PERBUP Kab. Bogor No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 75 Tahun 2022
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan, guna mencapai tujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, harmonisasi program, kegiatan dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dibentuk Koordinasi Strategis Pelayanan Kepemudaan dan Tim Koordinasi di Kab. Bogor yang mekanisme, susunan, tugas dan fungsinya diatur dengan Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 43 Tahun 2022; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 7 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Lingkup Koordinasi Strategis Lintas Sektor, Strategi Dan Pelaksanaan, Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan, Mekanisme Kerja, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 74 Tahun 2022
KODE - ETIK - PENYELENGGARA - LAYANAN - PENGADAAN - BARANG - JASA - PADA - BAGIAN - PENGADAAN - BARANG - JASA - DI - KABUPATEN - BOGOR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Unit Kerja Barang/Jasa yang profesional, berintegritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan, telah dibentuk Perbup No. 103 Tahun 2020 Dan dalam rangka optimalisasi penerapan kode etik bagi SDM di unit kerja Barang/Jasa maka perlu membentuk Perbup tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan, PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 29 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Pemeriksaan Dan Keputusan, Sanksi, Alamat Pengaduan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu program strategis dari Karsa Bogor Cerdas dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta memberikan stimulan kepada pemuda berprestasi dalam mengikuti pendidikan tinggi serta melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 48 UU No. 40 Tahun 2009 Dan berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka optimalisasi pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 7 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Asas, Pengelolaan Pemberian Bantuan Beasiswa, Perguruan Tinggi Mitra, Kriteria Persyaratan Dan Mekanisme Pemberian Beasiswa, Hak Dan Kewajiban Penerimaan Beasiswa, Penghentian Pemberian Beasiswa, Monitoring Dan Evaluasi, Petunjuk Teknis, Pembiayaan Beasiswa, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 72 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bogor No. 81 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Bogor No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 71 Tahun 2022
PENETAPAN - STANDAR - SATUAN - HARGA - BARANG - DAN - JASA - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD, perlu dilakukan penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemkab Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemkab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bogor No. 59 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 69 Tahun 2022
Perbup Kab. Bogor No. 54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa
PEDOMAN - BANTUAN - KEUANGAN - INFRASTRUKTUR - DESA
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 69
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemda Kab. Bogor, pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa serta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian bantuan keuangan kepada Desa di Kab. Bogor, Pemkab Bogor telah membentuk Perbup Bogor No. 83 Tahun 2020 Dan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan efektivitas perencanaan, penganggaran, penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada desa maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 114 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendes, PDTT No. 21 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Bogor No. 24 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 98 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 28 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 123 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 23 Tahun 2022; Perbup No. 113 Tahun 2021; Perbup No. 116 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Bantuan Keuangan, Prioritas Bantuan Keuangan, Tim Verifikasi, Perencanaan Dan Penganggaran Bantuan Keuangan, Penetapan, Mekanisme Penyaluran Pencairan Penggunaan Dan Pelaksanaan, Perubahan Usulan Lokasi Kegiatan, Sisa Anggaran Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring Evaluasi Pengawasan Dan Pembinaan, Petunjuk Teknis, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 68 Tahun 2022
RENCANA - KERJA - PERANGKAT - DAERAH - KABUPATEN - BOGOR - TAHUN - 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana kerja Perda Tahun 2023 Dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017 maka perlu membentuk Perbup tentang RKPD Kab. Bogor Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 10 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 39 Tahun 2020; Permendagri No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Permen PPN/KBPPN No. 4 Tahun 2022; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov Jabar No. 6 Tahun 2009; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2021; Pergub Jabar No. 25 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 66 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 67 Tahun 2016; Perbup No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Bogor No. 24 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 98 Tahun 2020; Perbup No. 56 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 27 Tahun 2022; Perbup No. 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 28 Tahun 2022; Perbup No. 97 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 26 Tahun 2022; Perbup No. 34 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 13 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 110 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 121 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 122 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 123 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 124 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 128 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 129 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 130 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 4 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 6 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 7 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 8 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 9 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 10 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 11 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 12 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 14 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 15 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 16 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 17 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 18 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 19 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 21 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 22 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 23 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 25 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 29 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 65 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Sinkronisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Tahun 2023; Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
17 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
