Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.343 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERGUB No. 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

Download file:

pergub diy nomor 25 tahun 2024.pdf

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2024/NO.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dilaksanakan melalui proses penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan dan akuntabel; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru masih terdapat permasalahan sehingga belum dapat terlaksana secara optimal; c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa perlu disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan rombongan belajar

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
Jumlah Halaman: 16 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pemanfaatan Tanah Kalurahan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Download file:

pergub diy nomor 24 tahun 2024.pdf

Pemanfaatan Tanah Kalurahan

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD.2024/NO.24

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan

ABSTRAK:

bahwa Tanah Kalurahan merupakan bagian dari Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman pemanfaatan Tanah Kalurahan dengan berdasarkan pada asas pengakuan atas hak asal-usul, efektivitas pemerintahan, dan pendayagunaan kearifan lokal; bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan amanat Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, perlu dilakukan penggantian untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemanfaatan Tanah Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelindungan Tanah Kalurahan; Penggunaan Tanah Kalurahan; Penggunaan Tanah Kalurahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Larangan, Kewajiban, dan Sanski; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Jumlah Halaman: 56 HLM; Penjelasan: 23 HLM; Lampiran: 9 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

Pergub Prov. DIY No. 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Mengubah sebagian

PERGUB No. 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

pergub diy nomor 23 tahun 2024.pdf

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 23, BD.2024/NO.23

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024; d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindusitrian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024; e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; f. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.6.5.1/450 tanggal 23 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Komponen Belanja Sub Kegiatan Tahun 2024; g. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.12/861 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pergeseran Anggaran dan Aliran Kas Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024; h. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/237 tanggal 2 Februari 2024 tentang Usulan Revisi Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024; i. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.2/726 tanggal 5 Maret 2024 tentang Revisi Daftar Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024; j. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.2/7024 tanggal 1 April 2024 tentang Usulan Perubahan Sub Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024; k. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 000.3.1/216 tanggal 1 April 2024 tentang Usulan Perubahan Sub Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024; l. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.2/2936 tanggal 3 April 2024 tentang Usulan Revisi Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024; m. bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.2.4/993 tanggal 7 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1425 tanggal 28 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2024; n. bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900.1.2.4/1270 tanggal 6 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1271 tanggal 6 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran DPA SKPD BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1489 tanggal 16 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran DPA SKPD Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1288 tanggal 16 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1915 tanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1917 tanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1937 tanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1741 tanggal 23 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran DPA SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1875 tanggal 28 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran TA 2024, Nomor 900.1.2.4/1876 tanggal 28 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran TA 2024, Nomor 900.1.2.4/1877 tanggal 28 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran TA 2024, Nomor 900.1.2.4/1916 tanggal 29 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Biro Bina Mental Spiritual Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1918 tanggal 29 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1919 tanggal 29 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Sosial DIY, Nomor 900.1.2.4/1920 tanggal 29 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1921 tanggal 29 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1923 tanggal 29 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1924 tanggal 29 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1925 tanggal 29 Februari 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4./1963 tanggal 1 Maret 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1964 tanggal 1 Maret 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1965 tanggal 1 Maret 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/1966 tanggal 1 Maret 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 900.1.2.4/2075 tanggal 6 Maret 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran TA 2024, Nomor 900.1.2.4/2144 tanggal 8 Maret 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran TA 2024, Nomor 900.1.2.4/2145 tanggal 8 Maret 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran TA 2024, Nomor 900.1.2.4/2260 tanggal 15 Maret 2024 tentang Persetujuan Pergeseran DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta; o. bahwa memperhatikan Surat Persetujuan Pengguna Anggaran Nomor 900.1.2.4/206 tanggal 16 Januari 2024, Nomor 900.1.2.4/481 tanggal 5 Maret 2024, Nomor 900.1.2.4/511 tanggal 12 Maret 2024, Nomor 900.1.3/447 tanggal 1 Maret 2024, Nomor 900.1.3/3 tanggal 13 Februari 2024, Nomor 900.1.2.4/833 tanggal 28 Maret 2024, Nomor 900/1.2.4/403 tanggal 18 Januari 2024, Nomor 900.1.2.4/1080 tanggal 15 Februari 2024, Nomor 900.1.2.4/223 tanggal 31 Januari 2024, Nomor 900.1.12/519 tanggal 23 Januari 2024, Nomor 900.1.2/1242 tanggal 28 Februari 2024, Nomor 900.1.2/232 tanggal 22 Maret 2024, 900.1.2/490 tanggal 05 Februari 2024, Nomor 900.1.12.1/1011 tanggal 21 Maret 2024, Nomor 400.9/407 tanggal 4 April 2024, Nomor 900.1.2.3/32 tanggal 2 Januari 2024, Nomor 900.1.15.5/1363 tanggal 4 Maret 2024, Nomor 900.1.1/4749 tanggal 19 Februari 2024, Nomor 900.1.1/6099 tanggal 28 Februari 2024, Nomor 900.1.1/9548 tanggal 2 April 2024; p. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf o, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023;
Materi Pokok: menjabarkan komponen belanja pada APBD

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
Jumlah Halaman: 34 HLM; Lampiran: 1678 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

pergub diy nomor 22 tahun 2024.pdf

PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2024/NO.22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta menjaga kemampuan daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan insentif perpajakan; b. bahwa salah satu kebijakan insentif perpajakan dilaksanakan dengan pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan insentif perpajakan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Insntif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Tata Cara Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pelaporan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Jumlah Halaman: 8 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Integrasi Materi Tematik Dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB No. 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa
PERGUB Prov. DIY No. 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas Pada Satuan Pendidikan

Download file:

pergub diy nomor 21 tahun 2024.pdf

INTEGRASI MATERI TEMATIK DALAM KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2024/NO.21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Integrasi Materi Tematik Dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; b. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif di satuan pendidikan, serta membangun karakter peserta didik yang baik perlu mengintegrasikan berbagai materi tematik ke dalam kurikulum satuan pendidikan menengah; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan integrasi materi tematik tersebut oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Materi Tematik Dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pemantauan. Evaluasi, dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan; 7 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2045

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

pergub diy nomor 20 tahun 2024.pdf

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024-2045

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD.2024/NO.20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2045

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan disebutkan bahwa pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat; b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan agar terarah, efektif, terukur, dan guna mencapai hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai pedoman perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan Peraturan Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 - 2045;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Sistematika; Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 32 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Download file:

pergub diy nomor 19 tahun 2024.pdf

PEDOMAN REKRUTMEN CALON PETUGAS HAJI DAERAH

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD.2024/NO.19

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa proses seleksi Petugas Haji Daerah harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas dan kompetitif agar proses seleksi menghasilkan petugas yang kompeten; b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji Daerah, perlu mengatur pedoman rekrutmen calon Petugas Haji Daerah dengan Peraturan Gubernur; c. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 91 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Calon Petugas Haji Daerah; Tim Koordinasi; Seleksi Calon Petugas Haji Daerah; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 15 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB No. 10 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Download file:

pergub diy nomor 18 tahun 2024.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2024/NO.18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigas Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 8 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB No. 62 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon
PERGUB No. 61 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuaruan Negeri 5 Yogyakarta
PERGUB No. 60 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari
PERGUB No. 59 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta

Download file:

pergub diy nomor 17 tahun 2024.pdf

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2024/NO.17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharaga berperan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum melalui pendidikan kejuruan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan perlu mengatur tarif layanan secara tepat, akurat, dan akuntabel; c. bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin kepastian hukum mengenai tarif layanan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga perlu diatur dalam Peraturan Gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Subjek, Objek, dan Jenis Layanan; Prinsip Penetapan, Pemungutan, dan Evaluasi; Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 10 HLM.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Pemberian Delegasi Dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Pemberian Delegasi Dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Download file:

pergub diy nomor 16 tahun 2024.pdf

EMBERIAN DELEGASI DAN MANDAT DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2024/NO.16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Pemberian Delegasi Dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa pendelegasian wewenang Gubernur dalam pengelolaan administrasi kepegawaian kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; d. bahwa dalam rangka kelancaran penetapan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu mendelegasikan kewenangan Gubernur kepada Sekretaris Daerah terkait penetapan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pemberian Delegasi dan Mandat Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengatur mengenai pemberian delegasi dan mandat yang diberikan Gubernur

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 9 HLM;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT