Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 8 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SUMBER DANA BAB IV BESARAN ADD BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD BAB VI PENCAIRAN DANA BAB VII PELAPORAN BAB VIII SANKSI BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

01 April 2016

Tanggal Pengundangan

01 April 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2016 /No. 8, LL 12 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 366 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 08 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2016 /No. 8, LL 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016
ABSTRAK:	a.bahwa sumber-sumber keuangan desa dari Alokasi Dana Desa perlu dikelola berdasarkan asas-asas tata pemerintahan yang baik serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; b. bahwa agar sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat dikelola dengan baik diperlukan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016; 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkatn di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor 82,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 4.Undang-UndangNomor 6Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5495); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567),' sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliteraldiirdenganUndang- UndangNomor 9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005l^Jomor 137,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4575); 7.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentai^ PCTaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahim2014 tentangDesa (LembaranNegaraRqjublikIndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5539)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor 47Tahun2015tentang Perubahanatas PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6Tahun2014tentang Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor157, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717); 9.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13Tahim2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahbeberapakali terakhirdenganPeraturanMenteridalamNegeri Nomor21Tahtm2011 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerahj 10.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahim2014tentang PengelolaanKeuanganDesa; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 12.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor16Tahun2007tentang PembentukanOr^anisasiLembaga-Lembaga TeknisDaerahKabupaten Muna{LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 16)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 4Tahim 2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerahKabupatenMuna Nomor 16Tahun2007tentangPembentukanOrganisasiLembaga- LembagaTeknisDaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahKaLupaten MunaTahun2012Nomor 5,TambahanLembaranDaerahKabupaten MunaNomor5); 13.PeraturanDaerahKabupatenMimaNomor 3Tahun2015tentang An^aranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahun Anggaran2016(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2015Nomor3, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaTahun2015Nomor 3). 14.PeraturanBupatiMunaNomor 16Tahun2015tentangPembentukanDesa PersiapandalamWilayahKabupatenMuna; 15.PeraturanBupatiMunaNomor39TahunPembentukanDesaPersiapan DesaLabasaSelatan,DesaWaale-Ale Barat,DesaPandang, Desa MatomburaKanini,DesaTeweghu,DesaKasasino-Sara,Han Desa Oen^calo^a. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SUMBER DANA BAB IV BESARAN ADD BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD BAB VI PENCAIRAN DANA BAB VII PELAPORAN BAB VIII SANKSI BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521