Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 2 Tahun 2016

Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 2/1/2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 2/1/2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

02 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2016 /No. 2, LL 36 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 579 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 02 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2016 /No. 2, LL 36 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 2/1/2016
ABSTRAK:	BerdasarkanPasal93Ayat (4) PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan, sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor21 tahun2011danPasal 91Ayat (4) PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun2008tentang Pokok-pokokPengelolaanKeuanganDaerahKabMp-tenMuna; bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu menetapkan PeraturanBupatiMunatentangStandarSatuanBiayaPerjalanan DinasTahunAnggaran2016- t:l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerahtingkat II diSulawesi (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1959Nomor 74,Tambahan LembaranNegara Nomor1822); 2. Undang-UndangNomor28Tahun 1999tentangPenyelenggaraan NegarayangBersihdanBebasdariKorupsi,KolusidanNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia • Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran NegaraNomor3851); 3. Undang-UndangNomor 17Tahun2003 tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 TambahanLembaran NegaraNomor4286);. 4. Uridang-Undang Nomor ^ Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 5, TambahanLembaranNegaraNomor4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan'danTanggungJawabKeuanganNegara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor66.TambahanLembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganantara Pemerintah'Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor126,TambahanLembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 8. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor' 9 Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamb-^han LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679), 9. PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentangKedudukan KeuanganKepalaDaerahdanWakilKepalaDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2000Nomor201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 10. PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004 tentangKedudukan ProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan RakyatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor90,TambahanLembaranNegaraNomor4416)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor37Tahun2005 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor24Tahun2004 tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinan.danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat • Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomorTahun2005Nomor94,TambahanLembaranNegara Nomor4540); 11. PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4502); 1-2. PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangSistimInformasi KeuanganDaerahILembatan"NegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor138,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4576); 13. PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005 tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman PenyusunandanPenerapanStandarPelayananMinimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan ' LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan KeuangandanKinerjaInstansiPemerintah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4593); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubah beberapakali,terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21Tahun2011 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaan KeuanganDaerah; 17.PefaturanMenteri DalamNegeri Nomor 54Tahun2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2014 tentang PenbentukanProdukHukumDaerah; 19.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 52Tah.ur,- 2015 tentang Pedoman Penjoxsunan,Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah TahunAnggaran2016; 20.PeraturanDaerah Kabupaten MunaNomor12Tahun2007 tentang PenetapanUrusanPemerintahDaerahKabupatenMuna(Lembaran DaerahNomor 12Tahun2007,TambahanLembaranDaerah Tahun 2007); 'il.'^eTatuTa-n."Daerah. 'Kabupatcn "WVuna "^ottiot Ta\vun "2007lenXarv^ PembentukanOrganisasiSekretariatDaerah dan SekretariatDewan PerwakilanRakyatDaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor 14.Tahun2007,TambahanLembaranDaerahTahun2007); 22.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06 Tahun2008tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Tambahan Lembaran DaerahTahun2008);i 23.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor04 Tahun2012tentang PerubahanKeduaAtasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15 Tahun2007tentangPembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2012, Tamba,hanLembaran DaerahTahun2012); 24.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor05Tahun2012tentang Perubahan KeduaAtas PeraturanDaerah Nomor 16Tahun 2007 tentangPembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTehnis Daerah Kabupa,ten Muna (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2012, TambahanLembaranDaerahTahun2012); . 25.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor03 Tahun2015tentang AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahun Anggaran2016; 26.PeraturanBupatiMunaNomor 42 Tahun2015tentangPenjabaran- AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahun Anggaran2016; PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 36

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521