Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengari Daerah Tahun 2021-2026,
yang mengakibatkan berubahnya program dan indikator
program kegiatan; bahwa berubahnya program dan indikator program kegiatan
sebagalmana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
bahwa b€rdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat {1} Peraturan
Menteri Dalam, RTegeri RTQmQr 86 Tafiun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara EvalHasi Rancangan PeratHran Daerah
tentang Rencana Pembangrinan Jangka Panjang Dasrah dan
Rencana Pembangunan Jar.gka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencan.a Pembangnnan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, prograrm, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengari tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2009/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disipli, wibawa dan motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Peraturan Bupati Rembang Nomor 084 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pakaian Dinas
Bab III Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas
Bab IV Pemakaian Atribut
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2005 dicabut.
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
menunjukkan adanya ketidak sesuaian Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan perkembangan
keadaan yang meliputi asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD, serta keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2021 harus
digunakan untuk tahun 2022; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala
Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2022.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2021 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2020
PERBUP Kab. Rembang No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Rembang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif
Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang Ill Tahun
Anggaran 2020 serta usulan pergeseran anggaran oleh
OPD, maka perlu dilakukan penyesuaian Program/
Kegiatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2020;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoma.n Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, dana transfer dari Pemerintah Pusat dan alokasi
bantuan yang bersifat khusus yang diterima setelah
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan terlebih
dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupa.ten Rembang Tahun Anggaran. 2020, dalam
hal ini penyesuaian alokasi DID Tarnbahan Tahun 2020
serta Bantuan Operasional Kesehatan Tamba.ham Tahun
2020; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapka.n
Peraturan Bup.ati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penja.baran
Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undanglundang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Pera.turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201; Pera.turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun
2019; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana
telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kelima Tentang Perubahan Kelima Atas Perbup. Rembang No. 54 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor
54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
(Berita Da.erah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 57)}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Perubaha.n Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54
Tahun 2019 tentang Penjabaran Angga.ran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 25)
diubah, sebagai berikut :
i. Ketentuan Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak
terpisahka.n dari Pera.turan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran 11, Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapata.n dan Belanja Daerah diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 11 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil salah satu
syarat pegawai negeri sipil dapat dinaikkan pangkatnya
sesuai surat tanda tamat belajar atau ijazah yang
diperolehnya apabila lulus ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah; bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan
ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, perlu
pedoman penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Rembang; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan buruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggara ujian, peserta ujian, materi ujian, mekanisme pelaksanaan, penetapan kelulusan, sumber pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2015 No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan serta memperhatikan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mengacu pada tata kelola pemerintahan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam peraturan ini, beberapa pengertian kunci didefinisikan, termasuk Kabupaten Rembang sebagai Daerah, Bupati Rembang, dan Perangkat Daerah yang mencakup berbagai unsur pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pegawai, yang mencakup Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten, juga didefinisikan. Terdapat ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai. Pembagian Tambahan Penghasilan dilakukan setiap bulan sebanyak 12 kali dalam setahun, dengan pengecualian untuk beberapa kategori Pegawai tertentu. Pasal 4 menjelaskan bahwa Tambahan Penghasilan dapat diberikan berdasarkan tugas atau beban kerja tertentu, diukur melalui Instrumen Pengukuran Tambahan Penghasilan yang diisi oleh atasan langsung. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan di perangkat daerah yang dipimpinnya. Selain itu, terdapat ketentuan khusus untuk Pegawai yang ditunjuk sebagai penjabat pada perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2015.
10 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2023 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah
Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan dengan
mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas,
kewajaran, kepatutan, dan akuntabel.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun
2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023
Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang: standar harga satuan daerah untuk tahun 2024, termasuk biaya perjalanan dinas, honorarium, barang dan jasa, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan ini juga menetapkan penggunaan standar harga satuan daerah sebagai referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta menetapkan ketentuan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri secara at cost dan lumpsum untuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
Peraturan Bupati Rembang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah
Tahun 2024 diubah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2016
apbd - KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2016/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi
dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2017 perlu menetapkan kodifikasi,
klasifikasi perencanaan dan penganggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kodifikasi,
Klasifikasi Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017 tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2007/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Reklamasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nonor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur jaminan reklamasi; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 T ahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penetapan dan Penempatan Jaminan Reklamasi
Bab III Pengembalian Atau Pencairan Jaminan Reklamasi
Bab IV Sanksi-Sanksi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2017
PERBUP Kab. Rembang No. 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
perubahan - kepala desa - tata cara pemilihan - pemberhentian
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2017/No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk penetapan calon Kepala Desa terpilih dan perolehan suara terbanyak maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 22, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 67.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
