PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, dan berkenaan dengan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan
pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah perlu
melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 dan menetapkannya dengan
Peraturan Bupati;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, UU No 25 Tahun 2004 Uu No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 8 Tahun 2008, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12, PP No 35 Tahun 2023, Perpres No 18 Tahun 2020, Perpres No 108 Tahun 2022, Perpres No 111 Tahun 2022, Perrpes No 130 Tahun 2022, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permensos No 9 Tahun 2018, PermenPUPR No 29/PRT/M/2018, Perbup Lamsel No 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
Halaman : 8
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2023
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) UU NO 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diuah beberapa kali terakhir dengan UU NO 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU NO 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UUD, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada dewan perwakilan rakyat daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keungan paling lambat 6 bulan setalah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum ini adalah UU 28 Tahun 1959; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 15 Tahun 2004; UU NO 25 Tahun 2004; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PP NO 109 Tahun 2000; PP NO 55 Tahun 2005; PP NO 56 Tahun 2005; PP NO 8 Tahun 2006; PP NO 39 Tahun 2007; PP NO 48 Tahun 2008; PP NO 5 Tahun 2009; PP NO 69 Tahun 2010; PP NO 71 Tahun 2010; PP NO 2 Tahun 2012; PP NO 27 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2017; PP NO 2 Tahun 2018; PP NO 56 Tahun 2018; pp no 12 tAHUN 2019; PP NO 35 Tahun 2023; PERPRES NO 16 Tahun 2018; PERPRES NO 33 Tahun 2020; PEMENDAGRI NO 64 Tahun 2013; PEMENDAGRI NO 19 Tahun 2016; PEMENDAGRI NO 62 Tahun 2017; PEMENSOS NO 9 Tahun 2018; Peraturan mentri pekerjaan umum dan perumahan rakyat NO 29/PRT/M/2018; PEMENDAGRI NO 114 Tahun2018; PEMENDAGRI NO 121 Tahun 2018; PEMENDAGRI NO 90 Tahun 2019; PEMENKES NO 4 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PEMENDAGRI NO 59 Tahun 2021; PEMENDAGRI NO 050-5889; PERDA NO 9 Tahun 2020; PERDA NO 6 Tahun 2021; PERDA NO 8 Tahun 2022
Peraturan PERDA ini menetaphkan mengenai Perauran daerah tentang pertanggungjawaban pelaksaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
Lampiran File: 12 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia
Status Peraturan
Mengubah
Perda Kab. Lampung Selatan No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Berita Daerah
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang
Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka perlu
dilakukan penyesuaian kelembagaan Badan Penelitian
dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi
daerah;
bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di
daerah dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna,
maka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan
kembali dengan peraturan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,3. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaprajadalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatansebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);MengingatUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah pengganti Nomor 2Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5135);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6402);6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 TentangBadan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2021 Nomor 192);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan NomenklaturBadan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); dan8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatansebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung SelatanTahun 2020 Nomor 10).
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Halaman : 5
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang ada sebelum Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib menyesuaikan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
40 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023
Dalam rangka peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintah desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 112 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 82 Tahun 2015; PEMENDAGRI NO 83 Tahun 2015; PEMENDAGRI NO 84 Tahun 2015; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang pemerintah desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Lampiran File: 63 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Dalam rangka lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia tuhan yang maha esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 41 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 2 Tahun 2012; PP NO 1 Tahun 2011; PERPRES NO 59 Tahun 2019; PERDA NO 17 Tahun 2013; PERDA NO 15 Tahun 2012; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten lampung selatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Lampiran File: 30 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 55 Tahun 2023
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021-2035
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2023
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memberikan arah kebijakan pembangynan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun grand design pembangunan kependudukan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 52 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 87 Tahun 2014; PERMEN PPPA NO 5 Tahun 2014; PERPRES 153 Tahun 2014; PERDA NO 7 Tahun 2016;
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang grand design pembangunan kependudukan kabupaten lampung selatan tahun 2021-2035
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah
daerah, perlu adanya perubahan dalam penataan
susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;
bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun
2021, perlu diganti dan menyesuaikan dengan
perkembangan hukum dan peraturan perundangundangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Dan
Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaprajadalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatansebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1821);2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaranNegara87 Republik Indonesia Nomor 6041);7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentangSatuan Polisi Pamong Praja;8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2022 tentangBadan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);9. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Pangan Nasional (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 372);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 157);11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentangPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentangPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah BidangKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentangPedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi danDinas Sosial Kabupaten/Kota;14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor14 Tahun 2016 tentang Pedoman NomenklaturPerangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan danPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah BidangPariwisata;16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman NomenklaturPerangkat Daerah dan Unit Kerja pada PerangkatDaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yangMelaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautandan Perikanan;17. Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 29Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DinasKetenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang PedomanNomenklatur Perangkat Daerah Yang MelaksanakanUrusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan KawasanPermukiman;19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah raga Nomor 33Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur PerangkatDaerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda danOlahraga;20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang PedomanNomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangandan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi danKabupaten/Kota;21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi PerangkatDaerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentangPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi danKabupaten/Kota yang melaksanakan urusanpemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusanpemerintahan bidang kehutanan;23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian DinasKesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi danKabupaten/Kota;25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan FungsiOrganisasi Perangkat Daerah Yang MenyelenggarakanUrusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;26. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentangPedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diDaerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota;27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan FungsiPerangkat Daerah Urusan Pemerintahan BidangPerdagangan;28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah YangMelaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang;29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota;30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit KerjaSekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan UrusanPemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020tentang Pedoman Nomenklatur Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Provinsi danKabupaten/Kota;34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 885);35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 TentangSistem Kerja Pada Instansi Pemerintah UntukPenyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 181);36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023tentang Pedoman, Pembentukan, Dan NomenklaturBadan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 435);37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100–441 Tahun2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah YangMelaksanakan Urusan Pemerintahan Di BidangKesatuan Bangsa dan Politik;38. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Lampung Selatan Nomor 35).
Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Halaman : 303
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2023
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. BOB BAZAR, SKM
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM;
b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelolaan rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu diatur dalam tata Kelola
rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM.
UU Darurat No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 17 Tahun 2003, PP No 18 Tahun 2016, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 77 Tahun 2015, Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011, Permenkes No 49 Tahun 2013, Permenkes No 10 Tahun 2014, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Tahun 2016, Perbup Lampung Selatan No 53 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Pada Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung
Selatan Nomor 5.1 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal (Hospita/ By Laws)
RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 57
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Ayat (3), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945, UU Darurat No 28 Tahun 1959, UU No 41 Tahun 1999, UU No 41 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 26 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007,UU No 26 Tahun 2007, UU No 30 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2009, UU No 10 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 21 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008,PP No 14 Tahun 2012, PP No 7 Tahun 2017, PP No 5 Tahun 2021, PP No 22 Tahun 2021, PP No 23 Tahun 2021, PP No 96 Tahun 2021, PP No 25 Tahun 2023, Perpres No 87 Tahun 2014, Keppres No 32 Tahun 1990, PermnESDM No 36 Tahun 2017, PermenESDM No 37 Tahun 2017, PermenESDM No 37 Tahun 2018, PermenKLHK No 4 Tahun 2021, PermenESDM No 5 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2010, Perda Provinsi Lampung No 12 Tahun 2012, Perda Provinsi Lampung No 3 Tahun 2013, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Tahun 2016
Pemantauan Bupati Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
Halaman : 12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
