Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2016

KESEJAHTERAAN SOSIAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kesejahteraan Sosial dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran 3. Ruang Lingkup 4. Tanggung Jawab dan Wewenang 5. Perencanaan 6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 7. Sumber Daya 8. Pendaftaran dan Perizinan 9. Sertifikasi dan Akreditasi 10. Kerjasama dan Kemitraan 11. Peran Masyarakat 12. Larangan 13. Sanksi Administratif 14. Penyidikan 15. Ketentuan Pidana 16. Ketentuan Lain-Lain 17. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang KESEJAHTERAAN SOSIAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bogor

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Cibinong

Tanggal Penetapan

30 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

30 Juni 2016

Tanggal Berlaku

30 Juni 2016

Sumber

LD 2016/NO.7

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bogor

Bidang

Halaman ini telah diakses 2215 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 7 Tahun 2106.pdf

Preview

Download

Perda Nomor 7 Tahun 2016 (Lampiran).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KESEJAHTERAAN SOSIAL
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2016/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
ABSTRAK:	Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan social dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1954; UU No 9 Tahun 1961; UU No 4 Tahun 1979; UU No 4 Tahun 1997; UU No 5 Tahun 1997; UU No 13 Tahun 1998; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 16 Tahun 2001; UU No 23 Ttahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2005; UU No 21 Tahun 2007; UU No 24 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 20 Tahun 2009; UU No 35 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 52 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 16 Tahun 2011; UU No 19 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 11 Tahun 2012; UU No 17 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 29 Tahun 1980; PP No 31 Tahun 1980; PP No 42 Tahun 1981; PP No 2 Tahun 1988; PP No 14 Tahun 1993; PP No 21 Tahun 1994; PP No 43 Tahun 1998; PP No 65 Tahun 2005; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 63 Tahun 2008; PP No 35 Tahun 2010; PP No 39 Tahun 2012; PP No 42 Tahun 2013; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENSOS No 129/HUK/2008; PERMENSOS No 184 Tahun 2011; PERMENSOS No 1 Tahun 2012; PERMENSOS No 8 Tahun 2012; PERMENSOS No 16 Tahun 2012; PERMENSOS No 17 Tahun 2012; PERMENSOS No 13 Tahun 2012; PERMENSOS No 3 Tahun 2013; PERMENSOS No 16 Tahun 2013; PERMENSOS No 21 Tahun 2013, PERMENDES PDTT No 1 Tahun 2015; PERDA Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2006; PERDA Provinsi Jawa Barat No 10 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Bogor No 4 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Bogor No 5 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2015. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kesejahteraan Sosial dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran 3. Ruang Lingkup 4. Tanggung Jawab dan Wewenang 5. Perencanaan 6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 7. Sumber Daya 8. Pendaftaran dan Perizinan 9. Sertifikasi dan Akreditasi 10. Kerjasama dan Kemitraan 11. Peran Masyarakat 12. Larangan 13. Sanksi Administratif 14. Penyidikan 15. Ketentuan Pidana 16. Ketentuan Lain-Lain 17. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016. 48 Halaman (Penjelasan 9 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2016

KESEJAHTERAAN SOSIAL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT