Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2008

Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pelaksanaan Tugas Operasional; Fungsi, TUgas, dan Tata Kerja; Wewenang, Hak, dan Kewajiban Polisi Pamong Praja; Kepegawaian; Pembantu Polisi Pamong Praja (Banpol PP); Pendidikan dan Pelatihan; Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional; Kerjasama dan Koordinasi; Pembinaan dan Pedoman Operasional; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

11 Maret 2008

Tanggal Pengundangan

11 Maret 2008

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2008/NO.7

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 576 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY No. 7 Tahun 2008 ttg Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2008/NO.7
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:	a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Gubernur untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentrem, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja maka agar pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu Gubernur menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan efektif dan lancar perlu, pengaturan tentang Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119/1527/SJTahun 2000 Nomor Pol:.B/2300/VII/2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2004; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2005; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 114/KEP/2007 Nomor Pol:.B/2130/VII/2007; Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pelaksanaan Tugas Operasional; Fungsi, TUgas, dan Tata Kerja; Wewenang, Hak, dan Kewajiban Polisi Pamong Praja; Kepegawaian; Pembantu Polisi Pamong Praja (Banpol PP); Pendidikan dan Pelatihan; Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional; Kerjasama dan Koordinasi; Pembinaan dan Pedoman Operasional; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Keputusan Gubernur No. 179 Tahun 2001 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan pelaksanaanya Jumlah Halaman: 13 HLM;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521