Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyederhanakan proses perubahan fungsi/penggunaan tanah kas desa, dan karena adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah am bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 15, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 15A, ayat (1) Pasal 39.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 30 Tahun 2020
UNTUK PERUBAHAN ALOKASI, DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) - PEDOMAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2020/ No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Perubahan Alokasi, Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancarrian yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid- 19) maka perlu dibentuk
pedoman dalam menentukan kebijakan anggaran
yang tertib, tepat, terpadu dan fokus di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar guna
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid- 19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan
Tertentu (Refocusing), Perubahan Alokasi, dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19);
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.4 Tahun 1984, UU No.17 Tahun 2003, UU No.24 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan, pengutamaan penggunaan alokasi anggaran .untuk kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pelaksanaan, Koordinasi dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2020/ No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi
penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Karanganyar yang saat ini ditetapkan dalam
Zona Kuning, maka guna mendukung aktivitas
masyarakat agar tetap produktif dan aman diperlukan
persiapan penerapan tatanan Normal Baru pada masa
Pandemi Covid-19;
b. bahwa dalam rangka memutus rantai penularan
Covid-19, perlu peningkatan kedisiplinan masyarakat
untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat di
berbagai aspek kehidupan dan sektor pembangunan;
c. bahwa untuk memberikan arahan dalam meningkatkan
produktilitas, keamanan, kepatuhan, dan tindakan
penegakan disiplin terhadap pelaksanaan protokol
pencegahan^ Covid-19 dalam tatanan Normal Baru, maka
diperlukan pedoman pengaturannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman
Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 yang meliputi: Ketentuan Umum; Protokol Pencegahan Covid-19; Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 81 Tahun 2020
Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawasan Pada BAdan Kesatuan Bangsa dan Politik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2020/ No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Organisas!
Perangkat Daerah perlu adanya uraian tugas jabatan;
b. bahwa untuk berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrâtor dan Pegawas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrâtor dan Pegawas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi: Ketentuan Umum; Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Karanganyar No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – PERUBAHAN KEDUA ATAS 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2020/ No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan harga properti berdasarkan Laporan Jasa Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor: 00278 /2.0004 - 01 / P I / 11 /0378 /1 /III/2020, tanggal 24 Maret 2020 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain dan Rekan, dan dengan adanya kenaikan harga sewa kendaraan berdasarkan Laporan Jasa Appraisal Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kabupaten : Karanganyar Nomor: 00253 / 2.0004-01 / P I/11 /0 3 7 8 /1 /III/2020, tanggal 18 Maret 2020 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain dan Rekan. maka besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peratu ran Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebagai berikut: Pada Pasal 6 dan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020
KABUPATEN KARANGANYAR - PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLINE ADMINDUK)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2020/ No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring diperlukan inovasi pelayanan dokumen kependudukan secara lengkap dan terintegrasi melalui sistem online untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dokumen kependudukan dan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 82 Tahun 2012, PP Nomor 96 Tahun 2012, PP Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 tahun 2016, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, dokumen kependudukan yang dilayani, prosedur pendaftaran, jangka waktu penyelesaian dokumen, hari dan jam kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Mencabut Perbup Nomor 51 Tahun 2019.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
ABSTRAK:
bahwa pem bangunan di bidang Keolahragaan
merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia secara jasm aniah, rohaniah, dan
sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat,
memiliki kompetensi, sportivitas, daya saing, dan
daya juang tinggi yang diselenggarakan secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan; bahwa untuk melaksanakan pembangunan di
bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu pengaturan, pembinaan,
pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan
penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten
Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam, huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jaw a Tengah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengenai ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, pekan festival olahraga, penghargaan, standarisasi olahraga, sekolah khusus olahraga, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, kerja sama, pendanaan, sistem informasi keolahragaan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2020
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA - PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU - PETUNJUK TEKNIS
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2020/ No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, transparan dan berkeadilan, dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya, perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 48 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan azas, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Daya Tampung, Pengumuman, Pencabutan Berkas , Daftar Ulang, Biaya, Laporan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Perpindahan Peserta Didik, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Maka Perlu Diatur Dengan Peraturan Bupati Tentang Penggolongan dan Kodefîkasi Barang Milik Daerah;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kodefikasi barang, kode lokasi, kode register, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuK melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13. Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun. 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besatnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Penyesuaian Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan dan Penentuan Pembayaran; Tempat Pembayaran; Angsuran Atau Penundaan Pembayaran; Penagihan Retribusi; Keberatan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan, Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Insentif Pemungutan; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
29 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
