Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Karawang yang berdaulat dan berkepribadian dalam budaya, Pemerintah Kabupaten Karawang bertanggungjawab memajukan keberadaan kebudayaan di Kabupaten Karawang, berdasarkan Pasal 46 UU No. 5 Tahun 2017 sehingga perlu rlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1940 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 6 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 87 Tahun 2021; PP No. 65 Tahun 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Objek Pemajuan Kebudayaan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pakaian Adat, Ornamen, Upacara Adat, Sourvenir dan Makanan Khas, Pemantauan dan Evaluasi, Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten, Pemajuan Kebudayaan Desa, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Penghargaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
UU No. 14 Tahun 1940 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 6 tahun 2014 sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
35 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Bahwa perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penanaman modal telah diatur dalam Perda Kabupaten Karawang No. 12 Tahun 2014 namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang, Dasar Kebijakan Penanaman Modal, Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman, Hak dan Kewajiban, Pelayanan Penanaman Modal; Sistem Informasi dan Pengolahan Data, Pemeberdayaan Usaha, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Pengaduan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan dan menumbuhkembangkan kegiatan dakwah, perlu dibentuk Badan Pengelola dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pmebentukan Badan Pengelola Islamic Centre
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dnegan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2018; Perbup Karawang No. 63 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre, yang meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pelaporan dan Pertanggungjaaban, Pengangkatan dan Pemberhentian, Kerjasama, Penamaan, Sumber Pendanaan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dnegan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Objek Pajak Sawah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Perda Kab. Karawang No. 13 Tahun 2017 dan Pasal
94 ayat(1) Perda Kab. Karawang No. 17 Tahun 2023, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan berkelanjutan, sehingga perlu menetapkan Perbup tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Objek Pajak Sawah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 59 Tahun 2019; Perda Kab. Karawang No. 13 Tahun 2017; Perda Kab. Karawang No. 17 Tahun 2023; Perbup Karawang No. 123 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Karawang No. 64 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Objek Pajak Sawah yang meliputi Ketentuan Umum, Pemberian Pengurangan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perbup Karawang No. 123 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Karawang No. 64 Tahun 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online atau dalam Jaringan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Perda Kab. Karawang No. 17 Tahun 2023, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online atau Dala Jaringan.
UU No. 14 Taun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 16 Tahun 2018; Perda Kab. Karawang No. 17 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online Atau Dalam Jaringan yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Wewenang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Larangan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
UU No. 14 Taun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2024
PERBUP Kab. Karawang No. 127 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2023/2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2024/2025
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
