pengalokasian - dan - tata - cara - penyaluran - alokasi - dana - desa - tahun - anggaran - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2019/14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) ,ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015 maka perlu membentuk Perbup tentang Pengelokasiandan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No.13 tahun 2006; Permendagri No. 114 Tahun 2014; permendagri No. 86 Tahun 2017 ; Permendagri No. 137 Tahun 217; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 Perda kab Bogor No 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2015; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Tata Cara Perhitungan, Pengalokasian, Penggunaan , Penyaluran, Sisa Penggunaan, Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
45 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2019
pengurangan - penggunaan - plastik - dan - styrofoam
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2019/13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjadi dengan baik dan berkesinabungan penggunaan kantong plastik dan styrofom telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan maka perlu membentuk Perbup tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofom.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimaa telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dngan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permen Pekerjaan Umum No. 12 /PRT/M/2006; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012; Pemen Pekerjaan Umum No. 3/PRT/M/2013; Permen Mentri PerdaganganRI No. 70/M-DAG/PER/12/2013; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PerdaProv Jabar No. 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Bogor No. 11 Tahun 2012; Perda Kab. bogor No. 3 Tahun 2013; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 64 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 88 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengurangan Penggunaan Plastik Dan Styrofom, Inventarisasi Dan Sosialisasi, Peran Serta Masyarakat, Evaluasi Dan pelaporan, Pengharagaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2019
penghapuasan - sanksi - administratif - pajak - bumi - dan - bangunan - perdesaan - dan - perkotaa - sampai - dengan - tahun - pajak - 2011
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2019/12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2011
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penanganan piutang pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkantoran hasil pelimpahan pemerintah Pusat sebelum dikelola oleh Perda dan untuk mendorong Wahib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka perlu membentuk Perbup tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran sampai dengan Tahun pajak 2011.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimaan telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 18 Tahun 2016; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabhd engan Perbup Bogor No. 54 Tahun 2015; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2014; Perbup Bogor No. 70 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 1 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Pengahpusan Sanksi Administrasi, Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi, Pelaporan Penghapusan Sanksi Administratif, Sosialisasi, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2019
pembelian - beras - oleh - aparatur p- sipil - negara - pada - pemerintah - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 2019/9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBELIAN BERAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung program Revitalisasi pembangunan Pertanian perdesaan dengan tujuan produksi padi dan peningkatan pendapatan petani di Kab. Bogor dalam rangka mendukung Pemasaran hasil produksi padi sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pembelian Beras oleh aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 5Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permen Pertanian No. 31 /PERMENTAN /PP.130/8/2017; Perda kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 61 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 62 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan tujuan, Rang Lingkup Dan Sasaran, Pelaksanaan Penugasan, Penyediaan Beras, Jenis Dan Kemasan , Jumlah Dan Harga, Pembelian , Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019
pemanfaatan - bonus - produksi - panas - bumi - dari - star - energy - geothermal - salak - ltd
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD 2019/6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD
ABSTRAK:
Bahwa star Energy Geothermal Salak,Ltd berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal8 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2016 dalam rangka pemanfaatan bonus produksi panas bumi daru star Energy Geothermal Salak maka perlu membentuk Perbup tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak,Ltd.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimanatelah dibah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 23 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2015; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Pengalokasian, Penggunaan , Penyaluran, Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2019
kebijakan - pengawasan - penyelenggaraan - pemerintah - daerah - tahun - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2019/2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan Perda berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan maka perlu membentuk Perbup tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan PP Daerah Kab. Bogor Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sbagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP no. 71 Tahun 2010;PP no. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP no. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 38 Tahun 2016; PP no. 11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 55 Tahun 2012; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 4 Tahun 2008; Permendagri No. 7 Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 9 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 35 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 1981; Perda kab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab. Bogor No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2015; Perda kab. Bogor No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Bogor No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No.20 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perda kab. Bogor No. 11 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 99 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatr Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup Pengawasan, pembiayaan , Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Bogor No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ABSTRAK:
Bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 8 hurug h PP No. 109 Tahun 2000 dalam rangka tertib administrasi pengelolaan biaya penunjang operasional sebagai mana dimaksud huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan wakil Bupati, Pertanggungjawaban, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 97 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 96 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bogor No. 7 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA CAMAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 94 Tahun 2018
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - rumah - sakit - umum - daerah - leuwiang - kelas - b
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD 2018/95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kab. ogor telah membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C berdasarkan Perbup Bogor No. 77 Tahun 2017 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jabar No. 445.1/Kep.98/02.1.03.0/DPMTSP/2018 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu membetuk Perbup tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B.
Dasar Hukum Peraturan Bupati INi Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Kes No. 49 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 10 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 48 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Hubungan Kerja, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
23 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
