Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.462 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Prov. DIY No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida

Diubah sebagian dengan

Perda Prov. DIY No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Download file:

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013.pdf

Penyertaan-Modal-Daerah-Pada-Badan-Usaha-Milik-Daerah-dan-Perseroan-Terbatas-Asuransi-Bangun-Askrida

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2013/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a . Bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah, dalam rangka pelaksanan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab; b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyertaan Modal; Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2013.
Jumlah Halaman: 9 HLM; Penjelasan: 3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2013

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda DIY Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Download file:

Perda DIY No.4 Tahun 2013... Penanaman Modal.pdf

Pemberian-Insentif-Dan-Kemudahan-Penanaman-Modal

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2013/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Usaha; Bentuk Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal; Pemohon Dan Kriteria; Tata Cara Permohonan Dan Dasar Penilaian; Hak Dan Kewajiban; Pelaporan Dan Evaluasi; Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 12 HLM; Penjelasan: 6 halaman; Lampiran: 11 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download file:

Perda DIY No. 3 Tahun 201...pah Rumah Tangga.pdf

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi (hamemayu hayuning bawana) serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta; c. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persampahan khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tugas dan Weewnang; Pengelolaan; Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Kompensasi; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama dan Investasi Pengelolaan Sampah; Perizinan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 20 HLM; Penjelasan: 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download file:

Perda DIY No. 2 Tahun 201... Limbah Domestik.pdf

Pengelolaan Air Limbah Domestik

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2013/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; b. bahwa peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta berdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia; c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Wewenang dan Tanggung Jawab; Pengelolaan; Hak dan KEwajiban Masyarakat; Ivestasi dan Kerjasama; Retribusi; Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 19 HLM; Penjelasan: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2013

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDAIS No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa

Download file:

Perda DIY No. 1 Tahun 201... Daerah Istimewa.pdf

PERATURAN-DAERAH-ISTIMEWA

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 46 huruf e, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011;
Materi Pokok: Materi Muatan; Persiapan Perdais; PArtisipasi MAsyarakat; Dokumentasi dan Sosialaisasi; Autentifikasi; Ketentuan Lain-Lain;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 23 HLM; Penjelasan: 10 halaman;

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 24 Tahun 2012

Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Pergub DIY No.24 Tahun 20...imewa Yogyakarta.pdf

Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 24, BD.2012/NO.24

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa Taruna Siaga Bencana sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial merupakan modal strategis berbasis masyarakat dalam kerangka sistem penanggulangan bencana; b. bahwa guna mempermudah pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan Taruna Siaga Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu pedoman mekanisme dan tata kerja Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2006;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Forum Koordinasi TAgana; Mekanisme dan Tata Kerja; Masa Bakti;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 6 HLM;

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14 Tahun 2012

Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda DIY No. 14 Tahun 20...an Kredit Daerah.pdf

Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2012/NO.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, perlu peningkatan akses pada sumber pembiayaan; b. bahwa mayoritas koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah kesulitan dalam penyediaan jaminan; c. bahwa untuk meningkatkan akses sumber permodalan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah di daerah, diperlukan lembaga penjamin kredit; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/ 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pembentukan; Nama dan Kedudukan; Permodalan; Penyertaan Modal Daerah; Organ Perusahaan; Kegiatan Usaha; Pembatasan: IJP; Klaim dan Peralihan Hak Tagih; Kepegawaian; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan; Pembubaran dan Likuidasi; Pelaporan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 13 HLM; Penjelasan: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Perda DIY No. 13 Tahun 20...araan Konstruksi.pdf

Penyelenggaraan Konstruksi

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2012/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Konstruksi

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan konstruksi sebagai pembentuk lingkungan terbangun dan melibatkan berbagai material, teknologi, profesi, dan usaha konstruksi harus menjamin perlindungan masyarakat, lingkungan, budaya dan peradaban, serta perekonomian untuk membangun Daerah; b. bahwa penyelengaraan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sejalan dengan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dicapai yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera; c. bahwa kebudayaan sebagai salah satu kewenangan keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus tercermin dalam penyelenggaraan konstruksi khususnya Warisan Budaya dan Cagar Budaya; d. bahwa peraturan perundangan-udangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum mengatur secara lengkap mengenai penyelenggaraan kontruksi terkait pelaku, proses dan produk kontruksinya, sehingga perlu diatur secara komprehensif dengan peraturan daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Konstruksi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tata Kelola; Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
Jumlah Halaman: 16 HLM; Penjelasan: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Prov. DIY No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda DIY No.12 Tahun 2012 ttg Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional

Download file:

Perda DIY Nomor 12 Tahun 2012.pdf

Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di bidang transportasi Pemerintah Daerah telah melaksanakan program Bus Rapid Transit (BRT) sejak bulan Maret 2008 dengan mengoperasionalkan bus Trans Jogja milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipinjam pakaikan Pemerintah Daerah, dan pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah berencana menambah armada sebanyak 20 (dua puluh) unit bus yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat dengan harapan pelayanan transportasi yang nyaman, aman, andal, terjangkau dan ramah lingkungan dapat terlaksana; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan Pemerintah Daerah tidak dapat memiliki dan mengoperasionalkan kendaraan angkutan umum dengan berplat nomor dengan warna dasar kuning dan tulisan hitam, kecuali kepemilikan kendaraan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah; c. bahwa Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang usaha transportasi sehingga dimungkinkan untuk menerima pengalihan kepemilikan 20 (dua puluh) unit bus melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penyertaan Modal; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
Jumlah Halaman: 5 HLM; Penjelasan; 2 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2012

Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Prov. DIY No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembagunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Download file:

Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2012/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005; b. bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi, peranan, dan usaha-usaha Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah, sebagai upaya mendukung pelaksanaan tata kelola yang sehat (good corporate governance), dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan devisa yang berskala Internasional, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan operasional perbankan, untuk itu perlu dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 /1/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Badan Hukum; Bidang Usaha; Modal dan Saham; RUPS; Dewan Komisaris; Direksi; Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Tahunan; Penggunaan Laba; Kepegawaian; Pembubaran dan Likuidasi; Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2005
Jumlah Halaman: 10 HLM; Penjelasan: 3 HLM

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT