TATA CARA PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI GROSSE TONNAGE 7 (<GT.7) DI KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2013/24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal Dengan Tonase Kotor Kurang Dari Grosse Tonnage 7 (<GT.7) Di Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat terhadap kapal yang berlayar dan beroperasi di perairan laut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) hurup c dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 2009; PP No. 8 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERMENHUB No. 81 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Tata Cara Pendaftaran, Masa Berlaku, Kewajiban dan Larangan, Sanksi dan Administrasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2013.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2013
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2013/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 serta perlunya mengganti dan menyesuaikan Peraturan Bupati Subang No. 26 Tahun 2005 dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1999; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Tenaga Fungsional, Angka Kredit, Jenis-Jenis Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Subang No. 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang dan Keputusan Bupati Subang No. 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 19 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2013/19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Subang No. 30 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Kabupaten Subang.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1945.K/102/M.PE/1995; PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Subang No. 3 Tahun 1988; PERDA Kabupaten Subang No. 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Subang No. 7 Tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2013.
Terdiri dari 4 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 18 Tahun 2013
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2013/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa masih belum proporsionalnya antara besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dengan beban kerja dengan tanggung jawab, khususnya untuk Jabatan Fungsional Angka Kredit Guru dan Pelaksana Pengelola Aset di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, maka perlu adanya perubahan atas Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES RI No. 12 Tahun 2006; PERPRES RI No. 26 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 16 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2013/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah serta perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Bupati Subang No. 29 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 1988; PERPRES No. 34 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERGUB Jawa Barat No. 16 Tahun 2007; PERBUP Subang No. 29 Tahun 2007.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2013.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2013
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2013/10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 30 Tahun 1990; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENKEU No. 119/PMK.05/2007; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.1.2109; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.03.01/I/II/4/5729/2009; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 07/XII/SKB/2010, No. 1962/MENKES/PB/XII/2010 dan No. 420-1072 Tahun 2010; Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/01995/2009; PERBUP Subang No. 7 Tahun 2009; PERBUP Subang No. 5 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Fungsi SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan, SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan, Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2013.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Media Sosialisasi
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 13 Tahun 2006 khususnya Pasal 24 ayat (2).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Media Sosialisasi, Izin Pemasangan Media Sosialisasi; Larangan dan Teknis Pemasangan Media Sosialisasi; Penertiban Media Sosial; Kewajiban dan Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2013
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN (BKU D/K) TAHUN ANGGARAN 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2013/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan (BKU D/K) Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di setiap Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 20 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Subang No. 1 Tahun 2013; PERBUP Subang No. 28 Tahun 2009; PERBUP Subang No. 1 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sumber Alokasi BKU D/K dan Besaran Peruntukan Serta Penggunaannya, Prinsip Pengelolaan dan Pengorganisasian Tim, Mekanisme Pengusulan, Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2013.
Dengan diberlakukannya peraturan ini maka semua ketentuan yang menyangkut pengelolaan BKU D/K yang diatur dalam Peraturan Bupati Subang No. 19 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2013
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD 2013/5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 10 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Subang No. 11 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 5 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Subang No. 6 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Subang No. 7 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Subang No. 8 Tahun 2012; PERBUP Subang No. 1 Tahun 2013; PERBUP Subang No. 23 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Maksud Pemberian Insentif Pemungutan, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2013.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
