Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang / Jasa / Surat Berharga yang diterima langsung oleh satuan kerja perangkat daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka transparasi dan tertib administrasi penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah, perlu dibuat suatu sistem pelaporan yang memadai, sehingga tujuan pembangunan dalam penyusunan Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah dapat tercapai; bahwa transparetasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilapokan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi; bahwa interpretasi Peryataan Standar Akuntasi Pemerintah (IPSAP) Nomor 2 dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah menyatakan pengakuan pendapatan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu tempat penampungannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40 tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun202;
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Penerbitan dan Penyampaian SP3B;
4. Penerbitan Pencatatan SP2B;
5. Penyampaian dan Penerbitan MPHL-BJS;
6. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat
(1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Menyusun
rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Stratrgis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada
setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
ditetapkan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2021 - 2026;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai
Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah ; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2021-2026; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN SANKSI, PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 59
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum dan Pasal 68 Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana
mengamanahkan pengaturan ketentuan lebih
lanjut atas pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
dan Tempat Khusus Parkin; bahwa parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat
Khusus Parkir merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pembangunan daerah dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dengan adanya perubahan dalam
penyelenggaraan pelayanan Parkir Tepi Jalan
Umum dan Tempat Khusus Parkir maka
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69
Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat
Khusus Parkir perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai
Tengah tentang Pelaksanaan Teknis Pelayanan
Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus
Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di- Kalimantan sebagai Undang-
Undang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Can Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66
Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk
Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 7 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum ; eraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 49
Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Parkir di
Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENETAPAN AREAL PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, PENYELENGGARAAN PARKIR, KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN PEMUTUSAN PERJANJ1AN KERJA PETUGAS PARKIR, PETUGAS, SERAGAM DAN KELENGKAPAN
PETUGAS PARKIR, WILAYAH PEMUNGUTAN, ATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI PARKIR, TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI
ATAS KEHILANGAN, KERUSAKAN DAN KECELAKAAN, KETENTUAN LARANGAN, SANKSI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus
Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
69 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai
Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Pembakal Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka keefektifan akuntabilitas pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan pemilihan Pembakal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diatur tatacara penyaluran dana bantuan keuangan biaya pemilihan Pembakal yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Pembakal yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
undang; Undang-Unda.ng Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah di
ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tengang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Pembakal
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Pembakal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta
Pemberhentian Pembakal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta
Pemberhentian Pembakal;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal
Serentak Tahun Anggaran 2021 .
mengatur kebijakan umum, maksud pemberian dana, tujuan dana bantuan keuangan, ruang ingkup, sasaran, penyaluran dana bantuan keuangan, laporan pertangungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0663; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar
belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok
Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang -Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar
Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok
Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
