Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Kab. Lampung Selatan No. 4/2021
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif yang melalui tahapan sebagai berikut persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakcholders dan pemangku kepentingan. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
472
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2021
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LAMPUNG SELATAN MAJU
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa dengan pendirian Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat berperan strategis dalam mengelola potensi daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah serta dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan; sesuai amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 40 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 54 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 52 Tahun 2012; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 2 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LAMPUNG SELATAN MAJU
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi daerah yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah; dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diluar pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu mencari sumber-sumber pendapatan salah satu diantaranya dengan mengupayakan dari sektor Badan Usaha Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 40 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 54 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI NO 37 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 118 Tahun 2018; PERDA NO 7 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Lampiran File: 17 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan
bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya
kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu
dilakukan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui
penerbitan izin mendirikan bangunan; bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin
mendirikan bangunan memerlukan pendekatan yang lebih
menjangkau kebutuhan saat ini dan mampu menjawab
kebutuhan masyarakat, sehingga retribusi izin mendirikan
bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 28 Tahun 2002; UU NO 28 Tahun 2009; UU NO 32 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 27 Tahun 2012; PP NO 30 Tahun 2000; PP NO 28 Tahun 2000; PP NO 36 Tahun 2005; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 69 Tahun 2010; PP NO 24 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 32 Tahun 2010; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
Lampiran File: 27 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2020
perda kab. lampung selatan no. 18 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18,)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i dan
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk memungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipandang tidak sesuai lagi, sehingga harus disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 8 Tahun 1981; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 10 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
Lampiran File: 14 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2020
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 Pajak Restoran
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 13,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 Pajak Restoran
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak
restoran di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan
salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dipandang perlu untuk meninjau kembali terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 Pajak Restoran.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 8 Tahun 1981; UU NO 19 Tahun 1997; UU NO 14 Tahun 2002; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 33 Tahun 2004; UU NO 28 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 27 Tahun 1983; PP NO 69 Tahun 2010; PP NO 91 Tahun 2010; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 13 Tahun 2006; perda no 7 tAHUN 2016.
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 Pajak Restoran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
Lampiran File: 6 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2020
Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penereuigan Uala.*i.
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak penerangan jalan
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak penerangan jalan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembangunan Daerah perlu dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan
kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan jalan perlu 9 dilakukan peninjauan kembali dan dilakukan revisi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan jalan
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 8 Tahun 1981; UU NO 19 Tahun 1997; UU NO 14 Tahun 2002; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 33 Tahun 2004; UU NO 28 Tahun 2009; UU NO 30 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 27 Tahun 1983; PP NO 69 Tahun 2010; PP NO 91 Tahun 2010; PERDA NO 4 Tahun 2011; PERDA NO 7 Tahun 2016
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak penerangan jalan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan
salah satu Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah; bahwa sehubungan dengan adanya penambahan obyek Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Selatan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 28 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 69 Tahun 2010; PP NO 12 Tahun 2019; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 6 Tahun 2017;
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
Lampiran File: 21 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020
PERDA Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGARISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERDA Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGARISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Perda Kab. Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daeah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25)
Perda Kab. Lampung Selatan No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23)
Mengubah
Perda Kab. Lampung Selatan No. 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Peraangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
ABSTRAK:
Dalam rangka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, berkaitan dengan hal tersebut setelah dilakukan evaluasi kelembagaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan maka perlu dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatanperlu dilakukan perubahan dan ditetapkan kembali dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 24 Tahun 2007; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 16 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 11 Tahun 2019; KEPMENDAGRI NO 100-440 Tahun 2019; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Perubahan atas peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Lampiran File: 6 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 112 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 82 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaJ dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Badan Permusyawaratan Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
Lampiran File: 33 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
