Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 579 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 24 Tahun 2011.pdf

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2011/NO.24, TLD NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK:

Penggunaan media lembaga penyiaran publik dalam menyebarkan informasi pembangunan yang akurat dan terpercaya telah lazim dilakukan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten di Indonesia. Khususnya Radio, media ini dianggap sangat efektif karena mudah berada di tengah masyarakat dan didengarkan orang banyak. Berdasarkan realitas tersebut, perlu adanya pembentukan Perda tentang Pembentukan lembaga Penyiaran Publik Radio di Kabupaten Lampung Selatan
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Bentuk, kedudukan, tugas dan fungsi 3. Perizinan 4. alat kelengkapan 5. Dewan pengawas 6. Dewan direksi 7. Kepala stasiun radio 8. Sumber biaya 9. Ketentuan peralihan 10. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011.
10 hlm, penjelasan 4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

BENTUK,WARNA DAN ISI LAMBANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 23 Tahun 2011.pdf

BENTUK,WARNA DAN ISI LAMBANG DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2011/NO.23, TLD NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BENTUK,WARNA DAN ISI LAMBANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 16 tahun 1999 tentang Perubahan Pertama peraturan Daerah Tingkat II Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Bentuk, Warna, Isi Lambang Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tersebut
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Bentuk dan warna 3. Isi lambang daerahKetentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
4 hlm, penjelasan 3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 22 Tahun 2011.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBP) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 21 Tahun 2011.pdf

APBD 2011 - PERATURAN PERUBAHAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBP) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2011
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2011
- Anggaran Pendapatan Daerah bertambah sehingga menjadi Rp.996.798.456.193,68, - Anggaran Belanja Daerah bertambah sehingga menjadi Rp.997.603.554.198,62, Defisit setelah perubahan Rp (805.098.004,94) - Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah semula berjumlah Rp.37.500.000.000,00 berkurang sejumlah Rp.(3.199.470.883,99) sehingga menjadi Rp.34.300.529.116,01 - Anggaran Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan menjadi Rp 805.098.004,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PERTANGGUNGAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 20 Tahun 2011.pdf

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN - 2010

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK:

Atas pelaksanaan serta penyampaian pertanggungjawaban APBD TA 2010 oleh Kepala Daerah kepada DPRD, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh BPK, perlu dibentuk Perda Kabupaten Lampung Selatan tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2010
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

PERATURAN DAEARAH KABUPAT...BUSI IZIN TRAYEK.pdf

RETRIBUSI

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 19,

Peraturan Daerah (Perda) tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang lzin Trayek Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan perlu disesuaikan kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Trayek;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemetintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang PenyelenggaraanA ngkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum; 17.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.P.W.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 Nomor04).
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 3. Golongan dan Jenis Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pemungutan 8. Saat Retribusi Terutang 9. Tata Cara Pemungutan 10. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 11. Sanksi Administratif 12. Keberatan 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 14. Insentif Pemungutan 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 16. Kedaluwarsa Penagihan 17. Ketentuan Pidana 18. Penyidikan 19. Ketentuan Peralihan 20. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
15 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATE...PENYEDOTAN KAKUS.pdf

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2011/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 tentang 2000 Penggunaan mobil Tinja dalm Wilayah Kabupaten Lampung Selatan perlu disesuaikan kembali
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek retribusi 3. Golongan dan jenis retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 6. struktur dan besarnya tarif retribusi 7. Wilayah pemungutan 8. Tata cara pemungutan 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Masa retribusi dan saat retribusi terutang 11. Sanksi administrasi 12. Keberatan 13. Pengembalian kelebihan pembayaran 14. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 15. Insentif pemungutan 16. Ketentuan pidana 17. Penyidikan 18. Kadaluwarsa penagihan 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 tentang 2000
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 17 Tahun 2011.pdf

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, LD.2011/NO.17

Peraturan Daerah (Perda) tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan perlu disesuaikan kembali
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek retribusi 3. Golongan dan jenis retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 6. struktur dan besarnya tarif retribusi 7. Wilayah pemungutan 8. Tata cara pemungutan retribusi 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Masa retribusi dan saat retribusi terutang 11. Keberatan 12. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 13. Kadaluwarsa penagihan 14. Sanksi administrasi 15. Ketentuan pidana 16. Insentif pemungutan 17. Penyidikan 18. Ketentuan peralihan 19. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 16 Tahun 2011.pdf

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2011/NO.16, TLD NO.457

Peraturan Daerah (Perda) tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang sewa Toko/kios/Los/Tanah Pasar milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Bea Balik nama perlu disesuaikan kembali
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Nama,obyek dan subyek retribusi 3. Golongan dan jenis retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Tata cara perhitungan retribusi 6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 7. Struktur dan besarnya tarif retribusi 8. Wilayah pemungutan 9. Tata cara pemungutan retribusi 10. Tata cara pembayaran dan penagihan 11. Masa retribusi dan saat retribusi terutang 12. Keberatan 13. Sanksi administrasi 14. Ketentuan pidana 15. Insentif pemungutan 16. Penyidikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang sewa Toko/kios/Los/Tanah Pasar milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...AYANAN KESEHATAN.pdf

retribusi

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15,

Peraturan Daerah (Perda) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Paraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan perlu disesuaikan kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18.Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 582/ Menkes/SK/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Dinas; 19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616 A/ Menkes I SKB / VI / 2004, Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/ Menkes/ SK/ II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi 3. Golongan dan Jenis Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Saat Retribusi Terutang 9. Tata Cara Pemungutan 10. Tata Cara Pemungutan dan Penagihan 11. Keberatan 12. Pengembalian KelebihanPembayaran 13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 14. Sanksi Administrasi 15. Kadaluwarsa Penagihan 16. Insentif Pemungutan 17. Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Peralihan 20. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
39 hlm

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT