraldiirdenganUndang- UndangNomor 9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005l^Jomor 137,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4575); 7.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentai^ PCTaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahim2014 tentangDesa (LembaranNegaraRqjublikIndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5539)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor 47Tahun2015tentang Perubahanatas PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6Tahun2014tentang Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor157, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717); 9.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13Tahim2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahbeberapakali terakhirdenganPeraturanMenteridalamNegeri Nomor21Tahtm2011 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerahj 10.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahim2014tentang PengelolaanKeuanganDesa; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 12.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor16Tahun2007tentang PembentukanOr^anisasiLembaga-Lembaga TeknisDaerahKabupaten Muna{LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 16)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 4Tahim 2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerahKabupatenMuna Nomor 16Tahun2007tentangPembentukanOrganisasiLembaga- LembagaTeknisDaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahKaLupaten MunaTahun2012Nomor 5,TambahanLembaranDaerahKabupaten MunaNomor5); 13.PeraturanDaerahKabupatenMimaNomor 3Tahun2015tentang An^aranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahun Anggaran2016(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2015Nomor3, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaTahun2015Nomor 3). 14.PeraturanBupatiMunaNomor 16Tahun2015tentangPembentukanDesa PersiapandalamWilayahKabupatenMuna; 15.PeraturanBupatiMunaNomor39TahunPembentukanDesaPersiapan DesaLabasaSelatan,DesaWaale-Ale Barat,DesaPandang, Desa MatomburaKanini,DesaTeweghu,DesaKasasino-Sara,Han Desa Oen^calo^a.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SUMBER DANA BAB IV BESARAN ADD BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD BAB VI PENCAIRAN DANA BAB VII PELAPORAN BAB VIII SANKSI BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 7 Tahun 2016

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Muna Tahun 2016

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 07 Tahun 2016.pdf

TATA CARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2016 /No. 7, LL 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Muna Tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya dan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016.
1. Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959Nomor74,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor1822); 2. Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor 82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234); 3. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5495); 4. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembai^an Negara Republik Indonesia Nomor 5567),' sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- 5. UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6. Undang-UndangNomor14Tahun2015tentangAnggaranPendapatan danBelanjaNegaraTahunAnggaran2016(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015 Nomor278,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5767); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor47Tahun2015tentang PerubahanatasPeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014tentang Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor157, TambaheinLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717); 8. PeraturanPemerintahNomor60Tahun2014tentangDana Desa yang Bersumber dariAnggaranPendapatan danBelanjaNegara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5558)sebagaimanatelah. diubahdenganPeraturanPemerintahNomor22Tahim2015 tentang Perubahanatas PeraturanPemerintahNomor60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yangBersumberdariAnggaranPendapatan danBelanja Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2015Nomor88, TambahanLembaranNegaraRepubUkIndonesiaNomor5694); 8. PeraturanPresidenNomor137Tahun2015tentangRincianAnggaran Pendapatan danBelanjaNegaraTahunAnggaran2016(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor288); 9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 113Tahun2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014Nomor2093); 10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigi'asi Nomor 21Tahun 2015 tentang PenefapanPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2016(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2015Nomor1934); 11.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2015Nomor 2036); 12.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor16 Tahun2007tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahKabupatenMuna Tahun 2007Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor16)sebagaimana telahdiubahbeberapakaUteralchir dengan denganPeraturanDaerah KabupatenMunaNomor 4Tahun2012tentangPerubahanKeduaatas Peraturan DaerahKabupatenMunaNomor16 Tahun 2007 tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerah Kabupaten Muna Tahun 2012Nomor5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MunaNomor5). 13.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor3 Tahun2015tentangAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahunAnggaran2016 (LembaranDaeraliKabupaten Muna Tahun 2015Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun2015Nomor3).
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2016

Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 2/1/2016

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 02 Tahun 2016.pdf

STANDAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2016 /No. 2, LL 36 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 2/1/2016

ABSTRAK:

BerdasarkanPasal93Ayat (4) PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan, sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor21 tahun2011danPasal 91Ayat (4) PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun2008tentang Pokok-pokokPengelolaanKeuanganDaerahKabMp-tenMuna; bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu menetapkan PeraturanBupatiMunatentangStandarSatuanBiayaPerjalanan DinasTahunAnggaran2016-
t:l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerahtingkat II diSulawesi (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1959Nomor 74,Tambahan LembaranNegara Nomor1822); 2. Undang-UndangNomor28Tahun 1999tentangPenyelenggaraan NegarayangBersihdanBebasdariKorupsi,KolusidanNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia • Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran NegaraNomor3851); 3. Undang-UndangNomor 17Tahun2003 tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 TambahanLembaran NegaraNomor4286);. 4. Uridang-Undang Nomor ^ Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 5, TambahanLembaranNegaraNomor4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan'danTanggungJawabKeuanganNegara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor66.TambahanLembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganantara Pemerintah'Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor126,TambahanLembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 8. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor' 9 Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamb-^han LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679), 9. PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentangKedudukan KeuanganKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2000Nomor201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 10. PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004 tentangKedudukan ProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan RakyatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor90,TambahanLembaranNegaraNomor4416)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor37Tahun2005 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor24Tahun2004 tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinan.danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat • Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomorTahun2005Nomor94,TambahanLembaranNegara Nomor4540); 11. PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4502); 1-2. PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangSistimInformasi KeuanganDaerahILembatan"NegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor138,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4576); 13. PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005 tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman PenyusunandanPenerapanStandarPelayananMinimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan ' LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan KeuangandanKinerjaInstansiPemerintah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4593); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubah beberapakali,terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21Tahun2011 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaan KeuanganDaerah; 17.PefaturanMenteri DalamNegeri Nomor 54Tahun2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2014 tentang PenbentukanProdukHukumDaerah; 19.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 52Tah.ur,- 2015 tentang Pedoman Penjoxsunan,Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah TahunAnggaran2016; 20.PeraturanDaerah Kabupaten MunaNomor12Tahun2007 tentang PenetapanUrusanPemerintahDaerahKabupatenMuna(Lembaran DaerahNomor 12Tahun2007,TambahanLembaranDaerah Tahun 2007); 'il.'^eTatuTa-n."Daerah. 'Kabupatcn "WVuna "^ottiot Ta\vun "2007lenXarv^ PembentukanOrganisasiSekretariatDaerah dan SekretariatDewan PerwakilanRakyatDaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor 14.Tahun2007,TambahanLembaranDaerahTahun2007); 22.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06 Tahun2008tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Tambahan Lembaran DaerahTahun2008);i 23.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor04 Tahun2012tentang PerubahanKeduaAtasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15 Tahun2007tentangPembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2012, Tamba,hanLembaran DaerahTahun2012); 24.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor05Tahun2012tentang Perubahan KeduaAtas PeraturanDaerah Nomor 16Tahun 2007 tentangPembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTehnis Daerah Kabupa,ten Muna (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2012, TambahanLembaranDaerahTahun2012); . 25.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor03 Tahun2015tentang AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahun Anggaran2016; 26.PeraturanBupatiMunaNomor 42 Tahun2015tentangPenjabaran- AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahun Anggaran2016;
PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 1 Tahun 2016

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Keil Dari Bupati Kepada Camat

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 01 Tahun 2016.pdf

pendelegasian

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2016 /No. 1, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Keil Dari Bupati Kepada Camat

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna perlu melakukan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati kepada Camat.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5234); 4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512): 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor224, Tambahan Lembaran Negara ) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5404); 7. PeraturanPresidenNomor98Tahun2014tentangPerizinan untukUsahaMikro dan Kecil;, 8. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1 Tahun2014 tentangPembentukanProdukHukumDaerah; 9. PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 83Tahun2014tentangPedomanPemberianIzin Usaha Mikrodan Kecil; 10 PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15Tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenMunaNomor15) sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanDaerahKabupatenMuna Nomor4 Tahun2012tentangPerubahanatasPeraturanDaerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang PembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2012 Nomor4,TambahanLembaranDaerahKabupatenMuna Nomor4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KRITERIA BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 46 Tahun 2015

Pedoman Teknis Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 14/12/2015

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 46 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD. 2015 /No. 46, LL 17 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 14/12/2015

ABSTRAK:

a. bahwadalamrangkameningkatkanpendapatanDesadanmasyarakat diDesa,sertamenumbuhkembangkanekonomimasyarakatmelalui kesempatanberusaha,pemberdayaanmasyarakat,pengelolaanasetmililf DesadanmasyarakatdiDesasesuaikebutuhandanpotensiusaha, makaperludibentukBadanUsahaMilikDesa(BUMDesa); b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa,perlu menetapkan PeraturanBupatitentangPedomanTeknisPendirian, PengurusandanPengelolaanBadanUsahaMilikDesa
1. Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah- DaerahTingkatII diSulawesi (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1959Nomor 74,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor1822); 2. Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234); 3. Undang-UndangNomor1Tahun2013tentangLembagaKeuanganMikro (LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor12,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5394); 4. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5495); 5. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor9 Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007 tentang Pembagian'Urusan PemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerahProvinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan PeiaksanaanUndang-Undang Nomor 6Tahun2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor47 Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor43 Tahun2014tentangPeraturanPeiaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublLkIndonesiaTahun 201Nomor 157,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l" Tahun 2014 Tentang PembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor2091); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNomor 1Tahun2015 tentangPedoman Kewenangan BerdasarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor158); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Han TransmigrasiNomor2Tahun2015tentangPedomanTataTertibdan MekanismePengambilanKeputusanMusyawarahDesa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor159); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNomor 4Tahun2015tentangPendirian,Pengurusandan Pengelolaan,danPembubaranBadanUsahaMilikDesa(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor296); 12. PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 16Tahun2007tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun20017Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 15)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanDaerahKabupaten MunaNomor5Tahun2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturan DaerahKabupatenMunaNomor16Tahun2007tentangPembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2012Nomor5,Tambahan LembaranDaeraliKabupatenMunaNomor5); 13. PeraturanBupatiMunaNomor28Tahun2008tentangPenjabaranTugas Pokok,FungsidanTataKeijaBadanPemberdayaanMasyarakatdan PemerintahanDesaKabupatenMuna(BeritaDaerahKabupatenMuna Tahun2008Nomor28).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERAN, STRATEGI, PRINSIP DASAR DAN SASARAN BAB III PENDIRIAN BAB V PENGELOLAAN BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA BUM DESA BAB IX ADMINISTRASI BUM DESA BAB X TAHUN BUKU DAN ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA BAB XI AD/ART BAB XII KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA BAB XIII KEPAILITAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 44 Tahun 2015

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 44 Tahun 2015.pdf

kebutuhan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD. 2015 /No. 44, LL 45 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan kembali kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 6. Undang-UndangNomor18Tahun2004tentangPerkebunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4411); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 8. Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran N^ara Republik Indonesia Nomor 5567),' sebagaimanatelahdiubah beberapa kaliterakhirdenganUndang- UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor58, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 9. PeraturanPemerintahNomor8Tahun2001tentangPupukBudidaya Tanaman(LembaranNegaraRepubUkIndonesiaTahun2001Nomor 14, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4079); 10. PeraturanPresidenNomor77Tahun2005tentangPenetapanPupuk BersubsidiSebagaiBarangDalamPengawasan; 11. PeraturanMenteriPertanianNomor40/Permentan/OT.140/4/2007 tentangRekomendasiPemupukanNitrogen,PhospordanKaliumpada PadiSawahSpesifikLokasi; 12. PeraturanMenteriPerdaganganNomor15/MDAG/PER/4/2013tentang PengadaandanPenyaluranPupukBersubsidiuntukSektorPertanian; 13. PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor 1Tahun 2014 tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 14. PeraturanMenteriPertanianNomor60/Permentan/SR.130/12/2015 ^ tentangKebutuhandanHargaEceranTerting^PupukBersubsidi untukSektorPertanianTahunAnggaran2016; 15. KeputusanMenteriPertanianNomor02/Pert/HK.060/2/2006tentang PupukOrganikdanPembedahTanah; 16. KeputusanMenteriPertanianNomor669/Kpts/OT.160/2/2012tentang PembentukanKeijaPerumusanKebijakanPupuk; 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/2/2012 tentangPembentukanTimPengawasPupukBersubsidiTingkatPusat; 18. PeraturanGubemurSulawesiTenggaraNomor57Tahun2015tentang KebutuhandanHargaEcerahTertinggiPupukBersubsidiuntukSektor PertanianTahunAnggaran2016; 19. PeraturanDaerah DaerahMunaNomor 15Tahun2007tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor15,Tambahan LembaranDaerahKabupatenMunaNomor15)sebagaimanatelah / diubahdenganPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor4Tahun2012 tentangPerubahanatasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15 Tahun2007tentangPembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerah KabupatenMuna(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2012 Nomor4,TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor4); 20. PeraturanBupatiMunaNomor39Tahun2008tentangPenjabaran TugasPokok,FungsidanTataKeijaDinasPertanianKabupatenMuna.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
45

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 41 Tahun 2015

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 41 Tahun 2015.pdf

tunjangan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD. 2015 /No. 41, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Kabupaten Muna belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diberikan tunjangan perumahan; b. bahwa sesuai dengan hasil pembahasan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Anggaran Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 9 September 2015 telah disepakati besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublIk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5587), sebagaimana teiah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2005 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 03); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 10).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 33 Tahun 2015

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Muna Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 33 Tahun 2015.pdf

PERUBAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2015 /No. 33, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Muna Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya tambahan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari PerubahanAnggaranPendapatan dan Belanja DaerahTahunAnggaran 2015,maka Peraturan Bupati MunaNomor24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan PelaporansertaMonitoringdanEvaluasiHibahdanBantuanSosial padabagianLampiranperludilakukanperubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, maka perlumenetapkanPeraturan BupatiMunatentang PerubahanatasLampiranPeraturanBupatiNomor24Tahun2014 tentangTataCaraPenganggaran,PelaksanaandanPenatausahaan, Pertanggungjawabandan PelaporansertaMonitoring dan Evaluasi HibahdanBantuanSosial
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1959Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor1822); 2. Undang-UndangNomor 17Tahun2003tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4286); 3- Undang-UndangNomor 1Tahun2004 tentangPerbendaharaan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 53,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanj Pengelolaan danTanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5234); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadenganUndang-Undang Nomor9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, TambahanlembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 7. PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimanatelahkedua kalinyadengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor21 Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor32Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuanSosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor39Tahun 2012 tentangPerubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor32Tahun2011 tentangPedomanPemberianHibahdan BantuanSosial yangbersumberdari AnggaranPendapatandan BelanjaDaerah; 9. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 10. PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15 Tahun2007'tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanDaerahKabupaten MunaNomor 4Tahun2012 tentangPerubahanatasPeraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang PembentukanOrganisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, TambahanLembaranDaerah Kabupaten MunaNomor4); 11. PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 06, TambahanLembaran DaerahKabupatenMunaNomor06); 12. Peraturan DaerahKabupatenMunaNomor10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2015 Nomor10TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 10); 13. PeraturanBupatiMuna Nomor 38Tahun2013tentangTataCara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, PertanggungjawabandanPelaporansertaMonitoringdanEvaluasi HibahdanBantuanSosial.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT