Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 971 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 25 Tahun 2012

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...Korban Kekerasan.pdf

perlindungan-perempuan-anak

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 25, LD.2012/NO.16 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi; bahwa selain upaya perlindungan, diperlukan adanya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; bahwa perlu adanya pengaturan upayaupaya sebagaimana tersebut dalam huruf b di daerah;
Dasar Hukum: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Bentuk-Bentuk Kekerasan; Pusat Pelayanan Terpadu; Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; Upaya Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Upaya Pemberdayaan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Pelaksanaan Perlindungan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 23 HLM; Penjelasan : 8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 24 Tahun 2012

Irigasi

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2002 tentang Irigasi

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...2012 ttg Irigasi.pdf

irigasi

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 24, LD.2012/NO.15 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Irigasi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani; bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2002;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Asas, Maksud, dan Tujuan; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; Kelembagaan; Wewenang dan Tanggung Jawab; Peran Serta Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); Pengelolaan Air untuk Irigasi; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Aset Irigasi; Pembiayaan; Alih Fungsi Lahan Beririgasi; Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi; Pengawasan; Larangan; Sanksi Administratif; Tata Cara Penyelesaian Sengketa; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 11 Seri E);
Jumlah Halaman : 50 HLM; Penjelasan : 25 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 23 Tahun 2012

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...an Berkelanjutan.pdf

lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 23, LD.2012/NO.14 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Gunungkidul semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011;
Materi Pokok: Perencanaan; Penetapan; Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Sistem Informasi; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 34 HLM; Penjelasan : 16 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 21 Tahun 2012

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...un Anggaran 2011.pdf

apbd

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 21, LD.2012/NO.1 SERI A

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2011;
Materi Pokok: Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 20 Tahun 2012

Penguatan Modal Pada Kelompok Tani Ternak

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...mpok Tani Ternak.pdf

PENGUATAN-MODAL-tani-ternak

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 20, LD.2012/NO.13 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penguatan Modal Pada Kelompok Tani Ternak

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk pengembangan peternakan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah sebagai sumber protein hewani masyarakat, sumber pendapatan alternatif masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah oleh peternak Daerah yang sebagian besar mempunyai keterbatasan modal dibutuhkan sarana, prasarana serta pengaturan dalam memperoleh dana penguatan modal;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Penerima Dana; Penanggung Jawab dan Penyelenggara; Pengelolaan Dana;Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 10 HLM; Penjelasan : 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 19 Tahun 2012

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...Pembangunan Desa.pdf

rencana-pembangunan-desa

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, LD.2012/NO.12 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa agar penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan, dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Perencanaan Pembangunan Desa; Ruang Lingkup; Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa; Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa; Perubahan Rencana Pembangunan Desa; Kelembagaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 18 HLM; Lampiran : 15 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 18 Tahun 2012

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...mbangunan Daerah.pdf

rencana-pembangunan-daerah

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LD.2012/NO.11 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah; Kelembagaan; Tahapan Rencana Pembangunan Daerah; Renstra dan Renja SKPD; Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah; Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 30 HLM; Lampiran : 12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 17 Tahun 2012

Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...usahaan AirTanah.pdf

air-tanah

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, LD.2012/NO.10 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa air tanah memiliki peranan yang semakin penting dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam segala bidang; bahwa pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, karenanya perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Asas, Maksud, Dan Tujuan; Landasan Pengelolaan Air Tanah; Ruang Lingkup; Peruntukan Dan Pemanfaatan; Penggunaan Air Tanah; Perizinan; Evaluasi, Pelaksanaan, Pengendalian Dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 26 HLM; Lampiran : 14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 16 Tahun 2012

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No... dan Toko Modern.pdf

pasar-tradisonal-pusat-perbelanjaan-toko-modern

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2012/NO.9 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, dan ketatnya persaingan usaha perdagangan, semakin mendorong pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern, yang hal tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian rakyat diantaranya dapat menampung tenaga kerja, melaksanakan penjualan barang-barang produksi rakyat serta memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan. bahwa dengan pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern, maka Pemerintah Daerah perlu menata serta melakukan pembinaan yang signifikan demi memberikan peluang pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pemberdayaan usaha perdagangan pasar tradisional dan perdagangan eceran kecil dan menengah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/MDAG/ PER/12/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern; Penetapan Kawasan; Perizinan; Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern; Kewajiban Dan Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 23 HLM; Lampiran : 7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 15 Tahun 2012

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 15 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...a Telekomunikasi.pdf

retribusi-menara-telekomunikasi

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2012/NO.7 SERI C

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi, maka dalam rangka peningkatan kualitas Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu adanya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2012;
Materi Pokok: Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayar, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Insentif Pemungutan; Pembebasan Retribusi; Penerimaan Dan Penggunaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 19 HLM; Lampiran : 4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT