pedoman - akuntansi - badan - layanan - umum - daerah - rumah - sakit - umum - daerah - ciawi - kabupaten - bogor
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengembangkan dan menata sistem pengelolaan keuangan RSUD Ciawi Kab. Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Akuntansi Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana tela diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010' PP No. 27 tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permen Keuangan No. 76/PMK.05/2008; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kab Bogor No. 13 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Bogor No. 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pedoman Akuntansi BLud Rsud Ciawi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
7 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan dan untuk melindungi individu masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok Dan berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 109 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perbermendagri dan Menkes No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/MENKES/PB/VIII/2005; Perbesmenkes dan Mendagri No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2015.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, Peran Serta Masyarakat, Larangan Dan Kewajiban, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 73 Tahun 2016
kedudukan - susunan - organisasi - tgas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - kelurahan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2016/73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (2) Perbup Bogor No. 72 Tahun 206 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diuabh dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Tata Kerja, Tata Hubungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 55 Tahun 2016
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - dinas - perdagangan - dan - perindustrian
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 11 Perda No. 12 Tahun 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda No. 12 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah dibah dengan PP No. 63 Tahun 2003; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja , Tata Hubungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2016
tata - cara - penganggaran - pelaksanaan - dan - penatausahaan - pertanggungjawaban - dan - pelaporan - serta - monitoring - dan - evaluasi - himbah - dan - bantuan - soial - yang - ersumber - dari - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2016/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi , akuntabilitas, dan transparan pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari aggaran pendapatan dan belanja daerah dengan telah diundangkannya Permendagri No. 14 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diuabh terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 1986; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 10 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 44 Tahun 2010 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2015; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 14 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Menagtur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Sisa Dana Hibah Dan Bantuan Sosial, Monitoring Dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutupan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
72 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2016
kedudukan - susunan -organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - dinas - perumahan - kawasan - permukiman - dan - pertahanan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2016/58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 14 Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda No. 12 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 36 Tahu 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pekerjaan Umum No. 20/PRT/2010; Permen Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2016; Permen Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat No. 32/PRT/M/2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tenang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabata Fungsional, Tata Kerja, Tata Hubungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun 2016
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungs - serta - tata - kerja - badan - pengelolaan - pendapatan - daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 3 Perda No. 12 Tahun 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda No. 12 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa ali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009;PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Unsur Organisasi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Tata Hubungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
20 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KESEJAHTERAAN SOSIAL
ABSTRAK:
Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan social dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1954; UU No 9 Tahun 1961; UU No 4 Tahun 1979; UU No 4 Tahun 1997; UU No 5 Tahun 1997; UU No 13 Tahun 1998; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 16 Tahun 2001; UU No 23 Ttahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2005; UU No 21 Tahun 2007; UU No 24 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 20 Tahun 2009; UU No 35 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 52 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 16 Tahun 2011; UU No 19 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 11 Tahun 2012; UU No 17 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 29 Tahun 1980; PP No 31 Tahun 1980; PP No 42 Tahun 1981; PP No 2 Tahun 1988; PP No 14 Tahun 1993; PP No 21 Tahun 1994; PP No 43 Tahun 1998; PP No 65 Tahun 2005; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 63 Tahun 2008; PP No 35 Tahun 2010; PP No 39 Tahun 2012; PP No 42 Tahun 2013; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENSOS No 129/HUK/2008; PERMENSOS No 184 Tahun 2011; PERMENSOS No 1 Tahun 2012; PERMENSOS No 8 Tahun 2012; PERMENSOS No 16 Tahun 2012; PERMENSOS No 17 Tahun 2012; PERMENSOS No 13 Tahun 2012; PERMENSOS No 3 Tahun 2013; PERMENSOS No 16 Tahun 2013; PERMENSOS No 21 Tahun 2013, PERMENDES PDTT No 1 Tahun 2015; PERDA Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2006; PERDA Provinsi Jawa Barat No 10 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Bogor No 4 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Bogor No 5 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Kesejahteraan Sosial dengan sistematika berikut :
1. Ketentuan Umum
2. Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
4. Tanggung Jawab dan Wewenang
5. Perencanaan
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7. Sumber Daya
8. Pendaftaran dan Perizinan
9. Sertifikasi dan Akreditasi
10. Kerjasama dan Kemitraan
11. Peran Masyarakat
12. Larangan
13. Sanksi Administratif
14. Penyidikan
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan Lain-Lain
17. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
48 Halaman (Penjelasan 9 Halaman)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Status Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Menjadi Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede
ABSTRAK:
Adanya aspirasi masyarakat dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, seiring dengan perkembangan Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede dan dinamika kehidupan masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengubah status Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede menjadi Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede menjadi Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 100 Tahun 2000; PP No 73 Tahun 2005; PP No 41 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 28 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 5 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Bogor No 3 Tahun 2003; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 24 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 25 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Bogor No 10 Tahun 2009PERDA Kabupaten Bogor No 11 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Status Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Menjadi Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede dengan sistematika berikut :
1. Ketentuan Umum
2. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
3. Ketentuan Peralihan
4. Ketentuan Lain-Lain
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Lampiran XIII huruf a angka 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8) diubah menjadi Kelurahan Pabuaran.
9 Halaman (Lampiran 1 Halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2016
penyelenggaraan - pendidikan - khusus - di - kabupaten - bogor
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan wajib belajar 12(dua Belas) tahun dan meningkatkan pemerintah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/aau memiliki potensi berdasarkan bakat istimewa serta melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Maka perlu membenuk Perbup tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Perpres No. 83 Tahun 2015; Permen endidikan Nasional No. 34 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasioan No 24 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 157; Permen Agama No. 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen Agama No. 60 Tahun 2015; Perda Kan Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Penyelenggaraan, Ruang Lingkup, Fungsi Penyelenggaraan Pendidian Khusus, Penyelenggaran Pendidikan Khusus, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, Sarana Dan Prasarana, Guru Pembimbing Khusus, Kurikulum Dan Penilaian Hasil Belajar, Kelompok Kerja Pendidikan Khusunya, Lembaga Penduduk Atau Pusat Sumber, Pembinaan, Pembinaan Pegawasan Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2016.
20 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
