Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 46 Tahun 2015

Pedoman Teknis Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 14/12/2015

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERAN, STRATEGI, PRINSIP DASAR DAN SASARAN BAB III PENDIRIAN BAB V PENGELOLAAN BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA BUM DESA BAB IX ADMINISTRASI BUM DESA BAB X TAHUN BUKU DAN ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA BAB XI AD/ART BAB XII KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA BAB XIII KEPAILITAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 14/12/2015

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

14 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

14 Desember 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2015 /No. 46, LL 17 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 365 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 46 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD. 2015 /No. 46, LL 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Teknis Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 14/12/2015
ABSTRAK:	a. bahwadalamrangkameningkatkanpendapatanDesadanmasyarakat diDesa,sertamenumbuhkembangkanekonomimasyarakatmelalui kesempatanberusaha,pemberdayaanmasyarakat,pengelolaanasetmililf DesadanmasyarakatdiDesasesuaikebutuhandanpotensiusaha, makaperludibentukBadanUsahaMilikDesa(BUMDesa); b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa,perlu menetapkan PeraturanBupatitentangPedomanTeknisPendirian, PengurusandanPengelolaanBadanUsahaMilikDesa 1. Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah- DaerahTingkatII diSulawesi (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1959Nomor 74,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor1822); 2. Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234); 3. Undang-UndangNomor1Tahun2013tentangLembagaKeuanganMikro (LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor12,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5394); 4. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5495); 5. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor9 Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007 tentang Pembagian'Urusan PemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerahProvinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan PeiaksanaanUndang-Undang Nomor 6Tahun2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor47 Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor43 Tahun2014tentangPeraturanPeiaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublLkIndonesiaTahun 201Nomor 157,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l" Tahun 2014 Tentang PembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor2091); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNomor 1Tahun2015 tentangPedoman Kewenangan BerdasarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor158); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Han TransmigrasiNomor2Tahun2015tentangPedomanTataTertibdan MekanismePengambilanKeputusanMusyawarahDesa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor159); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNomor 4Tahun2015tentangPendirian,Pengurusandan Pengelolaan,danPembubaranBadanUsahaMilikDesa(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor296); 12. PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 16Tahun2007tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun20017Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 15)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanDaerahKabupaten MunaNomor5Tahun2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturan DaerahKabupatenMunaNomor16Tahun2007tentangPembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2012Nomor5,Tambahan LembaranDaeraliKabupatenMunaNomor5); 13. PeraturanBupatiMunaNomor28Tahun2008tentangPenjabaranTugas Pokok,FungsidanTataKeijaBadanPemberdayaanMasyarakatdan PemerintahanDesaKabupatenMuna(BeritaDaerahKabupatenMuna Tahun2008Nomor28). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERAN, STRATEGI, PRINSIP DASAR DAN SASARAN BAB III PENDIRIAN BAB V PENGELOLAAN BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA BUM DESA BAB IX ADMINISTRASI BUM DESA BAB X TAHUN BUKU DAN ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA BAB XI AD/ART BAB XII KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA BAB XIII KEPAILITAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521