Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD. 2020/ No 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 perlu ditinjau kembali;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 yaitu tentang :
Lampiran I - Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
Lampiran II - Standarisasi Biaya Kegiatan diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
Lampiran III - Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Sewa diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020
109 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2022
PERWALI Kota Semarang No. 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian di Kota Semarang maka
perlu ada kenaikan tarif pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Peraturan Walikota Semarang
Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Puskesmas, perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Objek dan Subjek Tarif
Bab III Jenis Pelayanan
Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif
Bab VI Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan
Bab VII Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan
Bab VIII Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Tarif Layanan
Bab IX Penghitingan Pengembalian Tarif Layanan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2016 dicabut.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Ketahanan Pangan
Kota Semarang dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, maka Peraturan
Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan
Ketahanan Pangan Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas
Peraturan . Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010,Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengubah tentang Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang yaitu tentang Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2011.
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang diubah
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Zonasi Bebas Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian
pengambilan air tanah yang memberi dampak terjadinya
keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan
permukaan tanah di Kota Semarang, maka terhadap
wilayah yang sudah memiliki sumber pasokan air bersih
selain air tanah perlu dilakukan tindakan pengetatan
hingga pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah; bahwa berdasarkan kondisi cekungan air tanah
Semarang - Demak di beberapa wilayah sudah masuk
dalam zona rusak, sehingga perlu dilakukan
pembatasan/pelarangan untuk mengantisipasi
terjadinya bencana alam yang disengaja dan penurunan
muka air tanah; bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air, pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang
untuk mengatur dan mengelola sumber daya air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Zonasi Bebas
Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 31 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tugas dan Wewenang
Bab III Cekungan Air Tanah
Bab IV Pengendalian dan Larangan Pengambilan air Tanah di Zona Bebas Air Tanah
Bab V Sasaran Zona Bebas Air Tanah dan Pelarangan
Bab VI Monitoring
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
a. bahwa dengan perkembangan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Indonesia maka Pemerintah Kota
Semarang wajib memberikan pelayanan rapid test
antigen dan test swab;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 133
tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah Puskesmas sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016
tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133
Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah Puskesmas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Walikota Semarang Nomor 13
Tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang Nomor 133
Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengubah ketentuan Lampiran – Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan Di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan program pemerintah berkaitan dengan kedaulatan pangan diperlukan kegiatan ketahanan pangan diseluruh komponen masyarakat melalui gerakan pembudayaan pertanian perkotaan;
b. bahwa pembudayaan pertanian perkotaan dapat berkembang dengan lancar diperlukan sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan pengawasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permetan/Hk.140/4/2015, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, gerakan pembudayaan pertanian perkotaan, fasilitasi pertanian perkotaan, urban farming corner, monitoring dan evaluasi, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2012
Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas
pelayanan perijinan reklame, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8
Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu
ditinjau kembali;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 6
Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Reklame.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006,Peraturan Daerah Katamadya Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 15 Tahun 1981,eraturan Daerah Katamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012,Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame yaitu tentang ketentuan umum, izin walikota, penyelenggaraan reklame, persyaratan, bank garansi jaminan, kewajiban, keringanan dan pencabutan izin
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame diubah
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pengendalian pembangunan di
Kota Semarang perlu ditetapkan adanya ketentuan mengenai Garis
Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB\
b. Bahwa penetapan GSJ dan GSB untuk jalan arteri, jalan kolektor dan
jalan lokal telah diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga
untukjalan lingkungan perlu ditetapkan lebih lanjut;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu di
terbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Garis Sempadan Jalan
(GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1971,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1973,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1974,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Tahun 1977,Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan lingkup, penetapan GSJ dan GSB, pelaksanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2011.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bangunan Gedung hijau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
bangunan gedung yang berkelanjutan dan memperhatikan
penggunaan sumberdaya yang efisien diperlukan
pemenuhan persyaratan bangunan yang terukur serta
sesuai dengan daya dukung lingkungan Kota Semarang,
maka perlu ditetapkan pengaturan mengenai persyaratan
bangunan gedung hijau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Bangunan Gedung Hijau
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015; Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2013; Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017;
DI dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Bangunan Gedung Hijau
Bab III Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Hijau
Bab IV Pelaporan
Bab V Insentif
Bab VI Pengawasan dan Pembinaan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
31 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka ketentuan besaran TPP pejabat yang merangkap pelaksana tugas perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2019, Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu tentang syarat pemberian tpp kepada plt
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
