Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kewenangan Penyelenggaraan Reklame Dengan Segala Bentuk Kegiatannya Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dimana Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame Dengan Segala Bentuk Kegiatannya Pada Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kota Banjarbaru sudah tidak relevan dan perlu dicabut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Reklame Dengan Segala Bentuk Kegiatannya Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Reklame Dengan Segala Bentuk Kegiatannya Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Reklame Dengan Segala Bentuk Kegiatannya Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13
ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 Pasal (7), Pasal 22 ayat
(3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan
Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor
13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Data Objek dan Subjek Pajak;
3. Pendaftaran dan Pemberkasan;
4. Ketetapan Pajak;
5. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
6. Tata Cara Penagihan;
7. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
10. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
11. Pembukuan dan Pemeriksaan;
12. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
13. Anggaran;
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
34 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Pertokoan
ABSTRAK:
Kahn &lam nngka tneuplundnri tiampnlifreaksiiiciolak pan pedagang tahadap M.1111)Cf Ulan wd Rcuibium /1 /4Liyultabt Noise den Rdnbwi Paw Perioloan hesuni l'emturan Ducnih Kota Danpubani Nornor 10 I Aim 2011. maka deriyan keietutun \Val Aix.. aim penimhangan /limo ickins dnpal incinhcrikan keringanan panhebittuin Danko... Ir. hahun pembetlakuan lard wean hcriabari AIM &vitt mcnsinernalrm gcjolal Uri pedapang; Kahan bettlasarkan pcnirnhaagan -ichagaimatu dimsk.oJ 4.1am hutul a Jana hum( h Mats. perlu mentinpLan Pc-ralumn Waltkoia
f nclang4 Indnnp Numoc 8 I ahun 1481; I.nilang I udang Nom( 9 (ahun 1949;Liulant-Unclang Nomor 32 I atiutt 2001;l'niLang-I :mix% Nomor 33 Tabun 2004;1thIang -I 'ottani/ Norm 28 I shun 2006;Peratunin Pernrninah Nowt 17 1 ahtm 1983;Peratirran Pemerintsh Nomor 55 1 hull 2005;Petaluma Pemetintah Noma 6 I WWII 10(10;Peratutan Pemerintali Norma 35 1 shun :007;Peratunin Pemerintith Sumo, 64 1 Awn 2010;I Peraiuron Skithrri Dolan, Neetcri Noma. 17 I ;awn 200/;Peroluran ?denten Keuangan Nomor UWYPNIK 06/2007;Petatunin oamh Kull Ilanjannvu Rumor 8 I ahun 2001;Peru:wan Daeralt Rota Bansaibaru Nortiot 14 I alum 21107;Pctaturan Dacrali Kota Banjarbaru Nomot 2 !shun 2005;Per/Miran ilundi Kota flamarbana Noon)! 10 I ahun 2011
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan dengan Sistematika;Ketentuan;Wilayah Pengihan;Besar Tarif Retribusi;Tata cara Pmbayaran dan Tarif Pembayaran;Tata Cara Pemungutan;Sanksi Administrasi;Pencairan Restitusi;Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2011.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar
Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal perlu dilakukan
penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur
tentang Sanggar Kegiatan Belajar di Kota Banjarbaru
dengan menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru
tentang A1ih Fungsi Pelaksana Teknis Sanggar
Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru menjadi Satuan
Pendidikan NonFormal Sejenis.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50
Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2016; PERDIRJEN NOMOR 1453 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun
2014.
Peraturan ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru yang diubah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2014
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Keija Unit
Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana dimaksud perluditetapkan dengan Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan M;enteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tugsa Poko, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi;Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan;Tata Kerja;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2012.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme, Prosedur Dan Tata Cara Pemberian Izin Pengguna Pemanfaatan Tanah Dalam Wilayah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah serta untuk meningkatkan pelayanan pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah kepada masyarakat.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Keppres No. 34 Tahun 2003; Permendagri No. 08 Tahun 1993; Permendagri No. 4 Tahun 1996; Permenag dan Permendagri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006; Permen PU No. 41/PRT/M/2007; Permen Perumahan Rakyat No. 11/PERMEN/M/2008; Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen PU dan PR No. 05/PRT/M/2016; Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003; Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2003; Perda Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2014; Perda Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Mekanisme Prosedur dan Tata Cara Pelayanan Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Dalam Wilayah Kota Banjarbaru yang terdiri atas 9 Bab dan 23 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2011
PERDA Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
PERDA Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar
Diubah dengan :
PERDA Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dewasa ini baik dibidang industri perdagangan, pemukiman dan lain-lain akan membawa dampak terhadap lingkungan, gangguan dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan perangkat peraturan sebagai payung hukumnya; Bahwa mengingat perangkat hukum yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan era pertumbuhan pembangunan sekarang, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Nomor 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Ketentuan Perizinan;
Kriteria Gangguan;
Persyaratan Izin;
Penyelenggaraan Perizinan;
Retribusi Izin Gangguan;
Peran Masyarakat;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Pidana; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan pekerjaan yang di antaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran berkenaan;
Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, sampai dengan tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak diselesaikan;
Bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dimana untuk melaksanakan kebijakan penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, Wali Kota dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Penyelesaian Pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran;
Tata cara Penyelesaian Pekerjaan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengangkatan Kepala Sekolah
ABSTRAK:
Bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan; Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, perlu dilakukan penggantian Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengisian dan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pengangkatan Kepala Sekolah.
Undang—Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Prinsip Pengangkatan Dan Pengisian Formasi Kepala Sekolah, 3. Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah, 4. Penyiapan Calon Kepala Sekolah, 5. Proses Pengangkatan Kepala Sekolah, 6. Penugasan Kepala Sekolah, 7. Tugas Pokok Kepala Sekolah, 8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah, 9. Pembinaan Karir Kepala Sekolah, 10. Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah, 11. Pemberhentian Tugas Kepala Sekolah, 12. Pembiayaan, 13. Ketentuan Peralihan, 14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyulluhan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangkn mendukung perkembangan dan
pertingkatanpenyuluh Pertanian. Perikanun dan
Kehutarum di Kota Banjarteru, dipandang perlu
melakulutn pembentukan Organisasi dun Tata Kerja Unit
Pelaksana Tetras Bala, Penyuluhan pada Madan
Ketahanan Pangan dan Pelaksamt Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kchutanan Kota Banjarbaru; bahwu berdastutan pertitnbangim acbagaimana
dimakaud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Tcknis Balai Pcnyuluhan pada
Baden Ketahanan Pangan dan Pelaksanit Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rota Banjarbaru;
UndangUndang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang•Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peratumn Pcmcrintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013.
Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok Dan Fungsi; Struktur Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Eselonsasi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
