Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 44 Tahun 2015

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

30 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2015 /No. 44, LL 45 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 381 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 44 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kebutuhan
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD. 2015 /No. 44, LL 45 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan kembali kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 6. Undang-UndangNomor18Tahun2004tentangPerkebunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4411); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 8. Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran N^ara Republik Indonesia Nomor 5567),' sebagaimanatelahdiubah beberapa kaliterakhirdenganUndang- UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor58, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 9. PeraturanPemerintahNomor8Tahun2001tentangPupukBudidaya Tanaman(LembaranNegaraRepubUkIndonesiaTahun2001Nomor 14, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4079); 10. PeraturanPresidenNomor77Tahun2005tentangPenetapanPupuk BersubsidiSebagaiBarangDalamPengawasan; 11. PeraturanMenteriPertanianNomor40/Permentan/OT.140/4/2007 tentangRekomendasiPemupukanNitrogen,PhospordanKaliumpada PadiSawahSpesifikLokasi; 12. PeraturanMenteriPerdaganganNomor15/MDAG/PER/4/2013tentang PengadaandanPenyaluranPupukBersubsidiuntukSektorPertanian; 13. PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor 1Tahun 2014 tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 14. PeraturanMenteriPertanianNomor60/Permentan/SR.130/12/2015 ^ tentangKebutuhandanHargaEceranTerting^PupukBersubsidi untukSektorPertanianTahunAnggaran2016; 15. KeputusanMenteriPertanianNomor02/Pert/HK.060/2/2006tentang PupukOrganikdanPembedahTanah; 16. KeputusanMenteriPertanianNomor669/Kpts/OT.160/2/2012tentang PembentukanKeijaPerumusanKebijakanPupuk; 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/2/2012 tentangPembentukanTimPengawasPupukBersubsidiTingkatPusat; 18. PeraturanGubemurSulawesiTenggaraNomor57Tahun2015tentang KebutuhandanHargaEcerahTertinggiPupukBersubsidiuntukSektor PertanianTahunAnggaran2016; 19. PeraturanDaerah DaerahMunaNomor 15Tahun2007tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor15,Tambahan LembaranDaerahKabupatenMunaNomor15)sebagaimanatelah / diubahdenganPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor4Tahun2012 tentangPerubahanatasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15 Tahun2007tentangPembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerah KabupatenMuna(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2012 Nomor4,TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor4); 20. PeraturanBupatiMunaNomor39Tahun2008tentangPenjabaran TugasPokok,FungsidanTataKeijaDinasPertanianKabupatenMuna. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 45

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521