PENDELEGASIAN KEWENANGAN - PELAKSANAAN IZIN - USAHA MIKRO DAN KECIL
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 243,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Preslden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan lzin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014;
Perbup ini mengatur pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada Camat sebagai pelaksana IUMK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 248 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang keefektifan pencegahan secara komfrehensif penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Muna Barat, maka perlu dibentuk Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna Barat tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2/ PER/MENKO/KESRA/ I Tahun 2007; Peraturan Menteri Koordjnator Bidang Kesejahieraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESF1A/III Tahun 2007; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7/PER/ MENKO/KESRA/III Tahun 2007; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/ PER/ MENKO/III
Tahun 2007; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015
Keputusan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS beserta tupoksinya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 277 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 277, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 277
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (H) Undang-Undang Nnmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir; Bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum mcmiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur retribusi, maka dipandang perlu membuat Peratuaran Bupati tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997; Peraturan Bupati Mima Barat Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, Obyek Subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat pengguna jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; tata cara penghitungan retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; kewajiban pembayaran retribusi; wilayah pungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; dst..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 278 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 278, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 278
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muna Barat, maka perlu diselenggarakan pengujian
kendaraan bermotor; Bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum sesuai ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang retribusi pengujian kendaraan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, obyek subyek retribusi; Golongan retribusi; cara mengukur tingkat pengguna jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; tata cara perhitungan retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; kewajiban pembayaran retribusi; wilayah pungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; pengendalian dan pengawasan; dst..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 279 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 279, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 279
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Bahwa saiah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut pajak dan retribusi adalah Retribusi Izin Trayek; Bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mcngatur retribusi maka dipandang perlu membuat Peratuaran Bupati tentang Retribusi Izin Trayek; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan b, maka dipandang perlu membentuk Pcraturan Bupati tentang Retribusi Izin Trayek
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997; PeraturanBupatiMuna Barat Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Bupatti ini mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan retribusi; cara mengukur tingkat engguna jasa; prinsip, sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif; tata cara perhitungan retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi, dst..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 280 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 280, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 280
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasai 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah retribusi terminal; Bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur retribusi, maka dipandang perlu mcmbuat Pcratuaran Bupati tentang Retribusi Terminal; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Terminal
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, Obyek dan subyek retribusi; Golongan retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; tata cara penghitungan retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; kewajiban pembayaran retribusi; wilayah pungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetaan retribusi; dst..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 281 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 281, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 Nomor 281
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar
ABSTRAK:
Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut Retribusi Pengunaan Jalan dan Trotoar;Bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi penggunaan jalan dan trotoar maka dipandang perlu membuat Peratuaran Bupati tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pungutan; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan; insentif pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 286 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sewa Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa Alat Berat adalah Aset yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki, dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; Bahwa untuk menghasilkan pendapatan daerah maka diperlukan perhitungan sewa alat berat sesuai dengan kondisi dan penyusutannya; Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna Barat;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undanng Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
peraturan bupati ini mengatur tentang subyek dan objek penyewaan, tata cara pengajuan permohonan penyewaan alat berat, serah terima peralatan, pengembalian peralatan, ketentuan biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 363 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Dacrah Nomor Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 ; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran besarnya APBD Pemerintah Kabupaten Muna Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 9A Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat {1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten MUNA BARAT.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor : 002/PRT/KA/II/ 2009; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
MENGATUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK SECARA UMUM (LPSE) TERKAIT KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUJUAN TUGAS DAN FUNGSI LPSE, ORGANISASI, PEGAWAI LPSE, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN, TATA KERJA, PEMBIAYAAN, STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, TERKAIT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
