Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2023

Zonasi Bebas Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Bab III Cekungan Air Tanah Bab IV Pengendalian dan Larangan Pengambilan air Tanah di Zona Bebas Air Tanah Bab V Sasaran Zona Bebas Air Tanah dan Pelarangan Bab VI Monitoring Bab VII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Zonasi Bebas Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

31 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2023

Tanggal Berlaku

31 Maret 2023

Sumber

BD.2023/NO.23

Subjek

AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 924 kali

FILE-FILE PERATURAN

2023perwal333_023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

zonasi bebas air tanah

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2023/NO.23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Zonasi Bebas Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah yang memberi dampak terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di Kota Semarang, maka terhadap wilayah yang sudah memiliki sumber pasokan air bersih selain air tanah perlu dilakukan tindakan pengetatan hingga pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; bahwa berdasarkan kondisi cekungan air tanah Semarang - Demak di beberapa wilayah sudah masuk dalam zona rusak, sehingga perlu dilakukan pembatasan/pelarangan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam yang disengaja dan penurunan muka air tanah; bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Zonasi Bebas Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Bab III Cekungan Air Tanah Bab IV Pengendalian dan Larangan Pengambilan air Tanah di Zona Bebas Air Tanah Bab V Sasaran Zona Bebas Air Tanah dan Pelarangan Bab VI Monitoring Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2023

Zonasi Bebas Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT