petunjuk - pelaksanaan - sensus - barang - milik - daerah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2013/
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2009 dalam rangka memperloleh data barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien, dan dapat pertanggungjawaban dalam menyusun buku inventasi maka perlu membentuk Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir degan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permen Keuangan No. 96/PMK.06/2007; Permendagri No. 49 Tahun 2001; Permendagri No. 7 Tahun 2002; Permendagri dan Otonomi Daerah No. 12 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; perda Kab Bogor No. 2 tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda kab bogor No. 13 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 14 tahun 2012; Perda Kab Bogor tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan Permukiman (lembaa Daerah dan Kab Bogor No. 7 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah,Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2013
intensifikasi - pertanian - tanaman - pangan - perkebunan - perternakan - dan - perikanan - tahun - 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2013/39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan Tahun 2013
ABSTRAK:
Bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pengembangan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kab Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan , Perkebunan, Perternakan Dan Perikanan Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah erkhir dengan PP No. 12 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Permen Pertanian No. 3/Kpts/OT.210/3/1997; Permen Pertanian No. 20/Kpts/OT.210/10/1997
permen Pertanian No. 20/Kpts/OT.210/10/1997; Perda prov Jabar No. 2 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pokok-Pokok Kebijakan, Sasaran, Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian, Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil, pembinaan Pengendalian Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2013.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 35 Tahun 2013
PERBUP Kab. Bogor No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014
rencana - kerja - pembangunan - daearh - kabupaten - bogor - tahun - 2014
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah gun mencapaisasaran dan prioritas berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 23 Tahun 2013 maka perlu membentuk Perbup tentng Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab Bogor Tahun 2014.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008;PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres RI No. 5 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 23 Tahun 2013; Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2010; Perda prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 24 Tahun 2010; Perda prov Jabar No. 2 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda prov Jabar No. 25 tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 6 tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008 Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Pergub Jabar No. 31 Tahu 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Kadudukan Dan Muatan RKPD, Maksud Dan Tujuan, Fungsi, Sistematika Dokumen RKPD, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 33 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sarana Dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2013
standar - operasional - prosedur - izin - toko - obat - izin - laboratorium - klinik - swasta - sertifikat - laik - sehat - rumah - makan - sertifikat - kesehatan - makanan - jasa - boga - dan - catering - pada - badan - perizinan - terpadu
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Toko Obat, Izin Laboratorium Klinik Swasta, Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Sertifikat Kesehatan Makanan Jasa Boga dan Catering pada Badan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penambahan pendeleglasian kewenangan jenis pelayanan erizinan dan non perizinan berdasarkan Perbup Bogor No. 50 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Izin Toko Obat, Izin Laboratorium Klinik Swasta, Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Sertifikat Kesehatan Makanan Jasa Boga dan Catering pada Badan Perizinan Terpadu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 26 Tahun 1965 sebagaimana telah dibah dengan PP No. 25 Tahun 1980; PP No. 65 Tahun 2005; Permen RI o. 69 Tahun 2012; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Permen Kes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972; Permen Kes RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2001; Permen Kes RI No. 1098/Menkes/Per/VI?2003; Permen Negara Pendaygunaa Apartur Negara No. Per/20/M.PAN/04/2006; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/118/M.PAN/8/2004; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perbup Bogor No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 50 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Jenis Layanan Perizinan Dan Non Perizinan, Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Kwenangan BPT, Tim Teknis Pelaksanaan Pelayaan Perizinan Dan Non Perizinan, Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Pengaduan, Tata Hubungan Kerja Dan Koordinasi, Pengelolaan Arsip Perizinan Dan Non Perizinan, Berakhirnya Masa Berlaku Dokumen Administrasi Perizinan Dan Non Perizinan, Sistem Manajemen Mutu, Pembinaan Dan Pengawasan, Tanggung jawab, Kepuasan Masyarakat, Pelaporan, Ketentuan Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2013
penetapan - standar - harga - tertinggi - barang - dan - jasa - pemerintah - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah aka perlu membentuk Perbup tentang Penetapan Standar Harga Tinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP NO. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2013.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2013
PERBUP Kab. Bogor No. 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013
target - penerimaan - pajak - daerah - dan - retribusi - daerah - per - triwulan - tahun - anggaran - 2013
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa untuk merealisasikan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013 maka perlu membentuk Perbup tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 16 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 17 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab bogor No. 10 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 13 Tahun 2011; Perda kab bogor No. 15 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 25 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 26 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 27 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 29 tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 30 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 10 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2013; Perbup Bogor no. 13 Tahun 2012; Perbup No. 4 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Menagtur tentang Ketentuan Umum, Jenis Jabatan Dan Retribusi Daerah, Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2013
pencegahan - dan - penanganan - korban - tindak - pidana - perdagangan - orang - di - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2013/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa tindak pidana perdagangan orang khusunya terhadap perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi manusia untuk mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang telah meluas secara nasional dan internasional dalam bentuk jaringan yang tumbuh dan berkembang maka perlu membentuk Perbup tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangann Orang Di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1079; UU No. 7 Tahun1984; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 4 Tahun 2013; Perpres No. 81 Tahun 2006; Perpres No. 69 Tahun 2008; Perpres No. 36 Tahun 1990; Perpres 59 tahun 2002; Perpres No. 87 Tahun 2002; Perpres No. 88 Tahun 2002; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-18/MRN/IX/2007; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-07/MEN/IV/2008; Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2006; Perda Prov Jabar No. 3 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Pergub Jabar No. 89 Tahun 2009.
Peratran Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Sasaran, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rehabilitasi, Rencana Aksi Daerah, Gugus Tugas, Hak Dan kewajiban Masyarakat, Kerjasama Dan Kemitraan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
22 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
