Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 250 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

Pencabutan_ Perbup_23 Tahun 2019.pdf

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya, maka Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini beserta Peraturan turunanya; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu di cabut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal 1 Tentang Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PERBUP8 TAHUN 2023 LHKPN FIX.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) guna mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka perlu adanya Perubahan terhadap unit pengelola dan pengembangan perluasan cakupan wajib lapor LHKPN; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG yang terdiri dari Pasal 1, 2, 9.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PROSES PERBUP PEMBAGIAN J...T 2023 (8 Maret).pdf

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. ahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur mekanisme pemanfaatan dana hasil pembayaran klaim dan besarannya bagi Rumah Sakit yang berstatus Badan layanan Umum/Badan layanan Umum Daerah; b. ahwa ketentuan yang mengatur mekanisme dan besaran jasa layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala sudah tidak sesuai dengan sistem dan pola pembiayaan di RSUD Latemmamala, sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 10. eraturan Bupati Soppeng Nomor 2/PER-BUP/I/2012 tentang Penetapan Rumah Daerah; 11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14/PERBUP/VI/2013, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Ajjapange Kabupaten Soppeng;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, umah Sakit Umum Daerah,BLUD, Direktur, Manajemen/pejabat Struktural, Medis. Paramedis, Penunjang Kesehatan, Staf Administrasi,Pelayanan Rawat Ini, Pelayanan rawat darurat, Jasa pelayanan, Pos Jaga Pelayan.an , Pos jaga pelayanan langsung, Pos jasa pelayanan tidak langsung. BAB II PEMANFAATAN BESARAN JASA PELAYANAN BAB III POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP. Perubahan PENJABARAN 2023 .pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. bahwa untuk memenuhi norma dan kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyesuaian dengan kebijakan anggaran perubahan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2021-2026; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ; 14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023; 15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 65) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:Pasal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 sebesar Rp1.107.923.224.126 (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: Pasal 9 Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.091.222.050.906 (satu triliun sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. 3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:asal 20 Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). 4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:(1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp11.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) 5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:. 1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang terdiri atas:a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan b. penghematan belanja. (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta rupiah). (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp3.970.000.000 (lima miliar rupiah). (4) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). (5) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). 6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: Lampiran I dan II 7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:Pasal 26 Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR PERTANIAN

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

Perbup SISTEM PERLINDUNGA...EKTOR PERTANIAN .pdf

PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR PERTANIAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR PERTANIAN

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar pekerja sektor pertanian yang didalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor pertanian secara terkoordinasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada dasarnya menegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bekerjasama dengan pemerintah daerah; c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemerintah daerah perlu menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Pertanian;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ; 7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua; 10.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah,Balai Penyuluh Pertanian, Pekerja, Pemberi Kerja, Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan sosial, Jaminan sosial ketenagakerjaan, Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja ,Kecelakaan Kerja, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan/atau ahli warisnya, Upah, Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2: 1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor pertanian di Daerah.; 2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja sektor pertanian di Daerah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 meliputi: a. Program dan kepesertaa; b. Tata cara pelaksanaan; c. prosedur pelaporan dan klaim manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan; d. sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan; e. monitoring dan evaluasi; f. pendanaan; g pengawasan;dan h. sanksi administratif BAB IV PROGRAM DAN KEPESERTAAN Bagian Kesatu, Bagian Kedua Kepesertaan BAB V TATA CARA PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pendaftaran ,Bagian Kedua Iuran ,Bagian Ketiga Manfaat Program BAB VI PROSEDUR PELAPORAN DAN KLAIM MANFAAT JKK, JKM, JHT, DAN JP BAGI PESERTA SEKTOR PERTANIAN Bagian Kesatu Pelaporan dan Klaim Manfaat JKK, Bagian Kedua Pelaporan dan Klaim Manfaat JKM, Bagian Ketiga Pelaporan Dan Klaim Manfaat JHT, Bagian Keempat Pelaporan dan Klaim Manfaat JP BAB VII SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI BAB IX PENDANAAN BAB X PENGAWASAN BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERBUP TENTANG FLLAJ TAHUN 2022.pdf

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. bahwa akibat dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor jasa usaha, mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; b.bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dengan pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah ; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1274/V/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Forum Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jalan
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Perangkat Daerah,Instansi, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat ,Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan, Tenaga ahli, Kelompok Kerja. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMBENTUKAN FORUM LLAJ BAB V STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT DAN POKJA FORUM LLAJ BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FORUM LLAJ BAB VII KRITERIA, MEKANISME DAN PROGRAM KERJA BAB VIII PENDANAAN BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

Abstrak

Arsip

Download file:

PERBUP KLASIFIKASI ARSIP.pdf

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan diperlukan penataan arsip secara efektif dan efisien sehingga dapat berperan sebagai sumber informasi; b. bahwa Klasifikasi Arsip merupakan pedoman penataan arsip untuk mempermudah penemuan kembali informasi arsip yang diperlukan sekaligus mendukung implementasi Sistem Informasi Kerasipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2.Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Klasifikasi Arsip
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, SKPD, Lembaga Kearsipan Kabupaten, Arsip, Klasifikasi arsip, Kode Klasifikasi, Kegiatan Subtantif, Kegiatan Fasilitatif. BAB II FUNGSI, BENTUK DAN SUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 19 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
92 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP TPP 2023.pdf

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023;
Dasar Hukum Peraturan Ini adalah : 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 18.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah, Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Jabatan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Pengelola Data, Pelaporan Tepat Waktu, Pelaporan Terlambat, Tugas Tambahan, Keuangan Daerah, Kinerja, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, Capaian Kinerja, Evaluasi Jabatan, Nilai Jabatan, Kelas Jabatan, Beban Kerja, Prestasi Kerja,Kondisi Kerja, Dasar Tambahan Penghasilan Pegawai, Tingkat kehadiran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Indeks Kemampuan Keuangan Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah,Kelompok kerja pengadaan barang dan jasa,Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah. BAB II BESARAN NILAI DASAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Nilai dasar TPP berdasarkan pada parameter, Nilai dasar TPP dihitung dengan rumus, Perhitungan besaran tertinggi nilai dasar TPP BAB III PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAB V PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAB VI INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAB VII PENCATATAN KEHADIRAN BAB VIII PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAB X MONITORING DAN EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAB XI PENGAWASAN DAN SANKSI BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP 1 TAHUN 2023 ttg ... musrenbang RKPD.pdf

PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan ini adalah : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan musyawarah pembangunan dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi hingga Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kecamatan, Kelurahan, Desa, Camat, Lurah, Pemerintah Desa,Perangkat Daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan/Desa TP (PKK Kelurahan/Desa),Rukun Warga, Rukun Tetangga, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan, Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), Fasilitasi, Fasilitator Kelurahan, Narasumber, Pemangku Kepentingan Pembangunan, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), Persiapan Pelaksanaan Musrenbang,Dana Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Anak, Forum Perangkat Daerah,Musrenbang Kabupaten, Delegasi masyarakat Desa/Kelurahan , Delegasi masyarakat Kecamatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi Sulawesi Selatan), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Daftar Skala Prioritas Kegiatan, Pokok pikiran DPRD. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yakni untuk memberikan arah atau pedoman bagi semua stakeholder pembangunan dalam Penyelenggaraan Musrenbang disemua tingkatan sehingga keluaran dan hasil dapat tercapai sesuai dengan target. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil Penyelenggaraan Musrenbang; menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; memberi asas kepastian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat secara berjenjang melalui proses musrenbang; dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif. BAB III tentang KEDUDUKAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN, MUSRENBANG ANAK, FORUM PERANGKAT DAERAH/FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH, DAN MUSRENBANG KABUPATEN Bagian Kesatu Musrenbang Kelurahan,Bagian Kedua Musrenbang Kecamatan, Bagian Ketiga Musrenbang Anak,Bagian Keempat Forum Perangkat Daerah /Forum Gabungan Perangkat Daerah, Bagian Kelima Musrenbang Kabupaten BAB IV TUJUAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN, MUSRENBANG ANAK, FORUM PERANGKAT DAERAH/GABUNGAN PERANGKAT DAERAH, DAN MUSRENBANG KABUPATEN Bagian Kesatu Musrenbang Kelurahan,Bagian Kedua Musrenbang Kecamatan,Bagian Ketiga Musrenbang Anak,Bagian Keempat Forum Perangkat Daerah /Gabungan Perangkat Daerah,Bagian Kelima Musrenbang Kabupaten BAB V TAHAPAN MUSRENBANG Bagian Kesatu Persiapan Pelaksanaan Musrenbang,Bagian Kedua Musrenbang Kelurahan, Bagian ketiga Musrenbang Kecamatan,Bagian keempat Musrenbang Anak, Bagian kelima Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah,Bagian Keenam Musrenbang Kabupaten, BAB VI KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Kepanitiaan, Bagian Kedua Penyelenggaraan BAB VII PESERTA DAN NARASUMBER PADA MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN, MUSRENBANG ANAK, FORUM PERANGKAT DAERAH /GABUNGAN PERANGKAT DAERAH, DAN MUSRENBANG KABUPATEN Bagian Kesatu Peserta dan Narasumber pada Musrenbang kelurahan,Bagian Kedua Peserta dan Narasumber pada Musrenbang Kecamatan,Bagian Ketiga Peserta dan Narasumber pada Musrenbang Anak,Bagian Keempat Peserta dan Narasumber pada Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah,Bagian Keenam Peserta dan Narasumber pada Musrenbang Kabupaten BAB VIII PEMBIAYAAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN, MUSRENBANG ANAK, FORUM PERANGKAT DAERAH/FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH, DAN MUSRENBANG KABUPATEN BAB IX DANA KELURAHAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembangunan Dana Kelurahan, Bagian Kedua Perumusan Kegiatan Dana Kelurahan, BAB X PELAPORAN DAN INFORMASI BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
78

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 74 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERBUP SISTEM APD.pdf

SISTEM-AKUNTANSI-PEMERINTAH-DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kab. Soppeng 2022 No.74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Soppeng Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis Akrual, Entitas Pelaporan, Entitas Akuntansi, Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Daerah, Kas Umum Daerah, Rekening Kas Umum Daerah, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Penyediaan Dana, Surat Pernyataan Penggunaan Uang, Uang Persediaan, Pembayaran Langsung, Tambahan Uang Persediaan, SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang Persediaan, SPP Tambahan Uang Persediaan, SPP Langsung, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, Surat Perintah Membayar Langsung, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Ketetapan Lebih Bayar, Anggaran Kas, Rencana Arus Kas, Surat Tanda Setoran. BAB II PRINSIP DAN TUJUAN. BAB III PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
218

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT