PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA - PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU - PETUNJUK TEKNIS
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2020/ No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, transparan dan berkeadilan, dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya, perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 48 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan azas, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Daya Tampung, Pengumuman, Pencabutan Berkas , Daftar Ulang, Biaya, Laporan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Perpindahan Peserta Didik, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karanganyar No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2020/ No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban administrasi dan kelan caran penyelenggaraan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) pada Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Belanja Bantuan. Keuangan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu diubah, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
asar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 UU No 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan Lampiran II. 1, Lampiran II.2 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2020/ No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa perlu adanya penyesuaian standar harga uang harian Perjalanan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah serta penambahan pengaturan standar harga uang harian perjalanan dinas untuk Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD yang berasal dari kalangan profesional, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020 perlu diubah, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020: Lampiran I huruf D diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2020
HOLISTIK INTEGRATIF BINA KELUARGA BALITA - PENYELENGGARAANPEDOMAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2020/ No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran layanan yang holistik integratif antara Bina Keluarga Balita,Pendidikan Anak Usia Dini dan Pos Pelayanan Terpaduperlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.4 Tahun 1979, UU No.23 Tahun 2002, UU No.52 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif antara lain : Tujuan, maksud, sasaran pengguna, dan ruang lingkup, Pengelolaan, Pelaksanaan teknis, Kader, Sarana dan Prasarana, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan daerah dan peraturan bupati, serta tata cara pengenaan sanksi administratifperlu diatur dalam Peraturan Bupati tentangPedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950,UU No 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018,Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Jenis dan prinsip sanksi administratif, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pengenaan sanksi administratif, pelaporan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjaperlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950,UU No. 17 Tahun 2003,UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007,UU No. 11 Tahun 2009,UU No. 17 Tahun 2013,UU No 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,Permendagri Nomor 32 Tahun 2011,Permendagri Nomor 33 Tahun 2012,Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hibah dan Bantuan Sosial antara lain: ruang lingkup, pengertian, batasan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Monev;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2020
blud - rsud - pengangkatan dan pemberhentian - pejabat pengelola
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang berasal dari Tenaga Profesional
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka. peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah diperlukan Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional yang kompeten dan berkualitas; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia : Tahun 2018 Nomor 1213) jo. Pasal 10 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65) disebutkan bahwa Bupati mengatur lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun2017; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pejabat Pengelola, Pengangkatan Pejabat Pengelola, Pemberhentian Pejabat Pengelola, Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Pendidikan untuk Melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri dan/atau Mengikut Forum Ilmiah di Luar Negeri
ABSTRAK:
bahwa lulusan pendidikan tinggi atau peserta forum ilmiah di luar negeri merupakan äset daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah; bahwa dalam rangka memotivasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi luar negeri dan/atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri, perlu dukungan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Bantuan Pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pendidikan untuk Melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri dan/atau Mengikuti Forum Ilmiah di Luar Negeri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kab Karanganyar No 80 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jumlah bantuan pendidikan, pemanfaatan bantuan pendidikan, persyaratan, tata cara pengajuan dan mekanisme pencairan bantuan pendidikan, pembiayaan, laporan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar No 75 Tahun 2017
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyederhanakan proses perubahan fungsi/penggunaan tanah kas desa, dan karena adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah am bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 15, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 15A, ayat (1) Pasal 39.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu data daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan data yang
akurat dan akuntabel perlu adanya dukungan pengaturan
dalam pengelolaan data térpadu di Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk
memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat
Daerah/Institusi lainnya; bahwa agar pengelolaan satu data daerah dapat
terkoordinasi dengan baik, perlu diatur sistem
pengelolaannya; bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5),
Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Bupati
perlu mengatur tentang W alidata tingkat daerah, Walidata
pendukung, Produsen Data, dan Sekretariat Satu Data
Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 39 Tahun 2019; Permendagri No 70 Tahun 2019; Perka BPS No 9 Tahun 2009; Perda Kab Karanganyar No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan Satu Data Daerah, Sekretariat Satu Data Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Koordinasi, Kerja Sama, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat