Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 918 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 49 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download file:

49.pdf

pengunaan - guru - sebagai - kepala - sekolah - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2013/67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa dalan upaya mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekolah yang berkualitas Perbup No. 39 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perbup tentang Penugasan Guru sebagai kepla sekolah di Lingkungan pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimna telah diubah dengan PP N. 66 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; Permen Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007; Permen negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 16 Tahun 2009; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahu 2008; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2011.
Peraturan Bupti Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Syarat-Syarat Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah, Penyiapan Seleksi Dan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Masa Tugas Kepala Sekolah, Pengebangan Keprofesian Berkelanjutan, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Mutasi Dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah, Larangan Ketentuan Pealihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2013.
15 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Referendum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

48.pdf

48 lamp.pdf

tata - cara - pelaksanaan - referendum - perubahan - status - desa- menjadi - kelurahan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2013/66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Referendum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (4) Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2006 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Referdum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005; UU No. 73 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaiman atelah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 28 Tahun 2006 ; Permendagri No. 5Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Persyaratan Perubahan Status Desa Menjadi kelurahan, Tata Cara Perubhan Status Desa Menjadi Kelurahan, Tata Cara Pelaksanaan referendum, Pengalihan Administrasi Pemerintahan, Pengalihan Kekayaan Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2013.
28 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

45.pdf

pedoman - pembinaan - penyelenggaraan - kinerja - kecamatan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2013/56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perbup Bogor No. 66 Tahun 2010; Perbup Bogor No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 50 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan pembinaan, Penilaian Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2013.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bogor No. 21 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Download file:

44.pdf

44 lamp.pdf

pola - karir - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintahan - kabupaten - bogor

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2013/55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya menciptakan keselarasan kopetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi dalam sistem pengembangan karier Negeri sipil berdasarkan Perbup No. 43 Tahun 2006 dengan adanya penataan organisasi perangkat Daerah di Lingkungan Permerintah Kab Bogor maka perlu membentuk Perbup Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1979 sebagaiman atelah diubah dengan PP No. 1 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000 ; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 63 Tahun 2009; PP RI No. 73 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 tahun 2007; PP RI No. 19 Tahun 2008; PP RI No. 53 Tahun 2010; PP RI No. 46 Tahun 2011; Permendagri RI No. 5 Tahun 2005; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 13 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2012; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002; Perbup Bogor No. 31 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Fungsi, Baperjakat,Sistematika Isi Dan Uraian Pedoman Pola Karir, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2013.
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 42 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

42.pdf

pedoman - pengadaan - barang - dan - atau - jasa - pada - rumah - sakit - umum - daerah - rsud - ciawi - kelas - b - sebagai - penyelenggara - pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daearh - ppk - blud - secara - penuh

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 2013/44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan drajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan adanya perubahan jenjang nilai dalam pengadaan barang dan/ atau Jasa berdasarkan Feksibilitas maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/aau Jasa pada Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimaa telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahu 2004; UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No.23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres RI No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2008; Perda kab Bogor No 8 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, pelakanaan pengadaan Barnag Dan/Atau Jasa , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2013.
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 41 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, Dan Pencabutan Izin Sekolah

Abstrak

Pendidikan

Download file:

41.pdf

tata - cara - pendirian - penggabungan - perubahan - nama - dan - pencabutan - izin - sekolah

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2013/43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, Dan Pencabutan Izin Sekolah

ABSTRAK:

Bahwa pendiri,penggabungan, perubahn nama, dan pencabutan izin sekolah di daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dan telah diatur oleh keputusan Bupati No. 11 Tahun 2004 dengan berlakunya Perda No. 6 Tahun 2011 maka perlu membentuk Perbup Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahn 2005; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan Nasional No. 060/U/2002; Permen pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007; Permen pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007; Permen Pendidian Nasional No. 19 Tahun 207; Permen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendidikan dan kebudayaan No. 23 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 201 Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 68 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2013; Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2006; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor no. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendirian Sekolah, Persyaratan Pendirian Sekolah, Tata Cara Permohonan Izin endirian Sekolah, Penggabungan Sekolah, Perubahan Nama Dan/Atau Bentuk Sekolah, Pencabutan Izin, Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2013.
22 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penggunaan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

40.pdf

penggunaan - jasa - pelayanan - retribusi - pelayanan - kesehatan - pada - dinas - kesehatan - kabupaten - bogor

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2013/42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa atas jens pelayanan esehatan pada Dinas Kesehatan dikenalkan retribusi pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatkan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan serta tertib pengelolaan keuangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Retribusi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab Bogor.
Dasar HUkum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Bersama Mentri Kesehtan dan Mentri Dalam Negeri No. 138/MENKES/PB/II/2009; Permen Kes No. 416/Menkes/PER/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kes No. 29 tahun 2012; Perda Kab Bogpr No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 16 Tahun 2010; Perbup No. 61 Tahun 2008; Perbup No. 62 Tahun 2008; Perbup No. 63 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jasa Pelayanan Kesehatan, Proses Pembagian Jasa Pelayanan, Penganggaran Dan asa Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2013.
13 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

39.pdf

petunjuk - pelaksanaan - sensus - barang - milik - daerah

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2013/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2009 dalam rangka memperloleh data barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien, dan dapat pertanggungjawaban dalam menyusun buku inventasi maka perlu membentuk Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir degan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permen Keuangan No. 96/PMK.06/2007; Permendagri No. 49 Tahun 2001; Permendagri No. 7 Tahun 2002; Permendagri dan Otonomi Daerah No. 12 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; perda Kab Bogor No. 2 tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda kab bogor No. 13 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 14 tahun 2012; Perda Kab Bogor tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan Permukiman (lembaa Daerah dan Kab Bogor No. 7 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah,Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

38.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan Tahun 2013

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

37.pdf

intensifikasi - pertanian - tanaman - pangan - perkebunan - perternakan - dan - perikanan - tahun - 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2013/39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan Tahun 2013

ABSTRAK:

Bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pengembangan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kab Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan , Perkebunan, Perternakan Dan Perikanan Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah erkhir dengan PP No. 12 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Permen Pertanian No. 3/Kpts/OT.210/3/1997; Permen Pertanian No. 20/Kpts/OT.210/10/1997 permen Pertanian No. 20/Kpts/OT.210/10/1997; Perda prov Jabar No. 2 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pokok-Pokok Kebijakan, Sasaran, Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian, Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil, pembinaan Pengendalian Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2013.
23 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT