Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No.14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.14 Tahun 2024; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
PerBup Nunukan No.4 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2023.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2023
tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023 dan nomenklatur sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2022;
Perubahan atas beberapa ketentuan dalam PerBup Nunukan No.36 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, meliputi: penambahan definisi Perjalanan Dinas Dalam Kota; penambahan jenis Perjalanan Dinas Dalam Negeri; penambahan biaya sewa kendaraan harian; penyesuaian penggolongan tingkat perjalanan dinas; dan penyesuaian besaran biaya perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
PerBup Nunukan No.36 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Nunukan No.8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.8 Tahun 2017; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses; DO Pimpinan DPRD; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO Pimpinan DPRD; dan Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
PerBup Nunukan No.30 Tahun 2017 tentang Perhitungan kemampuan keuangan daerah dan penentuan pemberian tunjangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nunukan.
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan efisien; untuk melaksanakan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.67 Tahun 2011
Permen PP dan PA No.5 Tahun 2014; Perda No.17 Tahun 2015.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum; Tanggung Jawab; Perencanaan; Pelaksanaan, yang terdiri dari Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Sistem Informasi dan Data Terpilah, Alat Analisis Gender, Kerjasama Pelaksanaan PUG, dan Partisipasi Masyarakat; Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi; Pembinaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur pedoman pelaksanaan audit kinerja.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PerBup Nunukan No.33 Tahun 2021.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
82 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023
UU No.20 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021;
Peraturan Kepala BPKP No.21 Tahun 2016.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum; Strategi Pengendalian Kecurangan; Lingkungan Pengendalian Kecurangan; Perilaku Anti Kecurangan; Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Rencana Pengendalian Kecurangan atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.
23 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 38 Tahun 2023
Kedudukan – Susunan Organisasi – Tugas dan Fungsi – Tata KerjA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD 2023 (38)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Umum Penanaman Modal
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang efektif dan efisien, diperlukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2011; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2017
Permenpan-RB No.25 Tahun 2020; Permendagri No.90 Tahun 2019
Perda No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan; Perda No.1 Tahun 2019; Perda No.2 Tahun 2019.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
PerBup Nunukan No. 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
42 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Perda No. 5 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan PerBup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017
Permendagri No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan; Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.90 Tahun 2019
Permendagri No.15 Tahun 2023.
PerBup ini berisi Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.020.964.995.989 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian: Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.837.974.248.257, Belanja Daerah sebesar Rp. 2.020.964.995.989, dan Pembiayaan Daerah dengan Surplus/(Defisit) sebesar Rp. (182.990.747.732), Penerimaan sebesar Rp. 104.176.542.730, Pengeluaran sebesar Rp. 185.990.747.732, Pembiayaan Netto sebesar Rp. 182.990.747.732, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp. 0.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 36 Tahun 2023
Perbup Kab. Nunukan No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2023
tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuan; perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan; Peraturan Bupati Nunukan No. 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nunukan No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nunukan No. 7 tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2022.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis Perjalanan Dinas dan Kedudukan Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Persetujuan dan Penugasan Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas, Pengendalian Internal, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
Peraturan Bupati Nunukan No. 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Peraturan Bupati Nunukan No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nunukan No. 7 tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
31 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari Pemilik, Direktur dan Staf Medis rumah sakit, maka dibutuhkan peraturan internal sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.47 Tahun 2021; Perpres No.77 Tahun 2015; Permenkes No.755/Menkes/PER/IV/2011; Permenkes No.10 Tahun 2014; Kepmenkes No.772/MENKES/SK/VI/2002.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Peraturan Internal, Peraturan Internal Korporasi, Peraturan Internal Staf Medis, Komite Medik, dan Pengelolaan Sumber Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
46 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
