Pencarian Peraturan

PEMBANGUNAN-INDUSTRI

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Jeneponto 2022 No.323/ TLD No.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 -2042.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 3 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 14 Tahun 2015 ; Permenperin Nomor 110/MIND/PER/ 12/2015 Tahun 2015 ; Permendagri Nomor 113 Tahun 2018 ; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 ; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 ; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 ; Perda Kab. Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006; Perda Kab. Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 ; Perda Kab. Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: BAB 1 KETENTUAN UMUM. BAB 2 MAKSUD DAN TUJUAN. BAB 3 RUANG LINGKUP. BAB 4 INDUSTRI UNGGULAN DAERAH. BAB 5 RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH. BAB 6 PELAKSANAAN. BAB 7 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI. BAB 8 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH. BAB 9 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB 10 PELAPORAN. BAB 11 PEMBIAYAAN. BAB 12 KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
XII Bab 15 Pasal (12 Hlm.) 3 Hlm. Penjelasan dan 98 Hlm Lampiran.

PEDOMAN-PENGELOLAAN-DAN-PEMANFAATAN-RUMAH-SUSUN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kab. Jeneponto 2022 No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun

ABSTRAK:

a. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal serta dalam rangka penataan kota, maka rumah susun menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, perlu adanya Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun;
UU Nomor 29 Tahun 1959 ; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021; UU Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 27 Tahun 2014 ; PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2021 ; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2019 ; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 ; Perda Kab. Jeneponto Nomor 14 Tahun 2020; Perbup. Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PENGELOLAAN FASILITAS RUMAH SUSUN. BAB V PEMANFAATAN FASILITAS RUMAH SUSUN. BAB VI REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS RUMAH SUSUN. BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI. BAB VIII TARIF SEWA PENGELOLA RUSUN. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF. BAB X PENCANUTAN REKOMENDASI. BAB XI PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
XII Bab, 22 Pasal (11 halaman)

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELIINTIKAN DAN PEMBERTIENTIAN KEPALIT DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2015/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk melaksananakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu membuat Peraturan Pelaksanaannya. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto
L. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lB22); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L9T4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I9Z4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4g Tahun lggg tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor g Tahun L974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S9O); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +aA$; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Menglngat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a l; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 7 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahwn 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2OO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO9 Nomor 166); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pen5rusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OOT Nomor L73l; ll.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2Ol4 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggara 2015. (Lembaran Daerah tahun 2OI4 Nomor 231)
MEMUTUSKAI{ : Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR..... TAHUN 2OI5 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMtsERHENTIAN KEPALA DESA BAB. I I(ETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas otonomi dan Asas T\rgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun L945; 4. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka memilih Kepala Desa definitif; 5. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa Berdasarkan persyaratan yang berlaku; 6. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa yang berhak mengikuti penyaringan; 7. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas Kemampnan, Kepemimpinan dan Nilai-nilai Kepribadian terhadap para bakal calon kepala desa; 8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa; 9. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa; 1O. Kepala Desa adalah calon terpilih yang diangkat dan dilantik oleh Bupati atas usul BPD yang diketahui oleh Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa dalam kurun waktu tertentu; 11. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepa1a Desa; BAB II MEKAITISME PEMBENTUI{AN PAITITIA PEMILIHAN Pasal 2 Badan Permusyawa;r:atan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Kepala Desa memberikan laporan keterangan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Badan Perrnusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agarna, yang difasilitasi oleh Pemerintah Tingkat Kabupaten dan Camat setempat. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. BAB IU SUSITNAII, TUGAS WEWEIIANG DAII TANGGITNCn AIIIAB PAIIITIA PEMILIHAN Bagian Pertama Susunan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas tiga tingkatan yaitu : Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat lL), selanjutnya disebut Paritia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya sebargrak 5 [ima) orang terdiri dari : 1 (satu) orzrng ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 2 (dua) orang Anggota yang diambil dari unsur Perangkat Desa, unsur pengurLls Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagai pencerminan keterwakilan dari Dusun yang ada di Desa tersebut. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), selanjutnya disebut Panitia Pengawas, terdiri dari : Camat sebagai Ketua, Danramil sebagai anggota, Kapolsek sebagai Anggota. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1), selanjutnya disebut Panitai Peneliti dan Penguji, terdiri dari : Penanggung'.Iawab : - Bupati - Wakil Bupati - Sekretaris Daerah : Asisten Pemerintahan dan Kesra s). 3). 41. Koordinator Ketua Sekretaris Anggota : Kepala Badan PemberdayaarL Masyarakat dan Pemerintahan Desa : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan : - Kepala Inspektorat - Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan - Kepala Badan Kesbang dan Linmas - Kepala Bagran Pemerintahan - Kabag Hukum Bagian Kedua Trrgas, [Iewenang dan Tanggungiawab Panltia Penllihan Kepala Desa Pasal 4 Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21mempunyai fungsi, wewenang dan tanggungiawab : a. Melaksanakan pendaftaran wajib pilih dalam wilayah Desa tersebut. b. Meneliti dan memeriksa daftar wajib pilih yang disepakati dalam suatu rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji melalui Panitia Pengawas untuk untuk mendapatkan pengesahan. c. Melakukan penjaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang ditentukan. d. Menerima pendaftaran serta meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk diteruskan kepada panitia peneliti dan penguji melalui panitia pengawas. e. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak ikut dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji. f. Mengumumkan Calon Kepala Desa yaflg berhak dipilih serta daftar wajib pilih yang berhak memilih. g. Mengundang para calon kepala desa yang telah lulus seleksi untuk menyErmpaikan visi dan misi untuk jangka walrhr satu periode masa jabatan mengenai cita-cita yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pernberdayaal:_ masyarakat di desa tersebut. h. Menetapkan jadwal, tempat dan tata tertib serta mekanisme kampanye bagi calon kepala desa. i. Mengajukan dan menetapkan jadwal serta tempat pelaksanaan pemungutan suara (hari "H") kepada panitia pengawas, panitia peneliti dan penguji setelah berkoordinasi dengan BPD. j. Melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa. k. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD, selanjutnya BPD menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji. Bagian Ketiga T'rrgas, Wewenang dan Tanggungiawab Panitla Pengawas Pasal 5 Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab : a. Memfasilitasi Pertemuan dalam rangka pembentukan panitia pemilihan kepala desa. b. Meneliti dan mengetahui daftar nama serta kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia peneliti dan penguji. c. Melakukan pengamana.n dan pengawasan secara intensif dan mengambil langkah-langkah serta bertanggungiawab terhadap pengamanan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang sengaja membuat kecurangan atau hal-hal terjadinya ketidakstabilan sehingga dapat menghambat kelancarah dan kesuksesan jalannya pemilihan kepala desa. e. Memberikan. .saran dan pertimbangan yang diperlukan, baik kepada panitia pemilihan kepala dJsa *rrrprr, -kepada panitia peneliti dan penguji berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa. Bagian Keempat T,gas, fiIewenang dan Tanggungiawab panitia peneriti dan Peaguji Panitia peneliti_danj.rry:i,_:3f,#trlana dimaksud daram pasal 3 ayat (4) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungiawab : a. Memfasilitasi Badan permusyawaratan Desa dalam pembentukan Panitia pemilihan kepala desa. b. Meneliti dan mengesahkan daftar wajib pilih yang disampaikan oleh panitia pemilifian kepala d.esa. ckepala Meneliti daftar nama dan kerengkapan persyaratan bakal calon desa yang disampaikan olEh p"riti" pemilihan kepara desa " ylgf ditetapkan mengikuti ujian p.;r;; - d. Melaksanakan uji.an pJnyaringan baik tlrhad.p i** caron kepara desa secara tertulis, *"rolrr"*" maupun praktek berpidato. e' pemilhan Menyampaikan. penetapan hasil. penyaringan kepada panitia kepala desa, bakat - catr-" -ii6ffi mengikuti desa yang berhak pemilihan calon kepala desa. f. Menyiapkan surat undangan serta surat-surat Suara yang menampilkan gambar/pas foto dalam bentuk berwarna semua figur calon kepala desa yang akan dipilih. g. IVlembantu panitia pemilihan kepala desa dan memberi penjelasan tekhnis mengenai tata cara pencoblosan suara serta mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai selesai perhitungan suara. h. Memberikal laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati setelah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. i. Memfasilitasi serta bertanggungiawab dalam proses pemilihan kepala desa sampai dilantiknya kepala desa yang terpilih oleh Bupati. BAB TV IIAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 7 Wajib pilih selanjutnya disebut pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa yaitu : a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan bertempat tinggal di desa tersebut dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan dari kepala desa atau pejabat yang berwenang. b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah. c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. d. Nyata-nyata. tidak terganggu jiwa dan ingatannya Pasal 8 (1). Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) di atas berhak didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih. (21. Pendaftaran pemilih dilaksanakan secara terbuka oleh petugas pendaftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memakai tanda identitas sebagai petugas pendaftar pemilih. (3). Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih dan sudah mendapat undangan, diwajibkan hadir untuk memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Pasal 9 (1). Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan secara terbuka daftar pemilih yang telah disahkan oleh panitia pengqii dan peneliti 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. l2\. Dengan persetujuan para calon kepala desa dan BPD, panitia pemilihan kepala desa dapat membuka pendaftaran pemilih tambahan bilamana masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pilih selama 3 (tiga) hari sebelum daftar pemilih diumumkan. Pasd 10 Semua warga penduduk desa tersebut mempunyai hak atau berhak mencalonkan diri untuk ikut dipilih menjadi calon kepala desa sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. BAB V PERSYARATAN DAN ALAT PEMBTIKTIAIIIYYA Pasal 11 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat; e. Berumur paling rendah 25 tahun; f. tsersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. Nyata-nyata tidak terganggu j iwa/ ingatannya; i. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan dari dokter pemerintah; j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; k. Wajib menanam pohon minimal 1OO pohon di ruas jaran; l. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun; m. Penduduk desa setempat yaitu penduduk yang memiliki kartu tanda pendudr:k desa yang bersangkrrtan atam memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan; n. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala desa, perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa; o. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa Jabatan. p. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati; q. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto; r. Khusus Bakal Calon Incumbent wajib membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan Kepada Bupati; Pasal L2 Alat pembuktian yaitu kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh para bakal calon kepala desa terdiri dari : a. Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia; b. Foto Copy ljazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter penguji kesehatan yang ditunjuk pemerintah; e. Surat Keterangan bukan sebagai pengguna dan pemakai Narkoba I f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun. h. Foto copy kartu tanda penduduk yaog dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; i. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; j. $urat keterangan tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik peserta pemilu; k. Suar pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS; l. Surat keterangan pelunasan PBB dari kepala desa; m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan selama menjadi kepala desa; n. Rekomendasi atau surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS, TNI/POLRI o. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. p. Daftar riwayat hidup/peke{aan; q. Pas foto ukuran 4x6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar; BAB \II PEIUARINGAN DAN PHTTYARINGAN BAKAL CAI,ON KEPALA DESA Pasal 13 (1) Penjaringan yaitu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara mengumumkan kepada seluruh masyarakat di desa bersangkutan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang berlaku. \21 Penjaringan bakal calon kepala d.esa berlangsung selama 15 (lima belas) hari untuk menghasilkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang bakal calon kepala desa dan paling banyak 5 (lima) orang. (3) Apabila dalarn waku 15 (lima belas) hari belum mendapat bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, masa penjaringan diperpanjang sampai 15 (lima belas) hari lagi. Pasal L4 (1). Penyaringan yaitu seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas kemampuan, kepemimpinan dan nilai-nilai kepribadian terhadap bakal calon kepala desa. {2l-. Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 atas, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima setelah penutupan penjaringan. tersebut di belas) hari Pasal 15 (1) Untuk terjaminnya netralitas ujian/tes penyaringan terhadap para bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia peneliti dan penguji / Tingkat Kabupaten baik secara tertulis, lisan (wawancara) maupun kemampuzLn berpidato, guna mengetahui motivasi dan visi misi membangun desa selama 1 (satu) periode masa jabatan. {2) Materi ujian penyaringan yang diberikan secara tertulis bakal calon kepala desa meliputi : a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Materi pokok terdiri dari Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat; c. Materi penunjang terdiri dari Pengetahuan Umum dan Kepribadian; (3). Seseorang bakal calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus, apabila hasil ujian penyaringan dapat mencapai standar nilai 6,0 (enam koma nol). (4). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, panitia peneliti dan penguji harus menyampaikan hasil penyaringan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. BAB VII PENEIAPAIT CALON YAITG BERIIAK DIPILIH Pasal 16 (1). Hasil ujian penyaringan dituangkan dalam berita acara penetapan hasil ujian penyaringan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia peneliti dan penguji. (2). Berita acara hasil penyaringan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih selanjutnya diteruskan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk dilakukan pernilihan sesrrai jadwal dan tempat yang telah ditetapkan. (3). Calon kepala desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) ora.ng dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. (4). Calon kepala desa yang sudah ditetapkan, narnun apabila ada diantaranya yang mengundurkan diri atau karena meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penggantian, sepanjang jumlah calon yang ada masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan kepala desa. BAB VIII KAMPANE CALON Pasal L7 (1). Para Calon kepala desa diperbolehkan melakukan kampanye pada masyarakat sepanjang mengenai rencana program kerja yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. (2). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan tempat, waktu, sistem dan mekanisme pelaksanaan kampanye (3). Masa kampanye ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari (4). Para calon kepala desa tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Pasal 18 (1). Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum atau dengan cara selebaran oleh calon yang bersangkutan. (21. Dalam pelaksanaan kamp€rnye, calon kepala desa dilarang : a. Menghina calon lainnya; b. Materi kampanye tidak mengandung unsur SARA; c. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/gedung sekolah dan atau fasilitas um'u.m pemerintah; d. Merusak atau menghilangkan atribut/instrumen kampanye calon lainnya; e. f. Mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum; Men[hasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan/pendukung calon lainnya; g. Me*u."ang tanda gambar (foto) atau identitas calon Kepala Desa dengan menggunakan paku pada pohon yang ada di sepanjang jalan; BAB tX PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAIT SUARA Bagian Pertama Pemungutan Suara Pasal 19 (1). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana disebutkan dalam bab. III pasal 3 setelah mendapat kesepakatan dengan BPD yang dilakukan pada 1 (satu) tempat dalam wilayah desa yang bersangkutan. (2). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia menyediakan : a. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; b. Alat pencoblosan surat suara di dalam bilik; c. Kotak suara lengkap dengan kuncinya yang disesuaikan dengan kebutuhan; d. Surat suara yang memuat nomor, nama dan tanda gambar (foto) para calon kepala desa yang berhak dipilih yang pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh semua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah; e. Papan tulis yang memuat nama-narna calon kepala desa yang berhak dipilih, untuk selanjutnya digunakan untuk menulis/mencatat dalam perhitungan suara; Pasal 2O (1). Calon Kepala Desa wajib hadir bersama istri dalam acara pemungutan suara dengan berpakaian bebas rapi serta duduk pada kursi yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan. {2l. Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, rrmrrm, bebas dan rahasia serta bersifat jujur dart adil. (3). Suara dinyatakan sah apabila menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia dan dinyatakan batal apabila menggunakan rokok atau mengambil gambar (foto) calon yang dipilihnya. Bagian Kedua Perhitungan Suara Pasal 21 (1) Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang terdaftar. {21 Calon ts.lepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya Pasal 22 Pada saat perhitungan suara terdapat calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan hanya kepada calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama. Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemilihan pertama. BAB )( MIKANISME PENGADUAN DAN PEIYYELESAIAN MASALAII Pasal 23 Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, maka diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan. Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, ditangani oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten, dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses penyelesaian. Apabila terbukti adanya kecurangal dan f atau memberi sesuatu berupa uang (money politik) dan benda dalam bentuk apapun untuk mendapatkan suara atau melanggar persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, maka pemilihan kepala desa dapat dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang. Apabila calon kepala desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan, maka calon kepala desa terpilih dinyatakan gugur. BAB )(I PENEIAPNT DAT{ PENGESATIAN CALON TTRPILIH Baglan Pertama Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 24 (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan kepala desa men5rusun urutan perolehan suara dari masing-masing calon dan membacakan berita acara pemilihan kepada masyarakat. \2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa dengan seluruh calon kepala desa pada saat itu juga. (s) Pasal 25 (1) Ketua panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada BPD. (2) Panitia selanjutnya menyampaikan penetapan kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih. Pasal 26 Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari BPD. Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 27 (1). Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2). Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan. (3). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah / Janj i. (4). Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2Ol4 adalah sebagai berikut: " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/bedanji bahwa saya akan memenuhi kewqjiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagr daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia' Pasal 28 Pengucapan Sump* I Janji sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4), Kepala Desa yang terpilih melaksanakan serah terima Jabatan dari pejabat yang lama (1). (2). BAB )(II PEMBERIIENTIAN KEPALA DESA Pasal 29 Kepala Desa berhenti karena : a. Meninggal Dunia; b. Permintaan Sendiri; c. Diberhentikan; Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru. b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan I atau f. Melanggar larangan sebagai kepala desa Pemberhentian kepala desa karena meninggal dunia atau permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas danf ata,u kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberhentian kepala desanya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Pemberhentian kepala desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, usul pemberhentian kepala desanya disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( ) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul diterima. Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Kepala Desa. Paeal 3() Kepala Desa diberhentikan sententarq, oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD jika terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepala Desa lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerlgian negara/daeratr dan rnasyarakat desa, melakr-kan perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar norrna-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis dan Kepala Desa dari jabatannya berhenti Instansi induknya. I pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh tim pemeriksa ! kasus-kasus pemerintahan desa tingkat Kabupaten. Pasal 31 Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan di cabut. Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggat diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2015.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
17

perizinan - pelayanan publik

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.263

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

a. bahwa guna mewujudkan Daerah yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168); 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Personil Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 155); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210.a); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 nomor 219); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 nomor 225); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
Peran Satuan Polisi Pamong Praja bagi pemerintahan di daerah sangatlah penting. Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penegakkan perda dan perkada. Sesuai tugas dan fungsinya, Satpol PP sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam mengamankan Perda dan kebijakan pemerintah daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah merupakan salah satu syarat yang cukup penting dalam suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, sehingga terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat yang ditandai dengan kondisi daerah yang tertib dan tenteram, di mana peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi yang kondusif akan mempengaruhi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat baik tingkat kabupaten maupun provinsi bahkan sampai tingkat nasional, sehingga turut mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai tali perekatutuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
17 halaman

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, https://jdihn.jenepontokab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN PRINSIP BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB IV STAF AHLI BAB V PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
a. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 228); b. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189); c. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190); d. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 191; e. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 217);
18 halaman

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan , Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.207, TLD NO.207

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan BPHTB; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS) Pemerintah Kabupaten Jeneponto 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
23 HALAMAN

PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2006/NO.153

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Kawasan Industri Perikanan Dan Pariwisata Terpadu (Kippt) Regional Timur Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pariwisata yang tersedia dalam satu konsep pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan kondisi dan situasi lingkungan ekologis guna memicu sektor ekonomi berbasis sumber daya, perlu dilihat dari berbagai aspek, baik aspek biotik, estetika lingkungan, daya dukung, aksessibilitas maupun fungsi kawasan dalam konsepsi rencana tata ruang; untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dikembangkan suatu kawasan industri perikanan dan pariwisata yang terpadu untuk menjadi pedoman pemanfaatan ruang sebagai bentuk pengendalian dan 2 dasar pengambilan keputusan dalam mengintegrasikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terutama masyarakat perikanan, sehingga terjadi interkoneksitas dan keseimbangan perkembangan antar wilayah daratan dan lautan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 19. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten /Kota; 20. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN DAN PARIWISATA TERPADU (KIPPT) REGIONAL TIMUR KABUPATEN JENEPONTO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2006.
8 halaman

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.220

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Terbatas Merokok

ABSTRAK:

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang apabila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedunG. 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2013.
23 HALAMAN

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.191

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jeneponto
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN JENEPONTO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2008.
11 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT