Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 53 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ujung Batu Barat Dan Desa Persiapan Durian Sebatang Kecamatan Ujung Batu

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2024.pdf

batas-desa

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, BD. 2024/No. 14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ujung Batu Barat Dan Desa Persiapan Durian Sebatang Kecamatan Ujung Batu

ABSTRAK:

Bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Batas Desa Persiapan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 11 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024.pdf

APBD

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/No. 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022; Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.3445/IX/2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024.pdf

ANAK

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/No. 3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 202; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 10 (sepuluh) Bab dan 71 (tujuh puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Prinsip Dan Strategi; Penyelenggaraan KLA; Indikator KLA; Kelembagaan KLA; Peran Serta; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan,

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024.pdf

APBD

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/No. 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2023;;;;;
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab dan 14 (empat belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; LRA; LPSAL; Neraca; LO, LAK; LPE; CaLK; Ketentuan Penutup ; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024.pdf

Kawasan-Tanpa-Rokok

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/No. 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 11 (sebelas) Bab dan 32 (tiga puluh dua) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Ktr; Peran Masyarakat; Iklan Dan Sponsor Produk Rokok; Koordinasi, Jejaring Kerja Dan Kemitraan; Pembinaan Dan Pengawasa; Kewajiban Dan Larangan; Pembiayaan ; Penyidikan; Ketentuan Pidana ; Ketentuan Penutup ; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 89 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perbup_nomor_89_tahun_2024.pdf

PAJAK

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 89, BD. 2024/No. 90

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023; Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Peraturan ini terdiri atas 5 (lima) bab 10 (sepuluh) Pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembebasan BPHTB Bagi MBR; Kriteria MBR; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 88 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

Abstrak

APBD

Download file:

perbup_nomor_88__tahun_2024.pdf

Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, BD. 2024/No. 89

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Prioritas Penggunaan APB Desa; Penetapan Prioritas Penggunaan APB Desa; Publikasi; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.
Lamp III

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa

Abstrak

Desa

Download file:

perbup_nomor_87_tahun_2024.pdf

Transaksi-Non-Tunai

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 87, BD. 2024/No. 88

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 11 (sebelas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 86 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perbup_nomor_86_tahun_2024.pdf

PAJAK

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 86, BD. 2024/No. 86

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 9 (sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan; Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Sinergi Pemungutan; Rekonsiliasi Pajak; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perbup_nomor_84_tahun_2024.pdf

PAJAK

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 84, BD. 2024/ No. 85

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 18 (delapan belas) Bab dan 52 (lima puluh dua) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Besaran Tarif Pajak Dan Penetapan Besaran Pajak Terutang; Tata Cara Perhitungan BPHTB; Wilayah Pemungutan, Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang; Pendaftaran Dan Pendataan; Pembayaran Dan Penyetoran; Pelaporan; Pembetulan, Pengurangan Dan Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak; Pemeriksaan Pajak; Penagihan Pajak; Keberatan Dan Banding; Gugatan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kewajiban Notaris, Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan; Insentif BPHTB; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp VII

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT